Oleh : Agung Wicaksono )*

UU Cipta Kerja merupakan langkah berani Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini membekap investasi. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional yang sebelumnya terimbas pandemi Covid-19.

Undang-undang yang dirumuskan pada era Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut diyakini akan dapat mendorong perbaikan kondisi iklim penanaman modal melalui investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Salah satu pembahasan yang tercantum dalam undang-undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis. UU Ciptaker diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

UU Ciptaker ini juga mengatur mengenai ketenagakerjaan, seperti aturan jam kerja, pesangon, upah, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan undang-undang tersebut dapat menjadi solusi masalah pengangguran serta angkatan kerja baru yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.

Selain memudahkan dalam menyerap tenaga kerja dan kemudahan mendirikan usaha maupun perusahaan, UU Cipta Kerja juga memiliki tujuan positif lainnya untuk mempermudah peningkatan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, target investasinya buukan hanya dari Penanaman Modal Asing (PMA) saja, tetapi juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Arsjad Rasjid selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional mengungkapkan, pengimplementasian undang-undang (UU) Cipta Kerja menjadi salah satu solusi penyelesaian berbagai persoalan regulasi yang selama ini membelenggu pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Arsjad menyatakan, UU Cipta kerja merupakan wujud nyata dari reformasi struktural secara besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi demi menciptakan iklim investasi yang kondusif, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Ia mengatakan, tanpa adanya reformasi struktural pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan sulit ditingkatkan karena ego struktural yang sangat kuat, baik di Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

Uki Dhaniswara K Harjono selaku pakar Hukum Pembangunan Ekonomi, memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menghadirkan produk hukum baru, dimana regulasi tersebut dinilai memberikan harapan bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi, regulasi tersebut adalah UU Cipta Kerja.

UU Cipta kerja (Ciptaker) yang terdiri dari 116 pasal ini, mampu merevisi 77 UU dimana sebelumnya ternyata berisi undang-undang yang saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian. UU Ciptaker sendiri, menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana penerapan dari UU ini merupakan upaya dalam meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dirinya berujar, salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja adalah, kemudahan dalam membangun perusahaan, jika dulu membangun perusahaan dibutuhkan dana minimal Rp 50 juta, maka dengan adanya UU Cipta kerja, regulasi tersebut ditiadakan. Uki menilai, UU Cipta kerja juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan.

Seperti memanfaatkan bonus demografi ang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang, kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Uki mengatakan, pada tahun 2030 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana puncaknya adalah pada tahun 2040. Artinya, jumlah usia produktif komposisinya jauh lebih besar. Sehingga diperlukan solusi konkrit untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Dalam UU Cipta Kerja juga diatur pula kemudahan dalam mengembangkan UMKM, diantaranya, kegiatan usaha UMKM dapat menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha. Tak hanya itu proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga disebut akan dipermudah dan disederhanakan.

UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi. UU Cipta Kerja juga tetap mengatur hak dan perlindungan upah pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, beragam kajian telah dilakukan dan tentunya uu ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengusaha dan pekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhamad Yasin )*

Provokasi yang dilakukan oleh Bahar bin Smith menuai kecaman karena ia mengaku sebagai pemuka agama tetapi malah melakukan tindakan negatif. Masyarakat menolak ceramahnya karena bernada dendam kesumat dan tidak mencerminkan ahkhlak terpuji.

Bahar bin Smith adalah tokoh yang menjadi kontroversi karena pernah dibui setelah melakukan kekerasan pada pihak yang lemah. Selain itu, ia juga dikenal karena selalu berceramah dengan nada keras dan memprovokasi masyarakat untuk mengikuti pemikirannya.
Padahal yang diceramahkan hanyalah kebencian demi kebencian yang bisa berbuah petaka.
Provokasi Bahar bin Smith terus dilakukan, seolah-olah lupa ia pernah merasakan pahitnya kehidupan di dalam penjara. Salah satu ceramahnya yang viral karena ia mengancam semua orang yang berurusan dengan Rizieq Shihab dan mengutuk mereka. Selain itu, ia juga sering berceramah dan menjelek-jelekkan pemerintah.

Masyarakat tentu menolak provokasi Bahar bin Smith karena ia membela orang yang salah. Bagaimana bisa warga sipil diajak untuk pro Rizieq Shihab padahal ia bersalah dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan UU kekarantinaan? Rizieq bukanlah orang suci yang harus dibela mati-matian.

Selain itu, sudah banyak yang muak karena Bahar bin Smith hanya mengulang tema ceramah dengan nada penuh provokasi dan kebencian terhadap pemerintah. Mengapa ia segitu bencinya terhadap pemerintahan Indonesia padahal hidup di Indonesia? Seakan tiada rasa terima kasih telah diizinkan untuk tinggal di negeri ini. Jika ia tak suka di Indonesia mengapa tidak pergi saja jauh-jauh?

Sebagai pemuka agama ia jelas mengecewakan karena gagal berceramah dengan baik. Bagaimana bisa ceramah hanya dipakai sebagai alat provokasi? Sehingga warga yang tidak tahu apa-apa malah ikut-ikutan membenci pemerintah. Ini sudah gila namanya.

Oleh karena itu wajar jika ceramah Bahar bin Smith banyak dihentikan oleh aparat keamanan. Jangan sampai provokasinya malah memecah-belah masyarakat dan membuat kekacauan di Indonesia. Jika ini yang terjadi maka berbahaya karena tatanan sosial akan rusak dan situasi jadi runyam.

Jika Bahar bin Smith terus melakukan aksinya dan memprovokasi di sana-sini maka tak mustahil ia ditolak oleh banyak orang, seperti ketika akan ceramah di Manado dan ia dilarang untuk menginjakkan kaki di sana. Penyebabnya karena ceramahnya dinilai bernada provokatif. Bisa jadi ia ditolak juga di banyak daerah lain gara-gara ulahnya sendiri.

Selain penolakan, bisa jadi Bahar bin Smith juga terancam penjara lagi jika terus melanjutkan aksinya. Penyebabnya karena ia dinilai membuat kerusuhan dan menghancurkan perdamaian di masyarakat. Ia bisa tersangkut pasal 160 tentang penghautan dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Seharusnya jika ia mengaku sebagai pemuka agama maka ceramahnya penuh dengan kedamaian, karena inti dari agama adalah anti kekacauan dan kekerasan. Ceramah yang baik adalah yang bisa memberi kesejukan di hati pendengarnya dan bukan sebaliknya. Bukankah ia seharusnya memahaminya tetapi malah menolak konsep itu mentah-mentah.

Masyarakat menolak provokasi Bahar bin Smith dan berusaha agar kalangan lain tidak terpengaruh olehnya. Mereka mengingatkan agar tidak percaya akan kata-kata pria berambut gondrong tersebut, karena memang tidak berdasarkan kenyataan, tetapi hanya berdasarkan dendam pribadi. Jangan ada lagi yang jadi korbannya.

Provokasi dari Bahar bin Smith sangat memalukan karena sebagai orang yang mengaku sebagai pemuka agama, malah melakukan hal yang dilarang agama. Bukankah Nabi bersabda berkatalah baik atau diam? Janganlah berbuat kekacauan dan memprovokasi masyarakat karena hanya akan merusak tatanan sosial di negeri ini.

)* Penulis adalah warganet/ kontributor Citizen Journalism

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Corona varian Omicron sudah masuk Indonesia. Masyarakat perlu bersinergi untuk membendung varian tersebut agar tidak menyebar luas di negeri ini, diantaranya dengan mengikuti vaksinasi maupun selalu taat Prokes.

Tak terasa pandemi sudah kita lalui selama hampir 2 tahun. Selama ini Corona makin bermutasi, dari varian Alfa, Beta, Gamma, Delta, hingga yang terakhir Omicron. Mutasi virus terjadi karena ia menyebar dan makin kuat, sehingga harus diwaspadai. Jangan sampai menjadi korban Corona dan berakhir di ranjang Rumah Sakit, lalu merana selama lebih dari 2 minggu.

Di Indonesia, kasus Omicron pertama ditemukan di Wisma Atlet, dan yang jadi pasien adalah pekerja di sana. Spontan tempat itu disegel agar Omicron tidak menyebar keluar. Memang sudah diprediksi oleh para ahli epidemiolog bahwa cepat atau lambat Corona varian ini akan masuk ke Indonesia.

Masyarakat tidak perlu panik ketika Corona varian Omicron sudah masuk Indonesia. Namun pemerintah minta mereka bersinergi untuk membendungnya. Penyebabnya karena jika panik maka segalanya bisa ambyar dan malah menurunkan imunitas, yang berbahaya dalam masa pandemi seperti ini.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mencegah penyebaran Omicron. Memang pasien pertama ada di Jakarta tetapi bukan berarti ada pasien lain yang belum ketahuan terkena varian Omicron atau tidak. Jika ada anggota keluarga yang merasa sakit tapi tidak sembuh-sembuh dan kecapekan, maka segera periksa ke dokter lalu ke lab untuk PCR, karena bisa jadi itu gejala kena Corona varian Omicron.

Gejala kena Corona varian Omicron memang beda dengan varian lain, yakni tidak ada anosmia alias hilangnya kemampuan untuk mencium aroma. Sehingga bisa jadi seseorang sakit dan ternyata jadi OTG tanpa ia sadari. Jika sudah begitu maka harus karantina mandiri dengan disiplin atau dirawat di Rumah Sakit secara intensif.

Sedangkan langkah kedua untuk mencegah penyebaran Omicron adalah dengan vaksinasi. Penyebabnya karena jika sudah divaksinasi maka bisa meningkatkan imunitas tubuh, sehingga menjauhkan dari resiko kematian. Apalagi saat ini vaksinasi makin mudah didapat karena pemerintah mentargetkan 3 juta suntikan per hari (se-Indonesia) dan injeksinya masih gratis.

Jangan ragu untuk vaksinasi karena aman dan tidak ada efek samping yang berat. Jangan pula pilih-pilih merek vaksin, karena semuanya ampuh dalam meningkatkan imunitas dari Corona.
Setelah vaksin maka bukan berarti bisa euforia dan bebas melepas masker, karena masa pandemi belum selesai, serta kekebalan kelompok belum terbentuk. Penyebabnya kaena baru sekitar 50% WNI yang divaksin dosis 1 dan 2, sedangkan syarat untuk terbentuknya herd immunity adalah minimal 75% penduduk yang sudah divaksin.

Kita masih harus disiplin dalam protokol kesehatan. Selain wajib memakai masker ganda, maka juga harus rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tetaplah jaga jarak dan hindari kerumunan, jadi saat akan belanja di pasar atau supermarket, pilih jam yang sepi seperti saat baru buka. Alternatif lain adalah dengan belanja online.

Berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan wajib dilakukan untuk mencegah penyebaran Corona varian Omicron, dan masyarakat harus bersinergi agar membantu program pemerintah. Penyebabnya karena jika semuanya kompak melawan Corona maka optimis Omicron tak akan menyebar dengan masif di Indonesia.

Corona varian Omicron memang lebih berbahaya karena menyebar 5 kali lebih cepat daripada varian lainnya tetapi bukan berarti tak bisa dibasmi. Masyarakat harus bersinergi dan mendukung program pemerintah untuk memberantas coorna. Caranya dengan vaksinasi dan disiplin dalam protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSIS)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemerintah terus berinovasi untuk memajukan Papua, diantaranya dengan pendekatan kesejahteraan. Perubahan paradigma ini diharapkan dapat membuat Papua semakin aman, sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan.
Untuk lebih mengamankan Papua maka dilakukan pendekatan kesejahteraan. Pemerintah akan lebih serius dalam membangun Bumi Cendrawasih, baik di bidang infrastruktur atau yang lain. Jika masyarakatnya sejahtera maka tidak akan ada gejolak yang membahayakan keamanan.

Papua yang dulu bernama Irian Jaya, sejarahnya bergabung dengan Republik Indonesia baru pada tahun 1962, padahal kita sudah merdeka tahun 1945. Adanya gap ini, plus sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh orde baru, membuat kondisi di Bumi Cendrawasih mengalami sedikit ketimpangan jika dibanding dengan Jawa.

Oleh karena itu pemerintah berusaha keras untuk memakmurkan Papua agar ada pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Warga Papua adalah warga negara Indonesia, sehingga wajib memiliki taraf hidup yang mencukupi dan tak lagi identik dengan image kekurangan.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa saat ini ada pendekatan kesejahteraan untuk Papua, dan salah satu tujuannya adalah untuk membuat keadaan di sana tetap aman. Pendekatan kesejahteraan akan dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, pembangunan sumber daya manusia unggul, pembangunan infrastruktur, transformasi dan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Sumber daya manusia unggul bisa didapatkan melalui pendidikan dan salah satu penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) adalah untuk beasiswa bagi putra-putri Papua. Bahkan mereka bisa melanjutkan kuliah (jika berprestasi), baik di kampus di Indonesia maupun di luar negeri. Diharap dengan pendidikan tinggi maka masyarakat Papua makin cerdas dan bisa mengamankan daerahnya.

Pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan transformasi pembangunan ekonomi, karena jika infrastrukturnya bagus dan jalanan lancar maka perekonomian akan maju. Penyebabnya karena transportasi lancar berkat bagusnya jalan trans Papua. selain itu, adanya jalan ini bisa memangkas ongkos kirim yang sebelumnya via udara jadi via darat sehingga diharap harga barang-barang makin murah.

Pelestarian lingkungan juga wajib dilakukan karena pembangunan di Papua tidak boleh seenaknya dan merusak alam. Ketika dibangun jalan raya dan jembatan maka harus berkonsultasi dengan ahli lingkungan sehingga tidak ada hewan atau tanaman yang dirugikan.

Wapres melanjutkan, kelima kerangka tersebut diharap bisa memajukan dan memakmurkan OAP (orang asli Papua). Sehingga ada hasil nyata yang bisa dinikmati oleh warga asli Bumi Cendrawasih. Percepatan menuju kemakmuran ini juga didukung oleh program quick win yang diadakan tahun 2021-2022, dan dibuktikan dengan pembangunan Papua Youth Creative hub.

Mengapa harus pendekatan kesejahteraan untuk membuat Papua aman? Penyebabnya karena pendekatan ini lebih humanis, sehingga diharap meminimalisir konflik dan membuat situasi semakin damai. Jika situasi selalu aman maka pembangunan di Papua akan jadi lancar, karena tidak ada gangguan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

Selama ini masalah keamanan memang menjadi problem besar di Papua karena ada gangguan dari KST. Mereka ingin membelot karena merasa ada ketimpangan antara keadaan di Bumi Cendrawasih dengan di Jawa atau pulau lainnya. Namun jika saat ini Papua makin sejahtera, maka mata mereka akan terbuka dan akhirnya menyerahkan diri, karena merasa pemberontakannya sia-sia.

Seharusnya KST sadar bahwa saat ini di Papua sudah ada banyak kemajuan, di antaranya jalan trans Papua dan bandara internasional Sentani. Seharusnya mereka tidak mengganggu pembangunan tetapi malah bersyukur karena pemerintahan Presiden Jokowi sangat memperhatikan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Pendekatan kesejahteraan di Papua diharap bisa memakmurkan rakyat karena ada banyak bidang yang diperbaiki, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga sumber daya manusia. Jika Papua makmur maka akan aman karena KST sadar akan baiknya pemerintah Indonesia, dan mereka tak lagi mau membelot.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Jakarta — Pemerintah dan aparat keamanan mulai bersikap tegas terhadap tindakan kelompok yang dinilai mengganggu dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tegaknya NKRI, serta Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan 4 pilar kebangsaan yang diwariskan para pendiri bangsa, merupakan harga mati.

Sikap tegas tersebut mulai tampak dari langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pada saat itu, yang memerintahkan prajuritnya membersihkan baliho terkait Front Pembela Islam (FPI) dan Rizieq Syihab, yang bernada provokatif. Pangdam bahkan dengan terang-terangan menyatakan FPI sebaiknya dibubarkan jika dinilai masih bertindak yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Penurunan baliho dan spanduk yang bernada provokatif pun didukung Kapolda Metro Jaya. Tak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah aksi serupa juga dilakukan. Satpol PP Pemprov DKI Jakarta pun tak ketinggalan melakukan hal yang sama, dengan dalih penempatannya tidak sesuai ketentuan, sehingga yang menjadi target tidak hanya spanduk dan baliho FPI.

Pelanggaran protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 yang dilakukan oleh massa FPI selama sepekan kemarin, tampaknya menjadi pintu masuk aparat untuk melancarkan langkah tegasnya. Berawal dari penjemputan Rizieq Syihab di Bandara Soekarno-Hatta hingga berujung pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan pernikahan putri Rizieq akhir pekan lalu, melahirkan kerumunan massa FPI dan simpatisan dalam jumlah ribuan. Hal ini jelas-jelas melanggar protokol kesehatan, dan berpotensi menimbulkan megaklaster penyebaran Covid-19.

Kembalinya Rizieq Syihab ke Tanah Air, oleh sebagian kalangan, termasuk Pangdam Jaya, dinilai memunculkan kembali orasi-orasi yang bernada provokatif. Kalangan wakil rakyat pun mendukung aksi tegas, karena jika dibiarkan akan menjadi bibit pemecah belah bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Panglima TNI juga telah mengingatkan adanya potensi ancaman yang memecah belah. Panglima menegaskan jangan sampai persatuan koyak oleh provokasi yang menonjolkan identitas tertentu.

Kita mengapresiasi langkah tegas pemerintah dan aparat terhadap siapa pun yang dinilai berpotensi mengganggu keutuhan NKRI. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun untuk menggugat fondasi bangsa yang telah digariskan oleh para pendiri Republik, serta telah menjadi kesepakatan nasional.

Hal yang utama dari antisipasi aparat keamanan adalah menjaga tetap tegaknya NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, empat pilar tersebut yang selama ini dan akan terus menopang keutuhan bangsa Indonesia.

Empat pilar tersebut adalah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. Kewajiban Polri dan TNI mengawal keempat tetap tegak. Kewajiban kita pula sebagai bangsa Indonesia turut menjaganya dengan menjauhkan diri dari pemikiran dan tindakan yang melahirkan disintegrasi bangsa.

Kita juga mengapresiasi seruan dan ajakan sejumlah ormas keagamaan dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, untuk menghindari tindakan yang mengoyak NKRI. Untuk itu, kita masih berharap semakin banyak ormas dan tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk mengampanyekan pentingnya sikap menahan diri, mengedepankan sikap toleransi, dan menjauhkan diri dari tindakan anarkistis yang sifatnya memaksakan kehendak, dan mengancam masa depan NKRI.

Dengan tindakan preventif tersebut, diharapkan akan semakin menyadarkan masyarakat untuk berpikir tentang kepentingan nasional di atas kepentingan golongannya. Dengan seruan tersebut, diharapkan dapat mencegah kelompok-kelompok masyarakat terjebak dalam provokasi pihak-pihak yang mengusung agenda tertentu. Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita semua, di mana Polri dan TNI berada di garis depan dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar. (*)

Jakarta — Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab bereaksi keras atas pernyataan pendakwah, Bahar bin Smith bahwa jika ulama Arab tak datang ke Indonesia, maka Jenderal Dudung masih menyembah pohon.

Husin Shihab menyindir keras bahwa Bahar bin Smith memang dasarnya adalah orang bodoh sehingga mengeluarkan pernyataan tak berguna yang dapat memprovokasi umat. “Bahar ini bahlul, buta sejarah Islam,” kata Husin Shihab melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat, 17 Desember 2021.

Husin Shihab mengatakan, ada yang mencatat awal penyebar Islam di Nusantara bukanlah Arab, tapi China. Oleh sebab itulah, Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum ini meminta Bahar bin Smith untuk jangan main klaim.

“Karna Bahar ini memang dasarnya orang bodoh keluarlah statement yang gak berguna yang dapat memprovokasi umat. Bahaya statement model begini!” katanya. Diberitakan sebelumnya, Bahar bin Smith menyindir Jenderal Dudung terkait kedatangan ulama Arab di Indonesia.

Adapun dalam video tersebut, nampak Bahar bin Smith tengah menyampaikan ceramahnya di atas panggung di hadapan sejumlah orang. Ia menyinggung soal “Jenderal Baliho” yang merangkul Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan memusuhi ormas Islam. Lebih lanjut, Bahar bin Smith menyebut bahwa jika tidak ada ulama atau habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, maka Jenderal Dudung masih menyembah pohon. “Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon,” ujarnya.

Sementara itu, Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda geram dengan Habib Bahar bin Smith. Abu Janda geram lantaran Bahar bin Smith menghina KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Diketahui, sebuah video ceramah Habib Bahar bin Smith yang menyebut jika ulama Arab tidak datang ke Indonesia maka Jenderal Dudung Abdurrachman masih menyembah pohon viral di media sosial.

“maap ya, pagi pagi saya mau luapin emosi….

saya gak terima jendral TNI dihina hina sama gondrong biadab sampah masyarakat (emoji marah)

si bangsad bilang: kalo bukan karena arab, jend.dudung masih nyembah pohon.

WOI GOBLOG! kalo bukan karena jend.dudung, umat kau masih nyembah baliho!

Disisi lain, Cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menyayangkan perkataan Bahar itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan umatnya untuk menjaga diri dari kata-kata kotor dan taat pada pemimpin sebagaimana anjuran Alquran.

“Karena itu, saya memandang apa yang disampaikan Bahar bin Smith bukan cerminan akhlak Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk menjaga diri dari kata-kata kotor dan taat pada pemimpin sebagaimana anjuran Alquran. (*)

Jakarta — Nama Bahar bin Smith akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah ceramah kontroversialnya yang dianggap menghina Presiden Joko “Jokowi” Widodo, 17 November 2018 yang lalu di Batu Ceper, Tangerang. Gara-gara kasus ini, Bahar dilaporkan sejumlah pihak ke kepolisian karena dianggap menghina Presiden Jokowi.

Menilik sepak terjangnya, ternyata bukan kali ini saja Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi. Ia sudah beberapa kali berurusan dengan penegak hukum lantaran ceramahnya yang selalu berbau provokasi serta aksi koboinya di jalan, antara lain :

  1. Terlibat penyerangan jemaah Ahmadiyah dan kerusuhan Koja.
    Sebelas tahun lalu atau tepatnya pada 2010, Bahar bin Smith terlibat dalam kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Pada tahun yang sama, Bahar kembali terjerat kasus hukum. Kali ini ia terindikasi terlibat dalam kerusuhan Koja karena adanya sengketa lahan di makam Mbah Priok di Jakarta Utara.

  1. Pernah merusak kafe
    Saat memasuki bulan Ramadan, Bahar biasanya melakukan sweeping di beberapa tempat hiburan di Ibu kota. Dia bersama kelompoknya pernah melakukan penyerangan ke Cafe The Most di Pesanggrahan, 2012 lalu. Bahar memimpin pasukannya melakukan perusakan dan penganiayaan di cafe tersebut.

Dihimpun dari berbagai media, aksi perusakan itu ternyata sudah dilakukan dua minggu sebelum kejadian dilangsungkan. Karena itu diduga dia sengaja melakukan tindakan pelanggaran hukum.

  1. Ditangkap saat konvoi dan diketahui membawa pedang
    Tak lama setelah penyerangan ke Cafe The Most, Bahar ditangkap saat tengah konvoi di jalan. Ia digiring oleh kepolisian dengan bukti senjata tajam (pedang) yang ia bawa.

Dalam kasus tersebut, Bahar dijerat Pasal 170 KUHP tentang perusakan. Ia juga dijerat Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

  1. Menghina Jokowi saat ceramah
    Setelah berbagai kasus yang menimpanya, Bahar tampaknya tidak pernah jera. Ia kembali dilaporkan setelah video ceramahnya yang menyebut Jokowi sebagai banci dan mengatakan haid, beredar.

“Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya jangan-jangan haid Jokowi itu, kayanya banci itu,” ujar Bahar dalam video yang diunggah di YouTube.

  1. Menantang Jokowi, Tito dan Luhut
    Bahar tidak hanya sekali menghina dan memojokkan pemerintah dan aparat di dalam ceramahnya. Hinaan itu bisa dilihat di video yang diunggah akun Pembela Habib.

Dalam potongan video tersebut, Bahar mengungkapkan dirinya tidak takut dengan aparat hukum maupun presiden dalam menyampaikan kebenaran. Bahkan, ia sedikit memprovokasi dengan menantang pemerintah.

“Muka-muka kayak Tito (Kapolri) kita ketawain saudara-saudara. Apalagi saya, muka kayak Hello Kitty, muka boleh imut-imut begini, nyali mau diadu, ayo. Setan aja saya makan, apalagi Jokowi sama Luhut,” ujar Bahar dalam video tersebut.

  1. Melanggar PSBB (sekarang PPKM)
    Pada Selasa (19/5/2020), Bahar kembali dipenjara karena dinyatakan melanggar syarat asimilasi yaitu memprovokasi masyarakat serta melanggar PSBB (sekarang PPKM).
  2. Aniaya sopir taksi online
    Bahar kemudian kembali dilaporkan oleh seorang sopir taksi online bernama Ardiansyah atas kasus yang sama yaitu penganiayaan yang dilakukan pada September 2018. Bahar mengaku memukul Ardiansyah karena telah menggoda istrinya. Namun, hal tersebut dibantah Ardiansyah. Atas perbuatannya, hakim menjatuhkan vonis tiga bulan penjara kepada Bahar dengan Pasal 351 KUHP ayat 1 juncto Pasal 55. Sedangkan untuk dakwaan primer yakni Pasal 170 tak terbukti. (*)

Jakarta — Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menanggapi soal Habib Bahar bin Smith yang belakangan ini kembali dipolisikan terkait ujaran kebencian. Menurutnya, siapa pun harus berpegang pada hukum, termasuk tokoh agama Habib Bahar bin Smith.

“Yang jelas, siapa pun dia, apakah pejabat, tokoh agama, atau politisi jika melewati pagar hukum tindakan atau ucapannya ya kita sikapi wajar saja jika kemudian terhadap yang bersangkutan dilakukan proses hukum,” kata Arsul saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

“Dalam menyikapi perbuatan berulang Habib Bahar pun ya kita tetap harus berpegang pada hukum,” lanjut dia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP itu menilai kasus ujaran kebencian yang berulang oleh Habib Bahar bin Smith membuktikan bahwa penegakan hukum tak selalu menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Menurut dia, efek jera bisa saja timbul pada orang lain.

“Penegakan hukum itu memang tidak selalu menimbulkan efek jera itu pada pelaku. Tapi efek jera bisa justru timbul pada sekumpulan orang-orang lain yang menjadi akan berpikir ulang jika perbuatan atau kata-katanya melewati pagar-pagar hukum,” kata Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Habib Bahar Smith kembali harus berurusan dengan polisi. Kali ini Bahar Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian.

“Benar, yang bersangkutan dilaporkan oleh pelapor berinisial TN, pekerjaan pelajar/mahasiswa,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin (20/12/2021).

Pelaporan tersebut teregister dengan nomor laporan polisi: LP/B/6354/XII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, pada 17 Desember 2021. Pelapor tersebut melaporkan Habib Bahar Smith atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar-individu/kelompok berdasarkan SARA.

Dia juga dilaporkan karena dianggap telah melakukan penghinaan terhadap penguasa negara.

Adapun pasal yang disangkakan dan tercantum dalam dokumen tersebut yakni Pasal 28 Ayat (2) Ayat (2) Jo Pasar 45A ayat (2) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 207 KUHP. (*)