Medan — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai serius dalam melakukan pembenahan internal. Baik Kapolda Sumut maupun Kapolri telah mengeluarkan kebijakan tegas terhadap jajarannya yang dinilai melakukan berbagai tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran.

“Apa yang dilakukan Polri dengan serius membenahi internalnya adalah hal yang positif dalam dinamika Polri yang terjadi. Muaranya adalah pelayanan yang lebih baik dan lebih professional kepada masyarakat,” ujar dosen Fisipol Universitas Medan Area (UMA) Dr Dedi Sahputra, MA, Selasa (9/11) yang lalu di Medan.

Menurutnya hal ini adalah hal yang menggembirakan karena sebagai sebuah organisasi, melakukan pembenahan internal adalah sesuatu yang regular dilakukan. “Meski hal yang regular namun bermakna penting bagi perkembangan organisasi Polri,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan Kapolres Tebing Tinggi, Sumatera Utara dicopot dari jabatannya karena video viral istrinya pamer duit arisan di TikTok. Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak (foto) mengatakan, langkah itu diambil untuk menindaklanjuti perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa setiap anggota Polri untuk hati-hati dan waspada terhadap penggunaan sarana media sosial, khususnya gambar yang menampilkan kegiatan yang bisa menimbulkan persepi hedonisme.

Meskipun bukan istri Kapolres Tebing Tinggi saja yang mengunggah video tersebut, pihaknya melihat bahwa istri Kapolres mengetahui bahwa ada perintah Kapolri tak boleh menunjukkan gambar yang menampilkan hedonisme dan terkait dengan harta benda meskipun itu bukan uangnya.

“Tetapi, hari ini sebagai tanggung jawab suaminya. Kapolres saya tarik ke Polda dalam rangka evaluasi dan baru saja saya serah terima jabatan. Nanti kita akan tunjuk pelaksana tugasnya,” kata Panca saat ditemui usai rapat bersama semua kapolres di Sumut di Aula Tribrata, Mapolda Sumut, Senin (1/11) yang lalu.

“Oleh sebab itu, setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya,” tambah Panca. Diberitakan sebelumnya, akun TikTok bernama @cimot_512 membagikan sebuah video yang memperlihatkan dua perempuan sedang memegang sejumlah uang. Belakangan diketahui bahwa salah satu perempuan yang menggunakan baju dengan logo Bhayangkara itu merupakan istri dari Kapolres Tebing Tinggi.

Pernyataan Kapolda Sumut sejalan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang membuktikan komitmennya melakukan pembenahan internal Polri, dengan mencopot tujuh pejabat kepolisian, termasuk di antaranya enam orang Kapolres dari berbagai wilayah.

Pencopotan tujuh pejabat kepolisian ini tertuang dalam surat telegram nomor nomor ST/2279/X/KEP./2021 per tanggal 31 Oktober 2021, ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri, yang diterima awak media pada Senin malam (1/11/2021) yang lalu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan, Kapolri menunjukkan komitmennya melakukan pembenahan internal Polri agar semakin dicintai dan menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat.

“Ya ini tentunya sebagaimana komitmen dan pernyataan Pak Kapolri, soal ‘ikan busuk mulai dari kepala’, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga serta semangat dari konsep Presisi,” kata Argo.

Menurut Argo, komitmen Kapolri tersebut bertujuan untuk perbaikan Polri lebih baik lagi. “Jelas untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk menuju Polri yang jauh lebih baik lagi,” ujar Argo yang dipromosikan sebagai Aslog Polri ini.

Dengan adanya keputusan tersebut, Argo menegaskan, seluruh personel Polri harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi dan melayani masyarakat dan anggota dengan sangat baik serta menjadi prioritas. Argo berharap, dengan adanya komitmen ini, bisa menjadi efek jera bagi siapapun personel Kepolisian yang melanggar aturan.

“Jadilah pemimpin yang teladan, bijaksana, memahami, mau mendengar, tidak mudah emosi, dan saling menghormati. Dengan begitu, Polri ke depannya akan semakin mendapatkan kepercayaan di masyarakat,” ujar Argo.

Sebelumnya, pada acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66, Rabu (27/10), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyinggung soal kepemimpinan. “Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga,” kata Sigit. (*)

Jakarta — Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan langkah-langkah tanggap darurat penanganan pasca erupsi Gunung Semeru, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, kami juga, Kepala BNPB dengan tim, besok pagi kesempatan pertama akan segera ke Lumajang, ke daerah bencana, untuk memastikan tahap-tahap penanganan darurat, khususnya penanganan pengungsi ini bisa berjalan secara tepat dan cepat, dan tentunya kebutuhan dasar dari para pengurus ini akan kami yakinkan untuk terdukung secara maksimal,” ujar Kepala BNPB Suharyanto beberapa hari yang lalu.

Menurut Kepala BNPB, pihaknya juga telah mengirimkan tim reaksi cepat untuk bekerja sama dengan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak terkait lainnya dalam upaya tanggap darurat bencana.

“Dari BNPB malam ini juga kami sudah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mendampingi BPBD Kabupaten Lumajang dan BPBD Provinsi Jawa Timur yang bergerak bersama dengan unsur dari Kementerian Kesehatan. Malam ini bergerak lewat darat dan membawa logistik antara lain selimut makanan siap saji, terpal, tenda darurat, matras, dan logistik dasar lainnya,” ujarnya.

Suharyanto menambahkan, BNPB juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan upaya tanggap darurat tersebut berjalan dengan maksimal.

“Kami sudah melaksanakan koordinasi, sudah berkirim surat kepada Panglima TNI untuk meminta bantuan, baik personil dan alat peralatan. Kemudian juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi (Jawa Timur), dan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan langkah-langkah penanganan masyarakat khususnya yang terdampak bencana erupsi ini, para pengungsi, kebutuhan dasarnya ini bisa terpenuhi secara maksimal,” ujarnya.

Sebagai respons cepat dari adanya kejadian guguran awan panas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat dan para penambang untuk tidak beraktivitas di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mujur dan Curah Kobokan.

“Anggota BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan lainnya segera menuju lokasi kejadian di sektor Candipuro-Pronojiwo untuk melakukan pemantauan, kaji cepat, pendataan, evakuasi, dan tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam penanganan darurat,” ujar Kepala BNPB.

Selanjutnya, tim BPBD Kabupaten Lumajang saat ini tengah mengupayakan untuk mendirikan titik pengungsian sektoral di Lapangan Kamarkajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang.

“Lokasi pengungsian yang saat ini ada dan sudah terisi ada di tiga desa dan di dua kecamatan, yaitu di Desa Supiturang dan Desa Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Suharyanto mengimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di lokasi terdampak agar tetap tenang dan waspada serta terus mengikuti informasi dari pemerintah, baik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BNPB, maupun instansi terkait lainnya.

“Jangan termakan isu-isu atau hoaks atau berita-berita yang menyesatkan. Yakinlah bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan segenap komponen bangsa yang lainnya, ini tetap akan serius dan konsisten untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan (Kapuskris Kemenkes) Eka Jusuf Singka menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan gerak cepat untuk melakukan penanganan terhadap korban bencana erupsi Gunung Semeru.

“Tim Pusat Krisis Kesehatan bersama-sama dengan tim BNPB malam ini menuju ke lokasi di Lumajang, dan sebagian juga sudah ada di Surabaya untuk berkoordinasi dengan Kantor Regional Pusat Krisis dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan membawa logistik,” ujar Eka.

Sejumlah peralatan medis seperti masker, masker KN95, sarung tangan, salep luka bakar, dan salep mata dibawa ke lokasi terdampak. Selain itu, guna memperkuat pelayanan kesehatan pada puskesmas di daerah bencana, Eka menyampaikan bahwa timnya juga membawa tenda untuk pelayanan darurat.

“Tim-tim kami seperti dari Persatuan Ahli Bedah, kemudian juga dari MDMC juga sudah ada di lapangan, untuk membantu rumah sakit-rumah sakit darurat yang ada di sekitar tempat lokasi terjadinya bencana ini,” ujar Eka. (*)

Yogyakarta — Pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi, bahkan sejak periode pertamanya. Masyarakat pun mengapresiasi berbagai program pembangunan tersebut yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

Presiden RI Joko Widodo telah merilis instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat dan Papua. Aturan ini didasarkan pada tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Instruksi ini ditujukan kepada semua Menteri agar percepatan pembangunan ini bisa dilakukan. Dalam Inpres ini dikatakan, aturan ini diperlukan sebagai langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sejahtera, maju, bermartabat dan damai.

Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wainggai mengatakan, ada beberapa major project infrastruktur sangat penting tengah dibangun di Papua. Salah satunya di kawasan wisata Raja Ampat. Di tempat tersebut, pemerintah akan melakukan perluasan Bandara Waisai yang menjadi salah satu prioritas dalam 4-5 tahun ke depan.

Selanjutnya, mendorong dua kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di Teluk Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dan ada beberapa dukungan infrastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tentunya itu semua akan mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

Direktur Utama Perusda Baniayu Kabupaten Jayapura Izak R Hiyokabi mengharapkan, infrastruktur yang sedang dikembangkan pemerintah pusat dapat membawa perubahan di Papua. Dengan prediksi populasi penduduk yang akan meningkat, infrastruktur ini diyakini akan menjawab tantangan yang akan datang di masa depan.

Pembangunan jalan terus dilakukan untuk menambah panjang jalan di Papua. Pada saat ini, jalan di Papua meliputi jalan nasional 2.636,73 kilometer, jalan provinsi 2.361,76 kilometer, jalan kabupaten/kota 2.636,73 kilometer. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk melancarkan kegiatan perekonomian di Papua.

Itulah sebabnya dia mengaku optimis pembangunan di Papua akan berjalan lebih baik di masa yang akan datang. Apalagi terdapat 27 kementerian yang mendapat tugas besar dalam implementasi Inpres No. 9 Tahun 2020. Sekaligus mendukung percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago (10 Kabupaten), wilayah adat Domberay (11 kabupaten), major project pusat kawasan strategis nasional (PKSN) Jayapura dan major project PKSN Merauke pada RPJMN 2020-2024.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS), IPM Papua mengalami peningkatan dari 57 pada tahun 2014, menjadi 60 pada tahun 2018. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juga mengalami peningkatan dari 61 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2018.

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, tingkat kemiskinan masyarakat Papua juga mengalami penurunan dari 30,05 persen pada 2014 menjadi 27,43 persen pada tahun 2018.

Salah satu apresiasi terhadap pembangunan di Papua juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia yang menyatakan, pemasangan gambar Jembatan Youtefa pada pecahan uang khusus baru Rp 75.000 merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesa (KpwBI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, jembatan Youtefa saat ini merupakan salah satu bangunan dengan daya tarik tersendiri di Papua.

Naek menuturkan, filosofi gambar tersebut merupakan konektivitas yang terwujud dengan adanya jembatan yang bermanfaat untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya yang berada di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Perlu diketahui pula, bahwa sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan menuju Distrik Muara Tami harus menempuh jarak sejauh 35 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

Namun, apabila melewati Jembatan Youtefa maka jaraknya menjadi sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Jembatan sepanjang 732 meter dengan lebar 21 meter ini, merupakan jembatan tipe pelengkung baja yang dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami dan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw daerah perbatasan Indonesia – Papua Nugini.

Pembangunan ini tentu patut diapresiasi, karena terbukti dengan pembangunan papua yang terus diupayakan oleh pemerintah. Masyarakat di Papua dan Papua Barat dapat turur serta merasakan manfaatnya.

Sabby Kosay, Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Jayapura — Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Jembatan Murib mengakui, kehadiran personel keamanan TNI/Polri di Papua diyakini telah memberikan rasa aman bagi seluruh warga di Tanah Cenderawasih karena aparat selalu bertugas untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi semua masyarakat.

Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga Jembatan Murib dalam keterangannya, meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” kata Jembatan Murib.

Kepala Suku Jembatan Murib mengungkapkan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini sehingga masyarakat harus patuh terhadap pemerintah.

“Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Secara terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kepada TNI-Polri untuk meningkatkan pengamanan di Papua. Hal itu lantaran, kelompok kriminal bersenjata (KKB) terus memberikan rasa takut kepada masyarakat.

“Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI/Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKSB, khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKSB, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKSB, mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKSB sudah banyak terjadi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menegaskan, adanya TNI-Polri merupakan simbol dari bentuk negara hadir dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua.

Sebab itu, Kapolda Irjen Fakhiri memastikan, jajarannya bakal menindak tegas KKB yang kerap memberikan ancaman dan teror di tengah masyarakat.

“TNI dan Polri hadir untuk memastikan bahwa negara hadir di Intan Jaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Irjen Fakhiri. (*)