Oleh : Rahmat Effendi )*

Indonesia telah sukses menggelar pertemuan Pertama Sherpa G20 walau masih masa pandemi. Kesuksesan ini semoga diharapkan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia di level internasional.

Indonesia merasa amat terhormat karena ditunjuk menjadi presidensi G20, sehingga penyelenggaraan acara ada di negeri ini. Forum G20 dibuka dengan sherpa meeting, pada 7 hingga 8 Desember 2021. Sherpa diambil dari istilah pemandu di Nepal, yang menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (summit) G20.

Dalam pertemuan pertama Sherpa G20 dihadiri oleh Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan banyak perwakilan dari negara lain yang menjadi peserta G20. Acara diadakan di Jakarta dan karena masih masa pandemi, diadakan secara hybird alias kombinasi daring (online) dan luring (offline).

Forum G20 memang diadakan secara hybird agar memenuhi protokol kesehatan. Selain itu, semua peserta wajib mengenakan masker. Peserta dari perwakilan negara lain juga wajib sudah divaksin 2 kali, menunjukkan tes PCR yang akurat, mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, menjaga jarak, dan memenuhi poin-poin lain dalam protokol kesehatan.

Indonesia sukses menyelenggarakan sherpa G20 sebagai pembuka dari KTT G20 karena setelah acara ini tidak dilaporkan adanya peserta atau panitia yang terkena Corona. Prosedur dan protokol kesehatan ketat berhasil dilakukan, dan memang seluruh perwakilan negara lain juga mematuhi aturan. Termasuk karantina dahulu sebelum menghadiri sherpa meeting, sehingga mereka datang jauh-jauh hari sebelum 7 desember 2021.

Dalam Sherpa meeting G20, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak dunia untuk pulih bersama, terutama di bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 kali ini yakni ‘recover together, recover stronger’. Pemulihan diadakan bersama-sama dan ada kolaborasi agar cepat terwujud.

Mengapa harus ada recover together yang mengakibatkan kolaborasi antar negara peserta G20? Penyebabnya karena pandemi Covid-19 terjadi secara global, sehingga harus ada kerja sama yang baik untuk mengatasinya. Dampak pandemi begitu dahsyatnya, sehingga tak hanya negara miskin dan menengah yang terkena, tetapi juga banyak negara maju yang keteteran.

Jika ingin segera pulih dari dampak pandemi maka harus ada kerja sama yang bagus, dan diawali dari sherpa meeting G20, sehingga pasca acara itu ada banyak perjanjian ekonomi yang saling menguntungkan. Jika ingin maju kita wajib berkolaborasi, bukannya saling menjegal, karena peserta G20 sudah sepakat untuk kompak dan selalu rukun.

Menteri Airlangga melanjutkan, presidensi G20 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global, guna menjawab berbagai tantangan internasional. Tentunya kepentingan nasional juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia, yakni pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan.

Untuk membantu pemulihan ekonomi maka kuncinya adalah vaksinasi, karena jika minimal 75% penduduk sudah divaksin, akan terbentuk herd immunity dan kita bebas dari masa pandemi. Setelah 9 bulan pasca program vaksinasi nasional dicanangkan, maka lebih dari 40% penduduk Indonesia mendapat vaksin 2 dosis, dan semoga tahun depan target 100% selesai tercapai.

Peserta sherpa G20 juga memahami pentingnya vaksinasi dan mereka juga bercerita bahwa di negerinya mayoritas mendapatkan vaksinasi. Mereka juga mengagumi Indonesia karena berani mengadakan program ini dan tidak dipungut biaya sedikitpun, padahal juga sempat mengalami dampak pandemi di awal tahun 2020 lalu.

Pada pertemuan sherpa G20, yang menjadi ‘pemanasan’ sebelum KTT G20 resmi dibuka, dibahas banyak hal, mulai dari pemulihan pandemi, perekonomian, hingga vaksinasi. Acara berlangsung dengan lancar dan semoga diikuti dengan kelancaran pula di KTT G20 mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Andika Gunansyah )*

TNI, Polri, BIN, dan instansi lainnya terus bekerja keras untuk mencegah teror menjelang Natal dan Tahun Baru. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan beribadah.

Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap sebanyak 315 terduga teroris selama periode Januari hingga September 2021. 300 laki-laki dan 15 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah terbanyak berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah.

Pada November 2021 lalu, Densus 88 juga berhasil membekuk lima tersangka teroris di Jawa Timur kelima tersangka tersebut berinisial BA, AS, AN, RH dan MA. Kelima anggota tersebut diketahui berasal dari kelompok Jaringan Islamiyah.

Sementara itu, Densus 88 juga resmi menahan Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamat yang menjadi tersangka dugaan terorisme. Ketiganya diduga terlibat dalam yayasan amal milik teroris Jamaah Islamiyah (JI), yakni Lembaga Amal Zakat Baitul Maal Abdurahman Bin Auf (LAZ BM ABA).

Kebala Bagian (Kabag) Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, Farid Okbah dkk akan ditahan setidaknya hingga 120 hari ke depan. Ketiganya ditahan di rumah tahanan (rutan) milik Densus 88.

Sebelumnya, Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan tindak pidana terorisme. Polri mengungkapkan, penangkapan mereka didasari oleh pengakuan 28 tersangka teroris JI yang sudah ditangkap. Rusdi menjelaskan, 28 tersangka teroris itu memberi keterangan bahwa Ahmad Zain hingga Farid Okbah terlibat dalam pendanaan kelompok teroris JI. Alhasil, densus 88 yakin bahwa ketiganya terlibat dalam aktivitas teror JI.

Jamaah Islamiyah sendiri sudah sejak lama dituduh sebagai organisasi yang berada di balik serangkaian serangan bom di Indonesia. Serangan paling mematikan adalah ledakan bom yang hampir bersamaan di dua klub malam di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, 202 orang tewas dan 88 diantaranya adalah warga Australia.

JI atau sel-sel yang berafiliasi dengan kelompok ini juga dituduh terlibat dalam sejumlah serangand dengan sasaran Kristen di Indonesia Timur, serangan bom bunuh diri di depan gedung kedutaan besar Australia bulan September 2004 dan serangan serupa ke hotel JW Marriot Jakarta bulan Agustus 2003.

Jaringan ini diberitakan dibentuk di Malaysia pada akhir tahun 1980an oleh sekelompok kaum ekstrimis Indonesia yang mengasingkan diri. Jaringan kelompok ini berkembang menjadi sel-sel yang tersebar di kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sel-sel yang lebih kecil kemungkinan ada di wilayah lain Asia Tenggara.

Tujuan kelompok ini adalah mendirikan satu negara Islam di Indonesia dan wilayah lain Asia Tenggara. Hal ini menjadi sebuah landasan bahwa ketika perayaan Natal, pengamanan gereja harus diperketat karena banyaknya rekam jejak teror bom di gereja.

David Wright Neville dari Monash University Australia mengatakan, bahwa militansi JI terbentuk karena adanya konektivitas antara tokoh-tokoh JI dengan personel Al-Qaeda yang berada di Afghanistan saat itu.

Di bawah pengaruh Al-Qaeda, JI mulai yakin bahwa tujuannya hanya bisa dicapai melalui “perang suci”. Hal inilah yang membuat anggota militan JI belajar membuat bom untuk melancarkan aksi terornya. Bahkan diantara mereka juga meyakini bahwa meledakkan diri dengan bom untuk membunuh orang yang tidak seiman adalah bentuk dari mati syahid.

Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) mengatakan bahwa Farid Okbah pernah pergi ke Afghanistan untuk menjadi mentor bagi para kombatan Jamaah Islamiyah. BNPT menyebutkan bahwa Farid bertugas menyebarkan visi dan misi JI.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid mengatakan, aksi yang dilakukan Farid Okbah ke Afghanistan merupakan operasi intelijen. Pasalnya, dia merupakan aktor intelektual. Ia juga mengatakan bahwa Farid Okbah turut serta menjadi koordinator JI untuk Al Qaeda di Afghanistan. Boleh dikata Farid merupakan afiliator JI untuk Al Qaeda di Afghanistan.

Ancaman teror di Indonesia harus tetap diwaspadai, mereka memiliki kemampuan bersembunyi dalam kesepian maupun keramaian. Pemerintah juga telah bekerja secara maksimal untuk mencegah aksi teror agar tidak terjadi pada kesempatan selanjutnya, termasuk mencegah aksi teror jelang Natal dan Tahun Baru.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah terus berusaha menjaga keseimbangan strategi gas dan rem, baik dalam mengendalikan Covid-19 maupun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Masyarakat wajib mengikuti berbagai kebijakan tersebut agar Indonesia dapat segera keluar dari belenggu Pandemi virus Corona.

Keputusan Pemerintah untuk tidak menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 secara serentak di semua wilayah pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Bhima Yudhistira selaku Ekonom menilai, masyarakat bisa lebih percaya diri untuk berbelanja di akhir tahun. Belanja masyarakat itu tentu saja akan menopang pertumbuhan.

Pembatalan rencana PPKM level 3 merupakan angin segar bagi pelaku usaha. Khususnya di sektor yang berkaitan dengan ritel, perdagangan grosir, transportasi dan pendukung pariwisata diperkirakan bisa membukukan omzet lebih baik dari tahun 2020 lalu.

Menurut Bhima, akibat perubahan kebijakan pembatasan sosial tersebut, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV diperkirakan bisa tembus di atas 4%. Angka tersebut bisa naik apabila dibandingkan dengan prediksi semula yang menyebutkan di bawah 3%.

Meski terdapat trend positif, Bhima mengingatkan kepada para pelaku usaha agar tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan, apalagi dunia saat ini tengah menghadapi ancaman varian Omicron, sehingga penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus tetap dilakukan.

Bhima menuturkan, kalau lengah, maka risiko lonjakan kasus pasca libur Nataru bisa blunder ke pemulihan ekonomi. Jika terjadi kenaikan kasus, maka ekonomi berisiko kembali melemah seperti pada kuartal I 2022.

Untuk terus mendorong ekonomi, Bhima juga berharap agar Pemerintah dapat terus menggenjot belanja publik dan dapat melanjutkan subsidi upah serta bantuan usaha produktif bagi UMKM. Setidaknya sampai pemulihan ekonomi berjalan solid di akhir tahun 2021. Ketika mobilitas masyarakat masih terganggu, yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan aktivitas belanja melalui platform digital.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 4% pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan masa pemulihan ekonomi dan melandainya penyebaran kasus Covid-19. Pihaknya berharap bahwa di akhir keseluruhan tahun 2021 ekonomi Indonesia bisa tumbuh sekitar 4%.

Suahasil memaparkan, terdapat 2 indikator yang menunjukkan pemulihan, yakni dari sisi konsumsi dan produksi. Di sisi konsumsi, terlihat peningkatan di Consumer Confidence Index hingga Oktober 2021 mulai membaik seiring pelonggaran PPKM di berbagai daerah.

Sementara untuk Retail Sales Index juga terus mengalami penguatan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Serta Mandiri Spending Index yang terus mengalami kenaikan mengindikasikan peningkatan konsumsi.

Selain itu, menurutnya pasar keuangan domestik juga sudah mulai kondusif. Terlihat dari yield Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah dalam tren menurun di tengah meningkatnya yield US Treasury, juga partisipasi investor domestik di pasar SBN meningkat dengan kepemilikan SBN didominasi oleh perbankan. Selain itu, pergerakan rupiah dan tren IHSG juga dalam sedang tren naik. Namun sentimen negatif global bisa saja memberikan tekanan pada pasar SBN yang berakibat pada capital outflow.

Suahasil menjelaskan, pasar keuangan domestik yang kondusif dan kuatnya fundamental Indonesia berdampak positif pada kinerja lelang SBN di pasar perdana. Terakhir, kinerja IHSG positif dan menyentuh level tertinggi dalam sejarah.

Akan tetapi, meski sudah optimis, Suahasil menegaskan kepada masyarakat dan Pemerintah untuk tetap berhati-hati. Sebab, kasus Covid-19 bisa melonjak sewaktu-waktu. Sehingga penting untuk terus menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi.

Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa varian omicron telah menyebar dengan cepat setidaknya di 40 negara sejak pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan. International Monetary Fund kemungkinan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global karena munculnya varian baru Omicron dari Virus Corona.

Keberadaan varian omicron tentu saja membuat kita harus waspada, jangan sampai peningkatan ekonomi di Indonesia dikacaukan hanya karena ketidakdisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kebijakan Pemerintah untuk menganulir menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dianggap efektif untuk memulihkan perekonomian. Di sisi lain, Pemerintah terus memperluas cakupan vaksinasi dan mengawasi secara ketat perkembangan Covid-19 yang kemudian diimplementasikan dengan perpanjangan PPKM baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali dalam rangka mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Astuti Rahayu )*

Indonesia terpilih menjadi Presidensi Forum G20. Forum tersebut memiliki arti penting karena menjadi ajang untuk menunjukkan peran vital Indonesia di kancah internasional.
Sejak era orde lama, Indonesia memiliki posisi yang cukup baik di dunia internasional. Walau berstatus sebagai negara berkembang tetapi banyak presiden dan perdana menteri negara lain yang mengangkat topi pada pemimpin Indonesia. Pemerintah kita menganut politik bebas aktif sehingga bisa secara bebas dengan negara-negara lain, walau memiliki prinsip kenegaraan yang berbeda-beda.

Peran Indonesia di kancah internasional makin dikuatkan saat menjadi Presidensi G20. Pada acara internasional itu, Indonesia menjadi tuan rumah, dan merupakan suatu kehormatan besar, karena baru pertama kali negara yang berstatus masih berkembang (bukan superpower) ditunjuk menjadi presidensi. Kepercayaan ini wajib dibalas dengan perlakuan baik selama G20 berlangsung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa presidensi G20 akan menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik.

Sri Mulyani melanjutkan, saat menjadi presidensi G20, Indonesia juga memastikan semua negara serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi. Oleh karena itu, presidensi G20 mengusung tema recover together, recover stronger. Dalam artian, diharap pandemi akan segera berlalu sehingga akan fokus pada recovery dan perbaikan ekonomi.

G20 adalah ajang untuk menunjukkan peran Indonesia di kancah internasional. Sungguh suatu kehormatan ketika ditunjuk menjadi presidensi, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan emas ini. Berarti Presiden Jokowi dianggap mampu untuk menjadi pemimpin dan menyelanggarakan G20 dengan lancar, walau masih situasi pandemi.

Peran Indonesia di dunia internasional sangat bagus karena saat ada audensi dengan banyak pemimpin negara lain, baik di G20 maupun forum lain, pemerintah kita tidak dikucilkan. Keluwesan dan keramahan Indonesia membuat banyak orang merasa nyaman. Walau berstatus sebagai negara berkembang tetapi mereka tidak mem-bully, tetapi malah memberi semangat, bahkan berkolaborasi untuk mengatasi dampak pandemi.

Apalagi tema G20 sangat bagus, yakni recovery pasca pandemi dan stronger together. Indonesia memilih tema ini karena untuk mengatasi dampak pandemi maka butuh kerja sama yang baik antar negara. Di kancah internasional, pertemuan bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan sebuah momen kolaborasi agar bisa sembuh bersama dari corona dan efeknya.

Di kancah pergaulan internasional, Indonesia dihargai dan disambut baik oleh pemimpin negara lain. Mereka menghargai dan mau bersahabat dengan Presiden Jokowi, dan menyambut baik ajakan untuk recovery bersama-sama. Pandemi terjadi secara global dan satu-persatu negara nyaris tumbang, tak hanya yang miskin dan berkembang tetapi juga negara maju.

Untuk mengatasi dampak pandemi maka memang harus ada kerja sama yang bagus. Pemimpin negara lain mengagumi inisiatif Indonesia untuk melakukan recovery bersama-sama, karena saat pandemi tidak boleh egois. Di dunia internasional, pemerintah kita menunjukkan bahwa kerja sama dan saling membantu itu penting, agar semua selamat dari corona.

G20 tetap diselenggarakan saat pandemi karena acara ini sangat penting, sebagai frum internasional yang mempersatukan anggotanya untuk saling bekerja sama. Indonesia merasa terhormat ketika jadi presidensi karena dianggap mampu menyelenggarakan G20. Dalam kancah internasional, peran Indonesia juga penting, dan dihormati oleh banyak pemimpin negara lain.

)* Penulis adalah pemerhati masalah internasional/kontributor citizen Journalism

Jakarta — Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Atas dasar itu, penegakan hukum pun kini menggunakan Undang-Undang Terorisme. “Kalau memang sudah digolongkan dalam kelompok terorisme tentunya menggunakan UU itu,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Rusdi, penegakan hukum sesuai UU terorisme tidak hanya menyasar ke KKB Papua saja. Namun juga pihak-pihak yang terafiliasi dengan kelompok tersebut.

“Semua telah teridentifikasi, ada beberapa kelompok menggangu daripada rasa aman dan damai masyarakat Papua. Kelompok-kelompok ini sudah teridentifikasi oleh aparat keamanan, jadi kelompok-kelompok ini telah teridentifikasi,” jelas dia.

Adapun terkait pelibatan tim Densus 88 Antiteror Polri dalam penanganan KKB Papua, lanjut Rusdi, masih dalam proses kajian staf operasi Polri.

“Ketika mereka diberikan label terorisme dikenakan UU Pemberantasan Terorisme,” Rusdi menandaskan.

Pada kesempatan yang sama, dia menegaskan bahwa TNI-Polri berupaya menciptakan kedamaian di Tanah Papua dengan menjaga seluruh masyarakat yang ada. Kepada kelompok apa pun yang mengganggu, maka akan tegas diterapkan penegakan hukum.

“Prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini,” tutur Rusdi.

Rusdi mengaku telah menerima informasi terkait niatan OPM yang berusaha melawan penetapan terorisme dari pemerintah. Baik dengan melaporkan ke PBB hingga bermaksud mengkampanyekan bahwa Indonesia negara teroris.

“Baru isu-isu saja kan. Yang penting sudah kita antisipasi semua, TNI-Polri dan juga dibantu dengan instansi yang lainnya. Masyarakat juga di sana berupaya menciptakan, berupaya menciptakan Papua yang damai, Papua yang aman,” jelas Rusdi. (*)

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Mengomentari hal tersebut, Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Dicky Budiman mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan strategi komunikasi publik karena hal ini mengangkut kepercayaan masyarakat. “Kita harus menjaga keseimbangan dan menjaga optimisme,” kata Dicky.

Menurutnya, kematangan dalam menetapkan kebijakan strategis sangat penting dengan mempertimbangkan unsur sains dan masukan dari berbagai pihak. Dicky pun mengakui ia tidak mendukung kebijakan PPKM level 3 di semua daerah. Menurutnya, yang mestinya dilakukan pemerintah di momen Nataru adalah pengetatan protokol Covid-19, bukan menaikkan level PPKM. “Misalnya ada larangan nggak boleh berkerumun dalam bentuk apapun. Sehingga jelas aturannya,” ucapnya.

Sebab, kata Dicky, nantinya akan ada momentum-momentum lain yang menimbulkan peningkatan mobilitas ke depannya seperti hari rata Idul Fitri atau hari besar lainnya. “Inilah perlunya strategi komunikasi dan literasi yang baik.

Sementara itu, Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menekankan, kecil kemungkinan gelombang tiga penularan virus, terjadi pada libur akhir tahun. Kendati begitu, dia tetap mengingatkan upaya pencegahan terus diterapkan. Pandu juga menilai kebijakan pemerintah membatalkan PPKM Level 3 merupakan keputusan tepat. Menurutnya, libur Natal dan Tahun Baru 2022 tidak secara otomatis berdampak terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Merujuk ke penjelasan sebelumnya, bahwa kekebalan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga Pandu berpandangan, pandemi masih dapat terkontrol. “(Libur) Natal dan Tahun Baru tidak akan mendorong lonjakan yang tinggi, yang disebut gelombang 3. Kecil kemungkinan terjadi,” tandasnya.

Disisi lain, seperti diketahui sebelumnya muncul pernyataan dari Imam Masjid Islam Center New York, Imam Shamsi Ali mengkritik langkah pemerintah yang membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menjelang natal dan tahu baru. Shamsi Ali menyinggung hari lebaran beberapa bulan lalu diterapkan PPKM yang begitu ketat.

“Di saat lebaran lalu, bahkan umrah dan kegiatan agama lainnya diperketat bahkan dilarang karena alasan covid. Saya pribadi fine fine saja….demi keselamatan bersama,” tulis Shamsi Ali di akun Instagram-nya, @imamshamsiali, dikutip Rabu (8/12/2021). Shamsi Ali nampak heran dengan kebijakan pemerintah. Pasalnya, saat ini negara-negara sedang dalam kekhawatiran akan COVID-19 dengan varian baru. Namun tidak ada PPKM saat perayaan natal dan tahun baru.

Berkaitan dengan itu, literasi yang benar harus terus disampaikan kepada masyarakat, agar jangan ada persepsi pemikiran bahwa kebijakan Pemerintah untuk tidak menerapkan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru, dikaitkan dengan sentimen agama. Isu bahwa Pemerintah anti-Islam karena mendukung kepentingan non-Muslim dalam pelonggaran mobilitas saat akhir tahun adalah isu yang tidak berdasar. Keputusan Pemerintah untuk tidak menerapkan PPKM dengan ketat seperti saat momentum Idul Fitri, telah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek. (*)

JAKARTA — Pemerintah akan tetap membatasi mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru 2022, terutama untuk mobilitas jarak jauh, meski PPKM level 3 dibatalkan. Titik pengecekan dibangun di beberapa wilayah agar Satpol PP, Polisi, dan TNI dapat melakukan pengetesan Covid-19 secara acak dan memonitor mobilitas rute darat.

“Dengan demikian, akan ditemukan masyarakat yang kabur dari pengawasan,” kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Selasa (7/12) yang lalu.

Ukuran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan disesuaikan dengan keadaan Covid-19 di setiap daerah. Pemerintah pun telah memperketat masuknya warga negara dari luar negeri, terutama warga yang sempat melakukan perjalanan atau singgah di negara-negara dengan kasus Covid-19 varian omicron. “Pemerintah Indonesia juga akan terus memonitor dinamika Covid-19 secara internasional. Hal ini mengingat dampak Covid-19 antarnegara yang tidak terpisahkan,” ujarnya.

Pemerintah telah mengimbau agar ibadah Natal diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Gereja yang hendak menggelar ibadah secara langsung pun diwajibkan membentuk Satuan Tugas penanganan Covid-19 untuk memastikan proses ditetapkan secara ketat.

“Kami juga menyarankan perayaan atau perkumpulan dilakukan secara virtual, meregulasi aktivitas di tempat wisata dan fasilitas publik, serta mengontrol mudik pada libur Natal dan Tahun Baru yang bersamaan dengan liburan sekolah,” ucapnya.

Karena itu, di fasilitas-fasilitas publik, pemerintah akan menyebar Satgas Covid-19 untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan. Satgas di daerah pun dioptimalisasi kembali sampai ke level desa. “Jika di suatu desa atau kelurahan belum dibentuk, pemerintah lokal diminta untuk membuatnya dan melaporkan monitoringnya terhadap penerapan prokes kepada sistem Satgas Covid-19 yang terpusat,” kata dia.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, mengatakan, pembatalan PPKM tingkat 3 untuk Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di seluruh Indonesia artinya pemerintah pusat menyerahkan kepercayaan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. “Ini juga termasuk membangun kesadaran masyarakat bahwa Covid-19 itu tidak bisa kita buat ringan. Ini persoalan serius,” kata dia di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (7/12) yang lalu.

Dia menjelaskan, kelonggaran telah dibuka, berarti aktivitas masyarakat terkait ekonomi dan ibadah bisa berjalan secara nyaman. “Tetapi masyarakat juga harus sadar bahwa jika ini dimanfaatkan secara berlebihan dan terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang drastis malah nantinya juga menyengsarakan kita semua,” terangnya.

Dia pun merasa situasi saat ini membuat pemerintah daerah dan masyarakat lebih tertantang untuk tetap menyikapi secara hati-hati. “Tidak boleh sombong, tetap harus disiplin prokes. Kerumunan yang dilakukan secara berlebihan harus tidak ada,” tegasnya.

Dia menyebut, pemerintah harus bekerja keras dalam mengimbau untuk membangun kesadaran masyarakat karena risikonya bukan hanya pemerintah saja, tetapi bangsa. “Untuk mengembalikan suasana nyaman seperti kehidupan normal bukan sesuatu yang gratis kan setelah banyaknya korban,” katanya.

Dia pun berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai momentum untuk menyadarkan seluruh pihak. Pihaknya, mendukung kebijakan tersebut karena Pemerintah Kota Samarinda sejak awal memang sudah memikirkan faktor keselamatan sebagai yang utama kemudian ekonomi pun harus berjalan. “Hanya kemarin ada kebijakan pemerintah pusat yang membatasi ya kita harus tunduk. Tetapi prinsipnya ekonomi, kemanusiaan dan kesehatan nggak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Menurut dia tidak mungkin masyarakat memiliki daya tahan tubuh kalau stres tidak ada penghasilan. “Yang penting masyarakat kalau bisa kegiatan terutama ibadah dan Natal itu dilakukan di lingkungan keluarga secara terbatas,” ujarnya. Kalaupun harus di tempat ibadah seperti gereja, dia menegaskan masyarakat harus tetap mempertimbangkan faktor keselamatan karena risikonya yang berbahaya. (*)

JAKARTA — Pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berdampak kepada perekonomian nasional sejak awal Oktober yang lalu. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perlu masa tunggu sebelum akhirnya aktivitas perekonomian bergerak secara bertahap. Umumnya jika berkaca dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 tahun 2020 lalu dan PPKM di awal tahun ini, masa tunggu bisa berkisar dua sampai empat minggu setelah pelonggaran dilakukan.

“Jadi kalau seandainya kita mengacu pelonggaran di pertengahan agustus seharusnya dampaknya baru bisa terasa idealnya di awal bulan oktober. Menurut saya dia baru bergerak (perekonomian) dampak pelonggaran ini di awal oktober nanti,” ucap Yusuf beberapa waktu yang lalu. Yusuf meminta agar pemerintah dan masyarakat tetap waspada setelah pelonggaran PPKM secara bertahap dilakukan.

Sebab, dalam pelonggaran pembatasan sosial yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat kecenderungan masyarakat tidak patuh menerapkan protokol kesehatan. Hal itu juga diikuti tidak adanya penegakan prokes bagi yang lalai menerapkan prokes. “Kita sudah belajar dari pengalaman first wave, second wave. Ini seharusnya menjadi pembelajaran agar protokol kesehatan dan penerapan aturan dan kebijakan bisa tetap konsisten meskipun kasus sekarang sudah turun,” ujar Yusuf.

Yusuf menyebut, pentingnya agar momentum penurunan kasus yang sudah terjadi bisa berlanjut sampai dengan Indonesia tidak mengalami kasus kembali. Tentu untuk sampai pada tahap tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena terdapat sejumlah tantangan penanganan pandemi di luar Jawa-Bali. Penanganan pandemi dari sisi kesehatan dalam hal tingkat vaksinasi, proses tes dan tracing masih ada ruang untuk ditingkatkan. “Karena pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi kalau penanganan dari sisi kesehatannya optimal,” ucap Yusuf.

Senada, Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman mengatakan, penambahan kasus positif Covid-19 harian yang terus menurun mesti ditambah dengan percepatan program vaksinasi. Hal ini tidak hanya untuk sisi sektor kesehatan, tetapi juga untuk pemulihan ekonomi secara umum karena pemerintah dapat melakukan pelonggaran PPKM secara gradual. Ia menilai, pemerintah sudah tepat jika pelonggaran tidak dilakukan secara terburu-buru jadi lebih bersifat hati-hati, gradual dan data dependent.

Hal ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan tetap solid daplam mengatasi pandemi Covid-19 yang masih penuh dengan ketidakpastian. “Jika hal ini dapat terus dikelola, maka ke depan (mulai dari kuartal IV 2021) pemulihan ekonomi dapat kembali terakselerasi,” tutur Faisal. (*)