Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah terus melakukan percepatan penanggulangan bencana erupsi Semeru, baik dengan melakukan evakuasi korban dan mempercepat relokasi pemukiman. Pemeritah melalui instansi terkait juga bergerak cepat agar pengungsi semeru tidak kelaparan dan menderita di pengungsian.

Erupsi semeru membuat Lumajang bagai wilayah yang berselimut warna abu-abu, karena mulai dari tanah, genteng, hingga barang-barang milik penduduk terkena muntahan abu. Jembatan juga ada yang putus berkat dahsyatnya abu panas tersebut. Warga langsung berlarian menyelamatkan diri dan mengungsi karena takut ada erupsi susulan atau bahkan lava yang dimuntahkan oleh gunung semeru.

Pemerintah bergerak cepat untuk mengevakuasi korban bahkan ada slogan ‘1 menit 1 nyawa’. Evakuasi harus cepat dilakukan karena siapa tahua da yang masih terjebak di bawah reruntuhan dan masih bernyawa. Sedangkan ketika ada yang sudah jadi jenazah, juga harus segera dikeluarkan agar bisa dikebumikan dengan layak, tentu diiringi doa keluarganya.

Menurut data Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) ), di hari kelima pasca erupsi semeru terhitung ada 43 korban jiwa, 104 luka-luka, 31 fasilitas umum rusak, 764 sapi dan 648 kambing tewas. Sementara untuk kerugian amteriil belum bisa dihitung karenabanyak rumah warga yang rusak, meski tak sepenuhnya rusak parah.

Pemerintah berjanji akan terus mengevakuasi korban, tentu dengan dibantu oleh aparat dan tim relawan. Ada banyak tim relawan dari seluruh Indonesia yang datang ke Lumajang untuki membantu proses evakuasi dan mereka bekerja dengan ikhlas tanpa meminta ongkos sepeser pun.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq datang ke sejumlah lokasi terdampak erupsi semeru dan juga tenda pengungsian, didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman. Kedatangan KSAD untuk mengecek kesiapan para prajurit TNI AD dalam membantu penanganan korban erupsi semeru.

Dalam artian, tugas TNI AD tidak hanya berjuang membela kedaulatan Indonesia tetapi juga langsung turun tangan ketika ada rakyat yang menjadi korban bencana, karena tentara adalah sahabat rakyat. Tenaga para prajurit TNI sangat dibutuhkan terutama untuk evakuasi yang prosesnya cukup lama dan berat.

KSAD Jenderal Dudung menambahkan, setelah mengecek ia yakin betul bahwa semuanya siap dan dan saling mendukung, baik di Posko pengungsian maupun di Kodim. TNI AD akan membantu proses relokasi secara maksimal. Baik secara personil dan materiil, semua sudah siap jika diperintahkan bapak bupati untuk segera relokasi.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyatakan bahwa rencananya ada 3 tempat yang dijadikan relokasi, yakni di Desa Oro-Oro Ombo, supit Urang, dan Penanggal. Koordinasi terus dilakukan agar relokasi berjalan dengan lancar.

Relokasi memang harus dilakukan dengan cepat karena berburu dengan waktu. Jangan sampai pengungsi diam-diam kembali ke rumahnya karena takut barang berharganya hilang, malah menjadi korban karena ada erupsi susulan yang lebih dahsyat. Mereka wajib menaati aturan dan menurut saat direlokasi, karena demi keselamatan bersama.

Masyarakat senang karena ada perhatian dari berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga TNI AD. Bahkan Presiden Jokowi sendiri juga sempat mengunjungi Lumajang untuk melihat kondissi terkini para pengungsi, apakah mereka sudah mendapatkan bantuan apa belum.

Pemerintah secara serius menangani dampak erupsi semeru agar tidak ada pengungsi yang mati kelaparan atau tertimbun bangunan. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat agar tidak ada lagi korban jiwa, atau ketika ada yang sudah meninggal dunia bisa langsung dikubur dengan tatacara agama dan dengan layak. Masyarakat Lumajang senang karena perhatian pemerintah begitu besarnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Awaludin )*

Tiap warga negara Indonesia tidak boleh terlibat radikalisme, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka adalah abdi negara oleh karena itu tidak boleh jadi penghianat negara dengan jadi kader radikalisme.

Menjadi pegawai negeri adalah impian bagi sebagian besar warga negara Indonesia karena gaji dan tunjangannya relatif tinggi, sementara nanti saat pensiun tenang karena masih mendapatkan uang. Oleh sebab itu tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) selalu dipadati oleh pendaftar.

Ketika sudah diterima jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka ada sederet peraturan yang mengikat. Amatlah wajar karena tidak setiap orang bisa jadi ASN dan memang mereka memiliki tanggungjawab yang tinggi. Aturan yang ada mulai dari jam kerja, kedisiplinan, hingga larangan akan keterlibatan dengan radikalisme.
Mengapa harus radikalisme? Penyebabnya karena paham itu terlarang di Indonesia dan sebagai pegawainya negara, seorang ASN tidak boleh pro dengan kelompok yang bertentangan dengan Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara harus menjauhi radikalisme dan terorisme. Terutama pada pejabat tinggi madya. Walaupun sudah memiliki kriteria tetapi jika ketahuan terkait radikalisme maka tidak bisa terpilih. Malah akan mendapat teguran keras.

Menteri Tjahjo melanjutkan, untuk mengetahui apakah seorang ASN terlibat radikalisme dan terorisme, maka amat mudah karena ada jejak digitalnya. Untuk peraturan anti radikalisme seorang ASN di media sosial maka berlaku juga untuk istri atau suami dari ASN tesebut.

Dalam artian, seorang pegawai negeri memang harus menjaga omongan di dunia maya dan tidak boleh sembarangan atau ketahuan terlibat radikalisme, karena akan mendapat teguran keras dari atasannya. Bahkan jika parah ia bisa terancam pemecatan, karena seorang abdi negara tidak boleh jadi penghianat negara dengan jadi anggota kelompok radikal dan teroris.

Mengapa pasangan dari ASN juga terkena aturan anti radikalisme? Penyebabnya karena masalah etika, dan tentu banyak orang yang tahu bahwa ia adalah istri atau suami dari ASN, akan sangat mencoreng muka saat ketahuan terlibat radikalisme. Jika ia selalu sesumbar bahkan membangga-banggakan jihad, bisa jadi pasangannya juga teracuni radikalisme dan terorisme.

Ketika ada istri yang terlibat radikalisme sementara sang suami adalah ASN dan ia tidak mengetahuinya, maka ia dianggap tidak bisa mendidik istri. Itu adalah kesalahan fatal karena radikalisme dan terorisme adalah hal yang terlarang. Oleh karena itu sebagai pasangan, wajib untuk mengawasi media sosial pasangannya, bukannya posesif tetapi untuk mencegah keburukan seperti radikalisme.

ASN wajib bebas radikalisme karena amat berbahaya jika ia terlibat di dalamnya. Bisa jadi ia memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk menyuburkan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Atau, ia menyumbang gajinya untuk kegiatan radikalisme dan malah nekat korupsi demi mendapatkan banyak uang demi mendukung radikalisme.

Seorang ASN yang terlibat radikalisme akan mendapat beberapa jenis hukuman, mulai dari teguran keras hingga pemecatan. Memang hukumannya keras karena seorang ASN digaji oleh negara sehingga tidak boleh jadi kader radikalisme dan terorisme yang bermusuhan dengan negara.

Aparatur sipil negara adalah abdi negara dan wajib setia pada negara. Mereka tidak boleh jadi penghianat negara dengan terlibat radikalisme dan terorisme. Penelusuran terhadap ASN yang radikal dan teroris juga dilakukan di media sosial dan mereka tidak boleh barbar dan seenaknya, bahkan parah sampai menghina negara sendiri, karena akan mendapat teguran keras dari kepala dinas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah terus memaksimalkan pengadaan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Langkah tersebut dilaksanakan guna mengejar target menuju herd immunity dan mempercepat Indonesia keluar dari Pandemi Covid-19.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan vaksinasi nasional, Indonesia kembali kedatangan vaksin pada tanggal 2 Desember 2021 yakni dalam tahap ke-144 dan 145. Vaksin tersebut berasal dari dua merek yang berbeda, AstraZeneca dana Covovax dengan jumlah total lebih dari 5,5 juta dosis.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi menjadi lebih optimal.

Usman mengatakan, hal ini sudah menjadi komitmen pemerintah untuk mengamankan ketersediaan vaksin di Indonesia. Pemerintah juga terus meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah. Dengan kondisi geografis dan banyaknya jumlah penduduk, merupakan tantangan tersendiri untuk bisa segera mencapai terbangunnya herd immunity atau kekebalan kelompok.

Usman menyebut, dibutuhkan kerja sama dan peran serta semua elemen agar program vaksinasi nasional ini bisa semakin cepat dan luas. Dan yang terpenting adalah peran serta dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga tidak bosan dalam mengajak seluruh masyarakat agar segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin berkhasiat dan aman. Usman juga menuturkan, bahwa vaksinasi bukan sekadar upaya untuk melindungi diri, melainkan juga untuk melindungi keluarga dan seluruh masyarakat.

Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi terutama untuk kelompok masyarakat rentan seperti kelompok lansia.

Sementara itu Pemerintah Amerika Serikat juga terus mendukung Indonesia dalam memerangi Covid-19. Pada tanggal 7 Desember 2021 Amerika telah mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin Moderna untuk Inndonesia, bagian dari donasi vaksin berkelanjutan, melalui kemitraan dengan COVAX, Pemerintah Indonesia dan UNICEF.

Pemberian vaksinasi dengan dosis yang aman dan efektif ini tentu saja dapat menyelamatkan jiwa dan membentu melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19.

Perlu diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan donor terbesar untuk COVAX, dengan total komitmen 4 miliar dolar, yang telah membantu memfasilitasi donasi dengan total lebih dari 44,7 juta dosis vaksin kepada Indonesia.

Secara bilateral, sampai saat ini Amerika Serikat telah menyumbangkan 18,4 juta dosis vaksin Covid-19 kepada Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Amerika Serikat untuk terus memimpin upaya vaksinasi Covid-19 dunia, Amerika Serikat telah menyumbangkan total 1,1 miliar vaksin Covid-19 kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah di seluruh dunia.

Secara global, Amerika Serikat telah mengirimkan 291 juta dosis vaksin Covid-19 tanpa pamrih dan telah berjanji untuk memberikan 200 juta dosis lagi hingga Maret 2022.

Selain memberikan vaksin, pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra lainnya untuk memperkuat program vaksinasi di Indonesia dengan mendukung penambahan lokasi vaksinasi, pelatihan tenaga kesehatan untuk memberikan vaksin, melawan misinformasi tentang vaksin dan masih banyak lagi.

Hingga saat ini, lebih dari 3.400 vaksinator yang didukung USAID di 768 klinik keliling dan sementara telah memvaksinasi lebih dari 1,1 juta orang Indonesia dalam melawan Covid-19.

Sejak awal pandemi, pemerintah AS telah berkomitmen lebih dari 77 juta dolar untuk memberikan dukungan respons terhadap Covid-19 di Indonesia, yang merupakan tambahan lebih dari 1 miliar dolar dalam bentuk bantuan yang berkaitan dengan kesehatan selama dua dekade terakhir.

Amerika juga bekerja sama dengan Indonesia untuk mempercepat deteksi dan pelacakan kasus Covid-19, meningkatkan kemampuan laboratorium, pengawasan penyakit dan kapasitas respons cepat serta memastikan lebih banyak orang tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan orang lain.

Program Vaksinasi sudah sepatutnya dikebut agar herd immunity dapat dicapai dalam waktu cepat, kekebalan kelompok tentu saja merupakan target yang harus dicapai, karena hal tersebut tidak hanya melindungi komunitas masyarakat dari potensi tertular virus corona, tetapi juga menjadi penyelamat perekonomian masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Janet Theresia )*

Pemerintah terus memperbaiki strategi dalam membangun dan memajukan Papua. Salah satu perubahan tersebut adalah membuka ruang dialog yang lebih luas demi mendapatkan keputusan bersama.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di Papua acap kali menuai kontroversi. Meski demikian, pemerintah akan terus merangkul semua pihak untuk membangun diskusi dan dialog.

Mahfud mengatakan, penanganan Papua memang membutuhkan pendekatan baru yang telah dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang kemudian muncul di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Ia menjelaskan, pendekatan baru akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas di Papua adalah pendekatan kesejahteraan.

Artinya, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan itu akan difokuskan pada upaya membangun kesejahteraan Papua dalam satu kerja yang kolaboratif, komprehensif.

Mahfud menuturkan, akan terus membuka ruang dialog dengan rakyat Papua. Karenanya, pemerintah dengan para tokoh akan terus melakukan hal tersebut. Sebab selama ini, kata Mahfud, pemerintah tidak pernah membatasi ruang berdialog. Mulai dari Pangdam, kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, hingga pimpinan organisasi kepemudaan.

Sebelumnya, Mahfud mengajukan usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Serta untuk kepentingan nasional dan memperkokoh NKRI.

Mahfud menyebutkan usulan pembentukan daerah otonomi baru Papua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan masyarakat, serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional.

Hal ini dikatakan Mahfud MD saat membahas amanat pada UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di mana pada pasal 76 diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up atau top down. Ia juga menjelaskan, banyak asporasi yang berkembang di masyarakat untuk pembentukan DOB di Papua.

Berbagai kebijakan program pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.

Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Kementarian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun. Upaya dialog memang dinilai menjadi kunci sukses pembangunan khususnya di Papua dan Papua Barat. Dengan adanya dialog, pembangunan di Papua akan lebih memperhatikan kearifan lokal.

Sebelumnya akademisi dari Universitas Cenderawash, Petrus Bachtiar mengakui gencarnya pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Petrus berharap pembangunan fisik dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia.

Sementara itu Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani mengatakan pembangunan Papua merupakan wujud realisasi program kerja Jokowi. Dalam salah satu butir Nawacita, Presiden menyebut akan membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan juga bukan hanya urusan fisik tetapi juga soal keadilan sosial dan peradaban. Harapannya, pembangunan yang berkeadilan sosial mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan pendekatan silaturahim atau dialog dalam menyelesaikan konflik di Papua sangat penting untuk direalisasikan. Ma’ruf tidak sepakat apabila pemerintah pusat hanya membangun Papua dengan menggunakan pendekatan keamanan yang justru menyebabkan pengrusakan. Sehingga upaya dialog menjadi sangatlah penting. Pendekatan secara dialog diharapkan dapat menyentuh masyarakat agar lebih manusiawi secara sosial dan tentunya mengurangi potensi konflik horisontal.

Upaya dialog tentu saja diharapkan menjadi media komunikasi yang sehat antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat Papua dapat memberikan aspirasi dan pemerintah juga dapat memberikan rencana-rencana pembangunan di Papua untuk kemudian didiskusikan hingga menemukan keputusan yang disepakati oleh pemerintah dan masyarakat yang tinggal di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Jakarta — Pemerintah Indonesia memastikan akan selalu hadir di setiap lokasi bencana. Pernyataan ini menyusul terjadinya sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akun Instagram resminya, @jokowi beberapa waktu yang lalu.

“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan selalu hadir di lokasi bencana dalam situasi seperti ini,” tegasnya.

Jokowi memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan bencana baik itu bencana gempa di Sulawesi Barat, tanah longsor di Jawa Barat, serta banjir bandang di Kaimantan Selatan, banjir di Sintang Kalimatan Barat, Bencana Erupsi Semeru di Lumajang Jatim dan gempa di NTT.

Jokowi mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir memang telah terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrem di sejumlah wilayah. Maka dari itu, kepala negara mengajak seluruh masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan. “Dan selalu memperhatikan peringatan dini dari BMKG,” jelasnya.

Khusus di Kalimantan Selatan, Jokowi mengaku sudah berbicara dengan Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendengarkan langsung laporan banjir. Jokowi, pun telah bergerak cepat mengutus jajarannya.

“Saya telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di daerah itu,” katanya.

Sementara itu, kepala BNPB Suharyanto mengatakan pada saat terjadi bencana, BNPB akan hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membantu agar masyarakat yang terdampak bencana segera mendapat pertolongan dan segera mendapat hak-hak hidup yang mendasar.

Suharyanto memahami bahwa Indonesia tidak dapat lepas dari rangkaian peristiwa bencana mulai dari bencana hidrometeorologi, bencana geologi, bencana vulkanologi hingga bencana nonalam seperti pandemi Covid-19.

Pada kondisi itu, dia akan berupaya agar BNPB selalu hadir dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari peningkatan kesiapsiagaan, edukasi, mitigasi, tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di samping itu, Suharyanto juga akan memastikan bahwa masyarakat tidak akan berlama-lama menanggung dampak bencana. (*)

Jakarta — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu pembangunan Papua. Oleh karena itu, menurut Andi tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST.

Disis lain, Ali Kabiay, salah satu tokoh pemuda Papua yang mendukung TNI-Polri melakukan penindakan terhadap KKB di Kabupaten Puncak. “Kami mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak. Selain itu, bangunan sekolah dan helikopter juga ikut dibakar, serta gadis- gadis desa diperkosa,” ujarnya.

Tindakan KKB Papua, lanjut Ali, telah melanggar HAM dan menghambat upaya pemerintah dalam membangun Kabupaten Puncak. Karenanya, sebagai salah satu putra Papua mendukung secara penuh TNI-Polri menindak kelompok kriminal tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, memberikan dukungan kepada TNI-Polri untuk menumpas segala pemberontakan yang dilakukan oleh KST di Papua yang melakukan berbagai aksi teror kepada masyarakat. Dirinya menilai, bahwa tidak ada lagi ruang dialog dengan kelompok tersebut, sehingga TNI-Polri yang bertugas di Papua tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan penanggulangan secara tuntas. Menurut dia, KKB merupakan musuh negara dan rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Menurutnya, jika kejadiannya seperti itu maka tidak ada jalan lain bagi TNI-Polri selain melakukan upaya penanggulangan aksi teror yang lebih tegas. Ia menuturkan, apabila teror dari KST terus dibiarkan, tentu saja korban dari kalangan aparat dan warga sipil akan terus berjatuhan sehingga KKB tidak bisa dibiarkan dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Syarief yakin, masyarakat Papua dan Papua Barat sangat mendambakan kedamaian, aktivitas perekonomian, peribadatan dan kehidupan sosial pada umumnya berjalan aman serta sentosa. Apa yang telah dilakukan oleh KST rupanya hanya menggerogoti kebahagiaan rakyat Papua. Tindakan keji gerombolan bersenjata ini hanya menghambat pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah. (*)

JAKARTA — Berkaca pada tahun lalu, pemerintah tengah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu, upaya vaksinasi perlu digenjot guna memperkuat herd immunity.

“Perbaikan signifikan terus terjadi seiring kerja sama seluruh pihak yaitu masyarakat yang disiplin dengan protokol kesehatan 5M, serta upaya Pemerintah dalam mengakselerasi vaksinasi dan melaksanakan 3T. Kewaspadaan harus terus dijaga mengingat gelombang I Covid-19 di Indonesia terjadi pasca libur Nataru,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, beberapa waktu yang lalu.

Penurunan kasus harian ke level sangat rendah juga diikuti dengan rendahnya kasus aktif, kematian harian, tingkat penggunaan kasus RS atau bed occupancy rate (BOR) dan tingkat kasus positif (positive rate). Sementara itu kasus aktif berada di level 8.390 atau terendah sejak Mei 2020, kematian harian berada di angka 15 (7DMA), dengan positive rate 0,2% (7DMA) dan jumlah testing masih relatif tinggi di atas 150.000 orang per hari.

Sebagai respons dari kondisi yang semakin terkendali, Febrio mengatakan pemerintah mulai melakukan pelonggaran restriksi. Namun demikian, masyarakat diminta tetap waspada menjelang libur natal dan tahun baru. Untuk terus menjaga kewaspadaan,

Kata Febrio, pemerintah melakukan beberapa antisipasi dengan tetap mensyaratkan testing maupun vaksinasi untuk berbagai kegiatan. Meski demikian, kecepatan vaksinasi sedikit melambat di bulan November ke sekitar 1,4 juta dosis per hari (7DMA) setelah di bulan Oktober sempat menyentuh 1,9 juta per hari (7DMA).

Upaya akselerasi akan terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya lonjakan kasus di periode Nataru.

“Kita perlu akselerasi kembali agar bisa hidup di tengah pandemi yang diramalkan akan menjadi endemi ini. Vaksinasi harus terus diakselerasi dan didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mencapai herd immunity,” ujar Febrio.

Adapun realisasi dosis vaksinasi Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat 5 dunia dengan 219,48 juta dosis vaksin yang sudah tersalur per 17 November 2021. Hanya lebih rendah dari China, India, AS, dan Brazil.

Secara detail, untuk dosis pertama sudah terealisasi sebanyak 132,01 juta dosis (48,86% populasi) dan 86,28 juta untuk dosis ke 2 (31,93% populasi). Dengan kondisi terkini, jika asumsi kecepatan vaksinasi sekitar 1,5 juta dosis per hari, maka pada Maret 2022 vaksinasi dapat menjangkau sebesar 70% penduduk Indonesia.

Capaian tersebut akan lebih cepat jika vaksinasi dapat terus ditingkatkan dari level saat ini. Pemerintah berencana akan terus melakukan akselerasi vaksinasi untuk menjangkau target populasi sasaran 208 juta penduduk serta tercapainya transisi yang lebih optimal menuju Hidup Berdampingan dengan Endemi (Living with Endemic). (*)

Jakarta — Polri meminta masyarakat agar tidak ragu dan melaporkan perilaku atau ketidakprofesionalan anggotanya. Masyarakat dapat langsung melayangkan aduan atau laporan mereka melalui dua aplikasi yang dimiliki oleh Polri.

Oleh karena itu, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo meminta seluruh lapisan masyarakat berperan aktif mengawasi kinerja institusi kepolisian di lapangan.

“Kami mengajak semua masyarakat ikut mengawasi kinerja Polisi, agar ke depan polri lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan,” tuturnya, beberapa waktu yang lalu.

Ferdy Sambo menambahkan bahwa evaluasi terus dilakukan mengenai pengawasan internal yang telah berjalan, khususnya untuk Propam Polri dan Komnas HAM.

Hal itu adalah karena Polri memiliki visi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah meluncurkan beberapa program prioritas berupa strategi inovasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Artinya, setiap masyarakat dapat mengadukan perilaku atau ketidakprofesionalan penyidik maupun beberapa pelanggaran yang dilakukan melalui aplikasi Dumas Presisi dan Propam Presisi.

Ferdy Sambo menjelaskan bahwa setiap pengadian masyarakat yang diterima, sudah memiliki mekanisme.

Jika terkait manajerial, hal itu akan langsung ditangani oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

Kemudian, jika terkait perilaku dan kode etik anggota, akan diambil alih untuk penanganan lebih lanjut oleh Divisi Propam Polri.

“Terakhir, jika itu menyangkut proses penyidikan, maka akan ditangani di Biro Wassidik di Bareskrim Polri,” ucap Ferdy Sambo.

Untuk menciptakan Polri yang Presisi, dia berharap masyarakat mau dan ikut serta membantu institusi dalam menjalankan tugasnya.(*)

Oleh : Abner Wanggai )*

Otonomi khusus tetap dilanjutkan tahun 2021 karena berkaca dari periode sebelumnya, program ini sukses besar. Masyarakat pun mendukung keberhasilan Otsus Papua agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.
Apa kabar Papua? Setelah sukses jadi tuan rumah PON XX dan Peparnas, pemerintah Papua tentu melanjutkan misinya untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini juga didukung penuh oleh pemerintah pusat, karena memang sudah disediakan dananya melalui otonomi khusus. Otsus jilid 1 mulai tahun 2001 dan berakhir 2021, dan diperpanjang jadi Otsus jilid 2.

Untuk Otsus jilid 2 lebih spesial lagi karena dana yang dikucurkan jauh lebih besar, yakni 7,78 triliun. Anggaran sebesar itu adalah 2,25% dari plafon dana alokasi umum (DAU) nasional. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Febrio Kacaribu. Kenaikan ini dengan syarat ada perbaikan dan penajaman alokasi dana Otsus, dalam artian harus disalurkan untuk rakyat.

Otsus jilid 2 harus dikawal agar berhasil, dan dana benar-benar dikucurkan untuk rakyat. Misalnya untuk beasiswa, pembangunan dan pemugaran sekolah, pembangunan fasilitas kesehatan, dll. Jadi, dana Otsus tidak hanya untuk membuat jalan raya dan jembatan, tetapi juga untuk bidang lain, karena tujuannya demi kemakmuran Papua.

Pengawalan dana Otsus tak hanya dilakukan oleh pejabat, BPK, KPK, dan aparat, tetapi juga masyarakat. Penyebabnya karena Otsus diperuntukkan bagi mereka, jadi misalnya ada aroma keserongan dana, patut dilaporkan secepatnya.

Sementara, kenaikan dana Otsus dinilai wajar, karena memang ada inflasi dan harga barang-barang di Papua lebih mahal dari di Jawa, sehingga anggaran pemnbangunan infrastruktur memang lebih tinggi. Hal ini demi kemakmuran warga Papua, dan sekaligus pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Masyarakat di Bumi Cendrawasih juga menyetujui Otsus jilid 2 karena sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu, dana Otsus juga diperuntukkan bagi masyarakat adat, sehingga mereka senang karena didukung penuh oleh pemerintah. Di Papua adatnya memang masih kuat dan telah dibentuk Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan, agar aspirasi mereka tersampaikan.

Selain itu ada juga UU nomor 2 tahun 2021 mengenai Otsus, yang memberi tempat khusus bagi masyarakat adat. Mereka duduk di lembaga legislatif tingkat kabupaten atau kota, sehingga makin bisa menyaringkan suaranya, sebagai perwakilan rakyat. Jadi orang asli Papua (OAP) bisa lebih mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Theofransus Litaay, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) deputi 5 menyatakan bahwa 25% anggota DPRK akan diisi oleh orang asli Papua, tanpa melalui proses pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan karena OAP mendapat keistimewaan sebagai warga asli di Bumi Cendrawasih. Pemerintah memang lebih perhatian terhadap penduduk asli Papua agar mereka jadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.

Selain itu, 30% dari jatah OAP di DPRK diisi oleh anggota legislatif perempuan. Dalam artian, pemerintah sudah menerapkan kesetaraan gender, baik di Papua atau daerah lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa di Papua juga banyak wanita heabt yang terdidik dan berprestasi, sehingga layak dijadikan anggota dewan di DPRK.

Otsus jilid 2 memang perlu dikawal agar berhasil 100%. Selain ada penelitian dan pengawasan dalam pemberian dana Otsus, perlu ada perhatian khusus dari BPK, agar tidak ada potensi kecurangan atau KKN. Jangan sampai uang rakyat malah disalahgunakan. Selain itu, masyarakat adat juga ditempatkan di legislatif agar lebih menyuarakan kebutuhan rakyat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Abdul Karim )*

Penegakan hukum untuk mantan petinggi Ormas terlarang, Munarman, dinilai sudah tepat. Pasalnya, ia terlibat dalam jaringan teror dan memprovokasi rakyat untuk mendukung ISIS.
Terorisme dan radikalisme jelas terlarang di Indonesia karena mereka ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 serta mendirikan negara khilafah. Padahal konsep itu tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang majemuk. Jika ada yang tersangkut kasus terorisme maka bisa langsung diciduk oleh Densus 88 antiteror, tidak peduli pangkat dan jabatannya, termasuk Munarman.

Munarman memang selama ini populer tetapi sayangnya terkenal karena jadi petinggi di Ormas terlarang. Sang pemimpin Ormas sudah dibui sedangkan setelah itu giliran Munarman yang dicokok petugas, karena tersangkut kasus radikalisme dan terorisme. Sudah beberapa kali ia disidang dan sebelumnya hanya mengikuti secara virtual.

Sidang Munarman yang selanjutnya tanggal 15 Desember 2021 di pengadilan negeri Jakarta Timur, rencananya akan dihadiri langsung alias secara offline. Dalam sidang yang sebelumnya, disebutkan bukti bahwa Munarman memprovokasi para mahasiswa di sebuah universitas, untuk bergabung dengan ISIS. Padahal hal ini terlarang karena ISIS adalah organisasi teroris internasional.

Munarman juga terbukti menggerakkan aksi terorisme di beberapa tempat, di antaranya di Makassar dan Deli Serdang. Ia bisa tersangkut pasal 85 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
Jika Munarman terbukti menggerakkan terorisme maka ia akan terancam hukuman paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 12 tahun. Hukuman ini dirasa setimpal karena ia tidak hanya merencanakan terorisme di 1 tempat tetapi juga beberapa tempat lainnya. Parahnya, ia memanfaatkan jabatannya sebagai petinggi Ormas (terlarang) untuk memuluskan aksinya.

Penegakan hukum terhadap Munarman dirasa sudah tepat. Pertama, ia melakukan penghasutan terhadap banyak orang, sehingga efeknya fatal, karena bisa jadi semuanya terpengaruh dan berbaiat juga ke ISIS. Padahal ISIS adalah organisasi yang terlarang di Indonesia karena merupakan teroris internasional.

Selain itu, audience yang diprovokasi adalah mahasiswa sehingga mengajak mereka untuk jadi teroris dan radikal bisa merusak masa depan, karena merekalah calon pemimpinn bangsa. Bagaimana bisa Indonesia berkembang jika generasi mudanya malah terseret arus radikalisme dan terorisme?
Dalam sidang tanggal 15 desember 2021 mendatang, jadwalnya adalah pembacaan eksepsi. Sebenarnya Munarman harus sadar diri karena sudah banyak bukti dan saksi, sehingga eksepsinya percuma. Ia tak bisa berkelit lagi dari jerat hukum.

Munarman tidak bisa berkelit dengan alasan ini dan itu, karena jejak digital juga sudah terlihat. Bukan sekali dua kali ia berpidato berapi-api dan memprovokasi masyarakat, padahal tindakannya meresahkan, karena memecah perdamaian di Indonesia dan meresahkan masyarakat.

Apalagi tindakannya untuk memicu terorisme jelas tidak bisa dimaafkan, karena terorisme sangat merusak. Selain bisa menghancurkan fasilitas umum, terorisme juga bisa mengancam nyawa, sehingga ia juga bisa terancam pasal pembunuhan berencana ketika ada korban jiwa.
Oleh karena itu penegakan hukum pada Munarman harus dilakukan seadil-adilnya, tidak peduli jabatan dan statusnya di masyarakat. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memprovokasi akan radikalisme dan merencanakan tindak terorisme. Jika ia dibiarkan saja maka berbahaya karena bisa menghancurkan negeri ini.

Terorisme dan radikalisme adalah hal yang bisa merusak Indonesia, karena kelompok teroris menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan pengeboman. Oleh sebab itu, ketika ada terdakwa kasus terorisme, ia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Munarman tidak boleh berkeliaran di luar karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru