Oleh : Savira Ayu )*

Proyek Strategis Nasional adalah wajib dilanjutkan. Keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dengan dan menyerap tenaga kerja baru.

Indonesia terus melanjutkan pembangunan walau di masa pandemi. Penyebabnya karena jika melakukan lockdown dan proyek-proyek mendek begitu saja, akan berbahaya bagi roda perekonomian negara. Oleh karena itu proyek strategi nasional jalan terus, agar finansial negara aman dan jadi sehat, karena proyek-proyek ini akan berbuah keuntungan yang sangat besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proyek strategis nasional bisa membuka lapangan kerja baru. Buktinya pada proyek-proyek yang sudah selesai, bisa merekrut tak kurang dari 11 juta pekerja. Dalam artian jumlah pekerja ini besar sekali sehingga menguntungkan bagi rakyat Indonesia yang butuh pekerjaan baru.

Menteri Airlangga melanjutkan, proyek strategis nasional dimulai tahun 2016 dan terhitung per november 2021 lalu sudah ada 124 proyek yang selesai. Banyak proyek memang digenjot oleh Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Dengan pembangunan maka kita optimis negeri ini akan jadi macan asia dan kuat di bidang ekonomi.

Di masa pandemi proyek strategis nasional juga maju terus, karena penyelenggaraannya sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Justru proyek-proyek dilanjutkan agar menyelamatkan negeri ini di masa pandemi. Proyek tidak menghabiskan uang negara, justru akan menguntungkan sehingga kita tidak jadi terperosok dalam status resesi yang mengerikan.

Keunggulan dari proyek ini adalah dengan sistem padat karya alias dikerjakan oleh banyak orang. Dalam artian, proyek ini sangat penting karena bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Banyak pekerja dibutuhkan mulai dari bagian lapangan, pengadaan, hingga pengawas.

Apalagi di masa pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jika ada proyek strategis nasional maka mereka bisa melamar kerja di sana. Mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan baru demi sesuap nasi. Gajinya juga sesuai dengan upah minimum provinsi sehingga bisa lega, karena memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan uang yang cukup dan halal.

Apalagi proyek diadakan secara nasional, tak hanya di Jakarta, sehingga makin besar peluang untuk melamar bagi WNI di seluruh Indonesia. Proyek strategis nasional juga membutuhkan banyak pekerja sehingga membuka kesempatan bagi banyak orang agar bisa jadi pegawai di sana. Proses perekrutan pegawai juga berdasarkan standar yang adil dan tidak ada unsur KKN di sana.

Pemerataan memang dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga proyek strategis nasional tak hanya dilakukan di ibu kota, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan harus adil karena negeri ini tak hanya Jakarta saja, tetapi juga punya wilayah lain yang tersebar di seluruh penjuru.

Dengan adanya proyek strategis nasional maka negeri ini akan makin maju, karena banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun. Salah satu tolok ukur dari kemajuan negara adalah infrastrukturnya. Selain itu, ketika infrastruktur baik maka otomatis perekonomian juga akan membaik, karena mendukung kelancaran mobilitas.

Proyek strategis nasional tetap dilanjut walau masa pandemi, karena banyak manfaatnya. Salah satu dampak positif yang paling besar dari proyek ini adalah bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan tak kurang dari 11 juta orang diserap oleh proyek ini. Proyek strategis nasional juga membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Per dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abener Wanggai )*

Impelementasi pada penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) Papua mengalami peningkatan. Dengan peningkatan implementasi Otsus tersebut, kesejahteraan rakyat Papua dapat segera terealisasi.

Otonomi khusus (Otsus) adalah progam istimewa untuk masyarakat Papua karena ada dana untuk membangun Bumi Cendrawasih, agar rakyatnya lebih maju dan tidak ada ketimpangan dengan daerah lain. Dengan dana Otsus maka diharap akan lebih banyak rakyat yang makmur. Otsus juga diimplementasikan di berbagai bidang sehingga akan lebih banyak lagi kemajuan di Papua.

Dana Otsus yang diberikan pada tahun 2021 sebesar 7,6 triliun. Anggarannya jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dana sebesar ini wajar karena sebagian juga disalurkan untuk membantu penyelenggaraan PON XX Papua, juga karena kebutuhan untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih makin besar.

Impelementasi Otsus juga mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan peningkatan dana Otsus dari yang sebelumny hanya 2% menjadi 2,5% dari dana alokasi umum nasional. Jika implementasinya meningkat maka kita optimis bahwa penyerapan dana Otsus akan terjadi 100% dan tidak ada kecurangan saat penyelenggaraannya.

Bukti dari peningkatan implementasi Otsus adalah peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua dan Papua Barat. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Panitia Khusus Komarudin Watubun. Selama kurun waktu 20 tahun (saat Otsus jilid 1 ) maka terlihat sekali peningkatan perekonomian warga sipil Papua, semua ini berkat dana Otsus.

Komarudin menambahkan, Otsus jilid 2 masih dibutuhkan agar implementasinya makin mensejahterakan rakyat Papua. Dana Otsus yang dikucurkan lebih besar pada tahun ini memang wajar karena kondisi geografis di Bumi Cendrawasih yang sulit, sehingga butuh banyak lagi uang untuk pembangunan. Selain itu harga material seperti semen juga lebih mahal daripada di Jawa karena biaya angkutnya lebih tinggi.

Peningkatan implementasi memang dibutuhkan agar dana Otsus benar-benar terserap di masyarakat. Ketika anggaran Otsus diberikan untuk rakyat, dalam bentuk infrastruktur atau bantuan lainnya, maka kita optimis kehidupan warga sipil di Papua akan lebih baik lagi. Masyarakat di Bumi Cendrawasih bisa lebih sejahtera karena ada pemerataan pembangunan.

Implementasi dana Otsus mengalami peningkatan karena anggarannya tidak hanya dibuat untuk infrastruktur seperti membangun Jembatan Youtefa atau Jalan Trans Papua, tetapi juga disalurkan untuk bidang lain. Di antaranya untuk pendidikan (beasiswa bagi murid tingkat SD-SMA dan mahasiswa), kesehatan (pemberantasan penyakit malaria dan pemberian obat-obatan), dll.

Namun peningkatan implementasi juga harus seiring dengan pengawasan, pendampingan, dan sanksi. Hal ini dinyatakan oleh Cahyo Pamungkas, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menurutnya, pengawasan dana Otsus perlu dilakukan agar implementasinya 100% berhasil.

Dana Otsus memang perlu diawasi karena jumlahnya sangat besar dan jangan sampai dikemplang oleh oknum nakal. Pengawasan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, majelis rakyat Papua, warga sipil, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Audit harus dilakukan secara transparan agar tidak ada hak rakyat yang dirampas.

Pendampingan dan sanksi juga wajib dilakukan agar implementasi dana Otsus 100% disalurkan. Pemerintah daerah didampingi oleh pemerintah pusat dan para ahli di bidangnya, sehingga pembangunan akan dilakukan dengan sempurna. Sanksi juga harus diberikan kepada pelanggar dana Otsus.

Peningkatan implementasi Otsus sangat membanggakan karena selama 20 tahun Otsus jilid 1 berjalan, ada kenaikan kesejahteraan warga Papua. Implementasi Otsus harus dilakukan dengan serius dan juga wajib ada pengawasan, pendampingan, dan juga sanksi. Tujuannya agar dana Otsus 100% terserap untuk kemaslahatan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Aditya Rahman )*

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak Pemerintahan yang harus terbebas dari paham radikal. Para abdi negara pun diminta untuk mewaspadai penyebaran paham anti Pancasila karena dapat menghambat pelayanan publik dan menciderai ideologi bangsa.
Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) meminta kepada ASN untuk menjauhi segala hal yang memiliki keterkaitan dengan radikalisme serta terorisme.

Tjahjo Kumolo mengatakan, prinsipnya ASN tidak diperkenankan untuk memiliki keterkaitan dengan radikalisme apalagi terorisme. Terlebih untuk calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya. Walaupun sudah memenuhi kriteria, jika memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme, tentu saja jangan harap untuk lolos menjadi ASN.

Ia menjelaskan, bahwa indikasi terpapar paham radikal dan terorisme salah satunya dapat diketahui melalui jejak digital. Jejak digital tersebut tidak hanya berlaku bagi ASN, namun juga kepada pasangan dari ASN tersebut, baik suami maupun istri. ASN haruslah sangat berhati-hati dalam berselancar di Internet, baik melalui media sosial, maupun melalui aplikasi pertukaran pesan.

Tjahjo juga berpesan kepada para ASN untuk tidak meninggalkan komentar yang menjelek-jelekkan Pemerintah atau anti-Pemerintah, maupun mengikuti dan berkomunikasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Sehingga para ASN haruslah tegak lurus kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk mewujudkan birokrasi Pemerintah yang bebas dari paham radikal. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PAN-RB dan BKN juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Boy juga memastikan bahwa pihaknya akan terus memerangi gerak para teroris. BNPT akan tetap melakukan kontraradikalisme dan tetap melawan infOrmasi yang bertentangan dengan nilai dasar falsafah Pancasila.

Boy menyebutkan bahwa dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2020, tercatat sebanyak 84 orang dari jaringan teroris sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mayoritas dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut rupanya telah merencanakan sejumlah aksi terorisme namun berhasil digagalkan oleh aparat keamanan.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI menghimbau agar umat bersatu untuk memberantas paham-paham radikal sehingga nantinya tidak menjadi kekuatan besar di Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan menjadikan konsep Islam moderat sebagai arus utama.

Ideologi Pancasila menolak semua paham radikalisme dan terorisme. Kedua paham ideologi ini terbukti membahayakan negara Indonesia dan banyak negara lainnya. Hal ini dikarenakan radikalisme merupakan paham yang mengesahkan kekejaman dan kekerasan.

Padahal Indonesia sendiri terkenal sebagai bangsa yang ramah dan murah senyum. Jika radikalisme masih muncul, tentu saja image Indonesia yang ramah akan sirna di mata dunia.
Meski Pemerintah telah membubarkan Ormas radikal seperti HTI, namun residu ideologi mereka masih ada hingga sekarang. Mereka pun menyusup dalam beragam aksi unjuk rasa.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, untuk memberantas radikalisme dirinya akan melakukan upaya tersebut dengan lintas kementerian, seperti Kementerian PMK yang menaungi bidang ketahanan ideologis dan kebudayaan.
Hal yang paling ditekankan oleh Mahfud adalah kelompok radikal bukan mengacu pada golongan tertentu. Ia pun menghimbau agar pemikiran bahwa orang yang radikal merupakan kelompok agama haruslah dirubah.

Mahfud Menegaskan bahwa radikalisme itu merupakan satu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru. Entah orang Islam atau bukan Islam jika melakukan hal itu, patutlah disebut radikal.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah ASN yang terpapar oleh paham radikal. Pihaknnya sudah memiliki keinginan untuk memasukkan soal-soal yang berkaitan dengan anti radikalisme seperti itu. Meski porsi pertanyaan seputar radikalisme hanya sedikit dan akan dimasukkan dalam SKD di bagian soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Bahaya laten radikalisme jika terus dibiarkan maka akan dengan mudah merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga paham-paham radikal sudah semestinya lenyap dari Indonesia sedini mungkin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Berita bohong tentang vaksin Covid-19 menciptakan ketakutan masyarakat untuk divaksin, sehingga menghambat terealisasinya kekebalan kolektif. Masyarakat diminta untuk mewaspadai penyebaran hoaks vaksin Corona dan selalu mencari informasi dari sumber terpercaya.

Vaksinasi nasional sudah dimulai di Indonesia sejak Maret 2021. Program ini terus digenjot oleh pemerintah agar seluruh rakyat sudah diinjeksi vaksin, sehingga Indonesia bebas dari status pandemi karena sudah terbentuk kekebalan kelompok. Namun sayang sekali vaksinasi terhalang oleh hoaks yang menyesatkan.

Kementrian Komunikasi dan Informatika melaporkan temuan hoaks seputar vaksin Corona. Hoaks yang ditemukan yang paling banyak ada di Facebook, yakni lebih dari 2.000 buah. Sayang sekali tak hanya di Facebook, tetapi juga di Twitter, Youtube, dan Tiktok, juga ada hoaks tentang vaksin Corona. Padahal media-media sosial tersebut sering sekali diakses oleh rakyat Indonesia, terutama pada generasi muda.

Menggilanya hoaks di media sosial masih ditambah dengan berita palsu tentang vaksin covid di grup WA. Mudahnya cara untuk sharing informasi di aplikasi chatting tersebut malah menjadi bumerang karena bisa menyebarkan hoaks tentang vaksin Corona. Sedihnya, yang paling banyak memiliki hoaks adalah grup WA keluarga, karena keterbatasan pengetahuan atau tipe anggotanya yang sering sharing.

Salah satu hoaks tentang vaksin Corona adalah berita bahwa vaksin ini mengandung chip. Padahal sudah jelas vaksin berisi cairan dan tidak bisa disusupi oleh benda padat seperti chip. Sementara itu, hoaks selanjutnya adalah vaksin dikabarkan mengandung zat berbahaya, padahal sudah banyak orang yang disuntik dan sehat-sehat saja.

Penyebaran hoaks sangat menyebalkan karena bisa membuat banyak korban. Ketika ada 1 orang yang termakan oleh hoaks maka ia bisa menyebarkan dan akhirnya makin banyak yang terkena dan beramai-ramai untuk anti vaksin. Padahal ketika ada kaum anti vaksin seperti ini maka bisa menggagalkan terbentuknya kekebalan kelompok dan akhirnya pandemi jadi berakhir entah kapan.

Oleh karena itu kita wajib menangkal hoaks tentang vaksin Corona agar tidak ada yang jadi korban selanjutnya. Pasalnya, penyebaran vaksin (terutama di media sosial) sudah terlalu deras sehingga wajib diberantas. Jangan sampai gara-gara sebaris dua baris kalimat hoaks bisa mencelakakan banyak orang, karena tidak mau divaksin dan akhirnya meninggal dunia saat kena Corona.

Cara termudah untuk menangkal hoaks adalah dengan melaporkan akun yang sering men-share berita palsu tentang vaksin Corona ke pihak Facebook atau twitter, sehingga akun tersebut bisa dibekukan, karena ketahuan menyebar hoaks. Pihak pengelola media sosial juga tidak suka ketika ada hoaks yang tersebar karena bisa mencoreng nama baik mereka.

Cara lain adalah dengan melaporkannya ke polisi siber, sehingga bisa ditindak siapa dalang di balik akun media sosial yang menyebarkan hoaks. Ia bisa terancam hukuman 2 tahun 9 bulan, sesuai dengan pasal 390 KUHP. Penyebar hoaks patut dihukum seberat itu karena perbuatannya merugikan orang lain, bahkan mengancam nyawa banyak orang, karena mereka gagal mendapatkan proteksi dari vaksin.

Penyebaran hoaks memang harus diberantas karena sangat berbahaya. Memang sepintas berita atau foto palsu tentang vaksin Corona hanya berupa gambar atau beberapa paragraf biasa. Akan tetapi efeknya berbahaya karena menyebabkan banyak orang ogah divaksin dan akibatnya kekebalan kelompok gagal terbentuk.
Masyarakat wajib mewaspadai tersebarnya hoaks tentang vaksin Corona yang banyak terjadi di dunia maya. Ingatlah untuk saring sebelum sharing, agar tidak terjebak dan malah jadi penyebar berita hoaks.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya akan mewajibkan karantina bagi warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) dari luar negeri. Akan tetapi, kata dia, kewajiban karantina tersebut dikecualikan bagi WNA dan WNI dengan kondisi tertentu.

Pertama, kewajiban karantina dikecualikan bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas seperti pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota Group of Twenty (G20), skema travel corridor arrangement (TCA), serta orang terhormat atau orang terpandang.

“Kedua, pengecualian kewajiban karantina WNI berlaku apabila dalam keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal,” ujar Wiku beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Surat Edaran Ketua Satgas Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 telah memutuskan menambah masa karantina kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, langkah ini diambil menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 pada berbagai negara di dunia.

“Diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional,” kata Suharyanto,

Menurutnya, maksud addendum surat edaran ini adalah untuk mengubah ketentuan lama waktu karantina dan waktu tes RT-PCR kedua bagi pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19.

“Tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadi peningkatan penularan COVID-19 termasuk varian baru yang telah bermutasi seperti SARS-CoV-2 varian B.1.1.529 yang ditemukan pada beberapa negara di dunia maupun perkembangan varian virus SARS-CoV-2 yang akan datang,” katanya. (*)

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) pembatasan mobilitas dan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan cuti bagi pegawai diperlukan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut tercantum dalam SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19. Terdapat dua poin utama dalam SE tersebut. Pertama, pembatasan kegiatan ke luar daerah selama hari libur nasional maupun sebelum dan sesudah hari libur nasional.

“Pegawai ASN dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional,” bunyi ketentuan SE tersebut dilansir dari laman Setkab.

Namun demikian, larangan kegiatan bepergian dapat dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office (WFO).

Kemudian ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dan memperoleh surat tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Pengecualian juga berlaku bagi ASN yang dalam keadaan darurat perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan telah mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya.

Kedua, pembatasan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama. Oleh karena itu, PPK pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) tetap selektif dalam memberikan izin cuti bagi para pegawai ASN pada periode waktu tersebut.

Pengecualian pembatasan cuti berlaku bagi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajukan cuti melahirkan, sakit, atau alasan penting.

Penegasan selanjutnya adalah Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaannya usai ditemukannya Varian Omicron COVID-19 di Tanah Air. Dalam situasi seperti sekarang ini, Kepala Negara meminta seluruh masyarakat dan juga pejabat untuk tidak pergi ke luar negeri. Semua masyarakat diminta untuk dapat menahan diri dan mengurangi mobilitas yang tidak mendesak.

Semua itu agar tidak terjadi lonjakan kasus yang mengakibatkan kondisi tidak stabil. “Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri, tidak bepergian ke luar negeri paling tidak sampai situasi mereda,” kata Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya, Kamis 16 Desember 2021. (*)

Jakarta — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan akan ada sanksi tegas bagi pelaku perjalanan internasional yang melanggar kewajiban karantina. “Sanksi tegas pasti dijatuhkan bagi yang melanggar,” kata Jhonny dalam keterangannya, Sabtu, 16 Oktober 2021 yang lalu.

Johnny Plate mengatakan sanksi dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

Ia menjelaskan, dalam Surat Edaran Kasatgas Covid-19 Nomor 20/2021 diatur tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia. Salah satunya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang harus diikuti agar pelaku perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit bagi masyarakat lain. “Terlebih, saat ini banyak ancaman masuknya varian baru corona,” kata dia.

Untuk penegakan upaya kekarantinaan kesehatan, Jhonny mengatakan akan diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), yang terdiri dari unsur TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, relawan yang dipimpin Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan).

Meski penanganan pandemi terus membaik, politikus NasDem itu menegaskan bahwa pandemi belum selesai. Ia menyebut, hanya ada satu kunci untuk keluar dari wabah, yaitu saling menjaga sesama.

Selain itu, pemerintah juga tetap membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawal implementasi peraturan tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia di lapangan. “Mari kita kawal bersama aturan yang ditetapkan. Semua aturan ditujukan semata-mata untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Kasus pelanggaran kewajiban karantina sebelumnya menimpa seorang selebgram Rachel Vennya. Kabar tersebut pertama kali ramai di media sosial Twitter setelah seorang warganet mengunggah tangkapan layar Rachel Vennya sedang bersama kekasihnya Salim Nauderer berada di luar Wisma Atlet meski masa karantina belum tuntas. Sesuai dengan SE Satgas Covid 19 Nomor 18/2021, tamu atau warga yang baru datang dari luar negri wajib melaksanakan karantina selama 8×24 jam. (*)

JAKARTA — Satgas Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 yang mengatur kewajiban karantina bagi WNI dan WNA dari luar negeri. SE ini merupakan ketentuan pengganti dari SE Satgas Nomor 23 Tahun 2021 dan mulai efektif berlaku pada 14 Desember 2021. Dalam ketentuan baru ini, pemerintah menerapkan durasi karantina bagi pelaku perjalanan internasional selama 10 x 24 jam.

Namun, terdapat beberapa pengecualian dan pengurangan durasi karantina bagi WNI dan WNA, khususnya pejabat negara setingkat eselon I ke atas dan pejabat asing. Pada poin lima dalam SE Satgas 25/2021 diatur bahwa dispensasi pengurangan durasi karantina mandiri selama 10 hari bisa diberikan kepada pejabat setingkat eselon I ke atas, dengan mempertimbangkan dinas atau khusus. Kemudian, ada beberapa ketentuan karantina mandiri yang harus dipenuhi yaitu:

a. Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap pelaku perjalanan internasional
b. Meminimalkan kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan
c. Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya
d. Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petugas KKP di area wilayahnya; dan
e. Melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya.

Dalam aturan berikutnya disebutkan bahwa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan beberapa kondisi yaitu memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal. Sementara itu, untuk WNA, Satgas juga memberikan pengecualian karantina dengan syarat menerapkan sistem bubble dan protokol kesehatan yang ketat.

Berikut ini kriteria WNA yang diizinkan tidak menjalani karantina saat masuk ke Indonesia:
a. Pemegang visa diplomatik dan visa dinas
b. Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan
c. Pendatang yang masuk dalam skema travel corridor arrangement (TCA)
d. Delegasi negara anggota G20
e. Pelaku perjalanan orang terhormat atau Honorable Person
f. Pelaku perjalanan orang terpandang atau Distinguish Person

Lebih lanjut, pada poin delapan diatur bahwa dispensasi durasi karantina harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Permohonan dispensasi tersebut dapat diberikan berdasarkan hasil penilaian serta kesepakatan antara kementerian/lembaga terkait. (*)

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah terus memaksimalkan percepatan pembangunan di Papua. Bahkan, Pemerintah membuat regulasi khusus untuk mengakselerasi pembangunan di Papua demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI meminta agar tidak ada penundaan terhadap upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Wapres berharap agar pendekatan humanis yang akan dilakukan olah TNI untuk mendekati gerakan pro-separatis dapat benar-benar diwujudkan.

Dalam kesempatan rapat koordinasi (Rakor) terbatas di Istana Wakil Presiden, Pihaknya menginginkan Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejahteraan tersebut bisa diselesaikan.

Dalam kesempatan tersebut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Rakortas tersebut fokus membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan terkait Papua secara komprehensif dan menyeluruh.

Disebutkan inti pendekatan humanis tersebut antara lain aparat keamanan TNI tidak menggunakan perang sebagai cara menuntas KKB, tapi merangkul KKB sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Selain TNI juga melakukan penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang Asli Papua (OAP).

Lebih lanjut Ma’ruf mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan di Papua. Tinggal bagaimana nantinya pelaksanaan kebijakan afirmasi pembangunan di lapangan yang harus diperkuat.

Ma’ruf Amin juga mengingatkan agar percepatan pembangunan kesejahteraan Papua harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan seluruh sektor di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Termasuk seluruh unsur yang ada di Papua, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, semuanya. Sehingga percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dapat menunjukkan hasilnya.

Secara khusus Wapres meminta para menteri terkait untuk menyelesaikan beberapa persoalan mendesak di Papua seperti percepatan pemilihan Wakil Gubernur Papua dan penyiapan pemekaran wilayah di Papua.

Dalam Kesempatan pers setelah memimpin rapat, Wakil Presiden juga menekankan bahwa pemerintah akan mengakselerasi proses pembangunan pemekaran di wilayah Papua, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan realisasi strategi menggunakan metode pendekatan wilayah.

Ia mengatakan nantinya tim akan mempercepat pemekaran wilayah di Papua untuk mempercepat pembangunan, termasuk dipenuhinya langkah-langkah untuk membangun berbagai infrastruktur, baik infrastruktur keamanan, kelembagaan, sampai bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial secara lebih sempurna.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Serta untuk kepentingan nasional dan memperkokoh NKRI.

Mahfud mengatakan, usulan pembentunan daerah otonomi baru (DOB) Papua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan masyarakat serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional.

Hal ini dikatakan Mahfud dalam kesempatan pembahasan amanat pada UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di mana pada pasal 76 diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up ataupun top down. Mahfud menjelaskan, banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk pembentukan DOB di Papua.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap ada beberapa usulan soal pemekaran di Papua dan Papua Barat. Wilayah yang dimekarkan tersebut antara lain Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, serta Provinsi Papua Barat Daya.

Tito menilai pertimbangan usulan pemekaran tersebut karena luasnya wilayah dan perlu adanya percepatan pembangunan di tanah Papua, serta upaya memperteguh keutuhan wilayah Indonesia.

Akar utama masalah gangguan keamanan di wilayah Papua adalah masalah ekonomi, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi geografi, luas daerah Papua, Daerah Pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah, kondisi demografi.

Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan NKRI, sehingga pembangunan di wilayah Papua harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar warga Papua menjadi lebih sejahtera.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Ade istianah )*

Paham radikal adalah penyakit berbahaya yang harus diberantas. Oleh karena itu semua pihak harus bersinergi untuk menolak penyebarannya. Mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, aparat, sampai warga sipil. Semuanya harus bekerja sama agar radikalisme cepat diatasi.

Terorisme dan radikalisme termasuk paham yang mungkin baru dikenal masyarakat karena memang organisasinya baru bisa masuk ke Indonesia tahun 1998-1999, pasca tumbangnya orde baru. Orde reformasi yang relatif lebih bebas dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk membangun basis di Indonesia dan membuat berbagai masalah yang memusingkan masyarakat.

Bahaya dari radikalisme dan terorisme adalah perpecahan, karena masyarakat diprovokokasi untuk membangun negara khilafah. Ada sebagian kalangan yang sayangnya terbujuk, mungkin karena keterbatasan pengetahuan atau teracuni oleh janji manis dari kelompok radikal. Namun yang menentangnya tentu jauh lebih banyak karena mereka yakin bahwa radikalisme dan terotisme tidak cocok bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Jelang akhir tahun adalah saat yang krusial karena melihat dari tahun-tahun yang lalu, ada ancaman pengeboman yang dilakukan oleh kelompok radikal, yang akan diledakkan di rumah-rumah ibadah. Komandan Korem 043/Gatam Brigjen Drajad Brima Yoga berpesan pada masyarakat untuk segera menginformasikan jika ada kegiatan yang sekiranya mencurigakan, dan bisa jadi dilakukan oleh kelompok radikal.

Brigjen Drajad melanjutkan, informasi dari masyarakat sipil amat berharga karena informasi milik mereka terbatas. Selain itu, TNI berkomitmen mencegah terorisme, terutama menjelang akhir tahun 2021. Sinergitas diperlukan untuk memberantas terorisme dan radikalisme, terutama dari awak media. Dalam artian, jurnalis harus berbagi informasi ke TNI agar penangkapan teroris cepat terjadi.

Kolaborasi antara masyarakat, media, dan TNI memang wajib dilakukan, agar bisa memberantas terorisme di Indonesia. Jika semuanya sadar bahwa radikalisme itu berbahaya maka akan saling berbagi informasi. Prajurit TNI akan bergerak dan diiringi oleh Densus 88 antiteror, karena mereka saling membantu agar mencegah terjadinya tindak teorisme dan radikalisme di Indonesia.

Saat ada penangkapan teroris yang diinisiasi oleh prajurit TNI, bukannya Densus 88 antiteror, maka hal ini tidak menyalahi aturan. Penyebabnya karena salah satu tugas TNI adalah mengamankan masyarakat dan mencegah terorisme adalah salah satu caranya. Justru TNI di sini sedang bergerak cepat untuk mencegah, agar masyarakat tidak menjadi korban terorisme dan radikalisme.

Mengapa harus ada kolaborasi? Penyebabnya jika hanya pemerintah atau aparat yang bergerak, akan sangat susah. Masyarakat sebaiknya tidak cuek dan tetap perhatian ke sekelilingnya. Jika ada yang mencurigakan maka bisa melapor dan diterima dengan senang hati. Jangan takut duluan jika bertemu dengan anggota TNI karena mereka adalah sahabat rakyat.

Pencegahan paham radikal juga bisa dilakukan masyarakat di media sosial. Mereka bisa melihat akun-akun medsos mana yang sekiranya dikendalikan oleh kelompok radikal dan teroris, karena ciri-cirinya sangat khas. Misalnya di akun tersebut terlalu sering menghujat pemerintah dan berkoar-koar tentang jihad dan negara khilafah.

Jika ada akun media sosial yang mencurigakan maka melaporkannya bisa langsung ke polisi siber yang memang ditugaskan di dunia maya. Polisi siber akan menindak dan membekukan akun tersebut, sehingga tidak bisa lagi menebar racun radikalisme ke masyarakat. Jangan takut untuk melapor karena 1 laporan bisa menyelamatkan banyak orang.

Sinergi untuk menolak penyebaran paham radikal wajib dilakukan agar kelompok radikal bisa dengan cepat diberantas. Kerja sama yang baik antara pemerintah, TNI, Polri, media, dan masyarakat sipil wajib dilakukan, agar radikalisme bisa hilang dari Indonesia. Masyarakat diminta untuk teliti dan melapor jika ada indikasi radikalisme, baik di dunia nyata maupun maya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung