Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya tugas pemerintah melainkan tanggungjawab bersama.
Sehingga dalam mewujudkan perlu berkolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak terkait

“Kita harus berpikir bersama dan secara pribadi ingin memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan anak-anak disabilitas, termasuk saat memilih sekolah dan saya berpendapat tidak perlu sekolah khusus, ” ujar Menteri Risma.

Dalam penanganannya, kata Mensos, maka perlu diberikan akses bagi penyandang disabilitas.
Sebab, mereka harus berhasil dan sukses di bidang apapun yang dipilih.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa juga menyoroti pentingnya kesetaraan dan pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sebab, kaum difabel, menurutnya punya potensi besar untuk bisa berpartisipasi pada berbagai bidang.

“Kami memiliki komitmen dalam menjaga kesetaraan, kebersamaan, serta kesatuan dalam membangun bangsa, khususnya Jawa Timur,” katanya

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti soal penyebaran virus corona (Covid-19) varian Omicron yang kini terdeteksi sudah sampai Singapura. Jokowi tak ingin varian Omicron ada di Indonesia dan menyebabkan gelombang keempat penularan virus corona di Indonesia.

“Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian Omicron. Hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar, sudah sampai ke Singapura,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengingatkan semua pihak agar tetap waspada.

“Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat,” pintanya.

Menurut Luhut, kemungkinan itu harus dijadikan sebagai pengingat untuk lebih taat protokol kesehatan dan 3T, bukan untuk menimbulkan kepanikan.

Luhut meminta agar masyarakat tidak panik karena varian Omicron. Ia ingin agar masyarakat tetap taat protokol kesehatan agar peningkatan kasus secara signifikan pada bulan Juli lalu tidak terjadi kembali.

Jakarta – Epidemiolog dari Griffifth University Australia Dicky Budiman disebutkan bahwa varian Omicron memiliki 500% daya tular lebih tinggi dibanding virus corona asli, yakni SARS COV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada penghujung 2019.

“Kalau diibaratkan varian Delta yang memiliki 100 persen daya tular daripada virus liar di Wuhan, ini kemungkinannya (varian baru) Omicron bisa sampai 500% atau 5 kalinya kecepatan penularannya,” jelas Dicky, beberapa waktu lalu.

Keberadaan varian Omicron sendiri telah dilaporkan ke WHO dan menunjukkan penyebaran sangat cepat di Afrika Selatan. Memiliki karena memiliki potensi penularan hingga mencapai 500 persen.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun mengklasifikan varian Omicron ke dalam kategori variant of concern (VoC), tanpa melalui kategori varian of interest (VoI). Pengkategorian varian baru Omicron langsung menjadi VoC, Dicky melanjutkan, menandakan bahwa kondisi munculnya varian B.1.1.529 tersebut ini sudah sangat serius dan semua negara masih dalam keadaan rawan.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, bahwa Pemerintah terus berupaya untuk mencegah munculnya varian baru Covid-19 di Tanah Air.

Demi mengantisipasi ancaman varian baru itu, Pemerintah Indonesia pun mengambil sejumlah kebijakan, diantaranya:

  1. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham memberlakukan aturan baru untuk mencegah masuknya varian baru corona dari Afrika dengan melarang WNA dari sejumlah negara masuk ke Indonesia.

Disampaikan Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara, bahwa aturan baru itu melarang masuknya orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

  1. Ditjen Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria.

Aturan pembatasan masuknya orang asing serta penangguhan sementara visa bagi negara terkait mulai berlaku pada Senin, 29 November 2021.

Namun, untuk orang asing selain dari negara-negara tersebut, kini masih berlaku aturan pembatasan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Jakarta – Permintaan untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak oleh pihak China kepada pemerintah Indonesia dinilai tidak tepat, dan cenderung berlebihan.

Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim Indonesia dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI), mengatakan bahwa pengeboran atau pendirian rig di laut Natuna Utara itu masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

“Legal standing kita dimata dunia International terhadap Kepulauan Natuna sudah sangat clear, wilayah tersebut 100% milik Indonesia,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Capt Hakeng, bisa jadi Pernyataan pemerintah China tersebut didasari oleh klaim sepihaknya berupa garis imajiner di wilayah laut mereka atau kita mengenalnya dengan istilah 9 garis putus (9 Dash Line) di Laut China Selatan.

Menurutnya, China sebagai negara yang ikut meratifikasi UNCLOS seharusnya sadar bahwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam UNCLOS, yakni kedaulatan suatu negara atau wilayah laut tertentu diukur berdasarkan jarak dari titik pangkal pulau terluar. Bukan berdasarkan ketentuan lain, termasuk latar belakang sejarah.

Namun di sisi lain, sinergi dengan terbentuknya kemitraan baru ekonomi ASEAN + China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dapat membuka peluang strategis bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia sebagai negara inisiator RCEP bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia dan kawasan.

Dalam menjalankan politik luar negeri RI Bebas Aktif yang konsisten bagi kesejahteraan bangsa dan dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19, hubungan Indonesia-China tetap berkembang pesat dan berjalan dengan baik.

Di tengah pandemi, kedua negara saling mendukung dan menyatukan upaya guna mengatasi dampak buruknya terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai pertemuan dan komunikasi tingkat tinggi dilakukan secara khusus demi mengamankan kepentingan strategis nasional masing-masing.

Beberapa hal yang disepakati dari komunikasi tersebut antara lain, penguatan kerja sama vaksin, travel corridor arrangement dan pemulihan ekonomi nasional, serta melanjutkan pembangunan strategis dan prioritas. Saat ini, diplomasi Indonesia di China tampak semakin kuat. Kedua negara terus berupaya membangun hubungan bilateral yang setara dan seimbang.

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus berupaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak pernah menghindar dari permasalahan tersebut. Kebijakan Pemerintah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus impelementasi Nawacita.

Upaya penegak kan HAM merupakan program pemerintah yang harus dilakukan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak menghindar dari persoalan HAM. Penegasan tersebut menjawab penolakan dan pengusiran dirinya yang dilakukan massa aksi kamisan di Semarang Jawa Tengah.

Dalam video berdurasi kurang dari 8 menit, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap persoalan HAM. Pemerintah memberikan kepedulian. Tutur Moeldoko hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan HAM tersebut.

            Sedangkan, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro sempat mempertanyakan terkait sikap massa aksi kamisan di Semarang, Jawa Tengah yang menolak Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk berbicara dihadapan mereka. Juri menilai massa dalam acara tersebut tidak memegang prinsip HAM apabila masih melarang seseorang berpendapat dan berbicara.

            Dia mengungkapkan dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan kebebasan berpendapat. Kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan atau hak atas perumahan.

            Dalam hal tersebut, negara berperan dalam menjamin dan memenuhi semua hak yang ada dalam HAM. Juri mengklaim saat ini pemerintah, terus berupaya keras memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik dan masukan.

            Ia menjelaskan pemerintah kota Semarang dan aparat hukum memberi ruang bagi aktivis HAM melakukan Aksi Kamisan dengan berunjukrasa di tengah Festival HAM 2021 yang berlangsung pada tanggal 17-19 November 2021 di Semarang. Bahkan Moeldoko  juga menjadi pembicara kunci dalam Festival HAM, memberi reaksi positif dengan mendatangi pengunjukrasa, yang sejak pagi melakukan aksi.

            Mantan Panglima TNI itu merasa perlu mendengarkan langsung masukan dari para pengunjuk rasa. Langkah Moeldoko ini merupakan bagian dari cara pemerintah dalam membangun dialog dengan para aktivis HAM.

            Dengan dialog antara negara dan masyarakat, maka keinginan aktivis akan menjadi masukan penting bagi pemerintah. Sama halnya dengan para penggiat HAM juga memahami hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah. Sehingga persoalan HAM akan bisa diselesaikan bersama. Moeldoko juga menyampaikan kepada para pengunjuk rasa bahwa tidak mudah menyelesaikan persoalan yang ada.

            Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsari yang turut bersama Moeldoko menemui massa menjelaskan bahwa pemerintah mendukung Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM.

            Beka mengatakan, Pak Moeldoko berada di Festival HAM menjadi bukti bahwa pemerintah mendukung Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM. Pihaknya terus mendorong dan mengajak berbagai elemen untuk berkolaborasi bersama mencari solusi terbaik bagi bangsa.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amirudin mengharapkan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa yang disetujui menjadi Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat. Amirudin menegaskan bahwa Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat.

            Dirinya juga mengharapkan komisi I DPR RI dapat melakukan pendalaman kepada jenderal Andika untuk meminta komitmennya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.

            Komisi I DPR-RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM.

            Harapan tersebut tentu tidak lepas dari situasi terkini di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata.

            Mengatasi permasalahan HAM masa lalu dan masa kini tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga dibutuhkan komitmen dari segala sektor untuk mengatasi permasalahan tersebut.

            Pemerintah tidak pernah abai terhadap permasalahan HAM yang ada di Indonesia, sehingga segala ruang dialog seperti festival HAM sudah semestinya dijadikan sarana diskusi yang sehat untuk dapat saling menemukan solusi, bukan saling menuntut dan menebarkan kebencian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Dana Otsus yang seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat Papua, diduga dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat pun mendukung penyelidikan korupsi dana Otsus agar koruptornya segera ditangkap.

Otonomi khusus (Otsus) adalah keistimewaan yang diberikan kepda masyarakat Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001, dan mereka diberi dana yang sangat besar oleh pemerintah pusat. Diharapkan dengan uang itu maka akan mengatasi berbagai permasalahan di Bumi Cendrawasih, seperti infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dll.

Sayang sekali dana Otsus yang disampaikan sepertinya dikorupsi oleh oknum nakal. Dugaan korupsi muncul karena tingkat kemiskinan di Papua masih cukup tinggi, yaitu 20%. Sedangkan Otsus sendiri sudah berlangsung selama 20 tahun dan dana yang dikucurkan makin besar. Tahun 2001 dana Otsus sebesar 1,38 triliun sementara tahun 2021 sebesar 138,65 triliun.

Jumlah yang sangat fantastis ini ternyata ada yang masih belum tepat sasaran, sehingga ada dugaan korupsi yang tersangkanya masih dicari. Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa korupsi dana otonomi khusus Papua sedang dalam penyelidikan. Adanya penyelidikan merupakan follow up setelah ia menerima laporan dari Forum Kepala Daerah Se-Tanah Tabi dan Sairei.

Menteri Mahfud melanjutkan, penyelidikan sedang diurus oleh Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian. Ia sudah memberi daftarnya berdasarkan informasi-informasi yang masuk. Dalam artian, pemerintah secara serius akan membantu pengusutan kasus ini sehingga tersangkanya ditemukan, dan akan memutus mata rantai korupsi Otsus di Papua.

Penyelidikan memang harus melibatkan banyak pihak untuk bekerja sama, agar tersangkanya lekas ketemu. Karena ini kasus korupsi maka melibatkan KPK juga, dan nanti  ketika koruptornya ketemu, ia harus berhadapan dengan pihak Kepolisian. Semua pihak akan saling bantu untu mengusut kasus ini agar cepat selesai.

Korupsi adalah kasus besar yang harus diusut sampai tuntas, karena kasihan sekali nasib warga Papua jika dana Otsus malah dilarikan oleh oknum nakal. Misalnya di anggaran Otsus untuk gedung sekolah. Ketika ada yang disunat maka kualitas gedung bisa berkurang. Akibatnya ruang kelas dan atapnya jadi mudah ambruk dan akan sangat membahayakan bagi murid-muridnya.

Selain itu, korupsi dana Otsus juga bisa mencelakakan ketika anggaran untuk kesehatan malah dipotong begitu saja. Ketika ada obat generik yang seharusnya diberikan dengan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, tetapi malah menghilang karena dananya dikemplang oleh koruptor. Warga yang membutuhkan jadi gigit jari dan tidak bisa berobat dengan lancar.

Korupsi dana Otsus memang harus diselidiki agar tidak lagi merugikan warga Papua. Menurut Karo Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Achmad Kartiko, dugaan korupsi dana Otsus sebesar 1,8 triliun rupiah. Salah satu modus korupsi adalah dengan penggelembungan harga barang saat pengadaannya. Sehingga kantong koruptor yang diuntungkan sementara negara dan warga sipil yang dirugikan.

Modus seperti ini harus diberhentikan sekarang juga dan pengawasan dana Otsus harus dilakukan dengan lebih ketat lagi. Kolaborasi antara Kejaksaan Agung, KPK, Kepolisian, pejabat lokal Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua, dan segenap warga sipil harus dilakukan. Tujuannya untuk mencegah kebocoran dana Otsus yang akan merugikan masyarakat.

Jangan sampai dana Otsus malah dikemplang oleh tikus-tikus berdasi dan akhirnya merugikan warga sipil Papua. Penyebabnya karena seharusnya uang dari negara diperuntukkan bagi kemajuan di Bumi Cendrawasih. Penyelidikan kasus korupsi dana Otsus harus dilakukan dengan teliti sehingga koruptornya tertangkap, dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 

Oleh : Abdul Ghofur )*

Pemerintah terus optimal dalam menekan pergerakan kelompok radikal. Namun demikian, masyarakat dan aparat keamanan diminta untuk meningkatkan sinergitas serta kewaspadaan terhadap potensi ancaman teror menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru)

Anak-anak selalu antusias jelang akhir tahun karena ada liburan panjang, dan mereka bisa beristirahat dari tugas sekolah yang melelahkan. Biasanya hari libur diisi dengan traveling tetapi karena pandemi, orang tuanya hanya menyenangkan mereka dengan jalan-jalan ke Mall atau tempat publik lain.

Akan tetapi para orang tua wajib waspada karena di tempat umum ada potensi gangguan, tak hanya penularan virus tetapi juga ancaman dan teror. Para teroris sering memanfaatkan momen akhir tahun untuk mengebom, karena mereka tahu bahwa banyak yang liburan dan akhirnya bepergian ke pusat perbelanjaan. Mereka juga mengincar rumah ibadah karena tidak memiliki rasa toleransi sama sekali.

Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane menyatakan bahwa kalangan radikal dan jaringan terorisme mendapatkan angin untuk melakukan teror di akhir tahun, karena maraknya gerakan intoleransi. Dari pengamatan, terdapat petinggi ormas terlarang yang terlibat kasus terorisme.

Neta melanjutkan, Polri perlu lebih cermat karena saat kasus corona menurun berpotensi ada kerumunan, dan jangan sampai kecolongan. Penyebabnya karena ketika kurangnya penjagaan maka akan dimanfaatkan oleh teroris untuk melakukan pengeboman dan aksi teror lain.Para mantan narapidana teroris juga patut diwaspadai agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Di akhir tahun memang rawan karena beberapa saat lalu ada pengeboman di depan sebuah rumah ibadah. Jangan sampai peristiwa pahit ini terulang. Oleh karena itu, Polri lebih ketat lagi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan operasi lilin. Sehingga akan ada razia, tidak akan ada warga sipil yang diam-diam membawa senjata tajam, apalagi bom molotov.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa jajaran kepolisian perlu lebih peka dalam menanggapi aksi terorisme. Untuk mencegah teror di akhir tahun, maka ada pemetaan potensi kerawanan di berbagai wilayah. Langkah antisipasi perlu dilakukan agar Polri tidak kecolongan.

Potensi kerawanan ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pertama di rumah ibadah, karena teroris tidak punya empati dan toleransi, sehingga menganggap yang berbeda adalah musuh. Kedua adalah di tempat hiburan seperti night club dan kafe, karena mereka menganggapnya sebagai tempat maksiat, padahal yang disajikan hanya musik untuk menghibur masyarakat.

Sedangkan yang ketiga, tempat umum seperti mall dan pusat perbelanjaan lain. Di akhir tahun kita tahu bahwa ada perayaan natal. Polri mencegah agar tidak ada ormas radikal yang sweeping sembarangan dan mencopot topi sinterklas atau pohon cemara. Ada pula penjagaan ketat sehingga mall tidak akan jadi sasaran pengeboman oleh kelompok teroris.

Polri juga bekerja sama dengan Densus 88 antiteror untuk terus menangkap teroris yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan mereka memang luas, bahkan sampai ke luar negeri (seperti Filipina). Namun ketika ada teroris yang tertangkap maka ia bisa diinterogasi dan jadi informan, sehingga jaringannya terbongkar dan makin banyak teroris yang tertangkap, agar tidak meresahkan masyarakat.

Jelang liburan akhir tahun, Polri lebih ketat dalam menjaga keamanan, agar tidak ada teror maupun pengeboman yang dilakukan oleh para teroris. Operasi lilin dilakukan agar situasi makin kondusif. Di depan rumah ibadah juga diperketat penjagaannya, agar tidak ada teror yang membuat umat takut untuk datang dan merayakan hari raya di sana.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini