Jakarta — Pakar Biologi Molekuler Ahmad Rusdan Handoyo menyebut ada risiko di balik individu yang belum vaksinasi dengan masuknya varian Omicron atau varian baru Corona B 1.1.529. Ia mengingatkan varian Omicron merupakan turunan dari virus SarS-CoV-2, yang tetap berisiko buruk pada masyarakat yang belum menerima vaksin.

“Omicron masih merupakan bagian dari SARSCoV2 artinya mereka yang belum divaksin tetap mengalami risiko lebih buruk daripada mereka yang sudah divaksin,” ujar Ahmad, Kamis (16/12).

Meski begitu, sejauh ini mayoritas yang terinfeksi varian Omicron memang bergejala ringan, namun bukan berarti tak ada temuan kasus kematian. Kematian karena Omicron telah tercatat di Inggris. Varian yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan tersebut juga menjadi penyebab lonjakan kasus Covid-19 di banyak negara.

“Sejauh ini mayoritas yang terinfeksi Omicron memang gejala ringan, namun tidak berarti tidak ada yang meninggal, klo ndak salah ada satu kasus omicron yang meninggal,” ujarnya.

Omicron dilaporkan sudah terdeteksi untuk yang pertama kali masuk Indonesia pada Rabu (15/12) yang lalu. Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (16/12). Menurut Budi, pasien pertama itu berada di Wisma Atlet Jakarta.

Budi melaporkan pasien pertama itu merupakan petugas kebersihan di Wisma Atlet, Jakarta. Pada 8 Desember 2021, sample rutin diambil di wisma atlet kemudian dikirimkan ke Kemenkes untuk Whole Genome Sequences (WGS).

Ia memastikan pasien tersebut tanpa gejala jadi masih dalam kondisi sehat tidak ada demam dan batuk. “Karena tes pertama 8 Desember, dan tes PCR kedua sudah negatif,” tegas Budi.

Lebih lanjut Budi memastikan bahwa pasien yang positif Covid dan Omicron itu sudah negatif setelah kembali dites PCR. Kementerian Kesehatan juga mendeteksi lima orang probable Omicron.

Pihaknya mendeteksi ada 5 kasus, dua kasus adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat (AS) dan saat ini sedang diisolasi di Wisma Atlet. (*)

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin berpandangan, ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum perlu dipertahankan. Nurul mengatakan, partainya juga berpendapat bahwa presidential threshold yang berlaku saat ini sudah cukup memenuhi pertimbangan rasio politik. “Saya kira ini tetap harus dipertahankan, masalah angka kalau sekarang mengikuti 25 persen perolehan suara dan 20 persen kursi di parlemen saya kira sudah cukup,” kata Nurul, Rabu (15/12/2021).

Nurul menuturkan, presidential threshold perlu dipertahankan sebagai cara untuk menyaring tokoh-tokoh yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ia pun berpendapat, presidential threshold tidak berarti mengamputasi dan mengeliminasi tugas partai politik karena partai politik tetap menjalankan fungsinya untuk kaderisasi dan menyampaikan aspirasi. “Ini justru lebih jelas ketika partai politik menentukan siapa yang akan diusung untuk menjadi calon pemimpinnya, calon presiden dalam hal ini,” kata Nurul.

Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, apabila presidential threshold dihapuskan maka dapat menyebabkan masalah baru karena semua orang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. “Ketika tidak ada presidential threshold, maka semua orang bisa masuk begitu, dan ini bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, riuh rendah yang tidak perlu,” kata Nurul.

Diberitakan sebelumnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dihapus. Dalam permohonannya, Gatot meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. (*)

Jakarta — Sejumlah partai politik kembali memunculkan wacana ingin menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold menjadi nol persen. Ternyata, pro dan kontra masih menyelimuti untuk tidak dihapuskan presidensial threshold tersebut.

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, menilai usulan presidensial threshold nol persen sah-sah saja disampaikan sebagai bagian kebebasan berpendapat, termasuk hak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dilindungi undang-undang.

Namun, kata dia, gugatan terhadap UU Pemilu agar presidensial threshold nol persen sudah sering dilakukan dan ditolak oleh MK. Sebab, lanjut Awiek, MK memberikan kekuasaan kepada pembentuk UU (DPR dan pemerintah) untuk mengatur mengenai ketentuan threshold.

“Sejauh ini belum ada rencana merevisi Undang-Undang Pemilu, sehingga ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK,” kata Awiek melalui keterangannya pada Rabu, 15 Desember 2021.

Menurut dia, adanya presidensial threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang pada pemilu. Selain itu, jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin. Menurut dia, presidensial threshold itu harus tetap ada karena para calon tidak akan tersaring apabila ambang batas dihapuskan.

“Jika disebutkan bahwa ini mengamputasi dan mengeliminasi tugas dari partai politik, itu tidak benar. Karena partai politik itu kan mempunyai fungsi untuk kaderisasi, aspirasi politik, menyediakan kader-kadernya untuk jabatan-jabatan politik dan itu sudah tersaring,” kata dia.

Ketika tidak ada presidensial threshold, kata dia, maka semua orang bisa masuk begitu saja sehingga bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, riuh rendah yang tidak perlu dan seleksi melalui partai politik sudah sesuai dengan undang-undang.

“Saya kira ini tetap harus dipertahankan. Masalah angka kalau sekarang mengikuti 25 persen perolehan suara dan 20 persen kursi di parlemen, saya kira sudah cukup. Kalau mau diperdebatkan, mungkin hanya dipersoalan angka. Namun, pada prinsipnya presidential threshold harus tetap ada,” katanya. (*)

PURWOKERTO — Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dr Yudhi Wibowo, mengingatkan perlunya memperkuat protokol kesehatan. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran varian baru Covid-19 omicron. “Guna menyikapi terdapatnya temuan kasus varian baru Covid-19 omicron di Tanah Air maka masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan patuh terhadap protokol kesehatan,” katanya di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (16/12).

Pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed tersebut mengatakan kendati perlu meningkatkan kewaspadaan namun masyarakat tidak perlu panik yang berlebihan. “Perlu waspada namun jangan panik, melainkan tetap disiplin menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap menjauhi kerumunan, cuci tangan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat,” katanya.

Dia menyebut, pemerintah perlu terus menggencarkan kampanye terkait penguatan protokol kesehatan kepada masyarakat. “Upaya cegah tangkal dan pengawasan di pintu masuk juga harus terus diperketat,” katanya.

Selain itu, dia juga kembali mengingatkan perlunya mengantisipasi kerumunan masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Terkait hal tersebut, kata dia, tentunya masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung upaya pengendalian Covid-19. “Masyarakat perlu berperan aktif dengan tetap memperkuat protokol kesehatan dan jika bisa membatasi mobilitas serta tidak berkerumun. Dengan pengendalian mobilitas masyarakat diharapkan upaya pengendalian Covid-19 akan berjalan optimal,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pawai atau arak-arakan saat merayakan pergantian malam Tahun Baru 2022. “Intinya adalah tetap menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan guna mengurangi risiko terpapar Covid-19. Jika harus mengunjungi ruang publik maka perlu mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Selain itu dia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan whole genome sequencing guna mendeteksi dini potensi varian baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di Indonesia.” Pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS perlu ditingkatkan untuk melacak dan mendeteksi mutasi virus,” ujar Yudhi. (*)

Oleh : Melati Sukma )*

Masyarakat mendukung Pemerintah untuk menindak tegas pelanggar karantina, utamanya pasca temuan varian Covid-19 Omicron di Indonesia. Penerapan sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah naiknya jumlah kasus positif Covid-19.

Karantina merupakan kewajiban bagi siapun yang telah melakukan perjalanan internasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengingatkan bagi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan ini, akan menerima konsekuensi.

Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara vaksinasi Covid-19 mengatakan, setiap pelanggar ketentuan karantina akan ditindak tegas. Nadia menyebutkan bahwa sanksi paling ringan yakni dikembalikan ke tempat karantina. Sanksi lebih tegas bakal dilakukan bisa tidak kooperatif.

            Sanksi tersebut mengacu pada Pasal 14 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Beleid tersebut menyebutkan bahwa pihak yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah akan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 1.000.000.

            UU tersebut juga mengatur sanksi bagi pihak yang lalai dan mengakibatkan terganggunya penanggulangan wabah. Mereka terancam pidana kurungan paling lama enam bulan dan atau dendan maksimal Rp 500.000.

            Nadia menuturkan pemberian sanksi juga mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Belain itu mengatakan orang yang tidak mematuhi karantina terancam dipidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta.     Ia mengatakan karantina bagi WNI bisa dilakukan melalui dua skema. Keduanya ialah memanfaatkan fasilitas dari pemerintah atau dengan biaya sendiri. Sedangkan bagi WNA biaya karantina akan ditanggung sendiri.

            Meski demikian, ada kondisi tertentu yang membuat adanya pengeceualian. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19. Nadia mengatakan pengecualian itu, yakni kondisi kesehatan yang mengancam nyawa.

            Dispensasi karantina juga dapat diberikan bagi pejabat publik eselon satu ke atas. Dispensasi berupa pengurangan durasi karantina mandiri. Meski demikian, pejabat yang melakukan karantina tetap harus memenuhi syarat. Pertama, memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang terpisah untuk setiap individu pelaku perjalanan internasional.

            Kedua, meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan. Ketiga, tidak melakukan kontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang tengah melakukan karantina. Berikutnya, terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina. Terakhir, melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) kedua pada hari ke-9 karantina dan melaporkan hasilnya kepada petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP) setempat.

            Sementara itu Juru Bicara Nasional Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, menekankan pihaknya tidak akan bermain-main  terhadap pelanggaran karantina. Ia mengatakan Satgas Covid-19 akan memberikan tindakan tegas terhadap siapa saja yang melangar aturan kewajiban karantina tersebut.

            Wiku mengatakan Satgas Covid-19 saat ini akan terus mengawasi lokasi karantina pendatang dari luar negeri. Hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya kasus kaburnya para wajib karantina kembali berulang.

            Bahkan, Ia menyebut pihaknya tidak segan akan membawa ke ranah hukum bagi para pelanggar. Salah satunya dengan mengembalikan pelanggar tersebut ke tempat karantina terpusat.    

            Dalam kesempatan siaran pers, prof Wiku mengatakan, Bila tidak kooperatif, berlaku sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan.

            Ia juga menyebut melakukan karantina itu penting setelah bepergian dari luar negeri pada masa seperti sekarang. Menurut Wiku, karantina ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam rangka mencegah terjadinya importasi kasus ke dalam negeri terutama kasus covid-19 varian Omicron.

            Satgas Covid-19 juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bersama-sama mencegah meledaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia menilai selain adanya usaha perbaikan penanganan Covid oleh pemerintah, kedisiplinan masyarakat juga akan mempengaruhi penyebaran virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut.

            Pandemi Covid-19 memang belum berakhir, sehingga aturan terkait dengan protokol kesehatan serta karantina terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri memang harus diterapkan dan bagi para pelanggar supaya dapat ditindak secara tegas, hal ini bertujuan agar kasus terkonfirmasi di Indonesia tidak mengalami gelombang peningkatan seperti yang terjadi pada bulan Juli 2021 lalu.      

)* Penulis adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme sangat  berbahaya dan bahkan sudah tersebar di lingkungan pendidikan. Kita wajib mewaspadainya dan berusaha agar paham tersebut tidak meracuni pikiran peserta didik maupun pengajar.

Kelompok radikal tak hanya menancapkan kukunya lewat kaderisasi secara langsung, tetapi juga secara halus. Bahkan mereka sudah mengincar lingkungan pesantren dan pendidikan, karena tahu bahwa generasi muda adalah sasaran empuk radikalisme. Hal ini tentu berbahaya karena merekalah calon pemimpin bangsa, tetapi malah dikotori pikirannya oleh radikalisme dan terorisme.

Bupati Jepara Dian Kristiandi menyatakan bahwa intoleransi dan radikalisme sudah masuk ke sekolah negeri maupun swasta. Ia memaparkan hasil dari sebuah lembaga survei bahwa 10% siswa teracuni oleh radikalisme. Angka ini tentu mengerikan karena bisa jadi yang terpengaruh radikalisme lebih banyak lagi, karena hasil survei tidak 100% akurat.

Bupati Dian melanjutkan, rata-rata para siswa terjebak radikalisme karena pengaruh media sosial. Ia menyarankan agar mereka minta saran dan pendapat dari guru jika memang tidak bisa mendebat ketika berhadapan dengan kelompok radikal. Dalam artian, kelompok radikal sudah masuk di media sosial dan mencari mangsa-mangsa baru, dan jangan sampai para murid menjadi korbannya.

Para murid memang sering mengakses media sosial karena mereka ingin eksis dan menunjukkan ketampanannya di dunia maya. Namun mereka perlu diperingatkan agar jangan mem-follow akun sembarangan karena bisa jadi dikelola oleh anggota kelompok radikal. Jika sudah terlanjur mengikutinya maka berbahaya karena bisa didekati, agar ditarik jadi kader radikal baru.

Selain murid, guru-gurunya juga patut diingatkan agar tidak terjebak radikalisme, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai ASN. Sebagai abdi negara maka haram hukumnya jika menjadi anggota kelompok radikal, karena sama saja menjadi penghianat negara. Ancaman hukumannya mulai dari teguran keras hingga pemecatan. Hal ini wajar karena jika gurunya mengajar radikalisme maka banyak murid yang terpengaruh.

Radikalisme di lingkungan pesantren juga patut diwaspadai karena jangan sampai santri yang jadi calon ulama di masa depan malah jadi penceramah dengan isi pidato radikal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme. BNPT berharap peasntren menjadi garda terdepan dalam menangani radikalisme.

Kepala BNPT dan Ketua IPI optimis dengan adanya sinergi lembaga pemerintahan dan civil society ini, masyarakat khususnya generasi muda tidak terjebak dengan propaganda kelompok teror yang kerap menggunakan narasi keagamaan. 

Dalam artian, jangan sampai agama disalahgunakan, karena seharusnya ia mengajarkan tentang perdamaian dan cinta kasih. Di dalam pesantren para santri belajar agama, oleh karena itu mereka wajib diajari tak hanya tata cara beribadah tetapi juga beragama dengan bijak dan penuh dengan rasa sayang.

Kelompok radikal dan teroris sering menyalahgunakan dan membuat narasi yang salah. Oleh karena itu jangan biarkan mereka masuk ke lingkungan pesantren. Semua orang mulai dari santri sampai ustad harus waspada. Penyebabnya karena radikalisme bisa masuk tak hanya lewat pertemuan langsung dengan anggota kelompok radikal, tetapi juga via dunia maya.

Pesantren adalah tempat suci untuk belajar dan mendekatkan diri kepada-Nya. Santri sebagai calon ulama di masa depan wajib belajar untuk moderasi beragama, agar mengajarkan dengan moderat dan penuh perdamaian.

Penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah dan pesantren harus diwaspadai. Jangan sampai di kedua tempat pendidikan tersebut malah teracuni oleh kelompok radikal. Semua orang mulai dari murid, guru, santri, dan ustad, harus bekerja sama dalam menangkal terorisme.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan mahasiswa Cikini

Oleh : Syarifudin )*

Pemerintah berusaha maksimal untuk mengantisipasi inflasi pangan yang berpotensi terjadi. Salah satu cara tersebut ditempuh dengan menyiapkan stok pangan secara dini guna mengantisipasi adanya kekurangan persedian pangan.

Penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan sehari-hari dan belum diganti oleh bahan pokok lain (kecuali di daerah timur yang lebih sering makan sagu dan jagung). Keberadaan beras menjadi nomor 1, sehingga jika bahan pokok ini langka, akan membuat pusing (terutama bagi ibu-ibu). Harga beras selama ini juga stabil dan masih dalam jangkauan dompet masyarakat.

Akan tetapi ada ancaman inflasi pangan yang diprediksi oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Organisasi internasional ini menghitung ada kenaikan sebanyak 3% pada harga pangan dunia, karena naiknya harga gandum dan minyak sayur. Dalam artian, dikhawatirkan harga barang pokok lain seperti beras juga bisa ikut naik.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena stok sangat aman, mencapai 1 hingga 1,5 ton beras. sangat cukup untuk persediaan dan antisipasi bencana. Sehingga tidak akan ada inflasi bahan pangan di Indonesia. Ketika ada prediksi inflasi harga bahan pangan maka tidak akan terlalu berpengaruh di negeri ini.

Dalam artian, masyarakat tidak akan khawatir karena beras sangat mencukupi dan tidak akan jadi barang langka. Mereka tidak takut beras akan jadi primadona dan hanya bisa didapatkan secara murah dengan mengantri panjang, seperti yang terjadi saat krisis moneter 1998 lalu.

Kelangkaan beras memang harus dicegah sehingga stok dipastikan selalu tersedia. Pasalnya, jika beras langka maka ia akan mengikuti hukum ekonomi. Harganya bisa naik drastis dan memusingkan masyarakat, karena mau tak mau harus dibeli. 

Selain itu, jika ada kenaikan harga beras biasanya diikuti dengan kenaikan harga barang pokok lain. Sehingga akan makin memusingkan masyarakat. Oleh karena itu persediaan beras harus dijaga, agar benar-benar aman dan menjauhkan dari inflasi pangan.

Jika stok beras tersedia maka akan bisa mengantisipasi bencana. Seperti yang kita tahu, perubahan iklim telah menggeser musim hujan dan musim panas, sehingga dikhawatirkan ada gagal panen. Namun ketika ada stok beras maka saat kemungkinan terburuk (gagal panen) ini terjadi, kita tidak akan takut karena persediaan aman.

Untuk makin menambah persediaan beras maka pemerintah membuat program penambahan sawah. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah melalui pengembangan pangan skala luas. Saat pandemi, ketahanan pangan nasional amat penting. Sementara program penambahan sawah akan dilakukan dalam jangka menengah dan panjang.

Penambahan sawah sangat penting karena saat ini di Jawa banyak sawah yang diabat untuk pembangunan properti. Padahal jika tidak ada sawah, bagaimana bisa ada beras? Penanaman sawah yang diinisiasi oleh pemerintah rata-rata dilakukan di luar Jawa, karena luas lahannya masih tersedia. Beda dengan di Jawa yang telah dipadati oleh manusia.

Jika stok beras aman maka kita bisa tersenyum karena tidak usah mengimpor, misalnya dari Thailand. Memang beras impor rasanya berbeda, tetapi jauh lebih mahal, sehingga dianjurkan mengkonsumsi beras produksi petani Indonesia.

Persediaan beras di gudang Bulog sangat aman hingga beberapa bulan ke depan, dan kita tidak usah takut stoknya habis ketika ada bencana alam pada musim hujan. Selain itu, ketika beras sangat banyak maka tidak akan jadi abrang langka, sehingga harganya merangkak naik. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute