Oleh : Saby Kosay )*

Pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi 2 atau lebih. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang akan dimekarkan. Masyarakat mendukung penuh pemekaran wilayah karena bisa mempercepat pembangunan di segala bidang.

Pernahkah Anda sadar saat ini ada lebih banyak kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia? Semua ini merupakan hasil dari pemekaran wilayah, yang memang memiliki tujuan positif, demi kemakmuran rakyat. Misalnya jika dulu hanya ada Provinsi Papua (yang sebelumnya bernama Irian Jaya) maka saat ini ada Provinsi Papua Barat dan Papua.

Papua akan dimekarkan kembali sehingga total ada 6 provinsi, yakni Papua selatan, Papua tengah, Papua pegunungan tengah, dan Papua Tabi Saireri. Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR RI menyatakan kesetujuannya terhadap pemekaran wilayah Papua. Penyebabnya karena sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus. Hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua.

Masyarakat setuju akan pemekaran di Bumi Cendrawasih karena memang amat diperlukan, karena makin banyak provinsi maka makin banyak pula dana dari pusat yang diberikan, melalui anggaran otonomi khusus maupun APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Jika makin banyak uang yang masuk maka makin banyak pula pembangunan di Papua, dan akan memakmurkan masyarakat. Mobilitas rakyat juga makin mudah.

Selain itu, ketika ada pemekaran wilayah Papua, akan mempermudah untuk administrasi. Masyarakat tak perlu jauh-jauh ke ibu kota provinsi, karena jaraknya lebih dekat. Wilayah Papua amat luas, sehingga jika ada hanya 2 provinsi, akan menyusahkan warga untuk pergi ke kantor dinas atau pusat pemerintahan provinsi, terutama bagi mereka yang ada di daerah terpencil.

Selain di Papua, di Bogor juga akan dimekarkan lagi. Rencananya, Kabupaten Bogor akan dimekarkan jadi Kabupaten Bogor Timur. Bupati Bogor Ade Yasin menyetujui pemekaran wilayah ini. Menurutnya, wilayah Bogor terlalu besar untuk jadi 1 kabupaten dan akhirnya disepakati untuk membuat daerah otonomi baru.

Ade Yasin menambahkan, pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan potensi, serta memudahkan masyarakat. Selain itu, pemekaran juga akan mensejahterakan masyarakat. Dalam artian, jika ada kabupaten baru maka pelayanan administratif akan makin dekat dan memudahkan warga sipil dalam pengurusan surat-surat penting.

Masyarakat juga mendukung pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor. Jika ada pemekaran wilayah, akan meningkatkan potensi, karena bisa jadi di 1 kabupaten ada potensi yang masih tersembunyi. Ketika ada daerah otonomi baru maka otomatis mendapatkan dana APBD dan bisa digunakan untuk memperbesar potensi tersebut, sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah.
Masyarakat mendukung pemekaran wilayah karena tujuannya amat baik, karena bisa berdampak positif untuk rakyat. Selain untuk mempermudah pelayanan publik dan memperbesar potensi daerah, maka ada beberapa tujuan lain.
Pertama, untuk memudahkan mobilitas warga. Jika ada daerah yang dimekarkan maka ada dana untuk memperbaiki serta membuat infrastruktur, sehingga ada jalan yang mulus dan mempermudah pergerakan masyarakat.

Manfaat pemekaran wilayah yang selanjutnya adalah memeratakan pembangunan. Jika da provinsi atau kota/kabupaten baru, maka akan dibangun tak hanya kantor pemerintahan, tetapi juga gedung lain. Misalnya kantor pos, kantor administrasi, Gedung DPRD, dan ada pula jembatan dan fasilitas lain. Sehingga kehidupan rakyat makin dipermudah.

Pemekaran wilayah di beberapa daerah di Indonesia amat didukung oleh masyarakat karena memang bermanfaat. Pertama untuk mempermudah pelayanan administrasi dan memeratakan pembangunan. Pemekaran wilayah juga bisa membuat rakyat sejahtera karena dana APBD yang diberi makin besar, untuk kemasalahatan masyarakat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Abdul Syukur )*

Pemerintah melakukan mitigasi bencana berlapis demi memerangi virus Covid-19 varian Omicron. Langkah ini ditempuh guna mengantisipasi penyebaran virus tersebut di Indonesia.
Pandemi telah kita lalui hampir 2 tahun ini dan virus Covid-19 telah bermutasi secara dahsyat, dari varian alfa, beta, gamma, delta, hingga kini yang terbaru Omicron. Mutasi virus terjadi karena masih ada yang terinfeksi dan belum divaksin.Mutasi virus adalah perubahan struktur genetik dan struktur, dan bertujuan untuk menyerang kekebalan tubuh manusia.

Salah satu kekhawatiran dari virus hasil mutasi adalah kekuatannya yang lebih mengerikan, karena menyebar lebih cepat, apalagi jika seseorang belum mendapatkan vaksin. Corona varian Omicron patut diwaspadai karena merupakan hasil mutasi, yang bisa menyebabkan pasien lelah secara fisik. Namun harus lebih teliti karena tidak ada anosmia alias kehilangan indra penciuman, sehingga seseorang bisa jadi orang tanpa gejala (OTG) tanpa disadari.

Untuk mencegah masuknya Corona varian Omicron maka pemerintah membuat beberapa strategi. Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Profesor Tjandra Yoga Aditama menyatakan bahwa WHO (World Health Organization) menyebut mitigasi berlapis untuk hadapi Corona varian Omicron. Artinya ada tindakan pencegahan berlapis, agar tidak terbentuk klaster Corona baru.

Langkah pertama adalah dengan menghindari kerumunan, dan memang ini adalah salah satu poin dalam protokol kesehatan. Profesor Tjandra mengingatkan, pelonggaran akibat turunnya level PPKM kemarin patut diwaspadai. Boleh ada kerumunan tetapi harus sesingkat mungkin. Dalam artian bisa dibatasi seperti aturan makan di restoran maksimal 20 menit.

Kerumunan juga harus seminim mungkin. Misalnya ketika ada pesta pernikahan maka tidak boleh mengundang sampai ratusan, bahkan ribuan tamu. Maksimal hanya 50% dari kapasitas gedung agar tetap bisa menjaga jarak, dan semua orang mulai dari pasangan pengantin, petugas, hingga tamu, harus memakai masker. Kalau bisa tamu dan petugas dites rapid terlebih dahulu agar yakin bahwa negatif Corona.

Profesor Tjandra menambahkan, jika ada kerumunan dalam ruang tertutup maka jendela-jendela harus terbuka. Dalam artian, di dalam kantor sebaiknya sirkulasi udara diperbaiki dan tidak hanya mengandalkan ventilasi, tetapi diperbolehkan membuka jendela. Penyebabnya karena virus Covid-19 bisa menular lewat udara yang pengap dan kotor.

Pencegahan berikutnya adalah memperketat penjagaan di pintu masuk Indonesia, terutama di pelabuhan dan bandar udara. Warga negara asing dari Afrika Selatan, Zambia, Zimbabwe, Botswana, dan sekitarnya tidak boleh masuk ke Indonesia untuk sementara, karena virus Covid-19 varian Omicron ditemukan di sana. Begitu juga dengan warga negara Indonesia yang habis bepergian ke sana.

Sementara itu, untuk warga negara lain boleh masuk ke Indonesia tetapi harus karantina di hotel. Durasi karantina juga ditambah, dari hanya 5 hari jadi 10 hari. Peraturan ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang habis bepergian ke luar negei. Hal ini demi mencegah masuknya virus Covid-19 varian Omicron ke Indonesia.

Masyarakat juga dihimbau untuk tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan 10M seperti pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, mengganti baju, dan mengurangi mobilitas. Terutama pada liburan akhir tahun, jangan nekat keluar kota karena akan ada penyekatan.

Pencegahan masuknya Corona varian Omicron dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Pasalnya, virus ini telah sampai di Singapura dan jangan sampai masuk Indonesia. Mitigasi berlapis harus dilaksanakan sebagai jurus pencegahan. Masyarakat juga harus disiplin dalam protokol kesehatan agar tidak kena Corona varian apa saja.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Masyarakat mengapresiasi upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan adanya ketegasan Pemerintah dalam memberantas korupsi, maka kejahatan tersebut dapat dicegah.

Korupsi seolah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat. Seakan-akan ketika seseorang tidak korupsi maka ia akan jatuh miskin karena tidak mencukupi pendapatannya selama 1 bulan. Padahal sesungguhnya ia yang merugi karena bisa terkena ancaman hukuman, dan negara juga merugi karena uangnya diambil diam-diam.

Pemerintah berusaha keras untuk memberantas korupsi agar tidak merugikan negara. Pasalnya, jka para koruptor dibiarkan maka akan sangat berbahaya. Misalnya ketika ada proyek pembangunan sekolah dan anggarannya dikorupsi oleh oknum, maka hanya memakai material kelas murahan, dan bangunan itu jadi tapi akhirnya cepat rusak. Jika ada yang runtuh maka membahayakan nyawa para murid.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan pegawai negeri dari tindak korupsi. Jika ada pejabat yang terkait kasus pungli atau suap maka dipindahkan ke daerah lain atau bahkan dipecat saat kasusnya sangat berat. Begitu juga dengan ASN lain. Mereka bisa mendapat sanksi berupa teguran keras, penundaan kenaikan pangkat, sampai pemberhentian secara tidak hormat.

Masyarakat mengapresiasi pemerintah yang dengan serius memberantas korupsi karena berarti uang negara bisa diselamatkan dan kehidupan rakyat makin sejahtera. Ketika koruptor diberantas maka Indonesia bisa adil dan makmur. Koruptor tidak boleh diberi tempat di negeri ini karena kecurangan mereka bisa merugikan rakyat.

Para tikus berdasi tidak berani mengulangi aksinya karena terancam hukuman 4 hingga 20 tahun penjara, bahkan bisa seumur hidup jika yang dikorupsi lebih dari 100 milyar rupiah. Ada pula wacana hukuman mati untuk para koruptor kelas berat, meski belum terlaksana. Namun ancaman hukuman yang berat ini diharap memberi efek jera agar tidak ditiru oleh pegawai lain.

Untuk mencegah tindak korupsi maka pemerintah memiliki berbagai jurus andalan. Pertama dengan seleksi pegawai secara ketat dan jujur. Saat tes CPNS yang dilihat tidak hanya nilai hasil ujian matematika dan ilmu pengetahuannya tetapi juga psikisnya. Tes psikologis sangat penting untuk mebaca karakter, sehingga calon ASN tidak punya sifat rakus dan ingin korupsi.

Cara kedua untuk memberantas korupsi adalah dengan pendataan secara online. Direktur Program Pengembangan Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Hentoro Cahyono menyatakan bahwa pemerintah sedang membangun pusat data secara online sehingga bisa membabat korupsi dana bantuan sosial (Bansos). Ini adalah strategi menghilangkan korupsi saat pandemi.

Dalam basis data online tersebut maka tercatat seluruh data warga negara Indonesia, seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat terakhir, dan lain-lain. Jika datanya jelas dan online maka tidak akan ada oknum pegawai yang berani korupsi karena bisa dikroscek, apakah ia menerima Bansos secara utuh atau malah disunat. Sistem online dilakukan agar bisa terintegrasi seluruh Indonesia.

Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi amat wajar karena jangan sampai negara rusak gara-gara koruptor. Kita wajib berkaca dari hancurnya VOC karena korupsi dan tak boleh masuk ke lubang yang sama.

Koruptor wajib diberantas agar tidak merugikan, karena mereka mencuri uang negara seenaknya sendiri. Pemerintah berusaha keras dalam memberantas korupsi sampai ke akarnya dengan berbagai cara. Masyarakat mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam membersihkan koruptor agar negeri ini makin makmur.

)* Penulis adalah kontributor lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Dirgham Muslih )*

Masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap kelompok teror. Kelompok tersebut perlu diberantas guna mencegah aksi teror yang dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih luas.
Indonesia adalah negara demokrasi dan sejak tahun 1945 sampai sekarang masih berlaku di masyarakat. Namun anehnya, kelompok radikal tidak menyetujuinya karena memiliki konsep sendiri, yakni negara khalifah. Padahal mereka tidak berhak sama sekali untuk protes, karena tidak pernah berperang melawan kolonial Belanda saat pra-kemerdekaan dan tidak menjadi bagian dari perumus dasar-dasar negara.

Paham radikal menjadi momok yang menakutkan karena ia terlalu ekstrim dalam berbuat sesuatu. Jika ingin membentuk negara khalifah tetapi belum bisa terwujud, maka anggota kelompok radikal membuat seribu-satu cara agar menarik perhatian dan menekan secara psikologis. Di antaranya dengan menyerang kantor aparat, merusak fasilitas umum, sampai yang paling ekstrim adalah melakukan pengeboman di tempat ramai.

Oleh karena itu radikalisme wajib diberantas karena ia merusak perdamaian di Indonesia. Ketenangan bisa hancur karena kelompok radikal hobi sekali sweeping, padahal mereka tidak berhak karena bukan yang berwenang. Yang lebih ekstrim algi, kelompok radikal juga jadi dalang kerusuhan sampai pengeboman, sehingga meresahkan masyarakat.

Bagaimana bisa mereka ingin jadi pemimpin di negara khilafah, sedangkan yang ada di kepalanya hanya rencana pengeboman dan kejahatan lain? Sedangkan pemimpin yang baik seharusnya bertindak adil dan fokus pada pembangunan dan rencana-rencana ke depan, tetapi mereka malah berbuat kerusakan.

Rusaknya perdamaian di Indonesia bisa berbahaya karena tatanan masyarakat bisa ikut rusak. Kelompok radikal sengaja membuat hoaks dan gambar palsu agar warga terprovokasi, lalu ikut-ikutan membenci pemerintah. Padahal ini bisa fatal karena menggagalkan program-program pemerintah, sehingga makin kacau.

Oleh karena itu kita harus melawan paham radikal agar tidak makin menyebar di Indonesia. H. Zamhuri, Plt Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karimun menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk melawan radikalisme. Yang pertama adalah dengan membentuk tim siber anti radikalisme. Tim ini beroperasi di dunia maya agar konten-konten radikalisme disisir dan di-take down sehingga tidak mempengaruhi masyarakat.

Sedangkan cara kedua adalah dengan memberdayakan lembaga pendidikan untuk menambah kurikulum tentang anti radikalisme. Pengajaran sangat diperlukan agar murid-murid yang masih polos mengetahui tentang bahaya radikalisme dan terorisme sejak dini. Sehingga mereka tidak terseret dan terbujuk jadi kader kelompok radikal.

Masyarakat juga mendukung upaya penegakan hukum terhadap kelompok radikal dan teroris. UU nomor 5 tahun 2018 membahas khusus tentang terorisme. Berbagai jenis hukuman menanti bagi anggota kelompok radikal dan teroris. Apalagi jika mereka jadi dalang perbuatan yang ekstrim seperti pengeboman, maka hukumannya bisa seumur hidup di dalam bui.

Perlu ada sosialisasi tentang penegakan hukum kepada kelompok radikal dan teroris. Tujuannya agar mereka kapok dan menyerahkan diri, karena aparat dan Densus 88 anti teror tidak main-main dalam menangkap tiap anggota kelompok radikal dan teroris. Bahkan bagi mereka yang ketahuan menyembunyikan anggota teroris juga mendapat hukuman, karena sama saja melindungi kejahatan.

Radikalisme dan terorisme wajib diberantas di Indonesia karena mereka bisa merusak tatanan di negeri ini dan merusak perdamaian. Masyarakat juga sangat antipati terhadap kelompok radikal karena hanya bisa berkoar-koar tentang indahnya negara khalifah, padahal konsep itu tidak sesuai dengan keadaan Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Napi radikal dan teroris mendapat hukuman setimpal agar menyadari kesalahannya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan terbatas, tiba di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Selasa pagi 7 Desember 2021. Kedatangan Kepala Negara untuk meninjau langsung penanganan dampak erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021. Presiden Joko Widodo yang tampak didampingi diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dari Jakarta, Presiden dan rombongan menggunakan pesawat Kepresidenan dan mendarat di Bandara Juanda Sidoarjo Jawa Timur. Setelah itu melanjutkan perjalanan menggunakan Super Puma selama 30 menit, dan tiba di Helipad Stadion Srikandi, Kelurahan Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Selasa 7 Desember 2021 pukul 09.30 WIB.

Presiden disambut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nico Afinta. Jokowi Akan Tinjau Sejumlah Lokasi Di Lumajang, Presiden diagendakan untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Usai peninjauan, Presiden akan kembali ke Jakarta pada sore hari.

Seperti diketahui, Gunung Semeru mengalami erupsi pada Sabtu, 4 Desember 2021. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan segenap jajarannya untuk bergerak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat dalam bencana alam tersebut. Turut menyertai Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sebelumnya, Langkah-langkah cepat tanggap darurat dalam bencana alam erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu, 4 Desember 2021 diperintahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke segenap jajarannya. Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu.

Pernyataan tersbut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang memberikan keterangan mewakili Presiden Joko Widodo, Minggu (5/12) sebagaimana ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

“Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana,” jelas Mensesneg.

Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. (*)

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Nurhadi berharap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah pada masa libur Natal dan tahun baru diterapkan secara serentak. “Sehingga, akan memudahkan implementasi nantinya, pengendaliannya menjadi lebih terukur dan terkontrol dengan pola penerapan yang serempak,” kata Nurhadi, beberapa waktu yang lalu.

Politisi Partai Nasdem itu mendukung kebijakan pemerintah yang bakal menerapkan PPKM level 3. Ia berharap, kebijakan itu akan menekan penyebaran virus Corona dan mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19. “Kita berharap, potensi gelombang ketiga Covid-19 tidak terjadi, sehingga kita semua bisa tetap sehat dan tidak ada korban lagi,” kata dia.

Nurhadi kemudian mengaitkan dengan tren kasus Covid-19 di Indonesia yang kini sudah mulai berkurang. Hanya saja, kata dia, semua pihak tetap perlu mewaspadai adanya tren penambahan di beberapa daerah meski penambahannya dalam jumlah kecil. “Apalagi, target vaksinasi belum terpenuhi.

Oleh karena itu, kewaspadaan dalam menghadapi potensi terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19 gelombang ketiga harus diwujudkan melalui tindakan dan langkah-langkah pencegahan yang nyata,” ujar Nurhadi.

Menurutnya, semua pihak perlu mendukung kebijakan pemerintah ini dan melaksanakan serta mematuhi aturan yang berlaku. “Lebih penting ialah melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan pembatasan aktivitas yang diatur dalam PPKM level 3,” ujarnya. Kemudian, ia berharap aparat keamanan bertindak tegas terhadap pihak yang mengabaikan atau melanggar ketentuan dalam PPKM level 3.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah akan berlaku mulai 24 Desember 2021. Kebijakan tersebut rencananya berlangsung sekitar satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2021.

Jakarta — Empat tahu memimpin Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ada pun rapor merah tersebut berisi 10 permasalahan yang berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan.

Salah satu catatan rapor merah yang diberikan LBH kepada Anies Baswedan terkait penghentian reklamasi yang dinilai gimik semata. “Ketidakcermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai gimik belaka,” kata pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.

Jeanny pun menyinggung Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibuat di massa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memimpin Ibu Kota yang kini masih digunakan Anies untuk melegalkan penggusuran. Berikut empat pernyataan LBH soal empat tahun masa kepemimpinan Anies jadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

  1. 10 Catatan Merah untuk Anies Baswedan. Selama empat tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, LBH melaporkan 10 catatan rapor merah berkenaan dengan kinerja selama ini.

Pertama yakni terkait buruknya kualitas udara Jakarta yang melebihi baku mutu udara ambien nasional (BMUAN) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Menurut Jeanny hal tersebut disebabkan abainya Pemprov DKI untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Kedua yaitu sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Permasalahan utamanya dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu.

Lalu, catatan ketiga terkait penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Beberapa tipe banjir Jakarta masih disikapi Pemprov DKI sebagai banjir karena luapan sungai. Lalu beberapa Peraturan Kepala Daerah masih ditemukan potensi penggusuran dengan adanya pengadaan tanah disekitar aliran sungai.

Permasalahan keempat yang disoroti LBH yaitu penataan kampung kota yang belum partisipatif. Salah satu contoh penerapan penataan Kampung Kota dengan menggunakan pendekatan CAP adalah Kampung Akuarium. Namun, dalam penerapannya tidak seutuhnya memberikan kepastian hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga.

Kelima yakni ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dengan kekosongan aturan mengenai bantuan hukum pada level Peraturan Daerah di DKI Jakarta.

Keenam mengenai sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta. Pada awal masa kepemimpinannya, Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan rumah uang muka atau DP 0 persen ditargetkan membangun sebanyak 232.214 unit.

Ketujuh, belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik dan kompleksitas kerentanan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain.

Kedelapan, penanganan pandemi yang masih setengah hati. Sayangnya capaian 3T Pemprov DKI justru masih rendah di masa krisis.

Kesembilan yaitu penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Ironisnya, perbuatan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM.

Kesepuluh, reklamasi yang masih terus berlanjut. Ketidakkonsistenan mengenai penghentian reklamasi dimulai ketika pada 2018.

Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut.

  1. Penghentian Izin Reklamasi Hanya Gimik di Kepemimpinan Anies. Lebih lanjut, pengacara dari LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait menyebut pencabutan izin reklamasi di Teluk Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan hanya gimik belaka.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G. “Ketidakcermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai gimik belaka,” kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober.

Lanjut dia, Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut.

Yakni dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai perusahaan mitra. Lalu, Jeanny menyebut saat pencabutan izin 13 pulau reklamasi dilakukan secara tidak cermat dan segera.

“Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan,” ucapnya.

  1. Legalkan Penggusuran Lewat Pergub yang Dibuat Ahok. Kemudian, LBH juga fokus pada permasalahan tempat tinggal. Melalui pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia, Gubernur DKI Jakarta dinilai masih melegalkan penggusuran.

Hal tersebut terlihat dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 yang dibuat saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga saat ini masih digunakan.

“Pergub yang ditetapkan pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut justru dipertahankan dan digunakan hingga saat ini oleh Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa kasus penggusuran paksa,” kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.

Menurut dia, beberapa kasus penggusuran masih menggunakan Pergub tersebut. Yakni penggusuran di Menteng Dalam, Pancoran Buntu II, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru, dan Gang Lengkong Cilincing. Karena hal itu Jeanny menyebut warga Ibu Kota masih terus dihantui penggusuran paksa. “Ironisnya perbuatan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM,” ucapnya.

  1. Abaikan Permasalahan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil. Sementara itu, dia mengatakan Pemprov DKI belum ada bentuk intervensi yang signifikan terkait permasalahan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jeanny menyebut masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik dan kompleksitas kerentanan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain. Lanjut dia, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil harus berhadapan dengan ancaman terhadap kelestarian ekosistem dan konflik agraria.

“Alih-alih menetapkan kebijakan yang menempatkan warga pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai aktor utama, draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta yang disusun Pemprov DKI justru memuat ketentuan yang berpotensi mengakselerasi kerusakan ekosistem dan perampasan ruang hidup dan penghidupan masyarakat,” jelas dia. (*)

JAKARTA — Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan seperti memperketat akses masuk dari negara lain, meningkatkan layanan kesehatan, dan mengakselerasi vaksinasi . Terkait hal itu, pemerintah dinilai sudah responsif mencegah gelombang ketiga Covid-19 atau virus corona.

“Sudah cukup responsif,” ujar Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan beberapa waktu yang lalu.

Dia menilai potensi gelombang ketiga jika mobilitas yang tinggi saat liburan tidak diikuti dengan protokol kesehatan, 3T dan cakupan vaksinasi yang luas. “Jika ada varian baru yang lebih menular, lebih tinggi lagi risikonya,” katanya.

Menurut dia, harus ada komunikasi yang baik tentang risiko tertular dan menularkan selama beraktivitas saat libur panjang akhir tahun. Pasalnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dinilai masih kurang.

Mengenai kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 di akhir tahun, dia menilai perlu pembatasan pergerakan antarprovinsi dan masuk ke tempat-tempat umum dengan PeduliLindungi. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai kondisi pandemi di dalam negeri sudah membaik dibanding dua bulan.

“Artinya kebijakan pemerintah sudah cukup berjalan efektif dan kasus Covid-19 bisa ditekan,” kata Nurhadi.

Nurhadi mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam hal penegakan aturan, disiplin prokes, dan langkah-langkah kuratif. Setiap momen peningkatan kasus Covid-19 harus menjadi pelajaran agar lebih hati-hati dan waspada.

“Oleh karenanya, kita semua, baik pemerintah dan masyarakat jangan sampai lengah untuk tetap disiplin mematuhi prokes. Kita semua tetap ikhtiar agar segera terbebas dari pandemi,” katanya.

Dia pun mendukung percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas utama agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity) di masyarakat. “Selain tetap patuh dan disiplin protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)

JAKARTA — Pengendalian genangan dan banjir di Jakarta tidak cukup hanya dengan memperbanyak sumur resapan. Peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan air juga diperlukan.

Dosen Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Rudy Tambunan, saat dihubungi Jumat (3/12/2021), menyebutkan, Jakarta melirik pembangunan sumur resapan pertama kali pada tahun 1980-an. Sistem ini dipilih untuk mengejar kecepatan pembangunan permukiman yang masif karena urbanisasi.

”Tahun 80-an, Jakarta mencontoh keberhasilan Yogyakarta yang sudah ada sejak zaman Belanda. Di sana sumur resapan dibangun di pekarangan dan sisi jalan antara sempadan jalan dan got, bukan badan jalan. Jakarta lalu membuat Surat Keputusan Gubernur, lalu Dinas Pekerjaan Umum saat itu bikin sumur resapan,” kata pria yang pernah 30 tahun bekerja di Dinas Tata Kota DKI Jakarta itu.

Sayang, saat itu banyak tantangan dalam pembangunannya. Sumur resapan baru bisa dibangun apabila kedalaman tanah lebih dari semeter dan tidak boleh menyentuh muka air tanah. Jika sumur resapan menyentuh air tanah, sumur itu berpotensi menjadi sarang nyamuk dan menimbulkan masalah kesehatan lainnya.

Tantangan ini berlanjut sampai saat ini. Turunnya permukaan tanah di sejumlah titik di Jakarta juga menjadi kendala. Tantangan lainnya adalah tidak banyak pemilik bangunan yang mengikuti syarat membangun sumur resapan yang diatur dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Adapun tantangan utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk merawat sumur resapan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Masalah klasik ini juga mengganggu skema polder untuk menangani banjir di Jakarta yang dibuat peraturan daerahnya pada tahun 2012.
Jika masyarakat paham dan memiliki kesadaran untuk ikut merawat, tugas pemerintah tinggal melakukan perawatan terhadap sistem yang ada. Kemampuan polder dalam mengendalikan genangan dan banjir bahkan dinilai bisa lebih efektif daripada sumur resapan.

”Mestinya kelompok warga seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bisa ambil bagian berperan mengoordinasikan RW untuk mengelola lingkungannya. Itu yang enggak jalan sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Pada anggaran 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menghapus anggaran sumur resapan dari yang semula diusulkan Rp 322 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) Jakarta.

”Waktu finalisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, mata anggaran itu banyak mendapat komplain dari beberapa anggota badan anggaran. Menurut mereka, pembangunan sumur resapan tidak efektif. Akhirnya banggar (Badan Anggaran) mengenolkannya,” ujar Ida Mahmudah.

Selanjutnya, mengenai sumur resapan dikritik tidak efektif oleh sebagian anggota DPRD dan pengamat, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi berpendapat, drainase vertikal tetap salah satu solusi pengendalian genangan dan banjir yang baik diterapkan di Jakarta untuk jangka panjang.

”Kami jalankan arahan dan standar yang ada di Peraturan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). PUPR menyebut sumur resapan sebagai solusi jangka panjang, selain pompa, polder, normalisasi, dan naturalisasi sungai,” ujarnya. (*)

Oleh : Syarifudin )*

Aparat keamanan TNI-Polri diyakini telah memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat di Papua. Hal ini menjadi bukti bahwa solidnya aparat keamanan membuat masyarakat Papua lebih percaya kepada TNI-Polri daripada kelompok separatis teroris (KST) Papua.

Kepala Suku Dani Jembatan Murib juga meminta kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jembatan Murib juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua, sehingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua.

Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat keamanan TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Sementara itu, Kolonel Czi IGN Suriastawa selaku Kapen Kogabwilhan III mengatakan bahwa keberadaan TNI-Polri di Papua sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua dari ancaman serta teror KSB.

Ia menuturkan, dalam menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Papua, KST tidak hanya melakukan kekerasan dan teror dengan senjata, tetapi juga menyebarkan hoax atau berita bohong yang bertujuan untuk menyudutkan pemerintah dan aparat TNI-Polri melalui media online dan akun-akun media sosial yang menjadi simpatisan KST.

Oleh karenanya, Kolonel Suriastawa menegaskan bahwa TNI-Polri berkomitmen akan terus hadir memberikan rasa aman, memelihara kondisi kondusif, melindungi warga negaranya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan aturan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di Papua.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurahman secara tegas mengatakan bahwa KST Papua sejatinya bukanlah musuh, namun mereka adalah kelompok yang berbeda pandangan dan tidak paham tentang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

KSAD yang didampingi Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono mengatakan, prajurit yang bertugas di Papua bukanlah untuk melakukan operasi perang, namun dalam hal ini membantu Polri dan pemerintah daerah setempat dalam menjaga situasi keamanan dari berbagai gangguan, termasuk gangguan dari kelompok separatis yang memegang teguh ideologi untuk memisahkan diri dari NKRI.

Kehadiran pasukan TNI juga untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat. mereka yang berseberangan seperti kelompok separatis teroris harus dirangkul, lalu diberikan pemahaman agar mereka mau kembali bergabung dibawah naungan merah putih dan NKRI untuk bersama-sama membangun Papua.

Ignatius juga berpesan agar mama mama Papua dan kaum milenial harus diberikan perhatian lebih, sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian. Kaum milenial di Papua juga diajarkan untuk bisa mandiri demi kejayaan di tanah Papua. Ia juga meminta kepada setiap prajurit yang bertugas untuk senantiasa menanamkan di hati bahwa bertugas di Papua adalah demi bangsa dan negara dan demi menjaga serta melindungi masyarakat Papua.

Sementara itu Andika Perkasa selaku Panglima TNI berjanji akan mengevaluasi pendekatan TNI dalam menangani konflik di Papua, dengan memperlakukan Bumi Cenderawasih sebagaimana provinsi lain di Indonesia. Andika menyatakan bahwa penanganan konflik Papua akan dikembalikan kepada undang-undang, dan berharap agar prajuritnya bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menurutnya permasalahan keamanan di Papua merupakan isu yang kompleks. Bahkan menjadi perhatian internasional. Oleh karena itu penanganannya haruslah terujur, khususnya untuk institusi militer.

Rizki juga mengingatkan, demi menjaga keselamatan prajurit, semua personel yang bertugas di Bumi Cenderawasih untuk tetap waspada. Jangan sampai lengah, sekalipun pendekatan damai menjadi ujung tombak. Pihaknya juga berharap, agar para komandan di lapangan dapat menciptakan jalur komunikasi dan komando yang terintegrasi dengan baik. Sehingga, operasi preventif dapat berjalan secara optimal.

Aparat keamanan yang solid dalam menangani KST di Papua tentu dibutuhkan untuk menjaga kedamaian di bumi cenderawasih, cara-cara non perang harus ditempuh untuk menghindari potensi gesekan dan jatuhnya korban jiwa, meski demikian aparat TNI-Polri harus tetap waspada terhadap kelompok separatis yang kerap menyerang secara hit and run.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute