Jakarta – Pemerintah terus berupaya merangkul masyarakat asli Papua dan meredakan konflik di bumi Cenderawasih. Berbagai pendekatan dilakukan karena Papua mutlak bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dari hati.

Staf Khusus Presiden bidang Papua, Lennys Kogoya mengatakan, pendekatan dari hati lebih efektif untuk menyelesaikan konflik di Papua. Terlebih pendekatan ini bertepatan dengan momen perayaan Natal.

“Menjelang Natal harus membangun tali kasih antara masyarakat dan aparat. Pendekatan hati harus dibicarakan dengan duduk bersama di rumah adat yang selama ini belum ada keberanian,” kata Lennys dalam Dialog di Radio Elshinta, Kamis (9/12/2021).

Menurut Lennys, dengan pendekatan ini diharapkan kedepannya tidak ada lagi pertumpahan darah, konflik, atau gesekan di tanah Papua.

“Tahun 2022 tidak terjadi tumpah darah di tanah Papua. Saya dengan kepala suku dalam waktu dekat akan ada pernyataan. Kami ambil sikap, tegakkan hukum. Kami persiapkan sekarang. Khusus masyarakat Papua, mari kita jaga damai. Kekerasan bisa jadi kedamaian,” ujar Lennys.

Ia menambahkan, pernyataan dengan kepala suku ini akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan aparat keamanan dalam menangani persoalan keamanan menjelang 25 Desember 2021.

“Kita akan menuju tahun kedamaian. Tidak ada lagi kekacauan, budaya saling kasih, tidak ada benci, marah, dan kekerasan,” paparnya.

Lennys berharap, pemerintah dan penegak hukum dapat tegas menegakkan hukum di Papua. Tidak ada lagi yang diisitimewakan dan kebal hukum di provinsi paling timur tersebut. Kesalahan perlu ditindak sesuai dengan koridor hukum.

Terkait dengan dana otonomi khusus (otsus), Lennys mengatakan, harus dibentuk tim khusus pengawasan. Pasalnya, selama ini tidak ada pengawasan ketat terhadap dana otsus yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan. Ia mencontohkan anggaran otsus untuk lembaga adat dan tokoh perempuan yang masing-masing dialokasikan 2 persen. Berdasarkan laporan dari Gubernur Provinsi Papua, dana tersebut sudah disalurkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Namun faktanya, lembaga adat bahkan tokoh perempuan tidak menerima dana itu.

Sejarawan dari Universitas Negeri Manado, Dr Drs Yohanes Burdan, M.Hum sepakat dengan pernyataan Lennys. Ia setuju pendekatan di Papua dilakukan dengan pendekatan dari hati.

“Budaya orang Papua, ada aspek untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kita harus bersikap bagaimana orang berpikir,” tutur Yohanes.

Ia menambahkan, gesekan yang terjadi di Papua muncul karena ada rasa kecemburuan sosial. Yohanes mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah terkait persoalan di Papua.

“Dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan, bahwa mereka, masyarakat di Papua bisa menikmati kekayaan di bumi papua. Tidak ada orang Papua benci siapa pun. Jika ada kesenjangan, itu sumber konflik baik masyarakat asli atau pendatang,” kata dia.

Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat membantu mempercepat penanganan darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan tanggap darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu korban bencana dan mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang.

Data sementara lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang berada di Desa Supiturang dan Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo serta Desa Sumber Wuluh di Kecamatan Candipuro. Saat ini masih terus dilakukan pendataan terkait kerusakan dan korban jiwa.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya telah memobilisasi 10 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2.000 liter, 4 unit Mobil Tangki Air (MTA) kapasitas 4.000 liter, 6 unit tenda hunian darurat, 1 mobil toilet, dan dukungan 10 personel tanggap darurat. Saat ini, dukungan peralatan sudah berada di lokasi dan akan segera diinstall di lokasi-lokasi pengungsian sesuai hasil koordinasi dengan BPBD Lumajang.

Selanjutnya juga dukungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air dengan mengerahkan alat berat untuk mempercepat evakuasi korban dan pembersihan kawasan terdampak seperti 1 unit excavator, 1 unit loader, 2 dump truck, dan perlengkapan tambahan berupa 1 set lighting lamp, 1 unit MTA dan alkon, 2 drum solar serta oli hidrolik dan oli mesin.

Langkah-langkah tanggap darurat juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali dengan melakukan pembersihan jaringan jalan untuk memulihkan konektivitas, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten dengan mengerahkan 3 unit loader, 1 unit grader, 4 unit excavator, 1 unit dozer, 4 unit dump truck, dan 1 unit water tank kapasitas 5.000 liter.

Informasi sementara terdapat 1 (satu) jembatan runtuh akibat lahar dingin Gunung Semeru yakni Jembatan Besuk Koboan yang berada di Ruas Jalan Nasional Turen – Lumajang. Jembatan Besuk Kobokan dibangun pada tahun 1997 memiliki panjang bentang 129 meter dan lebar 9,6 meter.

Saat ini Tim Tanggap Darurat Kementerian PUPR baru bisa mendekat ke beberapa titik lokasi Jembatan Besuk Koboan karena tebalnya lumpur dan masih berada di zona berbahaya. Langkah penanganan dilakukan dengan mencari jalur-jalur alternatif untuk menghubungkan Lumajang – Turen -Malang yang putus akibat robohnya Jembatan Besuk Koboan.

Erupsi Gunung Semeru terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dengan mengeluarkan abu vulkanik mengarah ke wilayah Besuk Koboan. Tercatat wilayah terdampak paling parah berada di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro di Kabupaten Lumajang.

Kementerian PUPR melalui balai-balai di Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang dalam rangka verifikasi data dan pelaksanaan langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.(*)

Jakarta — Dalam sebuah negara demokrasi, melakukan aksi unjukrasa/demonstrasi tidak dilarang, namun di masa pandemi seperti saat ini seharusnya tidak perlu dilakukan, karena aksi tersebut berpotensi besar menimbulkan klaster Corona baru. Selain menimbulkan klaster baru, unjukrasa di masa pandemi juga dinilai telah melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa waktu lalu di media sosial atau medsos beredar Poster seruan aksi bertajuk “Jokowi End Game”. Dalam poster yang tersebar, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diajak turun ke lapangan untuk menolak penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Massa diajak melakukan long march dari Glodok menuju Istana Negara.

Ajakan untuk ikut unjuk rasa atau demontrasi di masa pandemi dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah sudah mengakui varian delta dari Covid-19 ini tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, setiap ajakan untuk berkumpul dalam jumlah besar adalah perbuatan tidak bertanggung jawab.

Seyogyanya kita harus mengetahui bahwa aksi massa ini sangat berisiko. Ada istilah penumpang gelap, karena ada yang menyelundupkan kepentingan dan mencoba memanfaatkan gerakan massa untuk memperoleh keuntungan. Kelompok kepentingan ini harus di waspadai dalam membangun gerakan massa. Karena provokasi yang di lakukannya bisa merusak marwah gerakan dan menodai kesucian dari tujuan gerakan massa.

Gerakan massa seharusnya dilakukan melalui pengkajian akademis dan rasional, bukan gerakan yang reaksioner. Oleh karena itu masyarakat harus di berikan pemahaman yang mendalam sebelum reaktif turun kejalan karena merasa isu yang di angkat mewakili dirinya atau mewakili kelompoknya. Kita tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoaks dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah.

Kita juga harus bijak dalam menyikapi ajakan untuk berdemo seperti saat ini, apalagi negara kita belum selesai menghadapi situasi sulit di tengah pandemi yang semakin meningkat. Selain rentan ditunggangi kelompok kepentingan, aksi unjuk rasa di masa pendemi bisa berdampak negatif. Kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru dan memasifkan penyebaran virus Covid-19, sehingga menimbulkan dampak yang simultan yang dapat merugikan banyak pihak.

Sejumlah kalangan menilai bahwa ajakan untuk melakukan demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini tidak ada relevansi dan urgensinya. Bukan menyelesaikan masalah tapi, justru akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, ajakan yang memprovokasi atas nama rakyat tetapi membahayakan kesehatan rakyat di masa pandemi Covid-19 harus ditentang oleh elemen masyarakat yang berpikiran waras.

Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tapi aksi unjuk rasa dimasa pandemi sangat dilarang, karena berpotensi melanggar atau abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, aksi unjuk rasa ini rawan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan yang bertujuan politik. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk tidak terhasut dan terprovokasi dengan ajakan dari pihak yang bertanggung jawab untuk berunjuk rasa di masa pandemi.

Adnan, Penulis adalah Warganet dan Pengamat Media Sosial

PAPUA — Kehadiran dari TNI-Polri di Papua , diyakini telah memberikan rasa aman untuk seluruh warga di Tanah Cenderawasih. Mengingat, aparat selalu bertugas untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat luas.

Demikian dikatakan oleh, Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua , Jembatan Murib. Ia meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” kata Jembatan Murib, beberapa waktu yang lalu.

Jembatan Murib mengungkapkan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah. “Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kepada TNI-Polri untuk meningkatkan pengamanan di Papua. Hal itu lantaran, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus memberikan rasa takut kepada masyarakat. Baca: Sekretaris Camat di Pekanbaru Terkena OTT Pungli Kepengurusan Tanah.

“Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKSB, khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKSB, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKSB, mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKSB sudah banyak terjadi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menegaskan, adanya TNI-Polri merupakan simbol dari bentuk negara hadir dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua. Baca Juga: Tes Keaslian Sabu dan Ekstasi hingga Mabuk, Pria Ini Tak Sadar Diciduk Polisi.

Sebab itu, Fakhiri memastikan, jajarannya bakal menindak tegas KKB yang kerap memberikan ancaman dan teror di tengah masyarakat. “TNI dan Polri hadir untuk memastikan bahwa negara hadir di Intan Jaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Irjen Fakhiri. (*)

Yogyakarta — Aksi yang dilancarkan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) merupakan bentuk kekejaman terhadap HAM. Seperti menembak guru, membakar rumah guru, sekolah dan rumah kepala suku.

Jika selama ini KKB menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KKB merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KKB sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Pada Pertengahan 2020 lalu, sedikitnya dua petugas medis tim gugus tugas Covid-19 ditembak oleh KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Satu orang korban meninggal dalam kejadian tersebut. Tenaga medis tersebut tergabug dalam tim gugus tugas Covid-19 dan mengemban amanah mulia. Sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat berulah dengan membakar satu unit pesawat komersil milik PT MAF di Intan Jaya, Papua.

Aksi brutal tersebut dimulai dengan adanya penembakan terhadap beberapa pesawat sipil termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MAF. Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KKB tidak bisa ditolerir lagi. Negarajuga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KKB menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KKB, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi kebrutalannya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KKB.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di wilayah ujung timur NKRI. Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusiaa oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua.

Perlu diingat bahwa Statuta Roma dan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memasukkan pembunuhan ke dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Tercatat, KKB juga telah melancarakan timah panas kepada warga sipil sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengakui adanya insiden penembakan yang dilakukan KKB dengan korban 2 warga sipil, dimana seorang diantaranya meninggal dunia. Kedua korban yakni Amanus Murib yang mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia.

Aksi kriminal tersebut diduga bermotif intimidasi dari KKB kepada masyarakat, karena aksinya selama ini tidak mendapat dukungan dari warga setempat serta berbagai upaya memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

Pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.

Aksi kekejaman KST sudah banyak tersiar di berbagai media, mereka juga memiliki senjata yang bisa digunakan untuk mengancam dan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan yang tengah bertugas.

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjaga keamanan di Papua, jangan sampai warga sipil di Papua menjadi korban kekejian kelompok separatis yang memiliki rekam jejak sebagai biang onar di Papua.

Abner Wanggai, Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Savira Ayu )*

Jelang libur Nataru (natal dan tahun baru) pemerintah melakukan pengamanan lebih ketat untuk mencegah terorisme, karena sangat rawan akan pengeboman. Personel TNI dan polri akan terus ditambah guna menjaga kedamaian perayaan Natal.

Akhir tahun identik dengan liburan dan masyarakat merayakan natal dengan sukacita. Bagi yang tidak merayakannya, mereka tetap bergembira karena ada liburan Nataru (natal dan tahun baru) sehingga bisa rehat sejenak dari kesibukan kantor. Akan tetapi keamanan masyarakat bisa terganggu karena teroris yang sengaja membuat ulah dan melakukan teror di rumah ibadah dan tempat umum lain.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa isu terorisme masih menjadi atensi pemerintah, terutama setelah ada pengeboman di depan rumah ibadah beberapa waktu lalu. Sejumlah langkah telah diambil untuk mengatisipasi pengeboman di tempat umum maupun rumah ibadah. Apalagi umat nasrani yang merayakan natal perlu dilindungi agar bisa melakukan misa tanpa takut ada ancaman pengeboman oleh teroris.

Perlindungan lebih ditingkatkan jelang Nataru dan Polri selalu melakukan operasi lilin untuk mengamankan masyarakat. Selain melindungi umat yang akan merayakan natal, operasi ini juga dimaksudkan untuk merazia, jangan sampai ada yang berkeliaran dan membawa bom, senjata api, senjata tajam, atau barang berbahaya lain.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa sebenarnya keadaan masih kondusif. Namun ia meminta jajarannya untuk memetakan potensi kerawanan dan mengantisipasi sejak dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Nataru. Antisipasi perlu dilakukan karena selama tahun 2021 ada banyak kegiatan yang berpotensi menjadi gangguan ketertiban dan keamanan.

Selain memperketat keamanan, maka Polri bekerja sama juga dengan Densus 88 antiteror untuk menangkap para teroris. Hal ini sebagai tindakan pencegahan agar mereka tidak bisa melakukan teror atau pengeboman, baik di depan rumah ibadah atau tempat umum lainnya. Teroris amat berbahaya karena sudah dicuci otak sehingga buta mata hatinya dan tega membunuh tanpa berperikemanusiaan.

Tanggal 9 november 2021 Densus 88 antiteror telah menangkap 5 teroris di 4 daerah di Jawa Timur, yakni Gresik, Sumenep, Kediri, dan Bojonegoro. Dalam penggeledahan terdapat barang bukti berupa buku jihad. Pencegahan dengan penangkapan teroris amat diperlukan karena jangan sampai di bulan desember ini teroris membuat bom lalu meletakannya di fasilitas umum dan membahayakan masyarakat.

Untuk mencegah terorisme jelang liburan Nataru maka langkah selanjutnya adalah dengan menelusuri sumber keuangan para teroris, karena tanpa uang mereka tidak bisa membuat bom (karena modalnya bisa jutaan rupiah). Penangkapan teroris di Lampung merupakan bukti keseriusan Polri dan pemerintah dalam memberantas terorisme sekaligus mencegah kekacauan di libur Nataru.

Saat teroris di Lampung tertangkap maka terungkap fakta bahwa ia terbukti menyalahgunakan dana sumbangan masyarakat yang masuk melalui badan amal. Bukannya diberikan kepada anak yatim piatu atau fakir miskin, uang donasi itu malah dibuat pendanaan teroris, sungguh miris.

Setelah teroris itu tertangkap maka akan diselidiki lagi karena bisa jadi ada jaringan terorisme lain, baik di Sumatera, Jawa, atau pulau lainnya. Teroris yang tertangkap bisa jadi informan sehingga bisa mecegah aksi terorisme berikutnya, terutama jelang libur Nataru.

Liburan Nataru bisa sangat berkesan tetapi juga menakutkan karena dibayang-bayangi oleh ancaman pengeboman oleh teroris. Polri dan Densus 88 antiteror berusaha keras agar makin banyak menangkap teroris, agar mereka tidak bisa membuat kekacauan pada libur Nataru. Terorisme wajib diberantas agar negeri ini tidak hancur.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Edwin Sanjaya )*

Jelang libur Nataru (natal dan tahun baru), dikhawatirkan ada pelanggaran protokol kesehatan. Para pelanggar wajib ditindak secara tegas karena jika dibiarkan akan berbahaya, karena bisa memicu klaster corona baru.

Situasi pandemi sedang aman dan kurva pasien Covid melandai, jumlah pasien Covid-19 saat ini berkisar di angka 500-an per harinya. Namun pemerintah tidak mau terbuai dengan keadaan karena takut kurvanya akan naik lagi, terutama di libur Nataru (natal dan tahun baru). Oleh karena itu, saat libur akhir tahun dan setelah tahun baru Pemerintah akan kembali melaksanakan pengetatan aktivitas masyarakat.

Saat PPKM level 3 maka aturannya diperketat. Memang tidak ada penyekatan ketat seperti pada awal masa PPKM beberapa bulan lalu, tetapi ada penjadwalan nomor polisi ganjil genap. Selain itu, tidak boleh ada perayaan tahun baru, baik di dalam maupun luar ruangan. Tempat umum seperti mall, kebun binatang, tempat wisata, dan bioskop boleh buka tetapi maksimal 50% pengunjung.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs R.Z Panca Putra, M.Si menyatakan bahwa akan menindak serius tempat-tempat yang melanggar PPKM. Walau ada pelonggaran (mall boleh buka sampai jam 10 malam) tetapi tidak boleh kebablasan. Apalagi kucing-kucingan dengan petugas. Dalam artian, tidak boleh ada bioskop atau kafe di dalam mall yang bebas buka sampai tengah malam.

Polisi akan melakukan razia, selain mengadakan operasi lilin. Razia terutama diadakan di tempat yang berpotensi memicu keramaian, tak hanya di jalanan. Misalnya di rumah makan, kafe, dan tempat lain. Di sana rawan pelanggaran protokol kesehatan, dan bisa jadi kapasitas ditingkatkan jadi 100% agar mendapat banyak untung, padahal maksimal 50% saja.

Kerumunan juga berpotensi ada saat 31 desember malam. Walau tidak boleh ada pesta tahun baru di hotel atau kafe, tetapi waspada akan pesta privat di villa atau rumah. Walau yang datang hanya keluarga sendiri, tetap saja tak boleh kumpul-kumpul, bakar jagung, lalu menyalakan kembang api, dengan alasan tahun baru.

Selain razia kerumunan, masyarakat juga diharap lebih menjaga protokol kesehatan lain saat libur Nataru. Misalnya memakai masker. Jangan sampai hanya mengenakan masker hanya karena takut kena razia petugas. Padahal pakai masker adalah kewajiban dan sebagai salah satu ikhtiar, agar tidak terkena corona.

Penindakan tegas ini amat didukung oleh masyarakat karena memang masih masa pandemi, dan libur natal serta tahun baru adalah masa kritis, karena bisa jadi ada kenaikan mobilitas warga. Jangan sampai libur membawa bencana dan akhirnya kena corona, lalu menaikkan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia.
Masyarakat yang ditindak juga tidak boleh marah karena aparat sedang melaksanakan tugasnya. Jangan sampai ada adu mulut, karena memang saat ini masih masa pandemi. Semua orang harus tertib agar tidak membentuk klaster corona baru, dan tetap menaati protokol kesehatan.

Untuk mencegah pelanggaran maka PNS dan pegawai swasta dilarang cuti saat Nataru. Jika melanggar, akan mendapat teguran keras. Anak-anaknya juga tak bisa libur karena hari libur pasca ujian akhir semester digeser, dari desember ke Januari 2022.

Jelang libur Nataru adalah masa yang mendebarkan karena takut ada banyak yang melanggar protokol kesehatan. Jangan sampai malah berkeliaran dan merayakan tahun baru dengan kebut-kebutan, jika tak mau dicokok oleh petugas. Ingatlah bahwa mobilitas massal bisa memicu kasus corona baru dan taatilah aturan PPKM sebaik mungkin.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tega melukai rakyat sipil dan menjadi sumber konflik di Papua. Gerombolan tersebut pantas dibasmi agar kedamaian di Papua dapat terjaga.
Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua telah meninggalkan banyak “jejak luka” bagi Papua, mereka kerap menebarkan teror dan merusak fasilitas umum hingga memakan korban jiwa. Mereka juga tidak segan menyerang aparat keamanan dengan senjata yang dimiliki.

Pemerintah Indonesia dan Kelompok Separatis Teroris kembali didesak untuk melakukan “jeda kemanusiaan” untuk mencegah adanya korban berjatuhan menyusul baku tembak yang terjdai di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Namun juru bicara kelompok pro kemerdekaan Papua tersebut menyatakan tidak akan menghentikan penyerangan selama pemerintah Indonesia tidak mau duduk bersama di meja perundingan yang dimediasi oleh PBB.

Padahal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.

Isu keamanan di Papua telah membuat 100 warga dari Ibu Kota Distrik Kiwirok terpaksa mengungsi ke daerah terdekat yang dianggap aman.Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Sebelumnya, Mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KST merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KST sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KST tidak bisa ditolerir lagi. Negara juga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KST menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bejadnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusia oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua.

KST memang tidak henti-hentinya menyuarakan narasi untuk berpisah dari NKRI, kelompok tersebut juga menghalalkan segala cara seperti membuat kerusuhan, membakar fasilitas umum hingga melakukan penyerangan kepada aparat keamanan.

Teror yang ditebarkan oleh KST telah terjadi lebih dari 2 dasawarsa, korban atas tindakan kejam KST sudah tidak terhitung, pun kerugian finansial bagi masyarakat yang terdampak ketika KST melancarkan aksi brutalnya.

Penegakan KST di papua merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah dan juga aparat TNI-Polri yang tetap bersiaga untuk menjaga kedaulatan NKRI di Papua.

Komjen Paulus Waterpauw pernah mengatakan bahwa KST berbuat onar karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain. Dirinya juga meminta kepada semua pihak untuk membantu memberantas KST agar Papua dan Papua Barat terjaga kondusivitasnya. Artinya Menjaga keamanan di Papua tidak hanya tugas aparat saja, tetapi juga dibutuhkan kontribusi dari masyarakat.

Negara harus mampu bertindak tegas kepada anggota KST yang kerap mengganggu perdamaian di Papua, ulah mereka haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena mereka telah berulah, membuat resah dan tidak segan-segan merusak fasilitas negara seperti sekolah, kantor polisi hingga Puskesmas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Made Prawira )*

Pemerintah menindak tegas koruptor Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat. Selain masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, korupsi Bansos dapat menambah beban penderitaan masyarakat.

Pandemi Covid-19 membuat keadaan ekonomi rakyat porak-poranda karena banyak yang dipecat dari pekerjaan, kalaupun punya pekerjaan harus mau gaji dipotong karena omzet perusahaan berkurang drastis. Pedagang juga merasakan imbasnya karena penjualan sepi, karena banyak orang yag memilih untuk membeli kebutuhan pokok daripada sekunder, apalagi tersier.

Untuk membantu rakyat agar berkurang kesusahannya maka pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sejak awal pandemi (Maret 2020) lalu. Awalnya Bansos yang diberikan berupa paket Sembako (beras, sarden, mie instan, dll). Namun akhirnya Bansos model ini diganti dengan uang tunai karena lebih praktis untuk disalurkan ke seluruh daerah di Indoesia.

Sayang sekali ketika ada rakyat yang kesusahan dan seharusnya mendapat Bansos berkualitas baik, malah mendapat beras jatah alias raskin (beras miskin) yang tercampur banyak kotoran, bagai makanan ayam. Kualitas spaket Bansos yang menurun drastis ini karena ulah koruptor yang tega menyunat dana Bansos sampai 10.000 rupiah per kantong.

Sang koruptor memang sudah mendapatkan hukumannya yakni 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akan tetapi pemerintah berusaha keras agar peristiwa pahit ini tidak terjadi lagi, karena jika ada koruptor Bansos maka yang dirugikan adalah rakyat sipil. Kementrian Sosial mengingatkan, siapapun yang terbukti korupsi Bansos akan mendapatkan tindakan tegas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementrian Sosial Hasyim menyatakan bahwa masyarakat harus menerima haknya dan tidak boleh ada pungutan liar. Pemerintah akan menindak tegas bagi yang ketahuan mengemplang dana Bansos. Penyebabnya karena masyarakat miskin harus mendapatkan haknya.

Dalam UU nomor 31 tahun 1999 ditegaskan bahwa hukuman bagi para koruptor adalah minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Hukuman ini masih ditambah dengan denda ratusan juta rupiah untuk mengganti rugi uang negara yang telah ia ambil dengan rakus. Sehingga ia akan kapok dan tindakannya tidak akan ditiru oleh pegawai atau pejabat lain.

Akan tetapi jika dana Bansos atau uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 milyar rupiah, maka acaman hukumannya 16 hingga 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup, tergantung dari kebijakan sang hakim. Bahkan sempat ada wacana hukuman mati bagi koruptor (seperti di RRC) sebagai efek jera, tetapi belum pernah dieksekusi di Indonesia.

Hukuman untuk koruptor memang sekeras itu karena mereka telah merugikan negara dan juga rakyat kecil. Jika mereka tak bisa mengemplang uang untuk paket sembako maka yang dipotong adalah Bansos tunai, yang biasanya disalurkan di kelurahan. Oknum pejabat di sana meminta 10.000-50.000 rupiah per orang untuk alasan administrasi, padahal tidak ada sama sekali karena uang itu untuk kantong pribadinya.

Untuk menghindarkan dari korupsi Bansos maka pemerintah mengganti model paket Bansos sembako menjadi uang tunai, dan langsung ditransfer ke rekening penerima. Tujuannya agar bisa langsung dimanfaatkan oleh rakyat dan tidak mungkin ada potensi pungutan liar di kantor kelurahan atau kantor kepala desa.

Bansos ditujukan untuk rakyat cilik dan tidak boleh dikorupsi oleh oknum pejabat, sekecil apapun potongannya. Tiap orang yang mengurus Bansos tidak boleh korupsi karena terancam hukuman minimal 4 tahun penjara, masih ditambah dengan denda jutaan rupiah. Pemerintah tidak main-main untuk memberatas korupsi, karena mereka bisa menggerogoti negara dari dalam.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini