Pembatalan PPKM Level 3 Selama Libur Nataru Tidak Berkaitan Dengan Sentimen Agama

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Mengomentari hal tersebut, Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Dicky Budiman mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan strategi komunikasi publik karena hal ini mengangkut kepercayaan masyarakat. “Kita harus menjaga keseimbangan dan menjaga optimisme,” kata Dicky.

Menurutnya, kematangan dalam menetapkan kebijakan strategis sangat penting dengan mempertimbangkan unsur sains dan masukan dari berbagai pihak. Dicky pun mengakui ia tidak mendukung kebijakan PPKM level 3 di semua daerah. Menurutnya, yang mestinya dilakukan pemerintah di momen Nataru adalah pengetatan protokol Covid-19, bukan menaikkan level PPKM. “Misalnya ada larangan nggak boleh berkerumun dalam bentuk apapun. Sehingga jelas aturannya,” ucapnya.

Sebab, kata Dicky, nantinya akan ada momentum-momentum lain yang menimbulkan peningkatan mobilitas ke depannya seperti hari rata Idul Fitri atau hari besar lainnya. “Inilah perlunya strategi komunikasi dan literasi yang baik.

Sementara itu, Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menekankan, kecil kemungkinan gelombang tiga penularan virus, terjadi pada libur akhir tahun. Kendati begitu, dia tetap mengingatkan upaya pencegahan terus diterapkan. Pandu juga menilai kebijakan pemerintah membatalkan PPKM Level 3 merupakan keputusan tepat. Menurutnya, libur Natal dan Tahun Baru 2022 tidak secara otomatis berdampak terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Merujuk ke penjelasan sebelumnya, bahwa kekebalan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga Pandu berpandangan, pandemi masih dapat terkontrol. “(Libur) Natal dan Tahun Baru tidak akan mendorong lonjakan yang tinggi, yang disebut gelombang 3. Kecil kemungkinan terjadi,” tandasnya.

Disisi lain, seperti diketahui sebelumnya muncul pernyataan dari Imam Masjid Islam Center New York, Imam Shamsi Ali mengkritik langkah pemerintah yang membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menjelang natal dan tahu baru. Shamsi Ali menyinggung hari lebaran beberapa bulan lalu diterapkan PPKM yang begitu ketat.

“Di saat lebaran lalu, bahkan umrah dan kegiatan agama lainnya diperketat bahkan dilarang karena alasan covid. Saya pribadi fine fine saja….demi keselamatan bersama,” tulis Shamsi Ali di akun Instagram-nya, @imamshamsiali, dikutip Rabu (8/12/2021). Shamsi Ali nampak heran dengan kebijakan pemerintah. Pasalnya, saat ini negara-negara sedang dalam kekhawatiran akan COVID-19 dengan varian baru. Namun tidak ada PPKM saat perayaan natal dan tahun baru.

Berkaitan dengan itu, literasi yang benar harus terus disampaikan kepada masyarakat, agar jangan ada persepsi pemikiran bahwa kebijakan Pemerintah untuk tidak menerapkan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru, dikaitkan dengan sentimen agama. Isu bahwa Pemerintah anti-Islam karena mendukung kepentingan non-Muslim dalam pelonggaran mobilitas saat akhir tahun adalah isu yang tidak berdasar. Keputusan Pemerintah untuk tidak menerapkan PPKM dengan ketat seperti saat momentum Idul Fitri, telah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek. (*)

Tinggalkan Balasan