PANGKALAN BUN – Setelah maraton selama tiga bulan terakhir melakukan vaksinasi terhadap pelajar jenjang SMP hingga SMA sederajat atau usia 12-17 tahun, kini Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Tengah mulai vaksinasi dengan sasaran anak usia 6-11 tahun atau jenjang sekolah dasar/sederajat.

Untuk pertama kalinya, Vaksin Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun di Kalteng ini diberikan kepada para santri di Pondok Pesantren Bina Insan, Bamban, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (14/12/2021).

Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun ini secara nasional juga dimulai hari ini, dengan jumlah sasaran mencapai 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020.
Kepala Binda Kalteng, Brigjen TNI Sinyo mengatakan, pelaksanaan vaksinasi untuk anak 6-11 tahun ini sesuai dengan Instruksi Presiden. Hal itu juga sejalan dengan rekomendasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

“Pemberian vaksin untuk anak 6-11 tahun ini karena kita ingin mempercepat vaksinasi semua penduduk di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya mencegah penularan Covid-19. Hari ini Binda berhasil memvaksin 52 santri yang masuk kategori 6-11 tahun di Ponpes Bina Insan di Kabupaten Kotawaringin Barat,” kata Sinyo.

Ditambahkan Sinyo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/6668/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun, vaksinasi untuk anak 6-11 tahun ini bisa dilaksanakan di daerah-daerah yang cakupan vaksinasi dosis pertama telah lebih dari 70 persen dan vaksinasi lansia telah mencapai lebih dari 60 persen.

“Berdasarkan SK Menkes itu, khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah, vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini, baru bisa dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat,” sebut Sinyo.

Salah satu peserta vaksinasi pelajar kelas 3 SD, Tristan (9 tahun) mengatakan, tidak sakit disuntik dan senang karena setelah divaksin bisa masuk ke pusat perbelanjaan.”

Sementara itu, Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, vaksin yang digunakan untuk anak 6-11 tahun sementara ini adalah jenis Sinovac dan sudah punya Emergency Use Autorization (EUA). Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 6,4 juta dosis vaksin Sinovac yang akan digunakan hingga akhir Desember 2021.

“Ada 6,4 juta dosis untuk Desember dan kemudian Januari 2022 akan ada tambahan vaksin Sinovac dari Dirjen Farmalkes dan sudah datang, sehingga ini (vaksinasi untuk anak) tidak akan putus,” tutur Maxi.

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang berfungsi sebagai pelindung, pelayan, dan pembimbing masyarakat sangat rentan dengan permasalahan sosial budaya di masyarakat dikarenakan ruang lingkup dan tugasnya.

Dalam perjalanan sejarahnya POLRI yang berorientasi pada masyarakat hams di integrasikan dalam ABRI yang berbeda doktrin : Menghancurkan musuh dan Mengayomi masyarakat, sehingga selama 32 tahun tugas pokok dan kewenangan Polri menjadi tidak berjalan.

Ironisnya selalu menjadi Kambing Hitam ketidakmampuan pada penyelesaian kasus-kasus berbau politik serta menj adi alat kekuasaan dan berdampak pada kinerja Polri yang mendapat nilai negatif dari masyarakat karena ketidak mampuan mengungkap kasus-kasus yang menjadi kewenangannya.

Undang-undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997 merupakan respon Polri dalam menciptakan individu-individu Polisi yang profesional sebagaimana dituntut oleh masyarakat untuk melayani, mengayomi dan membimbing masyarakat guna terciptanya Kamtibmas yang kondusif tetapi harapan masyarakat tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal oleh Polri, dikarenakan Polri banyak mengalami intervensi dari militer yang mengakibatkan Mandulnya tugas pokok dan kewenangan Polri.

Melihat hal tersebut diatas, pimpinan Polri sejak tahun 1997 berbarengan dengan momentum era refomasi, Polri mereformasi diri pada 3 aspek antara lain aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural disamping itu dukungan masyarakat melalui Badan Legislatif dan Eksekutif berupa Tap MPR No. W1998 dan INPRES NO. 2 /1999 serta TAP MPR No. VI/2000 yang mengkukuhkan susunan dan kedudukan Polri sehingga Polri berada di bawah Presiden serta memberikan Kemandirian Polri lepas dari wadah ABRI yang mempunyai konsekwensi Polri hams merealisir peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan pembimbing masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani (Civil Society).

Dari berbagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan analisis bersifat evaluatif terhadap kebijakan Undang-undang Kepolisian No. 28 tahun 1997 agar mengetahui apakah implementasi kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan program dan mencoba merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan sedangkan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif eksploratif.

Namun implementasi kebijakan ini menitikberatkan pada upaya peningkatan profesionalisme (jangka panjang), sedangkan upaya menuju Polisi madiri (jangka pendek). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah : ketersedian sumber daya, kemandirian organisasi dan sikap.

Agar pelaksanaan kebijakan Undang-undang Kepolisian No. 28 tahun 1997 optimal, ada beberapa masukan berupa rekomendasi kebijakan seperti undang-undang tersebut diatas perlu disempurnakan karena masih ada kelemahan- kelemahan. Adapun efektifitas undang-undang yang telah dibuat hendaknya disosialisasikan kepada anggota diseluruh Indonesia dalam waktu tertentu.

Sedangkan untuk menghasilkan individu Polri yang profesional hams dilaksanakan [a] Recruitment secara transparan, [b] Memberikan kesempatan yang sama kepada anggota untuk berprestasi, [c] penyesuaian gaji, [d] Peningkatan kesejahteraan, [el Peningkatan prasarana dan sarana, [fl Peningkatan mutu teknologi alat komunikasi.

Dengan berbagai langkah tersebut,diharapkan akan muncul individu-individu Polri yang profesional, teguh, bersih, dan berwibawa untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan untuk menciptakan kamtibmas yang handal dengan melibatkan masyarakat disertai dengan meningkatnya kesadaran dan menjunjung tinggi hukum sehingga tercipta masyarakat madani. (*)

Jakarta — Ketua Pengurus Besar Nahadlatul Ulama (PBNU) sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud berpendapat melayangkan kritik kepada pemerintah merupakan hal yang wajar karena dijamin oleh Undang-undang. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan tidak asal bicara.

Pernyataan itu Marsudi sampaikan terkait pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama soal kondisi ketimpangan di Indonesia, khususnya soal lahan. “Persoalan kritik di negara kita itu kan bebas, dijamin undang-undang. Mengkritik itu artinya ya kritik yang baik adalah membangun agar jangan sampai kita terjebak pada kesalahan-kesalahan,” kata Marsudi kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/12) yang lalu.

Marsudi juga mewanti-wanti bahwa kritik harus mencari dan memberikan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Ia juga menyebut, PBNU kerap memberikan kritik kepada pemerintah apabila memang kebijakan pusat tidak selaras dengan tujuan bangsa.

Sementara itu, Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), M Noor Marzuki, meminta Waketum MUI Anwar Abbas untuk meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta. Selain itu, dirinya juga meminta data atas dugaan ketimpangan kepemilikan tanah tersebut.

“Pendapat beliau harus diluruskan, datanya mana, siapa yang pernah di Republik ini melakukan penelitian tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, variabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman Pak Harto,” ujar M Noor Marzuki kepada awak media, Sabtu, 11 Desember 2021 yang lalu.

M Noor Marzuki, yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjawab kritik Anwar Abbas secara tepat. “Penjelasan Presiden sangat tepat. Akselerasi reformasi agraria di zaman Pak Jokowi meningkat sangat luar biasa. Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5-10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini terus berjibaku mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, pemerintah juga membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.

“Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan.

Itulah yang dikatakan Presiden itu sebagai hutan sosial, banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat sebagai bukti izin penggunaan dan pemanfaatan bagi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan,” jelas M Noor Marzuki. (*)

Jakarta — Disiplin Prokes dan vaksinasi masih menjadi kunci utama untuk menekan Covid-19 Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Masyarakat pun diharapkan selalu mematuhi berbagai imbauan tersebut mengingat saat ini terjadi tren peningkatan kasus positif di berbagai negara.

Di beberapa negara pandemi gelombang III kembali menaikkan jumlah kasus aktif, di Indonesia kenaikan kasus kerap terjadi setelah masa liburan. Oleh karena itu jelang libur Natal dan Tahun Baru masyarakat Indonesia harus disiplin dalam menjalani protokol kesehatan dibarengi dengan percepatan vaksinasi kepada semua kelompok umur.

Nelwan Harahap selaku Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudaaan (Kemenko PMK) mengatakan, pemerintah berikhtiar dalam mengantisipasi gelombang ketiga selama Nataru. Antisipasi pertama yang akan dilakukan adalah menghapus cuti bersama pada tanggal 24 Desember 2021 guna menekan mobilitas masyarakat di akhir tahun.

Kedua, melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti saat libur Nataru. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke luar Daerah dan/atau cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021. Nelwan menilai, seluruh upaya tersebut penting lantaran mobilitas yang tinggi berpeluang dalam menyebabkan penularan covid-19. Apalagi, Indonesia memiliki tren kenaikan kasus usai libur panjang.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Menurut Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021, prokes yang harus dilakukan adalah 6M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Luhut mengatakan, penerapan prokes sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur natal dan tahun baru.

Perlu kita ketahui, berdasarkan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mobilitas masyarakat untuk wilayah Jawa-Bali yang akan melakukan perjalanan diprediksi meningkat sekitar 19,9 juta sedangkan untuk Jabodetabek sekitar 4,45 juta. Dirinya juga menambahkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta untuk menyusun strategi dan mengambil kebijakan, supaya tidak terjadi peningkatan mobilitas akibat liburan Nataru.

Luhut juga menyinggung perihal kewajiban tes PCR untuk moda transportasi udara yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dirinya berujar bahwa kewajiban itu ditujukan untuk menyeimbangkan relaksasi yang diberlakukan terutama di sektor Pariwisata.

Para Ilmuwan juga sempat menyerukan adanya tindakan segera agar dapat meningkatkan kepercayaan publik pada vaksinasi. Mengingat, penelitian menunjukkan minoritas yang cukup besar di beberapa negara mungkin enggan divaksinasi covid-19. Dengan sedikitnya perawatan yang efektif dan belum adanya obat untuk covid-19, perusahaan dan pemerintah juga berlomba mengembangkan vaksin dalam upaya menghentikan pandemi.

Dalam sebuah studi yang dipublikasikan oleh jurnal Nature Medicine, para peneliti di Spanyol, Amerika Serikat dan Inggris, melakukan survei terhadap 13.400 orang di 19 negara yang terpukul parah oleh covid-19. Studi tersebut menemukan bahwa saat 72% responden mengatakan mereka bersedia divaksinasi, 14% menolak dan 14% lainnya menyatakan ragu-ragu. Para peneliti menemukan orang-orang yang paling tidak percaya pada pemerintah adalah mereka yang cenderung tidak mau divaksin. Bahkan, mereka yang pernah sakit dengan covid-19 tidak lebih mungkin merespons secara positif.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, vaksin merupakan bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini merupakan pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh.

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Tri Wibawa, meminta kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan meskipun nantinya telah menerima vaksin.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut mengapresiasi pemerintah Indonesia yang cukup sigap dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Perwakilan WHO untuk Indonesia, Paranietharan, mengatakan, belum banyak negara berkembang di dunia yang sudah memvaksinasi rakyatnya. Salah satunya Indonesia.

Pada kesempatan berbeda Immunization Officer WHO Indonesia Olivi Silalahi, menuturkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses di dunia dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Menurut Olivi, Indonesia berada pada urutan kedua negara terbanyak penduduknya yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Pandemi belum berakhir, protokol kesehatan serta vaksinasi harus dijadikan strategi untuk mengakhiri pandemi covid-19. (*)

Bandung — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), meyakini target operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang direncanakan pada akhir 2022 akan tercapat meski saat ini terdapat biaya tak terduga pada proyek tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh GM Corporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya. “Hingga saat ini target proyek KCJB masih sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah kedua belah negara yakni akhir 2022.

Saat ini kami bersama dengan konsorsium kontraktor melakukan percepatan pembangunan di seluruh titik pembangunan. Termasuk juga melakukan persiapan sebagai readiness to operation. Harapannya target operasi akhir 2022 bisa terwujud,” tegasnya. Untuk mewujudkan target tersebut, Mirza memaparkan bahwa saat ini PT KCIC sedang melakukan upaya efisiensi. “Perlu diketahui jika saat ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan project cost ke initial budget di tahap pembangunan yang masih berlangsung. Semangat efisiensi di berbagai aspek kita gaungkan. Tentu saja harapan kami pembengkakan biaya bisa ditekan semaksimal mungkin,” paparnya.

Di samping itu, Mirza menambahkan bahwa PT KCIC akan menerapkan skema MSA (Maintence & Service Agreement) dalam OM Readiness. Melalui skema ini, sebagian besar SDM yang dilibatkan untuk kebutuhan operation & maintenance pada proyek KCJB merupakan SDM terlatih dan berpengalaman dari PT KAI, dengan prioritas penyelenggaraan training di Indonesia dan online. Dengan begitu biaya pelatihan dan O&M readiness cost lainnya bisa lebih efisien.

Sementara itu, penggunaan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 dinilai bertujuan untuk memastikan penyelesaian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung sesuai target, yakni pada 2022.

Seperti diketahui, proyek kereta cepat masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dianggap cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Adapun, pemanfaatan APBN dalam kereta cepat Jakarta–Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku pemimpin konsorsium.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan bahwa keputusan pemerintah menggunakan APBN dalam pendanaan proyek tersebut bertujuan untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta–Bandung tepat waktu. Menurutnya, kereta cepat Jakarta–Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain, karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil. (*)