Oleh : Putu Prawira )*

Pancasila merupakan dasar negara yang patut diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat mendukung Pemerintah untuk menggencarkan penerapan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Saat mendirikan negeri ini, para pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai dasar bagi masyarakat untuk berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Harapannya Pancasila akan menjadi panduan dalam kehidupan bernegara setiap warganya. Namun lambat laun, Pancasila justru semakin teralienasi.

Pada tahun 2017 lalu, survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2017 menemukan 9,5 % milenial setuju bahwa Pancasila diganti sebagai ideologi negara. Memang jumlah yang tidak setuju masih besar, yakni 90,5%. Tapi, fakta tersebut rupanya menjadi sinyal awal kian tergerusnya Pancasila.

Tiga tahun kemudian, komunitas Pancasila Muda memaparkan hasil surveinya tentang milenial dan Pancasila di hadapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Hasilnya 61% responden yang berusia 18-25 tahun yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan bagi mereka. Lalu 19,5 % responden menjawab netral.

Yang mengejutkan adalah adanya 19,5 % responden yang menyatakan tidak yakin dengan nilai-nilai Pancasila itu relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Membumikan nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga, dimana orang tua berperan mengajarkan adab sopan santun , hormat kepada orangtua, mengenalkan kepada mereka tentang keragaman budaya, atau mengajak anak-anak untuk melihat aktifitas kerja bakti.
Selain itu, salah satu contoh dalam mengajarkan sila pertama adalah dengan cara memperkenalkan bagaimana caranya melakukan sholat wajib, membaca kitab dan nilai-nilai keagamaan yang bisa diterapkan untuk kebaikan.

Sedangkan untuk penanaman sila kedua, orang tua perlu mengajarkan kepada anak -untuk memiliki rasa tolong-menolong, tanggung jawab dan menghargai orang lain. Misalnya dengan membagikan tugas yang sama kepada anggota keluarga.

Orang tua juga perlu memperkenalkan keragaman budaya yang menjadi kekayaan bagi Indonesia. Sejak dini anak-anak perlu diberikan pemahaman bahwa segala keberagaman di Indonesia bisa disatukan dengan Pancasila. Artinya, jika ketahanan keluarga berjalan, maka ketahanan nasional-pun akan terbentuk. Kalau keluarga morat-marit, salah satu anggota keluarganya terpapar paham radikal, sudah pasti ketahanan nasional akan menjadi rawan.

Di masa depan, Indonesia membutuhkan pemimpin negara yang setia kepada Pancasila yang sekaligus mampu memimpin bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilainya yang luhur.

Generasi milenial tentu sangat membutuhkan hal ini, karena dalam kurun waktu 15 tahun, Indonesia akan membutuhkan mereka untuk mengambil kendali kepemimpinan negara dan bangsa.

Yang menjadi ancaman adalah generasi milenial saat ini masih ada yang terpapar oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti intoleransi, pemahaman yang sempit dan nilai-nilai yang membuat negara terdestruksi.

Sikap toleransi tidak selalu berarti kompromi atau sikap setuju, tetapi upaya berkonfrontasi terhadap pendapat orang lain melalui cara yang tepat. Konfrontasi dalam toleransi bukanlah sikap tidak suka, melainkan menyuarakan sikap tidak setuju secara elegan dan bermartabat. Toleransi kebangsaan dalam Pancasila mengandung elemen-elemen fundamental yang perlu ditanamkan sebagai ‘mercusuar’ kehidupan berbangsa.

Dalam berdemokrasi sikap toleransi artinya membebaskan setiap orang untuk menentukan pilihannya, tentunya harus didasari oleh nilai Pancasila salah satunya adalah sila ketiga yakni menjaga persatuan Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah tentu perlu mempersiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda. Memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode efektif.

Untuk membumikan nilai Pancasila, membangun semangat kebhinekaan adalah hal yang bisa dilakukan. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan, perlakuan sama terhadap berbagai komunitas serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia harus ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Selain itu yang tidak boleh dilupakan adalah penguatan Pancasila berbasis kearifan lokal, karena Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia.

Banyak strategi untuk mengaktualisasikan dan membumikan Pancasila, tentu saja hal ini harus terus digelorakan demi menjaga ideologi bangsa yang sah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Oji Saptaji )*

Pemerintah menjamin bahwa distribusi vaksin menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan terus berlanjut. Percepatan distribusi vaksin ke berbagai daerah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran program vaksinasi Covid-19 Nasional.

Bagaimana pandemi di Indonesia? Ada kabar baik saat kurva pasien Covid melandai dan jumlah orang yang terinfeksi hanya 500-an per harinya. Akan tetapi kita tidak boleh lengah dan harus tetap menjaga protokol kesehatan, serta wajib vaksinasi agar imunitas tubuh meningkat dan tidak kena Corona. Apalagi vaksin makin mudah didapat karena banyak yang menyelenggarakannya.

Di akhir tahun ada libur Nataru dan ada pula pengaturan ganjil genap pada kendaraan di jalanan. Akan tetapi masyarakat tak usah khawatir, karena penyesuaian mobilitas saat Nataru tidak akan menghambat pendistribusian vaksinasi. Pasalnya, yang dibawa adalah barang maha penting, sehingga akan dipririoritaskan dalam perjalanan.

Tidak mungkin serang petugas menyetop mobil box atau kontainer jika kendaraan itu membawa vaksin. Dalam libur Nataru, penjagaan di jalanan memang diperketat, untuk mencegah mobilitas massal dan terbentuknya klaster Corona baru. Akan tetapi pasti ada perkecualian untuk kendaraan yang membawa vaksin dan lebih diprioritaskan.

Bambang Heriyanto, sekretaris perusahaan sekaligus juru bicara Corona Bio Farma menyatakan bahwa pemerintah bersama Bio Farma tak pernah lelah mendistribusikan vaksin Corona ke seluruh Indonesia. Dalam artian, walau ada libur Nataru, pengantaran vaksin akan jalan terus.

Bambang melanjutkan, total vaksin yang telah disalurkan ada 272 juta lebih, terhitung sejak Januari hingga Desember 2021. Rinciannya, ada vaksin CoronaVac, Bio Farma, Moderna, AstraZaneca, Sinopharm, Pfizer, dan Janssen. Dalam artian, jika ada jutaan vaksin yang didistribusikan berarti jutaan masyarakat yang mendapatkannya, dan mayoritas WNI sudah divaksin.

Jenis vaksin yag disalurkan memang berbeda-beda, tak hanys Sinovac seperti pada awal penemuan vaksin, karena untuk mempercepat selesainya program vaksinasi nasional. Targetnya memang 3 juta suntikan per hari di seluruh Indonesia, agar program ini bisa selesai dalam 12 bulan saja, seperti permintaan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, pendistribusian vaksin adalah faktor yang juga menentukan keberhasilan program vaksinasi nasional. Jika distribusi lancar maka vaksinasi juga lancar. Tidak ada yang bisa menghalangi pendistribusian vaksin, walau di masa libur Nataru sekalipun. Penyebabnya karena vaksin harus diberikan sesegera mungkin ke masyarakat.

Pendistribusian vaksin jalan terus saat libur Nataru karena untuk mempercepat terbentuknya herd immunity. Jika minimal 75% penduduk di suatu wilayah sudah disuntik vaksin, maka kekebalan kelompok akan terbentuk, dan aman dari Corona. Tentu dengan disiplin protokol kesehatan.

Dalam pengantaran vaksin maka sopir dan pihak lain mengerti pentingnya vaksinasi. Oleh karena itu mereka tidak mengeluh bahwa tak dapat libur padahal sedang Nataru. Pekerjaan mereka bukan sekadar mendapat gaji, tetapi membawa misi penting untuk menyehatkan masyarakat Indonesia.

Masyarakat tak usah khawatir pengantaran vaksin akan jalan terus walau Nataru, dan mereka tetap mendapatkan haknya untuk disuntik. Vaksin akan tetap ada dan diantar ke seluruh Indonesia. Malah dalam rangka libur Nataru biasanya makin banyak pihak yang menyelenggarakan vaksinasi di tempat umum, karena mereka memahami berapa pentingnya injeksi ini.

Pendistribusian vaksin adalah hal penting dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Jangan takut bahwa box kontainer berisi ampul-ampul vaksin akan tersedat kedatangannya saat libur Nataru. Penyebabnya karena vaksin akan terus didistribusikan ke rakyat di seluruh Indonesia, karena mendapatkan injeksi vaksin adalah hak setiap WNI.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Raditya )*

Indonesia sukses menggelar Bali Democracy Forum ke 14 yang digelar di Bali. Masyarakat pun mengapresiasi kepiawaian Pemerintah dalam menggelar acara internasional tersebut meskipun di tengah Pandemi Covid-19.
Bali Democracy Forum adalah acara yang diadakan di Bali dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari negara Asia Pasifik. Forum ini pertama kali diselenggarakan tahun 2008 dan diinisiasi oleh Indonesia. Pembahasan saat Bali Democracy Forum biasanya berkutat pada demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan, dan mutual respect.

Tahun 2021 ini merupakan pertemuan Bali Democracy Forum ke-14 dan diadakan di Pulau Dewata tanggal 9 desember 2021. Ketika masih pandemi, maka forum ini diadakan secara hybird alias sebagian virtual dan sebagian langsung. Para perwakilan duta besar asing datang ke Bali (setelah sebelumnya mengunjungi Jakarta) dan pembicaranya hadir via online.

Penyelenggaraan secara hybird dilakukan karena ada pembatasan di beberapa negara tetangga, tetapi tidak mengurangi kemeriahan Bali Democracy Forum. Sejak awal pandemi kita sudah biasa online meeting sehingga pertemuan secara virtual juga tak masalah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuka Bali Democracy Forum dan menjelaskan temanya, yakni Democracy for Humanity Advancing Economic and Social Justice During the Pandemi. Tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini dan merupakan lanjutan dari pertemuan Bali Democracy Forum tahun lalu, yakni Democracy and Covid-19 Pandemic.

Menteri Retno melanjutkan, Bali Democracy Forum dihadiri oleh 355 perwakilan dari 95 negara di kawasan Asia Pasifik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hadir dan menjadi sosok istimewa. Selain itu juga ada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.

Masyarakat mendukung suksesnya Bali Democracy Forum mengingat pentingnya misi acara ini, yakni menegakkan demokrasi. Paham demokrasi menjadi penting karena bisa menyuarakan kebutuhan rakyat tetapi tidak bablas menjadi liberal.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Teuku Faizasyah menyatakan bahwa dalam Bali Democracy Forum, negara-negara peserta akan berkolabrasi menghadapi efek pandemi Covid-19. Ada 3 bahasan penting pada pertemuan tahun ini yakni mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan inklusivitas.

Teuku melanjutkan, di tengah berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi, demokrasi sebagai salah satu tata pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan tetap dapat memberikan yang terbaik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial.

Dalam artian, penyelenggaraan Bali Democracy Forum masih ada di masa pandemi karena mengkampanyekan demokrasi sebagai sistem untuk menyehatkan perekonomian. Saat masih ada Corona kita tidak bisa diam saja. Melalui sistem demokrasi maka rakyat boleh bersuara dan mendukung pemerintah dalam mengembalikan lagi kesehatan finansial Indonesia.

Ketika Bali Democracy Forum diadakan maka setelah dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dilanjutkan dengan pandangan dari pihak expert dan dilanjutkan dengan diskusi. Diharap setelah diskusi akan muncul solusi untuk bekerja sama mengatasi dampak pandemi.

Bali Democracy Forum wajib didukung karena bukan sekadar acara kumpul-kumpul, melainkan bisa membentuk citra positif Indonesia sebagai negara yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi di negerinya. Pertemuan dengan banyak perwakilan anggota lain juga penting karena bisa mengawali kolaborasi sehingga ada kerja sama yang bagus untuk menangani Corona.

Walau masih pandemi tetapi Bali Democracy Forum tetap diselenggarakan, mengingat pentingnya acara ini. Saat forum internasional ini dilakukan maka akan tercetus kerja sama yang baik antar perwakilan negara-negara di Asia Pasifik, terutama untuk mengatasi dampak pandemi global. Masyarakat mendukung acara ini karena sangat baik untuk masa depan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Keberlanjutan Program Otonomi Khusus (Otsus) mendapat apresiasi masyarakat. Selain meningkatkan infrastruktur, Otsus terbukti mampu memperbaiki kualitas pendidikan rakyat Papua.

Hak memperoleh pendidikan merupakan sesuatu yang harus diupayakan, kepedulian pemerintah kepada pendidikan terbukti dengan adanya Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Kuliah, yang memungkinkan siapapun bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Sementara itu khusus wilayah Papua, pemerintah telah mengucurkan dana Otsus (Otonomi Khusus), dimana kebijakan tersebut berhasil menjadikan anak muda Papua mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Seorang putri asli Papua merasa beruntung karena menjadi salah satu dari belasan orang pertama yang dikirim ke Australia untuk menempuh kuliah S1 dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

Asna Kristina Krebu, warga asli Papua yang dilahirkan dari pasangan yang berprofesi sebagai pendidik tingkat sekolah dasa di kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.

Asna mengaku, tanpa adanya dana Otsus dirinya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, karena dirinya dibesarkan di keluarga yang kedua orang tuanya hanya guru SD. Sehingga mustahil untuk bisa berkuliah di luar negeri dengan biaya sendiri.

Dana Otsus sendiri merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang menyandang status sebagai otonomi khusus.

Semula diamanatkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi UU Nomor 35 Tahun 2008 untuk juga mencakup Provinsi Papua Barat.

Dua puluh tahun sejak diberlakukan Otsus Papua, undang-undang tersebut mengalami revisi lagi yang kini menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. Alokasi anggaran Otsus Papua dan Papua Barat ditetapkan Rp 8,5 triliun dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Bidang prioritas dana Otonomi Khusus menyediakan kebutuhan mendasar pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Belakangan pemerintah pusat juga menggelontorkan alokasi yang bersifat umum, antara lain untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan penguatan lembaga adat.

Dalam pelaksanaannya di bidang pendidikan, dana hibah khusus itu digunakan antara lain untuk membiayai kuliah putra-putri Papua seperti Tina.

Pada kesempatan berbeda, Thomas Sapanfo selaku wakil Bupati Asmat menilai bahwa Otsus memiliki dampak yang positif. Karena selain memberi beasiswa bagi para putra Papua, ada program khusus bagi mereka yang telah lulus SMA. Para pemuda bisa mendaftar menjadi tentara, dan seluruh biaya mulai dari perekrutan sampai pelatihan dibantu oleh Otsus. Kebijakan ini tentu saja mendukung putra daerah asli Papua untuk menjadi penjaga wilayah NKRI.

Menurut Thomas, semestinya ada sosialisasi tentang keberhasilan program Otsus. Tayangan tersebut tidak hanya disiarkan di Papua, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seluruh rakyat akan tahu bahwa program ini sudah berhasil, dan mereka akan mendukung perpanjangan Otsus. Karena sudah terbukti memajukan Papua di berbagai bidang.

Sosialisasi tentang keberhasilan Otsus ini sangat diperlukan, karena saat ini ada saja oknum yang menolak kebijakan Otsus, entah apa penyebabnya, namun keberadaan mereka cukup meresahkan. Sehingga wajib didekati dan dibina, agar mereka tahu bahwa Otsus memiliki dampak positif di Papua dan akhirnya sepakat untuk menyetujui perpanjangan program ini.

Otsus merupakan peluang bagi pemerintah dan masyarakat di bumi cenderawasih untuk memacu proses-proses akselerasi pembangunan di berbagai bidang. Baik fisik maupun non fisik.

Sementara itu Direktur Institute Kalaway Muda Nanny Uswanas mengatakan, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan. Menurutnya, peningkatan SDM bidang pendidikan tersebut tak lain karena dampak dari dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Bahkan, teman-teman Papua sudah banyak yang keluar dari zona nyaman karena perkembangan zaman yang tidak terpaku menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka juga banyak yang menjadi wirausaha.

Belum lagi, sudah banyak anak muda asli Papua yang memiliki talenta yang baik. Sehingga, pendidikan di Papua sudah berkembang dan mengubah mindset kaum muda anak Papua.

Adanya kebijakan Otsus dinilai berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, berkat kebijakan tersebut, anak muda di Papua berhasil melangkahkan kaki di universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri, meski demikian dana Otsus yang dihibahkan oleh pemerintah tetap wajib untuk diawasi dan dievaluasi agar dana Otsus dapat dimanfaatkan dengan baik.

) *Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Putu Prawira )*

Bali Democracy Forum adalah ajang tahunan yang digelar di Pulau Dewata, yang mempertemukan negara-negara di Asia yang berazas demokrasi. Meski di tengah pandemi, Indonesia siap menyelenggarakan acara internasional ini sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga patut untuk diapresiasi.

Sejak tahun 2008, di Pulau Dewata diselenggarakan Bali Democracy Forum, dan diadakan per tahun. Tujuan acara ini untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi dengan diskusi lintas negara (Asia). Perwakilan dari negara-negara lain (datang dengan senang hati, karena bisa beraudensi sekaligus menikmati keindahan alam Bali.

Tahun 2021 masih pandemi tetapi Indonesia tetap menggelar Bali Democracy Forum, pada tanggal 9 Desember di Nusa Dua. Topik pada pertemuan tahun ini adalah membahas dampak pandemi Corona terhadap kemanusiaan. Hal ini dijelaskan oleh Teuku Faizasyah, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik.

Teuku melanjutkan, meski di tengah pandemi, Bali Democracy Forum tetap diselenggarakan karena memakai sistem hybird. Maksudnya adalah sebagian peserta datang langsung ke lokasi dan sebagian mengikutinya secara virtual. Hal ini bisa meminimalisir resiko karena ruang pertemuan tidak penuh, sehingga bisa jaga jarak. Apalagi saat ini marak Corona varian omicron sehingga harus makin waspada.

Selain itu, semua peserta dan panitia pakai masker dan mematuhi protokol kesehatan lain. Semua orang juga harus melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sebelum mendatangi Bali Democracy Forum, sehingga meminimalisir resiko terbentuknya klaster Corona baru. Pengetatan protokol kesehatan sangat penting untuk keamanan bersama.

Indonesia menyelenggarakan Bali Democracy Forum karena acara ini sangat penting. Temanya memang hampir sama dengan tahun lalu, tetapi kali ini lebih fokus ke aspek kemanusiaan terhadap dampak pandemi, terhadap upaya untuk memajukan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Bali Democracy Forum diciptakan untuk membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi yang kokoh di kawasan, melalui praktik berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian, dan menghargai.

Teuku melanjutkan, tema Bali Democracy Forum penting karena pandemi menyebabkan keterpurukan ekonomi dan sosial yang besar pada masyarakat di seluruh dunia. Dengan demikian, hal itu berdampak pada sistem demokrasi untuk bisa menjadi salah satu sistem pemerintahan yang efektif menjalankan fungsi pemerintahan.

Intinya adalah di tengah berbagai tantangan yang muncul di tengah pandemi, demokrasi sebagai salah satu tata kelola pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan pemenuhan dasar kebutuhan manusia di bidang ekonomi dan keadilan sosial.

Pandemi memang tak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di dunia. Apalagi di kawasan Asia, dampaknya juga terasa, terutama di bidang ekonomi. Dampak pandemi bisa mengerikan jika tidak ada kerja sama antar negara. Sehingga Bali Democracy Forum penting untuk mewujudkan kerja sama dan solidaritas antar negara Asia.

Jika ada kerja sama maka dampak pandemi, terutama di bidang kemanusiaan, akan tidak terlalu terasa.Misalnya negara yang sudah bisa memproduksi vaksin Corona akan memprioritaskan negara lain yang jadi anggota Bali Democracy Forum. Selain itu, negara lain yang butuh bantuan obat-obatan, APD, alat kesehatan, atau yang lain, akan segera mendapatkan paket bantuan.

Bali Democracy Forum adalah ajang yang sangat bagus untuk mempererat persahabatan antar negara di kawasan Asia. Meski masih pandemi tetapi acara ini tetap diselenggarakan karena manfaatnya banyak, dan mengusung tema mengatasi dampak pandemi di bidang kemanusiaan. Publik tak usah takut karena Bali Democracy Forum diadakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah menargetkan agar setiap hari dilakukan satu juta vaksinasi Covid-19 secara nasional. Hal tersebut perlu didorong untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity) yaitu sebanyak 70 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia atau 181,5 juta orang.

“Prinsipnya kami ingin mendorong supaya terjadi percepatan sesuai target pemerintah yaitu setiap hari secara nasional supaya dilakukan satu juta vaksinasi. Untuk mengejar herd immunity dari 70 persen penduduk yang sudah divaksin,” ujar Ma’ruf dalam kunjungannya meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Kota Tangerang, Banten, Selasa (15/6/2021) yang lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Ma’ruf menyoroti upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan di Kota Tangerang. Ia mengatakan, apabila penduduk kota tersebut adalah 1,8 juta, maka target 70 persen yang harus dicapai adalah 1,4 juta orang. Target tersebut harus dikejar, sehingga per harinya rasio penduduk yang harus divaksin di Kota Tangerang adalah 15.000 orang.

Untuk mencapai angka tersebut, kata dia, Kota Tangerang sempat terkendala dengan ketersediaan vaksin. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta Kementerian Kesehatan agar tidak ada lagi masalah ketersediaan vaksin, vaksinator, hingga teknis di lapangan dalam pelaksanaan vaksinasi baik di Kota Tangerang maupun daerah lainnya. “Ini hal yang menjadi penting untuk kita dorong,” kata dia.

Ia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi harus didorong cepat karena dampak pandemi Covid-19 telah mengganggu berbagai lini. Terlebih, kata dia, saat ini terjadi peningkatan penularan Covid-19 kembali di Indonesia. “Sehingga kalau kita tidak melakukan upaya-upaya intervensi, ini bisa terjadi seperti di India, Malaysia,” kata dia.

“Selama ini kita sudah merasakan sendiri akibatnya, tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga sosial, ekonomi, pendidikan dan sektor-sektor lain,” lanjut Ma’ruf. Dengan demikian, Ma’ruf pun meminta agar pemerintah siap dan bertekad sesegera mungkin mengatasi pandemi Covid-19 tersebut. (*)

Jakarta — Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membeberkan pencapaian pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) periode 2021/2022.

“Di dalam pelaksanaan aksi (Stranas PK) 2021/2022 ini, tim telah melakukan evaluasi dari pelaksanaan stranas di periode sebelumnya sehingga telah dilaksanakan penguatan keterlibatan stakeholder, penguatan komunikasi publik serta penajaman fokus aksi menjadi 12 aksi pencegahan korupsi dengan capaian pelaksanaan sebagai berikut,” kata Moeldoko saat menyampaikan laporan capaian Stranas PK pada peringatan Hakordia di KPK, Kamis (9/12/2021).

Pada pelaksanaan aksi PK 2021/2022, tim Stranas PK telah berkolaborasi dan bersinergi dengan 48 Kementerian/lembaga, 34 provinsi dan 57 Kabupaten/kota. Tim Stranas PK juga aktif melibatkan masyarakat sipil, baik itu dalam kerangka pendampingan, monitoring maupun evaluasi pelaksanaan aksi.

“Paling sedikit ada 18 CSO nasional seperti Transparansi Internasional Indonesia atau TII, berikutnya Kemitraan Auriga serta mitra pembangunan seperti UNDP, UNODC, World Bank serta lebih dari 100 LSM dan akademisi lokal di 27 provinsi ikut terlibat dalam kegiatan kegiatan sosialisasi diskusi dan juga pemantauan terhadap aksi-aksi PK,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menerangkan berbagai capaian dalam pelibatan dan komunikasi publik ini juga mengindikasikan publik termasuk insan media semakin tertarik dengan berbagai upaya pencegahan korupsi, apa dampak pencegahannya serta sejauh mana mampu mencegah potensi kerugian keuangan negara sebelum terjadi. “Kita patut mengapresiasi berbagai capaian ini,” tutur Moeldoko.

Dari 12 aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas PK pada tahun 2021 sampai 2022, Moeldoko mengungkapkan terdapat beberapa aksi yang fokus pada upaya mendukung program pemerintah dalam hal percepatan dan penanganan pandemi. Hal ini dilakukan melalui pembenahan tata kelola data dan Utilisasi NIK untuk kebijakan sektoral.

Selanjutnya pada bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi, terang Moeldoko, Stranas PK mendorong reformasi di kawasan pelabuhan. Tim Stranas PK bersama stakeholders kunci yaitu Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan telah melakukan penyederhanaan proses bisnis ekspor-impor melalui Indonesia National Single Window (INSW).

“Namun harus diakui masih ada beberapa sistem layanan yang digunakan pemerintah, BUMN maupun swasta di Pelabuhan yang belum terintegrasi satu dengan lainnya melalui inaport,” papar Moeldoko.

Sementara itu, sambungnya, penguatan aspek penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga dilakukan melalui digitalisasi tata kelola penanganan perkara melalui sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT TI), penguatan pengawasan internal pemerintah dengan APIP sebagai ujung tombak serta peningkatan integritas hukum dengan perbaikan standar biaya penanganan perkara dan remunerasi berbasis kinerja. (*)

JAKARTA — Kehadiran TNI-Polri di tanah Papua sudah menjadi langkah yang tepat dari pemerintah untuk menjaga wilayah tersebut tetap wilayah tersebut. Hal ini dikatakan oleh Pengamat pertahanan dan keamanan pada Magnum Opus Research and Political Consulting, Iman Soleh.

Ia menjelaskan bahwa sudah menjadi hal wajar bila ada penempatan pasukan tambahan TNI-Polri di seluruh wilayah Indonesia. Terutama wilayah yang mengalami atau berstatus sebagai wilayah konflik atau wilayah yang mengalami gangguan kamtibmas di luar batas kewajaran.

“Penempatan pasukan tambahan TNI-Polri di Papua sebetulnya sudah lama terjadi, ketika Papua menghadapi permasalahan dengan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP),” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Iman melanjutkan bahwa akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh KSTP semakin meningkat yang mengarah pada gangguan keamanan sekaligus gangguan terhadap program-program pembangunan di Papua. Maka pemerintah meningkatkan status KKB menjadi kelompok teroris (KSTP) yang hal ini berdampak kepada peningkatan kekuatan TNI Polri di Papua.

“Kebijakan ini tampaknya sudah tepat ketika misalnya aksi-aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KSTP sudah meresahkan masyarakat Papua pada umumnya. Aksi-aksi teror ini tidak hanya ditujukan kepada personil TNI-Polri tapi sudah melakukan tindakan teror kepada masyarakat sipil,” katanya.

Iman juga mengungkapkan bahwa penambahan dan penempatan pasukan TNI-Polri di Papua dilakukan sebagai tindakan tegas dan perwujudan eksistensi negara dalam melindungi masyarakat Papua serta menjamin keberlangsungan program pembangunan di Papua.

Ia pun menyarankan agar ke depannya pemerintah terus menunjukkan kehadirannya kepada masyarakat Papua dan sekaligus melindungi masyarakat Papua dari gangguan keamanan dari pihak mana pun.

Selanjutnya, negara harus hadir dan menunjukkan program-program pembangunan yang pro rakyat, sehingga masyrakat Papua merasa bahwa mereka bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Konflik separatis di Papua berangkat dari permasalahan ketidak adilan atas program pembangunan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oleh karenanya kunci penyelesaian konflik separatis ini adalah pemerataan pembangunan sekaligus jaminan dan perlindungan keamanan bagi seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.

Iman juga berharap pemerintah Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan di Papua adalah pembagunan bagi seluruh masyarakat Papua.

“Dengan tanpa melakukan tindakan pelanggaran HAM yang selama ini selalu di propagandakan oleh kelompok-kelompok separatis kepada dunia,” katanya. (*)

Jakarta — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan berbagai indikator yang menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia per 19 September 2021 telah dilakukan secara efektif dan berdampak optimal.

Penilaian situasi COVID-19 di Jawa-Bali misalnya, sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kini, hanya tinggal tiga wilayah di pulau Jawa yang berstatus level 4, 82 wilayah level 3, dan 43 wilayah level 2.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur pergerakan ekonomi saat ini sudah mulai membaik. Situasi ini berbanding terbalik dengan masa-masa awal pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi nasional terperosok ke lubang resesi.

“Ekonomi kita Alhamdulillah mulai kelihatan naiknya. Kita ingat di 2020 ekonomi kita minus 2,19 persen di kuartal IV. Kemudian di kuartal I 2021 kita sudah minus 0,74 persen, artinya ada kenaikan-kenaikan,” ujarnya dalam sesi pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melompat ke angka 7,07 persen pada kuartal II 2021. Itu bisa terjadi lantaran pandemi Covid-19 lebih terkendali, sehingga laju mobilitas pun naik.

Namun, pertumbuhan ekonomi kembali merosot pada kisaran 3,51 persen di kuartal III 2021, karena pemerintah kala itu menerapkan kebijakan PPKM Darurat akibat penyebaran varian delta yang mengganas.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan pengendalian Covid-19 jadi kunci utama agar ekonomi bisa lanjut bergerak naik hingga 2022 mendatang.

“Kita harapkan di kuartal IV (2021) ini hitungan (pertumbuhan ekonomi) kita antara 4,5-5,5 persen, dan kita harapkan itu bisa tercapai,” kata Jokowi.

“Kalau pengendaliannya masih seperti ini, di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan. Asalkan kondisi situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini,” tegas dia.

Untuk tahun depan, pertumbuhan ekonomi nasional akan banyak bertumpu pada pemasukan investasi. Secara porsi, itu jauh lebih besar dari belanja pemerintah atau APBN yang hanya berdampak antara 18-15 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target Rp 900 triliun, tahun 2022 targetnya 1.200 triliun. Karena kunci kita disini bukan di APBN,” pungkas Jokowi. (*)

Oleh : Yogi Permana )*

Pertemuan Sherpa G20 telah diselenggarakan di Indonesia tanggal 7-8 Desember 2021. Keberhasilan penyelenggaraan Sherpa track adalah bukti bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event saat pandemi, tentu sesuai dengan protokol kesehatan.

Pemerintah Indonesia ditunjuk menjadi presidensi G20 sehingga acara ini akan diselenggarakan di negeri kita. Presidensi adalah sebuah kehormatan karena menunjukkan kecakapan Indonesia sebagai pemegang tanggung jawab. Untuk mengawali G20 maka akan dimulai dengan Sherpa track dan finance track.

Sherpa track diadakan di Jakarta tanggal 7-8 Desember 2021 di Jakarta. Pada acara ini diadakan secara hybird alias sebagian peserta datang langsung dan sebagian hanya bisa via online. Tidak semua negara peserta G20 datang karena alasan pandemi. Walau tidak semuanya datang tetapi tidak mengurangi kesuksesan acara.

Para pertemuan Sherpa track, Indonesia akan menyampaikan agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G20 Indonesia. Tema dari G20 nanti adalah “recover together, recover stronger”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sherpa track adalah acara krusial karena menjadi pembuka dari kesuksesan G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Penyelenggaraan Sherpa G20 juga membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan acara sebesar G20, karena tidak semua negara dipercaya jadi pemegang presidensi.

Ketika Indonesia lancar menyelenggarkan Sherpa G20 maka juga membuktikan keunggulan pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah event di masa pandemi. G20 amat penting dan tidak bisa ditunda, walau ada pandemi, karena menjadi ajang pemersatu negara-negara pesertanya, sehingga tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan.

Sherpa G20 diadakan di Jakarta karena di ibu kota sudah relatif aman, yakni PPKM level 1 dan tidak lagi berstatus zona merah. Acara di masa pandemi sudah boleh dilakukan karena mayoritas sudah divaksinasi sehingga menimalisir resiko. Yakinlah bahwa vaksin akan melindungi semua peserta dan juga panitia.

Memang saat pandemi ada kekhawatiran tetapi bisa ditekan, karena ada protokol kesehatan yang ketat. Protokol wajib ditaati, tak hanya oleh peserta Sherpa G20 tetapi juga panitia acara. Semuanya wajib memakai masker secara full dan menjaga jarak, sehingga antar bangku peserta diberi sela agar tak berdempetan.

Semua orang yang hadir saat Sherpa G20 juga wajib untuk mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Sebelum didatangi oleh peserta, maka ruangan juga disterilkan terlebih dahulu. Mikrofon juga dilapisi agar tidak dihinggapi oleh droplet. Protokol ketat memang wajib dilakukan, agar semuanya sehat tanpa corona.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa peserta G20 mengunjungi pusat industri digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0), yang menjadi salah satu showcasing inisiatif konkret Indonesia dalam mendorong industri digital dan mewujudkan digitalisasi industri.
Dalam artian, negara lain yang menjadi peserta G20 akan melihat kemajuan Indonesia dalam bidang digital. Walau masih berstatus negara berkembang tetapi negeri kita sudah maju di era internet dan selalu mengikuti perkembangan teknologi.

Indonesia menerima tantangan untuk jadi presidensi G20 walau masih di masa pandemi karena mengingat pentingnya acara ini. Justru di era pandemi semua pihak wajib bekera sama untuk mengatasi efeknya, sehingga tercipta kolaborasi.

Sherpa G20 yang diadakan di Jakarta, 7-8 Desember 2021 adalah awal dari rangkaian acara G20 2022. Indonesia menjadi presidensi G20 dan merupakan negara berkembang pertama yang dipercaya memegangnya. Ketika Sherpa track sukses maka menunjukkan kepiawaian pemerintah Indonesia dalam mengadakan acara besar di masa pandemi.

)* Penulis adalah pemerhati masalah internasional