by on

Jakarta — Dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Ilmu Politik” menyatakan bahwa politik adalah usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).

Tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan politik juga mencakup segi-segi negatif. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti yang dirumuskan oleh Peter Merkl bahwa Politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam politik, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk pengejawantahan paling dasar dalam kehidupan demokrasi. Dimana demokrasi yang lahir dari reformasi saat ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem multi partai yang menyebabkan suara rakyat menjadi terpecah belah. Padahal melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan suaranya dan terlibat dalam proses transisi kepemimpinan bangsa. Maka pemilu harus dilaksanakan secara akuntabel dan menempatkan rakyat secara tepat di atas kepentingan politik atau golongan.

Terkait pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden atau lazim disebut Presidential Treshold. Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan aturan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya.

Aturan ini berlaku sejak Pemilu 2004 dan konsisten diberlakukan sampai sekarang, namun masih menjadi polemik di berbagai kalangan pemerhati hukum dan konstitusi di Indonesia. Penulis akan memaparkan analisis yuridis, filosofis, sosiologis serta keterkaitannya dengan relevansi Presidential Threshold dalam sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Secara yuridis, pemberlakuan Presidential Threshold tidak sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Tafsir gramatikal dan tekstual dari pasal ini menggambarkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta tidak memberikan pengecualian, apalagi batasan terhadap partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan presiden dan wapres.

Dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, artinya hukum membatasi hak seseorang untuk dipilih dan maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden karena tersendat untuk mencapai presentase angka paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR. Padahal fakta menunjukkan untuk mencapai angka 20% bukanlah hal yang mudah, bahkan beberapa partai politik besar saja harus berkoalisi dahulu dengan sesamanya untuk mencapai angka 20% tersebut. (*)

by on

Jakarta — Kaesang Pangarep lewat PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat) telah menggelontorkan dana sekitar Rp 92 miliar untuk membeli 8 persen saham perusahaan pengolah makanan beku berbasis udang, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP).

Selain perjanjian jual beli saham, juga telah ditandatangani kesepakatan kerja sama strategis kedua perusahaan. Lalu seperti apa profil GK Hebat milik putra bungsu Presiden Jokowi tersebut?

GK Hebat adalah perusahaan di bidang pengolahan makanan dan minuman yang menjadi platform akselerator UMKM yang didirikan pada tahun 2019 lalu. Di GK Hebat, Kaesang menjabat sebagai CEO & Co-Founder.

Dalam situs resminya, http://www.gkhebat.com, disebutkan GK Hebat punya visi utama untuk menjadikan UMKM sebagai produk unggulan di dalam negeri dengan memberikan pembinaan dan bantuan modal.

Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa UMKM selama ini memegang peran yang penting, dikarenakan dapat mendorong sebanyak 60 persen dari pertumbuhan PDB di Indonesia.

GK Hebat mempercayai bahwa kolaborasi merupakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Hal ini meliputi permasalahan model bisnis konvensional, menentukan target pasar, pengetahuan strategi bisnis yang terbatas, dan kesulitan dalam menemukan mitra dalam mengembangkan bisnis.

Sementara itu, Perusahaan pengolah makanan beku berbasis udang yang bermitra dengan Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), semakin moncer pada tahun ini. PMMP mendekati target penjualan tahunan setelah membukukan total penjualan diatas 18.000 ton hingga November 2021. Kenaikan permintaan dari importir menjadi sentimen utama yang mempengaruhi performa perusahaan.

Martinus Soesilo, Direktur Utama PMMP, menyebutkan volume penjualan perusahaan sampai dengan November 2021 mencapai 18.492 ton. Hal ini sejalan dengan target tahunan PMMP untuk tahun 2021, yakni sekitar sebesar 19.500 ton. Martinus juga menjelaskan bahwa per November 2021, PMMP juga telah berhasil membukukan pendapatan usaha sekitar US$163 juta dari target tahunan sebesar US$180 juta atau sekitar sebesar 91 persen dari target tersebut. (*)

by on

Jakarta — Dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi yang akrab disapa dr Tirta menanggapi ditemukannya varian Omicron di Indonesia. Senada dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dr Tirta mengimbau masyarakat untuk tidak panik.

Di sisi lain, bukan berarti warga bisa mengendorkan protokol kesehatan. Masuknya varian Omicron ke Indonesia dinilai dr Tirta menjadi pengingat untuk meningkatkan ketatnya protokol kesehatan.

“Pasien-nya tidak mengalami gejala sama sekali. Tidak usah khawatir, tidak usah panik, kita hidup seperti biasa, yang paling penting jaga kewaspadaan,” sebut dr Tirta mengutip apa yang disampaikan Menkes Budi.

“Tetap ingat pesan pak Menkes,” kata dia.

Menkes sebelumnya mengingatkan tindakan yang terpenting saat ini adalah tetap memakai masker, menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan.

“Kewaspadaannya (seperti) dari protokol kesehatan, jangan kendur,” tutur Budi, dalam konferensi pers Kamis (16/12/2021).

Sebelumnya diberitakan, pasien pertama Omicron di Indonesia adalah pekerja pembersih di Wisma Atlet. Dikarantina di Wisma Atlet, pasien ini sudah negatif COVID-19.

Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) telah siap mengantisipasi penanganan pasien virus corona (Covid-19) varian omicron di Tanah Air. Mengingat, saat ini telah ditemukan kasus Covid-19 varian omicron di Indonesia. Penyebaran yang lebih cepat menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah terkait ruang perawatan.

Rumah sakit siap sejauh tidak melebihi kapasitas tempat dan SDM yang ada,” ujar Ketua Umum Persi Bambang Wibowo saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (16/12). Sebelumnya data Kementerian Kesehatan menyebutkan kapasitas perawatan di Indonesia hampir 400.000 tempat tidur. Dari angka tersebut sebanyak 40% dapat digunakan untuk perawatan pasien Covid-19.

Bambang jg menyebut bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menangani lonjakan kasus Covid-19. Pada bulan Juli lalu kasus aktif Indonesia sempat mencapai lebih dari 500.000 kasus. “Rumah sakit juga sudah banyak belajar dari pengelolaan saat terjadi peningkatan kasus pertama dan kedua,” ungkap Bambang. (*)

by on

Jakarta — Berita tentang akuisisi sebuah perusahaan oleh perusahaan lain yang lebih besar sudah sering terjadi dan merupakan hal yang wajar. Proses pengambil-alihan perusahaan baru oleh perusahaan yang lebih berkembang memang kerap terjadi dalam dunia bisnis.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya proses pengakuan ini. Salah satu yang paling umum adalah perusahaan kecil tersebut memiliki prospect bisnis yang sangat baik dan memerlukan dorongan dana yang cukup besar. Dengan begitu, perusahaan besar yang mengakuisisinya dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan bisa mengembangkannya dengan maksimal.

Meski tak jarang terjadi dalam dunia bisnis, tak sedikit orang yang masih belum memahami dengan pasti tentang pengertian istilah akuisisi tersebut. Bahkan, masih banyak masyarakat menyamakan merger dan akuisisi yang sebenarnya cukup kontras berbeda. Daripada terus-terusan salah mengartikan, ketahui dahulu apa itu akuisisi perusahaan dan beragam informasi seputar istilah tersebut.

Secara garis besar, yang dimaksud dengan akuisisi adalah situasi yang mana sebuah perusahaan membeli mayoritas atau bahkan seluruh saham sebuah perusahaan lain. Karena sebagian besar saham telah dimiliki oleh perusahaan pembeli, maka segala kendali atas perusahaan lain tersebut akan diambil alih.

Menelaah dari penjelasan Merriam Webster Dictionary, akuisisi diartikan sebagai tindakan untuk mendapatkan sesuatu, atau pembelian seluruh maupun sebagian aset perusahaan target.

Sedangkan, menurut Business Dictionary, akuisisi adalah kegiatan pengambilan hak asuh catatan. Maksudnya, saat melakukan akuisisi, sebuah perusahaan mengambil sedikitnya 51% saham perusahaan target. Sehingga, perusahaan pembeli dapat memiliki kendali penuh atas perusahaan yang sahamnya telah dibeli lebih dari setengahnya tersebut.

Adapun definisi akuisisi menurut ahli, Summer N. Levine, adalah transaksi antara dua belah pihak. Dalam transaksi akuisisi tersebut, terdapat pihak pembeli yang mendapatkan aset yang dimiliki oleh pihak penjual dan menjadi pemiliknya. Pihak pembeli dapat menjadi pemilik sah dengan membeli seluruh atau sebagian besar kekayaan yang dimiliki oleh pihak penjual, dalam hal ini perusahaan target.

Sedangkan berdasarkan pemaparan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, akuisisi merupakan pengambilalihan aset perusahaan oleh pihak acquirer atau pengakuisisi. Dengan begitu, kendali atas perusahaan yang diambil alih (acquire) tersebut berpindah tangan sepenuhnya ke acquirer.

Menilik penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuisisi adalah pengakuan atas sebuah perusahaan yang dilakukan perusahaan acquirer atau pengakuisisi. Perusahaan yang diambil alih tersebut bisa berupa organisasi publik ataupun organisasi privat.

Contoh Situasi Penggunaan Istilah Akuisisi. Dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuntungan konsumen dinilai lebih dominan Ketika terjadi merger Gojek dengan Tokopedia. Berkaitan dengan kegiatan merger Tokopedia dengan Gojek, dinilai Aviliani sebagai praktik bisnis yang wajar karena ekosistem akan terjadi dengan sendirinya. Tentunya, dengan win-win solution.

Tokopedia adalah platform jual beli barang dan menjadi salah satu e-Commerce yang menguasai pasar. Sedangkan Gojek punya ekosistem layanan transportasi, makanan, dan lainnya. Namun, Gojek belum punya e-Commerce. Dengan merger, kata Aviliani, maka ekosistem keduanya akan semakin besar. (*)

by on

Oleh : Rebeca Marian )*

Papua adalah bagian dari Indonesia dan pemerintah berusaha agar situasi di sana selalu aman dan damai. Untuk mendukung kondusivitas maka dilakukan pendekatan kesejahteraan, sehingga masyarakat Papua aman dan perekonomiannya baik. 

Kesetaraan dan keadilan adalah hal yang diberikan ke seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua. Pemerintah benar-benar memperhatikan warga di Bumi Cendrawasih, bahkan Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Penyebabnya karena Papua adalah bagian dari Indonesia dan wajib ada pemerataan, mulai dari hal ekonomi hingga perhatian dari pemerintah.

Namun sayangnya ada sebagian masyarakat Papua yang masih merasa dianaktirikan. Memang saat orde baru di sana (yang dulu bernama Provinsi Irian Jaya) agak terlupakan, karena sistem sentralisasi yang diberlakukan di Indonesia. Akan tetapi saat reformasi diganti dengan desentralisasi sehingga diharap tiap wilayah lebih maju dengan otonomi yang diberikan, termasuk juga Papua.

Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah akan melakukan beberapa jurus ampuh. Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pendekatan yang ada di Papua adalah pendekatan kesejahteraan. Hal ini beliau sampaikan saat menerima kunjungan dari KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman.

Mahfud MD melanjutkan, pendekatan kesejahteraan yang dimaksud adalah sumber daya yang dimiliki pemerintah akan difokuskan untuk membantu kemakmuran rakyat. Dalam artian, sumber daya alam yang ada di Papua memang melimpah dan akan diolah untuk warga Papua. Begitu juga dengan sumber daya lain yang ada di sana (yang milik pemerintah), semua akan diberdayakan untuk rakyat.

Mahfud MD melanjutkan, pendekatan kesejahteraan sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah UU otonomi khusus alias UU nomor 2 tahun 2021.

Pendekatan kesejahteraan memang penting agar jangan sampai ada rakyat yang kelaparan. Pasalnya, kondisi geografis Papua berbeda jauh dengan di Jawa dan pulau lainnya, ada yang berhutan perawan dan perbukitan, sehingga agak menyulitkan mobilitas. Ketika mobilitas susah maka mengandalkan pesawat lokal sebagai alat transportasi, sehingga otomatis harga barang-barang jadi sangat mahal.

Akan tetapi saat ada bantuan dari pemerintah dan jaminan bahwa sumber daya milik pemerintah akan diberikan hasilnya untuk rakyat, maka warga akan merasa aman, karena mendapat uluran tangan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya jalan trans Papua dan infrastruktur lain yang dibangun oleh pemerintah akan memudahkan mobilitas dan diharap bisa menekan harga sembako.

Kemakmuran warga Papua adalah tujuan utama pemerintah, karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Jangan sampai ada pemberitaan rakyat di Bumi Cendrawasih yang busung lapar atau mengalami ancaman kelaparan karena kekeringan atau bencana alam lain (yang seharusnya bisa dicegah). Kemakmuran rakyat Papua adalah wujud dari pemerataan dan keadilan sosial di Indonesia.

Saat bertemu dengan menteri Mahfud MD, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menyatakan bahwa warga Papua adalah saudara kita dan perlu dilakukan pendekatan dengan pembinaan dan dialog. Dalam artian, jika ada kelompok pemberontak maka akan didekati secara halus, karena mereka juga warga negara Indonesia.

Dialog dan pembinaan diharap bisa meluluhkan hati kelompok pemberontak dan mereka akhirnya mau menyerahkan diri secara baik-baik. Jika ada dialog maka bisa jadi mereka merasa didengarkan oleh pemerintah.

Papua adalah juga bagian dari Indonesia sehingga wajib diperhatikan oleh pemerintah, sehingga tidak boleh ada ketimpangan di sana. Pemerataan pembangunan wajib dilakukan di mana saja, termasuk di Bumi Cendrawasih, dan memang pendekatan kesejahteraan yang terbukti ampuh dalam memakmurkan Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

by on

Oleh : Celia Ramadhani )*

Masyarakat diharapkan terus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan potensi lonjakan Covid-19 jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), utamanya pasca ditemukanya varian Omicron di Indonesia.

Apa kabar pandemi di Indonesia? Sayang sekali banyak yang mengira pandemi sudah berakhir karena mulai ada yang nongkrong di kafe sambil bergerombol, dan tentu saja melepas masker. Padahal kenyataannya belum ada rilis resmi dari pemerintah bahwa status pandemi sudah berakhir, tetapi sayang ada pelanggaran di mana-mana.

Satgas penanganan Covid-19 mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih pandemi. Namun faktanya, kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan 10M menurun sejak november 2021 lalu. Hal ini amat menyedihkan karena takut akan memicu klaster corona baru jika banyak yang mengabaikan protokol kesehatan.

Sonny Harry B, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid menyatakan bahwa harus segera direspon oleh satgas daerah agar kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan  tidak turun terus dan bahkan meningkat kembali. Dalam artian, pegawasan perlu dilakukan lebih ketat agar tidak ada lagi pelanggaran protokol kesehatan.

Sonny melanjutkan, skor kedisiplinan masyarakat pada November 2021 turun ke angka 7,86 untuk memakai masker, 7,85 untuk jaga jarak, dan 7,91 untuk cuci tangan. Turunnya skor tentu berbahaya karena menujukkan ketidak disiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang bisa memicu corona.

Jelang libur Natal dan tahun baru, kebanyakan orang pakai masker tetapi sayang posisinya kurang pas karena melorot dan tak menutupi hidung dan mulut, padahal fungsi masker adalah melindungi 2 organ tersebut. Ada lagi yang memakai masker hanya dalam perjalanan tetapi sampai kantor malah dilepas. Padahal bisa jadi ada klaster perkantoran karena sudah 100% work from office sehingga susah untuk menjaga jarak.

Tetaplah pakai masker dan jangan dilepas saat di luar rumah. Bahkan kita disarankan untuk memakai masker ganda oleh WHO, yakni masker sekali pakai yang dilapisi oleh masker kain. Cara ini akan meningkatkan filtrasi udara sehingga bisa meminimalisir penularan corona. Pemakaian masker juga maksimal 4 jam saja sehingga wajib membawa masker cadangan.

Protokol kesehatan jaga jarak juga sering dilanggar oleh masyarakat karena sudah banyak yang mengadakan pesta pernikahan dengan mengundang ratusan, bahkan ribuan tamu. Di akhir tahun ada libur Nataru sehingga dimanfaatkan untuk berpesta. Padahal kita tidak tahu siapa di antara tamu yang berstatus OTG sehingga lebih baik skip undangan saja.

Kalaupun masih ingin mengadakan syukuran pernikahan di masa pandemi, maka tamu maksimal hanya 50% dari kapasitas gedung. Makanan tidak dikonsumsi di ruangan tetapi dibawakan ke tamu dalam sebuah kotak, sebagai oleh-oleh. Penyebabnya karena saat makan otomatis akan melepas masker, sehingga lebih baik para tamu makan di rumahnya sendiri.

Saat libur Nataru memang tidak ada ada PPKM level 3 tetapi diganti dengan pengetatan. Hal ini disadari oleh owner rumah makan atau kafe, maka ia harus menaati protokol kesehatan dan batas maksimal tamu adalah 75%. Jangan menerima semua customer dengan alasan uang, karena akan memicu kerumunan. Jika ketahuan oleh tim satgas Covid maka ia bisa didenda dan rumah makannya disegel.

Masyrakat juga wajib mencuci tangan dengan sabun antiseptik atau bisa juga diganti dengan memakai hand sanitizer. Jika perlu bawa sebotol cairan antiseptik, jadi saat sampai di suatu tempat, kursi dan mejanya langsung disemprot.

Taatilah protokol kesehatan dan jangan lengah sedikitpun. Apalagi di akhir tahun dan ada libur Nataru, sehingga diprediksi ada kerumunan di tempat umum. Hindari kerumunan dan tetaplah menaati protokol kesehatan yang lain, seperti pakai masker dan mencuci tangan. Walau ada libur Nataru tetapi harus tetap disiplin.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

by on

Oleh : Edi Baskara )*

Masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur nasional dan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.  Berbagai langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

Pemindahan ibu kota negara (IKN) terus diupayakan meskipun terhambat oleh pandemi corona. Salah satu persiapannya adalah dengan membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Infrastruktur yang paling penting di Ibu Kota Negara Baru, di Penajam Paser Utara , Provinsi Kalimantan Timur, adalah Istana Kepresidenan dan kantor pemerintahan. Kedua bangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2021. Saat ini desain istana kepresidenan sudah beredar luas, dan  masyarakat terpukau akan keindahannya, karena ada burung garuda di bagian atas istana yang menambah kegagahannya.

Desain istana kepresidenan dibuat oleh seniman gaek Nyoman Nuarta. Masyarakat berharap bangunan yang sudah jadi akan seapik desainnya. Penyebabnya karena istana kepresidenan tak hanya indah tetapi juga berfungsi untuk tempat tinggal sekaligus kantor presiden.

Selain istana kepresidenan, kompleks perkantoran juga dibangun agar memperlancar kinerja para ASN kementrian dan dinas lain, yang pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Mereka tentu butuh kantor yang representatif sehingga memperlancar pekerjaannya. Tentu juga dilengkapi fasilitas lain agar senyaman yang di Jakarta.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas maka juga dibangun infrastruktur berupa jalan raya. Direktur Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedy Rahadian menyatakan bahwa sudah ada persiapan konektifitas dan sistem jaringan jalan di ibu kota negara baru, Kalimantan Timur.

Di antaranya adalah tol Balikpapan-Samarinda, yang terus dibangun agar 100% sempurna. Nanti di KM 14 ada sodetan jalan menuju ibu kota negara baru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Untuk pembuatan infrastruktur lain, masih menunggu peresmian UU IKN (ibu kota negara), sehingga belum bisa dimulai.

Infrastruktur berupa jalan raya tentu sangat penting, karena kondisi alam di Borneo beda dengan di Jawa. Jika di Jawa sudah banyak jalan, berkebalikan dengan di Borneo yang ada bagian berupa tanah lapang dan hutan perawan. Tentu harus disesuaikan dan diberi akses jalan agar melancarkan kinerja presiden, staff, dan para ASN.

Masyarakat tidak perlu takut bahwa pembangunan ibu kota negara baru akan merusak alam Kalimantan. Penyebabnya karena ada dukungan bagi lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Isi dari dokumen tersebut seperti ini: pertama, mempertahankan kawasan hutan tertentu di dalam dan sekitar ibu kota negara baru yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam artian, pembangunan ibu kota tidak akan membabati hutan, karena Borneo adalah paru-paru dunia dan pemerintah tentu tidak akan tega untuk menggundulinya.

Kedua, ada rekayasa untuk mempertahankan daya dukung lingkungan hidup, seperti treatment pada bekas lubang tambang sebagai reservoir dan sumber air bersih bagi ibu kota negara. Saat curah hujan ekstrim maka ada rekayasa untuk memanen air dan mengarahkannya, sehingga ibu kota tidak akan rusak atau kena banjir.

Selanjutnya, ada restorasi kawasan di dalam dan sekitar ibu kota negara dengan vegetasi alami. Juga pembangunan infrastruktur yang harus ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas di ibu kota negara baru, Kalimantan Timur, masih dalam tahap persiapan. Akan tetapi masyarakat tidak usah takut bahwa pembangunan akan merusak alam, karena sudah ada dokumen lingkungan hidup yang menjamin bahwa pembuatan istana kepresidenan dan bangunan lain tidak akan mengganggu vegetasi di Kalimantan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

by on

Oleh : Abdul Karim )*

Mahasiswa memiliki peran penting untuk menangkal radikalisme. Dengan keterlibatan mahasiswa, maka penyebaran radikalisme dapat ditekan secara maksimal. 

Mahasiswa adalah agent of change yang diharap bisa membuat perubahan ke arah yang positif. Gerakan mahasiswa sudah dikenal sejak era orde lama, bahkan di masa perang kemerdekaan. Para mahasiswa juga berperan penting di era reformasi dengan berdemo dan mengganti orde baru menjadi orde reformasi. 

Di masa sekarang, peran mahasiswa menjadi lebih penting lagi. Mereka tidak hanya pergi ke kampus untuk belajar, tetapi juga belajar berorganisasi dan bekerja sosial, juga mendukung program-program pemerintah. Salah satu misi penting mahasiswa adalah menangkal radikalisme agar tidak meluas di Indonesia, karena paham itu bisa menggerogoti negara dari dalam.

Muryanto Amir, Rektor Universitas Sumatera Utara mengajak para mahasiswa untuk menangkal radikalisme, terutama di lingkungan kampus. Peran serta mahasiswa sangat penting dalam menangkal radikalisme. Posisi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi rawan terkena radikalisme, karena sedang mencari jati diri.

Oleh karena itu Muryanto Amir mendukung moderasi beragama digaungkan di kampus untuk menangkal radikalisme. Dengan moderasi beragama maka akan mencegah ekstrimisme yang berujung pada radikalisme dan terorisme. Mahasiswa juga bisa turut mempromosikan moderasi beragama sebagai cara untuk menangkal radikalisme.

Peran mahasiswa dalam menangkal radikalisme bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan mengamati lingkungan sekitarnya. Jangan remehkan pengamatan karena jika jeli, sang mahasiswa bisa mencegah teman sekelas atau sekosnya untuk terseret arus radikalisme, karena rata-rata yang direkrut adalah yang tampak kesepian.

Mahasiswa juga bisa mengamati di lingkungan kampus, apakah gedung unit kegiatan mahasiswa benar-benar digunakan untuk belajar berorganisasi atau malah disalahgunakan jadi ajang penyebaran radikalisme? Penyebabnya karena bisa jadi ada salah satu anggota kelompok radikal yang menyusup lalu berpromosi di sana. Jika memang ada, maka bisa dilaporkan agar ada peneguran keras dari pihak kampus.

Laporan mahasiswa ini amat penting karena bisa jadi yang menyusup ke ruangan unit kegiatan mahasiswa adalah buronan teroris yang menyamar. Jika ia terciduk maka bisa dilanjutkan ke pihak kepolisian dan ada proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu mahasiswa tidak boleh cuek-bebek, melainkan harus teliti di manapun ia berada.

Peran lain mahasiswa dalam menangani radikalisme bisa dilakukan di media sosial. Misalnya jika ada akun instagram atau facebook yang ternyata bermuatan radikal, bisa langsung dilaporkan agar akunnya ditutup paksa oleh pihak mengelola media sosial tersebut. Dengan begitu ia juga mencegah agar tidak ada lagi orang yang tercemari oleh radikalisme di dunia maya.

Sebaliknya, mahasiswa bisa men-share atau memviralkan berita positif untuk menangkal radikalisme. Misalnya berita tentang pengenalan moderasi beragama, saling toleransi, menghargai, dan tepo seliro, dll. Dengan begitu maka netizen akan membaca berita tersebut dan sadar bahwa perdamaian lebih penting daripada pepecahan yang dibawa oleh radikalisme.

Mahasiswa juga selalu mempromosikan di lingkungan kampus dan keluarganya bahwa radikalisme sangat berbahaya. Negeri khilafah hanya khayalan di siang bolong karena tidak cocok jika diberlakukan di Indonesia yang masyarakatnya majemuk.

Mahasiswa bisa berperan penting dalam menangkal radikalisme, baik di kampus maupun di lingkungan lain. Ia adalah agen perubahan, oleh sebab itu tidak boleh cuek, tetapi berusaha agar teliti dan turut memberantas radikalisme, meski di lingkungan terkecil sekalipun. Radikalisme harus dihapuskan di Indonesia agar tidak menghancurkan negara  ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute