Oleh : Made Raditya )*

Pemerintah berupaya maksimal untuk mengendalikan pandemi Covid-19, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan seruan untuk taat Protokol Kesehatan (Prokes). Masyarakat wajib mendukung berbagi kebijakan pemerintah tersebut agar penanganan virus Corona meraih hasil maksimal
Hingga saat ini, Pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia dan dunia. Pemerintah pun terus berinovasi, melakukan kajian akademis, dan mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengendalikan virus menular tersebut. Salah satu bentuknya intervensi Pemerintah itu adalah dengan melaksanakan pengetatan mobilitas masyarakat, utamanya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menteri Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pengetatan dilakukan karena Indonesia sudah siap menghadapi libur akhir tahun. Sudah 76% rakyat di Jawa dan Bali yang mendapatkan vaksinasi pertama, sedangkan vaksinasi kedua 56%. PPKM akan mengikuti asesmen yang berlaku saat ini dan PPKM level 3 dibatalkan, tetapi harus ada pengetatan.

Prosedur pengetatan di antaranya, Mall boleh buka tapi maksimal jam 10 malam. Kapasitasnya juga hanya 75% pengunjung, dan semuanya wajib scan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga hanya yang sudah divaksin yang boleh masuk ke Mall. Aturan serupa juga berlaku di tempat wisata, baik di Jawa maupun tempat lainnya. Tidak ada penyekatan di jalan tetapi masyarakat diharap sadar diri sehingga mengurangi mobilitas.

Pengetatan dilakukan karena pemerintah tetap mengatasi Covid tetapi juga memikirkan faktor lain yakni ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, saat pandemi harus pandai mengatur gas dan rem. Tidak boleh terlalu ngegas dalam pengetatan Corona tetapi menimbulkan efek negatif dalam bidang ekonomi, karena juga akan berpengaruh ke kemampuan finansial rakyat.

Masyarakat sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi Corona. Tidak masalah PPKM level 3 dibatalkan, tetapi diganti dengan pengetatan, sehingga tidak akan ada euforia liburan di saat Natal dan tahun baru. Pengetatan dilakukan agar tidak menaikkan kasus Corona di Indonesia dan mengamankan masyarakat.

Antara ekonomi dan kesehatan tidak bisa diadu karena sama-sama penting, dan masyarakat menyadari bahwa pemerintah sudah habis-habisan dalam mengatasi Corona sejak awal tahun 2020. Untuk mengatasi dampak pandemi maka butuh banyak sekali biaya. Perekonomian wajib dipulihkan tanpa merugikan bidang kesehatan.

Sekaranglah saatnya untuk memulihkan perekonomian, karena saat libur Natal dan tahun baru akan banyak transaksi di pasaran. Perputaran uang ini yang diharapkan karena bisa menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Sehingga keadaan finansial negara jadi lebih sehat dan kita bisa selamat dari ancaman resesi yang mengerikan.

Kenaikan di bidang ekonomi tentu tidak bertentangan dengan kesehatan, karena semua aktivitas saat libur akhir tahun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Selain harus jaga jarak dan menghindari kerumunan (karena kapasitas maksimal pengunjung di tempat umum hanya 75%), semua orang harus disiplin pakai masker dan mencuci tangan.

Dengan begitu maka saat libur akhir tahun akan terjadi keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian. Perputaran uang berjalan dengan lancar dan perekonomian Indonesia kembali naik. Sementara jumlah pasien Corona di Indonesia tidak mengalami kenaikan, bahkan bisa ditekan sehingga tidak sampai 500 orang per harinya.

Masyarakat mendukung pengetatan saat libur akhir tahun. Mereka tidak lagi bingung karena ada perubahan judul aturan, karena intinya sama saja. Semua orang wajib disiplin dalam protokol kesehatan ketika libur Natal dan tahun baru, ketika masuk Mall maupun di tempat lain. Pemerintah mengambil kebijakan ini agar semua selamat dari Corona sekaligus menyehatkan kembali perekonomian Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Masyarakat mendukung Aparat Keamanan untuk memberantas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua. Kelompok tersebut hanya menimbulkan keresahan dan mengganggu kedamaian menjelang Natal.

Papua adalah wilayah Indonesia yang mndapatkan perhatian besar dari pemerintah, terutama di era Presiden Jokowi. Buktinya adalah dilanjutkannya otonomi khusus sehingga ada dana besar yang bisa digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih. Masyarakat Papua sendiri merasa bahagia karena kehidupannya makin membaik berkat infrastruktur yang dibangun.

Sayang sekali perubahan positif di Papua tidak bisa dirasakan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) karena mereka tetap ngotot untuk memerdekakan diri, karena merasakan ketidak adilan. Padahal sentralisasi seperti zaman orde baru sudah dihapus, sehingga dengan otonomi penuh pemerintah Papua lebih bebas membangun dan memakmurkan masyarakatnya.

Kekecewaan KST diungkapkan dengan menyerang aparat keamanan karena mereka merepresentasikan pemerintah Indonesia. Seperti tanggal 7 Desember 2021 lalu, ketika KST hendak menyerang personel TNI di distrik Suru-Suru. Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih Kolonel Arm Reza Nur Patria menyatakan bahwa KST datang dengan formasi menyerang.

Kolonel Arm Reza melanjutkan, dalam peristiwa panas tersebut memang tidak ada korban jiwa dari pihak TNI. Aksi nekat anggota kelompok pemberontak tersebut berhasil digagalkan dan dibalas dengan serangan balik oleh prajurit TNI dan ada 1 korban jiwa dari KST. Tindakan tegas terukur terpaksa diambil karena anggota KST membawa senjata api laras panjang dan tidak menghiraukan peringatan prajurit TNI.

Tindakan tegas prajurit TNI memang diperbolehkan karena dalam keadaan bahaya, di mana taruhannya adalah nyawa. Lagipula, KST juga bersalah karena membawa senjata api yang jelas ilegal karena warga sipil tidak boleh menggunakan pistol atau senjata api apapun. Selain itu, mereka juga nekat menyerang anggota TNI terlebih dahulu.

Setelah peristiwa ini maka penyisiran ke markas KST terus dilakukan oleh Satgas Nemangkawi, sebagai satuan tugas yang dikhususkan untuk memberantas kelompok pemberontak di Papua. Penyearngan ke markas memang lebih efektif karena dipastikan di sana ada banyaka anggota KST yang bersembunyi.

Markas KST memang ada banyak dan sebagian tersembunyi, tetapi harus ditemukan agar KST cepat dibubarkan. Untuk menemukan markas tersebut maka ada bantuan dari pihak intelijen. Masyarakat juga diharap melapor ke aparat keamanan jika mereka mencurigai ada 1 tempat yang sekiranya sering didatangi oleh KST.

Masyarakat selama ini setuju-setuju saja ketika ada penindakan tegas bagi anggota KST. Pasalnya, mereka juga sudah lelah menghadapi kelompok pemberontak tersebut. Pertama, gara-gara KST nama baik Papua jadi tercoreng, karena diidentikkan dengan kelompok separatis. Padahal mereka hanya segelintir orang dan tidak merepresentasikan seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Kedua, jika ada KST maka berpengaruh terhadap perekonomian warga. Saat anggota KST berkeliaran dn membuat teror tentu masyarakat bersembunyi karena takut kena peluru nyasar, sehingga pasar dan pertokoan terpaksa ditutup. Selain itu, bisa jadi wisatawan asing ogah traveling ke Papua gara-gara takut KST, padahal kedatangan mereka bisa menambah devisa dan pemasukan pemerintah daerah.

Oleh karena itu pemberantasan KST didiukung penuh oleh masyarakat, termasuk ketika ada tindakan tegas. KST sudah terlalu sering membuat kekacauan dan korbannya tak hanya aparat, tetapi juag warga sipil, sehingga harus menanggung akibatnya.

Penindakan tegas KST diperbolehkan karena jika tidak dilakukan, nyawa prajurit TNI akan terancam. KST harus diberantas agar keamanan rakyat selalu terjaga dan mereka tidak bisa mengacaukan perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Irvan Kurniawan )*

Pemerintah terus bergerak cepat untuk menanggulangi bencana erupsi Gunung Semeru. Selain fokus pada evakuasi korban bencana, Pemerintah terus mengakselerasi penanganan korban bencana hingga proses relokasi hunian warga terdampak.

Penanganan bencana seperti erupsi gunung merupakan hal yang harus dilakukan secara cepat dan terukur. Karena dampak dari bencana ini tidak hanya kerugian fisik tetapi juga psikis masyarakat yang merasa trauma dengan adanya bencana tersebut.

Sebelum bertolak ke Lumajang dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan perintah kepada Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Panglima TNI, Kapolri, serta gubernur dan bupati.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam kesempatan konferensi pers mengatakan bahwa Presiden telah memberikan perintah untuk sesegera mungkin melakukan tindakan tanggap darurat, mencari dan menemukan korban serta memberikan korban luka-luka dan melakukan penanganan dampak bencana.

Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut juga telah meminta bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur harus dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jokowi juga turut menyampaikan rasa dukanya bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan sanak saudaara.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan imbauan kepada masyarakat terdampak erupsi untuk senantiasa mengikuti arahan petugas di lapangan dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Apalagi Indonesia memang berada dalam wilayah lingkaran api yang rawan terhadap aktivitas gunung berapi.

Para kepala daerah dan pejabat daerah juga diminta untuk mengajak masyarakat agar selalu siaga dan tetap bekerja sama dalam mengantisipasi bencana ke depan. Dalam akun twitter pribadinya, Jokowi menyampaikan arahan taktis terkait dengan penanganan bencana erupsi Gunung Semeru.

Jokowi juga berjanji akan merelokasi 2.000 rumah yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Ia berharap setelah semua mereda, pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat disenggol lava. Selain itu, pemerintah daerah juga harus merelokasi penduduk dari tempat-tempat yang memang diperkirakan berbahaya untuk kembali dihuni masyarakat.

Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerjunkan tim kesehatan dari Pusat Krisis Kesehatan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, untuk kelak nantinya..

Kejadian tersebut membuat masyarakat sekitar merasa khawatir. Terlebih gunung Semeru telah memuntahkan awan panas yang cukup luas dan abu vulkanik yang cukup tebal hingga porak poranda. Tim tenaga kesehatan yang berasal dari Pusat Krisis Kesehatan dengan sigap langsung berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tim juga membawa logistik berupa obat-obatan inflamasi, inhaler, tenda, salep mata, masker medis, masker kain, masker N95 dan hand sanitizer untuk para petugas dan warga yang terdampak bencana.

Bencana erupsi rupanya membuat jembatan Besuk Kobokan di Jalan Nasional Turen, Lumajang runtuh. Jembatan tersebut diketahui dibangun pada tahun 1997 dengan panjang 129 meter dan lebar 9,6 meter. Kementerian PUPR akhirnya mencari jalur alternatif guna membuka kembali akses umum dan memastikan bahwa penyaluran bantuan tidak tersendat.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur telah menurunkan sejumlah bantuan dan alat berat. Kementerian juga mendatangkan sepuluh unit hidran umum berkapasitas 2.000 liter.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran pejabat kementerian untuk menyiapkan anggaran negara untuk membantu menangani dampak erupsi Gunung Semeru di Jawa Timut.

Untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru, Kementerian Keuangan melalui program “Kementerian Keuangan Peduli” telah menyalurkan dana bantuan awal sebesar Rp 100 juta. Bantuan tersebut dikoordinasikan oleh jajaran kantor vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur bekerjasama dengan satuan tugas bencana setempat.

Bantuan tersebut antara lain telah dibelanjakan untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan dan langsung didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan bayi, obat-obatan serta perlengkapan mandi.

Program Kementerian Keuangan tersebut merupakan sebuah program dari pegawai kementerian keuangan, Program nini bertujuan untuk membantu masyarakat serta meringankan beban atas musibah bencana yang terjadi.

Penanganan terhadap bencana erupsi gunung Semeru tentu saja bukan penanganan yang main-main. Sebab dalam penanganan bencana erupsi gunung, tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk bekerja sama .

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Aris Munandar )*

Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan program deradikalisasi agar paham anti Pancasila tersebut tidak berkembang luas di masyarakat.

Ancaman terorisme juga perlu dicegah dengan salah satu program yakni Deradikalisasi. Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Prof. Irfan Idris menjelaskan, program deradikalisasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki berbagai tahapan. Seperti yang ada di dalam lapas terlebih dahulu dilakukan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi dan re-integrasi. Sedangkan upaya pencegahan yang ada di luar lapas, dilakukan identifikasi, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan dan kewirausahaan.

Di Inggris, program deradikalisasi masih terus digalakkan. Di negara tersebut telah berdiri Dewan Cendekiawan Muslim (DCM), sebuah organisasi yang memprioritaskan gerakannya untuk memperkenalkan Islam yang sejati kepada komunitas non-Muslim di Inggris. Tugas pokok DCM adalah memikirkan langkah-langkah deradikalisasi warga negara muslim Inggris.

Sementara itu pemerintah Indonesia telah bersepakat untuk saling berintegrasi dalam memerangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Untuk itu, upaya deradikalisasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pamerintah juga akan fokus pada penanggulangan pendidikan, serta penanganan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu, akan disusun sebuah mekanisme dalam menyeleksi calon ASN dan pegawai BUMN, serta pejabat yang akan menduduki pejabat struktural di pusat dan daerah. Hal ini untuk memastikan calon ASN dan pegawai BUMN tidak terpapar paham radikal.

Beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah paparan radikalisme di Indonesia antara lain; dengan menghidupkan kembali upacara bendera di sekolah dan instansi, memasang Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas di seluruh tempat ibadah, khatib yang tersertifikasi dan adanya tes seleksi CPNS dan pegawai BUMN yang dapat mengindikasikan seseorang terpapar radikalisme dan terorisme.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso, mengatakan bahwa deradikalisasi perlu dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan lokal dan kontekstual.

Pihaknya mengatakan bahwa upaya deradikalisasi bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan cara persuasif dan mengedepankan pendekatan kultural.

Jangan sampai Deradikalisasi dilakukan dengan teriak-teriak. Karena yang seharusnya dilakukan adalah mendalami masalah, mengidentifikasi akarnya, lalu mencari solusi yang tepat melalui musyawarah.

Edi menambahkan, sikap radikal bisa jadi lahir dari sebab yang sangat kompleks. Radikalisme itu sikap, cara pandang radikal, yang berorientasi pada perubahan mendasar, misalnya bermaksud mengubah sistem yang sudah berjalan.
Saat kaum radikal melakukan penyerangan pada sasaran yang mereka anggap sebagai musuh, maka hal tersebut akan menimbulkan kerusakan di bumi. Kerusakan tidak hanya terjadi pada hal fisik seperti gedung atau bangunan, tetapi juga kerusakan moral pada pemuda.

Para radikalis akan senantiasa mendukung orang yang melakukan aksi teror. Dengan bom yang mereka ledakkan, maka bangunan akan runtuh dan akan menimbulkan kerugian banyak pihak.

Selain itu mereka yang telah terpapar radikalisme biasanya akan mengajarkan seseorang untuk tidak toleran terhadap orang lain yang berbeda golongan. Bahkan mereka akan membenci orang yang tidak seagama atau sealiran denganya. Adanya gerakan ini tentu akan menghancurkan rasa nasional bangsa.

Radikalisasi yang terjadi di Indonesia sudah memberikan berbagai bukti akan keporak-porandaan dan kehancuran maupun permusuhan. Jika kita artikan, radikalisasi merupakan transfer cara berpikir untuk toleran terhadap kekerasan dengan tujuan tertentu.

Kita perlu menengok negara Yaman yang dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi. Negara tersebut mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk Komite untuk Dialog (Comittee for Dialogue). Program tersebut memprioritaskan dialog dan debat intelektual dengan tujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah hal yang tidak benar.

Deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja harus bisa menghadirkan ruang dialog yang dapat memberikan pemahaman bahwa tidak ada surga yang didapat dengan cara menebarkan aksi teror seperti meledakkan bom di tempat Ibadah.

Deradikalisasi harus tetap dilakukan, para radikalis saat ini semakin mengetahui celah-celah di mana mereka dapat masuk ke suatu instansi lalu kemudian menyebarkan paham radikal secara senyap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih mewabah di hampir seluruh negara di dunia. Vaksinasi pun digencarkan demi memutus rantai penyebaran virus ini.

Untuk meminimalisir resiko tertular atau menulari Covid-19, setiap orang harus melakukan vaksinasi hingga dua dosis dengan rentang waktu vaksin yang berbeda-beda.

Bahkan, studi teranyar yang dilakukan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di Amerika Serikat menyebut seseorang yang tidak melakukan vaksinasi sampai dua dosis lebih rentan terkena reinfeksi atau terpapar kembali Covid-19 meski resikonya tak setinggi orang yang belum divaksin sama sekali.

Penelitian tersebut dibenarkan oleh Ines Atmosukarto, doktor molekuler dan biologi seluler dari Universitas Adelaide, Australia. Dia menyebut, ada risiko terpapar kembali Covid-19 bagi seseorang yang hanya melakukan vaksinasi dosis pertama lantaran imun di dalam tubuh belum terbentuk dengan sempurna.

Meski demikian, sistem imun di dalam tubuh telah mengenali jenis virus tersebut, sehingga saat orang yang sudah divaksin terinfeksi Covid-19, maka gejalanya akan sangat minim atau tak bergejala sama sekali.

“Sistem imun kita sudah mengenal virusnya. Maka dia sudah siap dengan senjatanya. Sehingga penyakit yang terjadi lebih ringan atau mungkin tidak bergejala,” kata Ines beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, Ahli virologi dari Universitas Udayana(Unud), I Gusti Ngurah Kade Mahardika menyebut memang ada perbedaan yang cukup besar untuk seseorang yang telah divaksin dua kali, satu kali dan belum pernah divaksin sama sekali.

Perbedaan bagi seseorang yang hanya melakukan vaksinasi satu kali dengan yang telah divaksin dua kali ada pada kemampuan tubuh dalam memproduksi antibodi yang berguna untuk melawan virus tersebut.

“Kalau baru satu kali artinya respons sedikit dan cepat hilang, nah karena itu sekali lagi dengan divaksin dua kali resiko menderita penyakit berat jauh lebih rendah dibanding yang divaksin sekali,” kata dia.

Meski begitu, Mahardika mengatakan bukan berarti vaksin dosis pertama tak berguna sama sekali. Hanya saja jika dibandingkan dengan orang yang belum mendapat vaksin, dosis pertama ini jauh lebih baik.

“Yang divaksin sekali pun juga akan lebih rendah (risiko terkena Covid-19) dibanding yang tidak divaksin. Jadi yang divaksin sekali ada gunanya, menurunkan risiko, tetapi risiko itu akan jauh lebih bagus kalau sudah divaksin dua kali,” katanya.

“Yang saya tahu, dengan vaksin dua kali risiko untuk menderita infeksi berat jauh lebih rendah dibanding yang vaksin sekali,” jelasnya. (*)

Jakarta — Simak aturan terbaru karantina warga negara Indonesia maupun asing (WNI/WNA) yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Satgas Covid-19 memperbarui aturan karantina bagi WNI dan WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri.

Aturan terbaru tentang karantina bagi WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 25/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Aturan terbaru tentang karantina bagi WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri ini ini menggantikan surat edaran No. 23/2021. Sejumlah aturan terbaru tentang karantina bagi WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri dalam SE Satgas Covid-19 No 25/2021 antara lain mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional melakukan tes RT-PCR saat kedatangan, karantina 10 x 24 jam, dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina.

Aturan terbaru tentang karantina bagi WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri juga mengatur kewajiban karantina selama 14 hari untuk pelaku perjalanan dari 11 negara tempat transmisi komunitas varian Omicron.

Pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G-20, skema TCA, orang terhormat atau orang terpandang.

“Pengecualian kewajiban karantina WNI dengan keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal,”ujar Juru Bicara Nasional Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam siaran persnya, Rabu (15/12/2021).

Wiku menambahkan penentuan lokasi karantina di Wilayah Jakarta dibagi dalam dua skema. Pertama, WNI (PMI, Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, ASN yang melakukan perjalanan tugas) dilakukan di Wisma Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Nagrak.

Kedua, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri dilakukan di lebih dari 105 hotel yang telah mendapatkan status CHSE dan berdasarkan rekomendasi Satgas COVID-19. Ketentuan dispensasi pengurangan durasi karantina dan/atau pelaksanaan karantina mandiri di kediaman masing-masing, kata Wiku, dapat diberikan kepada WNI pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.

“Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina
atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel. Rombongan penyerta keperluan dinas, wajib melakukan karantina terpusat,”tegas wiku.

Pengecualian dan dispensasi karantina bagi WNI/WNA pelaku perjalanan dari luar negeri ini hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas COVID-19 dan berdasarkan evaluasi K/L terkait.

“Sejatinya, setiap individu warga negara Indonesia ikut bertanggung jawab dengan kondisi kasus COVID-19 di Indonesia. Terlebih, individu yang karena situasi dan kondisinya diizinkan melakukan karantina mandiri. Jadilah contoh yang baik untuk sesama warga Indonesia,” ujar Wiku menegaskan. (*)

Jakarta — Kehadiran TNI di Papua dinilai dibutuhkan. Pasalnya, keberadaan prajurit TNI bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Paling tidak dia (prajurit TNI) berdiri di pinggir desa menghasilkan rasa aman bagi masyarakat,” kata eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Laksamana Muda (Purn) TNI Soleman B Ponto, Minggu, 28 November 2021 yang lalu.

Menurut dia, keberadaan personel TNI di Papua juga memberikan rasa takut terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB). KKB perlu berpikir ulang untuk membuat ulah.

Selain itu, personel TNI bisa membantu kepolisian. Salah satunya dalam menangkap anggota KKB yang membuat onar di suatu wilayah.

“Kalau dia (KKB) bikin keributan, tidak ditembak, ditangkaplah. Kan mampu dia menangkap itu dan diserahkan ke polisi,” sebut Soleman B Ponto.

Soleman B Ponto menilai tugas menangkap KKB bisa diserahkan kepada TNI. Hal ini disebut dapat meringankan tugas kepolisian.

“Kalau polisi kan dia sudah sibuk dengan law enforcement. Bukan tidak siap, tetapi akan kurang untuk menjaga situasi,” ujar dia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono memastikan bahwa kehadiran pasukan gabungan TNI-Polri di Papua untuk memberikan rasa aman dan damai kepada seluruh masyarakat.

“TNI dan Polri bersama- sama bersinergi di sana. Bagaimana menciptakan tanah Papua yang damai dan tanah Papua yang aman,” kata Brigjen Pol. Rusdi Hartono beberapa waktu yang lalu.

Ia menegaskan bahwa pasukan gabungan hadir di Papua dalam rangka melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap kelompok- kelompok yang telah mendapat label sebagai pelaku teror.

“Tentunya, sekali lagi kita semua berharap Papua bisa damai dan aman. Itu yang akan kita ciptakan bersama-sama,” ujar dia.

Menurut Rusdi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) telah memberi label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Keputusan ini diambil menyusul semakin masifnya kekerasan yang dilakukan KKB yang berujung pada kematian.

Ia pun memastikan bahwa petugas sudah mengidentifikasi kelompok- kelompok yang kerap mengganggu rasa aman dan damai masyarakat di Papua. Penegakan hukum pun akan dilakukan sesuai dengan Undang- Undang pemberantasan tindak pidana terorisme. (*)

Jakarta — Papua sebagai salah satu bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melalui proses referendum yang dikenal dengan PEPERA dimana hasilnya telah disahkan melalui resolusi PBB No 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969.

Resolusi tersebut diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis umum PBB dengan timbangan suara 84 setuju, 0 yang menentang dan 30 abstain. Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh Negara manapun menunjukkan bahwa, PEPERA diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional dan disahkan oleh lembaga internasional tertinggi yaitu PBB.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah pedoman bahwa Papua telah sah dan resmi secara konstitusional sebagai bagian dari NKRI.

Seperti diketahui bersama, bahwa selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, survey menunjukkan kepuasan warga Papua mencapai 90 persen. Artinya Warga Papua sendiri mengaku puas dengan program – program yang dijalankan pemerintahan Jokowi di Tanah Papua, sehingga tidak ada alasan bagi Papua untuk mengatakan referendum.

Pemerintah juga menolak tegas tuntutan referendum yang disuarakan sejumlah massa di Papua dan Papua Barat selama aksi kerusuhan yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Menko Polhukam Wiranto meyakini bahwa tuntutan referendum tak datang dari kebanyakan warga Papua dan Papua Barat, melainkan oknum yang sengaja menunggangi peristiwa rasial tersebut.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyebut permasalahan terkait Papua memang bukan barang baru. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi.

Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia perlu menggelar referendum dalam waktu dekat. Menurutnya, referendum bukan solusi tepat. Pemberian kemerdekaan secara langsung dari Indonesia juga bukan jawaban.

“Terlalu cepat kalau bicara ke arah situ,” tuturnya.

Adriana kembali menekankan soal persoalan tentang Papua, yakni soal diskriminasi. Dia mengatakan masih sering ditemukan sikap merendahkan terhadap masyarakat Papua.

Menurut Adriana, jauh lebih baik jika semua pihak memahami terlebih dahulu kondisi yang ada saat ini. Termasuk tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Setelah itu, baru bisa mendapatkan solusi yang tepat. (*)