Oleh : Sentiaji Prabowo )*

Presidensi G20 diyakini dapat menciptakan 33 ribu lapangan pekerjaan. Dengan adanya pembukaan lapangan kerja baru tersebut, maka Sumber Daya Produktif di Indonesia diharapkan dapat terserap secara maksimal.
Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Presidensi G20 pada tahun depan. Banyak dampak positif yang akan didapatkan dari pelaksanaan acara internasional ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, salah satunya adalah terciptanya puluhan ribu lapangan kerja. Sebab, dalam acara tersebut akan dilakukan banyak pertemuan di berbagai daerah di Indonesia.

Setidaknya dalam penyelenggaraan ini akan dilaksanakan 150 pertemuan di 19 kota. Di mana dalam gelaran tersebut akan dihadiri oleh 18 ribu lebih delegasi dari seluruh negara di dunia.

Oleh karenanya, selain menciptakan lapangan kerja, Indonesia juga bisa meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun. Sehingga hal ini bisa membantu meningkatkan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pada Presidensi G20 nanti ada tiga pilar utama yang akan menjadi pembahasan. Pilar pertama adalah mempromosikan ekonomi global yang produktif dan seimbang termasuk terkait akses terhadap vaksin serta penerapan transformasi digital khususnya bagi UMKM.

Pilar Kedua, meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan moneter yang lebih besar dan kuat lagi sehingga memiliki kesiapan adalam menghadapi pandemi lainnya. Ini menjadi topik paling penting untuk mengatasi risiko volatilas modal yang berlebihan bagi Indonesia.

Pilar ketiga, membahas bagaimana memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini penting untuk meningkatkan kinerja perekonomian dunia.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya percaya Indonesia dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan mempromosikan keuangan berkelanjutan dan menilai dampak lingkungan terhadap akses keuangan sambil mempromosikan inklusi keuangan.

Sri Mulyani akan menggawangi agenda-agenda prioritas jalur keuangan (finance track) dengan memfokuskan pada penanganan isu-isu global terkini.

Dalam paparannya, Ia menegaskan bahwa exit policy menjadi hal yang penting dan akan sangat dibicarakan. Exit Policy akan mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan berkoordinasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa terus berlanjut atau sustainable.

Menkeu menegaskan, G20 akan menjadi forumyang sangat penting bagi semua pembuat kebijakan untuk dapat mendiskusikan dan merancang bagaimana mempertahankan proses pemulihan ekonomi. Selain itu, mengatasi tantangan baru yang muncul seperti inflasi harga komoditas yang tinggi, serta gangguan pasokan.

Dia menilai G20 juga memainkan peran yang sangat penting ketika membahas tentang pandemi Covid-19, terutama terkait dengan terlalu banyaknya negara berpenghasilan rendah. Sebab, saat ini banyak negara berpenghasilan rendah yang menderita akibat pandemi.

Salah satu penderitaan yang sulit dibendung adalah meningkatnya angka PHK serta meningkatnya jumlah pencari kerja.

Memasuki masa normal baru pasca pandemi Covid-19, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja untuk merespons peningkatan jumlah pengangguran.

Menurut Manajer Program Pengembangan Keterampilan ILO Jakarta Tauvik Muhammad, Covid-19 akan menambah pengangguran di Indonesia yang bahkan sebelum pandemi angkanya 20,4% atau sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata global.

Tantangan dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada masa normal baru yakni menyeimbangkan kebijakan di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial yang baru dapat dilakukan apabila Indonesia telah berhasil melandaikan kurva penyebaran virus corona.

Tauvik juga menuturkan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan suatu keharusan untuk mengakomodasi bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030, saat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk lansia atau usia sekolah.

Tentu saja bonus demografi ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jika tidak justru bisa menjadi bencana demografi yang berpotensi memicu konflik sosial.

Tentu saja kita berharap agar forum G20 yang akan diselenggarakan tahun depan tidak hanya soal komunitas, tetapi juga aksi dan kebijakan yang dapat membangun kepercayaan bagi dunia.

Dengan tema “recover toghether, recover stronger” kita berharap agar tema tersebut tidak hanya sekadar jargon, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk direalisasikan. Sehingga gelaran ini akan mampu melahirkan buah pikir yang bermanfaat bagi Indonesia khususnya di bidang pengadaan lapangan pekerjaan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Syarifudin )*

Masyarakat mendukung penegakan hukum kepada eks Pimpinan Ormas terlarang, Munarman yang ketahuan memprovokasi banyak orang untuk mendukung ISIS. Dengan adanya tindakan tegas tersebut diharapkan dapat meredam penyebaran paham radikal di Indonesia.

Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak bisa diganti dengan ideologi lain, seperti sosialisme, komunisme, radikalisme, atau terorisme. Demokrasi adalah yang paling pas untuk keadaan masyarakat di negeri ini yang majemuk. Namun sayangnya dalam beberapa waktu ini radikalisme dan terorisme merangsek ke masyarakat dan mempengaruhi mereka agar mau mendukungnya.

Salah satu Ormas radikal terlarang sudah dibubarkan oleh pemerintah 2 tahun lalu dan izinnya tidak diperpanjang. Akan tetapi mantan anggotanya masih saja eksis dan menebar racun agar ia dan kelompoknya didukung oleh masyarakat, sehingga wajib untuk diwaspadai. Jangan sampai terorisme merusak Indonesia dan mengubahnya jadi ajang peperangan.

Pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 8 Desember 2021 lalu, seorang mantan elit Ormas terlarang didakwa menyebarkan radikalisme dengan cara mengajak banyak orang untuk mendukung ISIS. Munarman jelas bersalah karena ISIS adalah organisasi teroris internasional, sehingga tidak boleh bercokol di Indonesia.

Ajakan untuk mendukung ISIS dilakukan oleh M di sebuah kampus negeri di Sumatera Utara, saat ia mengisi sebuah seminar. Saat acara yang dihadiri oleh 100 orang itu berlangsung, Munarman berkoar-koar bahwa tidak ada Undang-Undang di Indonesia yang melarang rakyatnya untuk mendukung ISIS, dan ia mengajak semuanya untuk turut pro ISIS. Semua peserta seminar mengagguk dan menyetujuinya.

Perbuatan Munarman jelas salah karena ISIS tidak boleh didukung di Indonesia, karena mereka adalah organisasi terorisme. Bagaimana bisa ia mengajak banyak orang untuk pro terorisme, sedangkan paham itu selalu menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginan pemimpinnya? Tak jarang teroris menebar bom dengan alasan jihad, padahal yang jadi sasaran adalah sesama warga negara Indonesia.

Masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap elit Ormas terlarang karena ia sudah berkali-kali jadi provokator, dan ancaman hukumannya bisa 15 tahun penjara. Hukuman seberat ini karena ia melakukannya tak hanya saat seminar, tetapi juga pada acara lainnya. Apakah ia tak mau melihat Indonesia damai sehingga selalu mengadu domba dan menebar terorisme dan radikalisme? Sungguh miris.

Ancaman hukuman 15 tahun penjara diharap bisa membuat elit Ormas terlarang untuk tidak mengulangi perbuatannya. Janganlah menebar racun dan ketakutan di Indonesia, karena seharusnya ia yang memiliki strata sosial cukup baik seharusnya memberi teladan. Akan tetapi malah memanfaatkannya untuk mempromosikan ISIS, terorisme, dan radikalisme.

Mantan Elit Ormas terlarang jangan malah playing victim dengan beralasan Indonesia menganut paham politik bebas aktif. Memang kita bebas tetapi harus menaati aturan. Sudah ada UU terorisme dan tidak bisa beralasan kebebasan untuk mendukung radikalisme dan terorisme, karena bisa menggerogoti negara.
Apa mau negeri ini dijadikan tempat peperangan seperti di Suriah dan Afghanistan?s
Kalaupun tidak setuju dengan demokrasi di Indonesia, silakan pergi saja ke markas ISIS di luar negeri. Sebagai warga negara Indonesia tentu harus menaati aturan di Indonesia, dan jangan seenaknya sendiri dan memelintir pasal-pasal dalam Undang-Undang. Tidak ada warga yang kebal hukum dan ia harus siap menerima konsekuensinya.

Hukuman sudah menanti bagi Munarman, sang elit Ormas terlarang, karena terbukti menghasut banyak orang untuk pro ISIS. Jangan sampai Munarman dibebaskan dan kembali menjadi provokator lagi di acara lain, sehingga memang harus diproses hukum dengan ketat. Masyarakat mendukung penegakan hukum terhadapnya agar ia benar-benar kapok.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) berkomitmen untuk terus menjaga kedamaian Papua menjelang Nataru. Kesiapan Aparat keamanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Ulah Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua tentu saja harus diatasi, apalagi di bulan Desember umat Kristiani dan Katolik akan merayakan Natal, momen natal dan tahun baru 2022 tentu saja harus diwujudkan secara damai tanpa adanya ancaman teror.

Untuk memberantas KST, aparat keamanan memiliki pasukan khusus yang bernama Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi, Satgas tersebut bertugas untuk memberantas KST yang kerap membuat onar.

Pada 27 November 2021 lalu, Satgas Nemangkawi telah berhasil menangkap pentolan KST yang bernama Demius Magayang alias Temius Magayang di Jalan Gunung Distrik Dekai Kabupaten Yakuhimo.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, menyatakan bahwa Demius Magayang merupakan komandan Operasi KST kodap XVI wilayah Yakuhimo dan masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam rentetan kasus pembunuhan di wilayah Dekai, Yakuhimo.

Musthofa mengatakan, salah satu kasus yang melibatkan Demius Magayang adalah pembunuhan terhadap 2 anggota Satgas Pamrahwan 432/SW. Demius juga terlibat di pembunuhan di jalan Bandara tanggal 18 Mei 2021, penyerangan terhadap aparat dan ada korban luka-luka dan masih banyak kasus lainnya.

Saat Demius Magayang dibekuk maka ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan, 8 butir amunisi, handy talkie (HT), dompet, pisau, kalung dan rokok. Dari barang bukti tersebut maka bisa ditelusuri dan akhirnya dilakukan penyelidikan serta penyidikan. KST juga akhirnya diketahui memiliki sistem operasi karena memiliki handy talkie dan dari situlah bisa ditelusuri mana HT lain yang sedang digenggam oleh anggota KST lainnya.

Kesigapan Satgas Nemangkawi mendapatkan pujian dari masyarakat Papua, pasalnya, KST sudah melanggar batas dengan melancarkan tembakan tidak hanya kepada aparat tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bejadnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusia oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua khususnya hak untuk beribadah dengan aman.

Perlu kita ketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu pogres pemerintah yang tengah mewujudkan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, menurut Andi tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST.

Natal dan tahun baru semestinya dapat dirayakan dengan perasaan damai dan gembira, sehingga sangat penting bagi aparat untuk menjaga keamanan di Papua.

Kedamaian Natal dan Tahun Baru 2022 sudah semestinya dijaga, tentu saja menjaga kedamaian di Papua tidak hanya tugas aparat dan pemerintah saja, tetapi juga tugas masyarakat setempat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Raditya )*

Pandemi Covid-19 memang memberikan pukulan bagi Indonesia, sehingga dibutuhkan kebijakan dan kinerja pemerintah yang efektif demi menanggulangi Pandemi Covid-19. Sejauh ini, masyarakat pun mengaku puas atas kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani virus Corona.

Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan hasil survei terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi pandemi virus Corona atau Covid-19. Hasilnya, 51 persen responden mengaku puas atas kinerja presiden Jokowi.

IPO menggelar survei tersebut pada 29 November – 2 Desember 2021 terhadap 1.200 orang responden. Metode survei menggunakan multistage random sampling (RMS) dengan margin of error 2,50 persen dan tingkat akurasi data 95 persen.

Survei tersebut menampilkan temuan persepsi publik atas kinerja presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19. Terdapat tiga bidang yang mempengaruhi persepsi responden, yakni, sosial, ekonomi dan politik/hukum. Sebanyak 48 persen responden menyatakan puas dalam bidang sosial, 53 persen bidang ekonomi dan 39 persen bidang politik/hukum.

Dedi Kurnia Syah Putra selaku Direktur Eksekutif IPO menyatakan, bahwa tidak banyak perubahan antara periode sekarang dengan periode survei pada bulan Agustus, yakni kinerja pemerintah dalam hal ini adalah kinerja presiden, dipersepsikan publik adalah 51 persen dianggap memuaskan, 47 persen menyatakan tidak puas dengan penanganan pandemi yang dibagi secara detail bidang sosial, ekonomi dan politik/hukum. Dedi mengatakan ada beberapa pemilih Jokowi – Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, artinya, terdapat pemilih Presiden Jokowi yang sudah merasa tidak memuaskan.

Sementara itu, 31 persen responden merasa puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia mengatakan 62 persen responden menjawab tidak puas dan 7 persen ragu-ragu. Kepuasan itu dipengaruhi oleh tiga bidang, yakni ekonomi, sosial dan politik/hukum. Sebanyak 27 persen responden menyatakan puas dalam bidang sosial, 23 persen bidang ekonomi dan 31 persen bidang politik/hukum.

Sementara itu Survei yang dilakukan oleh SMRC (Saiful Mujani Research dan Consulting), pada Bulan Septermber menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi telah mencapai 68,5 persen, atau mengalami penurunan 7,2 persen dibandingkan empat bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas memaparkan, dalam survei bulan September 2021, mayoritas warga atau 68,5 persen, masih sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas sebanyak 29,5 persen dan yang tidak menjawab sebanyak 2 persen.

Senada dengan survei tersebut, survei Litbang Kompas memaparkan kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Oktober hanya mencapai 66,4 persen, atau menurun 2,7 persen dibandingkan bulan April.

Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai telah bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali melalui keterangan tertulisnya mengatakan, patutlah kita berbangga hati kepada pemerintah, karena tidak gampang mengelola negara pada situasi pandemi seperti ini.

Ahmad menuturkan, tidak mudah mengatasi pandemi Covid-19 tanpa kepemimpinan yang kuat. Pasalnya, virus Corona telah terbukti berdampak pada berbagai aspek, terutama kesehatan dan ekonomi. Terganggunya aspek ekonomi tentu akan berdampak pula pada aspek keamanan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Meski masih terdapat kekurangan, dirnya memaklumi atas kekurangan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal tersebut dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi virus Corona adalah sesuatu yang baru, sehingga ilmuwan membutuhkan waktu untuk meneliti hingga kemudian dapat menciptakan vaksin.
Menurut Ahmad, masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Nasdem menyatakan komitmennya dalam membantu Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyelesaikan masalah pandemi dengan baik.

Tentu saja kinerja pemerintah juga patut didukung dengan peran masyarakat, Meski PPKM telah dilonggarkan, tentu bukan berarti kita bisa bebas beraktifitas keluar rumah. Protokol Kesehatan seperti social distancing dan penggunaan masker harus tetap menjadi perhatian khusus agar angka penularan bisa diredam. Jangan sampai protokol kesehatan diabaikan.

Menangani pandemi Covid-19 memang bukan perkara yang mudah, dibutuhkan kejelian dan kesabaran dalam mengambil setiap keputusan yang ada, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Beberapa hari lalu ada sebuah video yang menampilkan kecelakaan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Pada video tersebut tampak sebuah pilar proyek kereta roboh, dan menimpa dua ekskavator yang ada di sekitarnya.

Merespons hal tersebut, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) langsung memanggil kontraktor yang terlibat dan melakukan investigasi.

Dwiyana menjelaskan bahwa terjadi kesalahan dalam pekerjaan tiang pancang karena adanya pergeseran alignment pekerjaan pier (pilar) di DK46 yang ditemukan Tim Quality PT KCIC dan Konsultan Supervisi CDJO. Selain itu, berdasarkan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh KCIC didapatkan bahwa kontraktor melanggar SOP terkait konstruksi.

“Kontraktor lalai dalam melaksanakan SOP sehingga pier menimpa ekskavator yang digunakan,” kata dia.

“Kami langsung memanggil kontraktor dan memberikan teguran agar semua pekerjaan dilakukan dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Tim Engineering dan SSHE sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi,” tambahnya.

Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di DK 46, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang itu, Dwiyana memastikan, tidak ada korban jiwa. Operator di tempat kejadian disebut berhasil menyelamatkan diri.

Jakarta – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menjamin keselamatan kerja pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Presiden Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memastikan pengerjaan proyek infrastruktur tersebut tidak menoleransi adanya kesalahan dalam pengerjaan.

“PT KCIC tidak mentolerir adanya kesalahan kontruksi yang melebihi dari toleransi yang dipersyaratkan,” ujar Presiden Director PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kontraktor melakukan rework dan membongkarnya untuk dibangun kembali sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. SOP Engineering terkait dengan pembongkaran pier untuk rework sudah ditetapkan termasuk aspek keselamatan konstruksinya.

Dwiyana memastikan KCIC sudah memanggil kontraktor, melakukan investigasi serta memberikan teguran langsung atas insiden tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Saat ini, Tim Konstruksi dan SSHE PT KCIC sedang melakukan investigasi mendalam terkait insiden tersebut dan berkoordinasi dengan semua pihak yang bekerja pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) agar lebih memperhatikan SOP terkait konstruksi.

Selain itu, sertifikasi desain dan fungsional pier kereta cepat juga dilakukan oleh Tim KKJTJ Kementerian PUPR, termasuk didalamnya tunnel dan jembatan, untuk memastikan kelayakan desain dan fungsi sesuai standar yang berlaku. Usia teknis kontruksi KCJB didesain untuk umur konstruksi 100 tahun.

Jakarta – Berdasarkan penjelasan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis di laman who.int, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya yang dapat mencegah risiko kondisi buruk maupun kematian akibat infeksi virus corona, termasuk varian Omicron. Seperti diketahui saat ini seluruh negara di dunia sedang was-was menghadapi serangan Covid-19 varian Omicron yang paling awal terdeteksi di Benua Afrika.

Oleh sebab itu masyarakat Indonesia diminta untuk segera melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh. Selain mendapat suntikan vaksin, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat juga wajib dilakukan untuk mencegah risiko penularan Covid-19. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan.

Hal senada diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang mengatakan vaksinasi merupakan upaya penting untuk menekan laju penularan Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tercatat sebanyak 100,03 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi. Jumlah ini telah mencapai separuh total sasaran vaksinasi, yakni 208,2 juta orang.

“Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju penyebaran virus sehingga mengurangi lonjakan kasus dan membawa kita keluar dari pandemi. Capaian vaksinasi kita tak lepas dari modal sosial masyarakat Indonesia yang tinggi dengan saling bahu-membahu berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi,” kata Menkes.

Sementara itu, diungkapkan epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, potensi terjadinya kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia tidak akan seperti lonjakan kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2021. Potensi rendahnya lonjakan kasus dikarenakan cakupan vaksinasi yang jauh lebih baik dibandingkan pada pertengahan tahun.

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk membatalkan penyamarataan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, pemerintah daerah (Pemda) yang menetapkan status daerahnya selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apa yang diputuskan pemerintah terkait pembatalan PPKM level 3 telah melewati kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia. Pemerintah mengamati penurunan tren kasus Covid-19, juga selain itu tetap melakukan pantauan terkait potensi masuknya virus varian baru dari luar negeri.

“Saya pikir apa yang disampaikan tentunya sudah melalui kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia. Selain juga memantau potensi masuknya varian baru dari negara-negara luar,” ungkap Sufmi Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meyakini, sudah ada ukuran telaah yang dilakukan Satgas nasional hingga akhirnya keputusan itu diambil.

“PPKM dibatalkan itu pasti dengan banyak pertimbangan yang matang,” kata Hikmah

Sekalipun demikian, seluruh pihak diharapkan tetap disiplin protokol kesehatan (Prokes) lantaran pandemi masih menjadi ancaman.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menanggapi pemerintah yang mencabut rencana PPKM Level 3 untuk momen Nataru.

“PPKM dibatalkan itu pasti dengan banyak pertimbangan yang matang,” kata Hikmah, Selasa (7/12/2021).

Hikmah meyakini, sudah ada ukuran telaah yang dilakukan Satgas nasional hingga akhirnya keputusan itu diambil. Politisi PKB itu menyebut pihaknya menghormati keputusan anyar itu.

Itu juga menjadi kabar gembira terkait dengan recovery ekonomi. Meski begitu, Hikmah menyebut bukan berarti seluruhnya bisa langsung euforia.