Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah menjamin kepastian investasi di Indonesia meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja harus direvisi. Pemerintah meminta agar investor tidak panik karena kepastian penanaman modal akan tetap berlaku dan mengikat.

UU Cipta Kerja adalah kebijakan berani Pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Masyarakat mengapresiasi kelahiran peraturan tersebut karena merombak berbagai aturan di Indonesia.

Beberapa minggu yang lalu, MK mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja wajib diperbaiki. Hal ini tentu mengejutkan karena ada banyak sekali pasal di dalam UU tersebut dan tidak mungkin semua dirombak, dan mungkin ada perbaikan minor. Putusan MK juga berpengaruh ke investor asing karena mereka berpikir bahwa penanaman modal asing akan kembali lagi seperti dulu, penuh dengan birokrasi.

Presiden Jokowi meminta agar para investor asing tetap tenang karena walau MK meminta Pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja, undang-undang itu tetap berlaku selama 2 tahun. Selama pemerintah dan DPR merevisinya. Jadi, tidak akan mengganggu proses investasi. Beliau memastikan keamanan dan kelancaran investasi akan tetap terjaga.

Dalam artian, walau MK meminta agar UU Cipta Kerja direvisi, tetapi bukan berarti semua pasal di dalamnya dianggap salah, karena kita belum tahu pasal mana yang diubah. Bisa jadi pasal-pasal yang mengatur investasi tidak diubah karena kenyataannya ia akan mempermudah proses penanaman modal di negeri ini. Ketika pasal investasi diubah maka tentu saja akan mengalami kemunduran.

Ketika UU Cipta Kerja dalam proses revisi maka investasi yang sudah terlanjur masuk di Indonesia akan jalan terus. Perubahan baru diumumkan 2 tahun lagi karena proses revisinya tentu panjang, lama, dan rumit, karena presiden dan DPR serta menter-menteri akan rapat lagi untuk memperbaiki UU ini. Sambil menunggu pengumuman maka proyek investasi yang sudah ada tidak akan dihentikan.

Pernyataan Presiden Jokowi mengenai jaminan keamanan investasi di Indonesia tentu melegakan karena proyek penanaman modal asing tidak akan terganggu setelah ada keputusan MK mengenai revisi UU Cipta Kerja. Pasalnya, proyek ini bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah. Jangan sampai ada kerugian yang diderita oleh pemerintah gara-gara gagal proyek.

Selama pandemi pemerintah menggencarkan investasi terutama penanaman modal asing karena kita butuh dana segar untuk membangun negeri tetapi tidak mau menambah hutang ke IMF. Oleh karena itu investasi asing menjadi pilihan tepat. Kerja sama yang saling menguntungkan akan membuat kondisi finansial negara berangsur-angsur membaik.

Investor asing juga lega karena mereka bisa melanjutkan rencana-rencananya untuk menanamkan modal di Indonesia. Pertama, di UU Cipta Kerja (versi lawas) tertera bahwa investasi akan dipermudah, bahkan ada klaster khusus investasi. Sehingga perizinan akan dimudahkan dan dipercepat prosesnya, serta bisa diurus secara online.

Aturan yang mudah ini membuat investor akhirnya mau masuk ke Indonesia, setelah sebelumnya batal karena tidak mau pusing terkena birokrasi yang menyesatkan. Mereka juga tidak mau menyogok oknum untuk mengurus perizinan. UU Cipta Kerja terbukti tak hanya menguntungkan penanam modal asing tetapi juga pemerintah, karena membabat praktek korupsi.

Revisi UU Cipta Kerja masih dalam proses dan diperkirakan akan selesai 2 tahun lagi. Sambil menunggu maka UU ini masih tetap berlaku dan tidak batal begitu saja, begitulah menurut aturan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, investor diharapkan tidak khawatir dan terus melanjutkan proses penanaman modalnya di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet /kontributor Citizen Journalism

Oleh :Timotius Gobay )*

Masyarakat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Akselerasi pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan laju perekonomian wilayah.

Pemerataan pembangunan adalah misi Presiden Jokowi sejak pertama kali menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tahun 2014. Beliau ingin agar Indonesia maju dan ada kemajuan dari Sabang sampai Merauke. Khusus untuk Papua, Presiden memang memberi perhatian yang sangat tinggi, agar daerah itu makin modern. Bahkan beliau menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang paling sering mengunjungi Papua untuk melihat perkembangannya.

Salah satu yang dibangun untuk mendukung kemajuan Papua adalah infrastruktur. Tujuannya agar di sana juga memiliki jalanan yang bagus dan infrastruktur seperti di Jawa atau daerah lain. Pada masa orde baru memang ada sentralisasi sehingga daerah yang jauh seperti Papua (dulu bernama Irian Jaya) kurang diperhatikan, dan saat orde reformasi ada otonomi daerah yang diiringi pemerataan pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah akan kembali menggeber pembangunan di Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Presiden Jokowi juga punya komitmen yang kuat untuk membangun Papua. Setiap kali datang, beliay langsung melihat pembangunan infrastruktur, baik jalanan, perbatasan, dan pos lintas batas negara.

Menteri Basuki Hadimuljono melanjutkan, rencananya pada tahun 2022 ini akan dibangun pos lintas batas negara (PLBN) di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. PLBN ini akan melengkapi pos lintas batas yang lain yang sudah dibangun oleh pemerintah, yang ada di Skouw, Merauke, dan Boven Digul.

Jika pos lintas batasnya bagus maka akan meminimalisir kedatangan WNA ilegal dan juga meniadakan kejahatan yang bisa terjadi di sana. Penyebabnya karena di perbatasan memiliki pos pengawasan yang representatif dan dijaga ketat sehingga tidak akan ada penyelundupan dan tindakan kriminal. Pos lintas batas negara juga ditata apik sehingga menjadi salah satu tujuan wisata turis lokal.
Selain pos lintas batas negara, yang dilanjutkan pembangunannya adalah jalan trans Papua, karena jalan ini belum 100% selesai.
Dengan selesainya jalan ini maka diharap masyarakat di pedalaman tak lagi terisolir, sehingga bisa memudahkan mereka dalam bermobilitas. Jika dulu mereka harus berjalan kaki maka saat ini bisa memakai sepeda motor atau mobil dan melintas jalan trans Papua. Sehingga bisa lebih cepat sampai dan efisien.

Selain itu, jika jalan trans Papua 100% selesai, maka bisa menurunkan harga barang-barang di Papua. Akan ada efek domino positif yang terjadi. Saat jalannya mulus maka bisa dilewati oleh truk dan mobil bak, sehingga pengantaran ke banyak daerah di Papua tak lagi hanya mengandalkan pesawat terbang. Biaya kirim akan menurun karena harga bensin lebih rendah daripada avtur, dan harga barang juga akan menurun.

Pembangunan infrastruktur di Papua memang digenjot pemerintah karena memiliki banyak efek positif untuk rakyat di Bumi Cendrawasih. Mereka bisa bermobilitas dengan lebih cepat dan bisnis serta urusannya makin lancar. Selain itu, infrastruktur lain seperti Jembatan Youtefa juga bermanfaat bagi bidang pariwisata karena menjadi objek turisme yang baru.

Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua memang harus didukung karena masyarakat di Bumi Cendrawasih juga bagian dari Indonesia. Dengan pembangunan maka kita optimis kehidupan di sana akan lebih baik dan masyarakatnya makmur. Pemerintah serius dalam membangun infrastruktur agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Faldiaz Anggayana )*

Corona varian Omicron sudah masuk di Indonesia.Walau sudah divaksin, masyarakat tetap harus menaati protokol kesehatan agar tidak terinfeksi oleh Corona varian Omicron atau yang lainnya.

Virus Covid-19 sudah bermutasi menjadi varian-varian baru dan terakhir yang ditemukan adalah varian Omicron. Corona Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dan negara-negara tetangganya. Terakhir, Corona Omicron sudah masuk di Singapura dan Malaysia.

Namun virus hasil mutasi ini ternyata sudah masuk di Indonesia, karena ditemukan 3 pekerja di Wisma Atlet yang positif Corona dan salah satunya terinfeksi Omicron. Informasi ini dinyatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hal ini mengagetkan karena masyarakat takut tertular Corona Omicron.

Wisma Atlet langsung disegel dari luar dan seluruh pasien serta tenaga medis di dalamnya full dikarantina, agar virus Covid-19 varian Omicron tidak bisa tertular keluar. Wisma Atlet memang jadi tempat yang rawan penularan Corona karena menjadi Rumah Sakit darurat saat masa pandemi sekaligus tempat karantina bagi warga sipil yang habis bepergian ke luar negeri.

Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tetap menaati protokol kesehatan agar tidak terkena virus Covid-19 varian Omicron. Presiden berpesan agar masyarakat tidak panik dan segera vaksinasi. Selain itu, beliau juga meminta rakyat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan melarang semua WNI untuk bepergian ke luar negeri, termasuk para pejabat.

Masyarakat memang tidak boleh panik karena Omicron baru ditemukan di 1 tempat dan langsung disegel, sehingga ke depannya diharap tidak ada penularan Corona jenis baru ini. Selain itu, protokol kesehatan memang harus dijagar agar tidak terkena virus Covid-19, baik varian Omicron atau yang lainnya.

Kedisplinan dalam menaati protokol kesehatan akhir-akhir ini memang agak menurun. Padahal walau sudah divaksin tidak boleh melepas masker sembarangan. Akan tetapi harus tetap taat peraturan, mengenakan masker ganda, dan menaati poin-poin lain dalam protokol kesehatan. Vaksin memang menaikkan imunitas tubuh tetapi makin disempurnakan dengan disiplin protokol kesehatan.

Penurunan ketaatan protokol kesehatan bisa jadi karena ada pelonggaran, karena hampir semua daerah berstatus PPKM level 1 (bukan level 4 seperti beberapa bulan lalu) dan tidak ada lagi zona merah. Sayangnya pelonggaran ini malah jadi bumerang karena banyak masyarakat yang menggelar pesta pernikahan besar-besaran seperti masa sebelum pandemi. Padahal aturannya hanya syukuran kecil dan maksimal tamu 50% dari kapasitas gedung.

Protokol kesehatan harus tetap ditegakkan karena Corona varian Omicron memiliki ciri-ciri yang berbeda daripada varian lainnya. Jika dulu pasien Covid merasa badannya panas dan anosmia (tidak bisa mencium aroma) tetapi ketika terinfeksi varian Omicron, tubuhnya mudah lelah dan masih bisa mengendus. Oleh karena itu seorang OTG bisa saja lalai karena diam-diam terkena Corona Omicron.

Kita tidak tahu siapa OTG yang terkena Corona Omicron di sekitar, oleh karena itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selain masih taat pakai masker dan mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, maka harus menghindari kerumunan. Jika ada undangan pesta maka lewati saja dulu, saat masih takut apakah di tempat itu mematuhi protokol kesehatan atau tidak.

Ketika Corona Omicron sudah masuk Indonesia maka masyarakat diharap mematuhi anjuran Presiden Jokowi agar tidak panik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan pernah melepas masker saat di luar rumah, tetap cuci tangan dengan sabun antiseptik, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan mematuhi poin lain dalam protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abi Raharjo )*

Libur Nataru (natal dan tahun baru) adalah masa yang rawan karena melihat ke beberapa tahun ke belakang, ada ancaman teror dari kelompok radikal. Pemerintah pun berusaha optimal mengatasi teror agar tidak ada ancaman keamanan menjelang akhir tahun.

Indonesia adalah negara majemuk tetapi hal ini tidak bisa dipahami oleh kelompok radikal dan teroris. Mereka ngotot ingin mendirikan negara khilafah dan memiliki intoleransi, dan hal ini berbahaya karena demi misinya mereka melakukan pengancaman, bahkan pengeboman. Tak heran kelompok teroris dan radikal terus diburu oleh Densus 88 antiteror.

Jelang libur Nataru adalah waktu yang mendebarkan karena ada hari raya dan jangan sampai kemeriahannya malah dikotori oleh ancaman penyerangan atau pengeboman di rumah ibadah. Pengamanan akan diperketat supaya umat bisa melakukan misa dengan lancar.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dilakukan antisipasi sedini mungkin akan teror, intoleransi, perusakan rumah ibadah, dan sweeping jelang Nataru. Dengan kerja sama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, maka antisipasi akan mengamankan Nataru. Sehingga umat bisa berbiadah tanpa dibayangi ketakutan akan teror dari kelompok teroris.

Antisipasi memang harus dilakukan karena Nataru identik dengan kegembiraan, bukan ketakutan. Jangan sampai akhir tahun jadi tragedi karena di televisi dan media sosial bertebaran berita tentang pengeboman dan penyerangan di tempat umum. Selain membahayakan umat, juga bisa mencoreng nama baik Indonesia. Jangan sampai negeri ini identik dengan terorisme dan radikalisme.

Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai cara untuk mengatasi teror jelang Nataru. Pertama adalah dengan operasi lilin. Operasi tahunan tiap Nataru ini akan menjaga lalu lintas sekaligus melakukan razia jika ada kendaraan yang mencurigakan. Jangan sampai ada mobil atau sepeda motor yang membawa bom molotov dan lolos dari operasi lilin.

Razia lebih ketat dilakukan apalagi di masa pandemi. Selain mencegah anggota kelompok teroris membawa bom atau benda berbahaya lain, razia juga dilakukan untuk menegakkan protokol kesehatan. Jangan sampai ada kendaraan roda 4 yang penumpangnya penuh karena gagal jaga jarak.

Selain operasi lilin, pemerintah juga mengatasi teror dengan cara penangkapan terhadap terduga teroris. Ada 4 orang yang dicurigai masuk ke dalam kelompok teroris dan radikal yang ditangkap oleh Densus 88 antiteror, di daerah Sumatera Selatan. Penangkapan juga akan dilakukan di daerah lain untuk pencegahan.

Penangkapan ini bukanlah bentuk kecurigaan atau paranoid, tetapi cara agar mencegah terorisme di Indonesia. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Lebih baik mencegah pengeboman sejak dini daripada pusing karena menyelidiki kasus pengeboman atau ancaman teror saat Nataru.

Langkah selanjutnya untuk mencegah teror saat Nataru adalah dengan mencegah sweeping oleh ormas tertentu. Ormas yang biasanya suka sweeping sudah dibubarkan oleh pemerintah pada akhir tahun lalu. akan tetapi harus tetap waspada karena bisa jadi mantan anggota mereka bisa nekat melakukan sweeping saat Nataru.

Langkah-langkah pencegahan teror dilakukan agar tidak ada penyerangan atau pengeboman saat Nataru. Mereka wajib dijaga haknya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa takut akan ancaman teror dari kelompok radikal dan teroris. Kekhusyukan umat saat beribadah harus dijaga, dan di depan rumah ibadah juga ada aparat untuk mengamankannya.

Pemerintah terus optimis dalam mengatasi teror jelang Nataru, karena umat harus dijaga agar tidak ketakutan saat beribadah. Selain itu, Nataru adalah identik dengan kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Jangan sampai kesenangan saat Nataru dirusak oleh niat jahat dari kelompok teroris dan radikal. Langkah-langkah terus dilakukan oleh aparat agar Nataru 2021 berlangsung dengan damai.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Evaluasi efektivitas vaksin COVID-19 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes membuktikan, vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi virus corona, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan.

Studi ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes lakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta, meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.

Penelitian tersebut mengamati kasus konfirmasi positif, perawatan, dan kematian karena COVID-19 pada tiga kelompok tenaga kesehatan. Yakni, mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi lengkap, dan yang belum divaksinasi.

Para tenaga kesehatan ini mayoritas mendapatkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac.

Studi berlangsung dalam kondisi pandemi yang dinamis, mengingat sepanjang Januari-Juni 2021 terjadi beberapa gelombang peningkatan kasus COVID-19 serta dinamika komposisi Variants of Concern (VoC) yaitu ada mutasi varian Delta.

Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, sebanyak 5% dari tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap dilaporkan terkonfirmasi COVID-19 pada periode April-Juni 2021.

“Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 pada periode Januari-Maret 2021 yang jumlahnya hanya 0,98%,” kata Nadia dalam keterangan tertulis, 12 Agustus lalu.

Meski begitu, jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapat vaksinasi lengkap yang harus dirawat jauh lebih rendah, hanya 0,17%, ketimbang mereka yang belum divaksinasi sebesar 0,35%.

“Hal ini menunjukkan, vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus COVID-19,” ujar Nadia.

Sampai saat ini, Nadia menegaskan, belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan digunakan di berbagai belahan dunia tidak bisa melindungi dari varian baru virus corona.

“Vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 masih sangat efektif,” tegas dia.

Demikian pula dengan kejadian kematian akibat COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan yang belum divaksinasi yang meninggal relatif lebih besar dibanding yang sudah mendapat vaksinasi lengkap.

Begitu juga tenaga kesehatan yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama, jumlah yang meninggal akibat COVID-19 relatif lebih banyak ketimbang mereka yang menerima dosis lengkap.

Pada dua periode observasi di Januari-Maret dan April-Juni 2021, terlihat proporsi kasus meninggal karena COVID-19 pada tenaga kesehatan yang belum divaksin (0,03%) tidak berbeda dengan tenaga kesehatan yang telah mendapat vaksin dosis pertama (0,03%).

Sedangkan vaksinasi dosis lengkap melindungi tenaga kesehatan dari risiko kematian dengan rasio 0,001% pada periode Januari-Maret 2021 dan 0,01% selama April-Juni 2021.

Data-data tersebut memperlihatkan, vaksinasi COVID-19 dosis lengkap bisa diandalkan untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko perawatan dan kematian akibat infeksi COVID-19.

Efektivitas vaksin COVID-19 dosis lengkap dalam mencegah infeksi COVID-19 pada Januari-Maret sebesar 84%. Dengan kata lain, hanya 2 dari 10 orang tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap berpeluang terinfeksi COVID-19.

“Ini menunjukkan, vaksinasi berperan dalam memperlambat risiko infeksi COVID-19. Tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi COVID-19 dibanding yang belum divaksinasi,” ungkap dr. Nadia

Pada periode April-Juni, total 474 tenaga kesehatan yang dirawat karena terinfeksi COVID-19. Tapi, tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap tidak banyak yang dirawat atau jumlah yang dirawat berkurang hingga 6x lebih rendah, turun dari 18% ke 3,3%.

Data menunjukkan, lama perawatan tenaga kesehatan yang divaksinasi relatif lebih singkat, 8-10 hari dibandingkan dengan yang belum divaksinasi (9-12 hari). D

Dari total tenaga kesehatan yang dirawat, 2,3% memerlukan perawatan intensif di ICU. Sebagian besar (91%) dari tenaga kesehatan yang memerlukan perawatan intensif adalah yang belum divaksinasi atau baru mendapat satu dosis.

Meskipun sudah divaksinasi dr. Nadia berpesan, agar tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). “Karena, kemungkinan kita untuk terpapar virus akan tetap ada. Namun, kemungkinan untuk penderita gejala parah akan semakin kecil,” pesannya. (*)

Jakarta — Selain berisi keharusan menegakkan aplikasi PeduliLindungi, juga akan diatur sanksi administrasi. Salah satu sanksi administrasi adalah pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu.

Dia menambahkan, setelah nataru, akan dilihat perkembangan kasus. Kemudian akan mendorong agar sebelum pandemi selesai, penerapan aplikasi PeduliLindungi makin masif.

“Oleh karena itu kita ingin naikkan dari perkada menjadi perda. Sehingga bisa memberikan sanksi denda bagi tempat-tempat usaha, restoran, mal, dan lain-lain yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi,” urainya.

Sementara, Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan ditingkatkan dan dapat menjadi dasar memberikan sanksi pada pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini tapi belum menggunakannya dengan disiplin.

“Nataru nanti akan kita jadikan momentum untuk mempertegas keharusan para pelaku usaha dan yang lain untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi,” sambung Muhadjir.

Dia berharap setelah ada pendekatan yang diatur oleh surat edaran Mendagri, dan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah masing-masing, masyarakat memiliki kesadaran menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Sebelumnya Tito mengaku dirinya akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk menerbitkan produk yang akan mengikat masyarakat. Menurutnya, dalam sistem aturan perundangan Indonesia, daerah bisa membuat dua jenis aturan, yakni peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Posisi perda disebutnya lebih kuat, karena bisa memberikan sanksi pidana, denda, maupun administrasi.

“Tapi kalau perkada, peraturan kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, itu tidak bisa sanksi pidana, denda misalnya. Tapi sanksi administrasi,” ucapnya.

Tapi dari segi kecepatan, dia akan meminta agar kepala daerah menerbitkan peraturan kepala daerah, misalnya peraturan gubernur.

Sebab, untuk menerbitkan perda, prosesnya agak panjang, karena harus melalui mekanisme di DPRD.

“Oleh karena itu hari ini saya keluarkan surat edaran agar para gubernur membuat peraturan kepala daerah. Itu sebentar saja dibuat.”

“Isinya di antaranya adalah agar di ruang publik menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dan kemudian menegakkannya,” lanjut Tito.

Selain berisi keharusan menegakkan aplikasi PeduliLindungi, juga akan diatur sanksi administrasi. Salah satu sanksi administrasi adalah pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu. (*)

JAKARTA — Berbagai skenario dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19. Termasuk antisipasi jika laju Omicron mengganas.

“Pemerintah siapkan langkah-langkah forward looking, atau bahasa tentaranya kontingensi. Yaitu, tindakan-tindakan darurat manakala terjadi lonjakan,” ujar Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Senin (20/12).

Skenario penanganan itu diterapkan berdasarkan perubahan jumlah kasus harian, tingkat perawatan di rumah sakit, dan tingkat kematian. Dia mengatakan pemerintah akan menggunakan ambang batas (threshold) 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara 2.700 kasus per hari.

“Kami threshold 10 juta penduduk per hari, atau 2.700 kasus per hari. Tetapi kami akan mulai pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan RS dan tingkat kematian di nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2,” terang Luhut.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengawasi pergerakan masyarakat. Terlebih menjelang libur Natal dan tahun baru. Dia menyoroti jumlah wisatawan yang naik cukup signifikan dibanding pekan lalu.

“Pemerintah terus mewaspadai hal ini dengan mendorong seluruh pemerintah daerah beserta Forkompimda setempat agar kembali mengontrol kebijakan penerapan PeduliLindungi yang saat ini penggunaan mingguannya turun di 74 persen kabupaten kota di Jawa Bali,” terang Luhut.

Dia mengingatkan pandemi COVID-19 belum usai. Karena itu, jangan sampai keadaan diperparah dengan kelalaian dalam menerapkan protokol kesehatan dan euforia berlebihan.

“Masyarakat tolong perhatikan ini. Tak ada urusan suku, pangkat, apa semua. Ini kita semua sama. Kalau tak kompak, kita bisa jadi korbannya. Saya mengajak kita semua berdoa dan melakukan yang terbaik,” tutup Luhut. (*)

Jakarta — Demi perlindungan dari varian Omicron, Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan aturan karantina 10 hari bagi pelaku perjalanan internasional di luar 11 negara yang ditutup sementara masuk Indonesia (Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong).

Aturan tersebut tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diteken Ketua Satgas COVID-19 Mayjen TNI Suharyanto tertanggal 2 Desember 2021 yang lalu.

Diterbitkannya Addendum Surat Edaran ini untuk mengubah ketentuan lama waktu karantina, dari sebelumnya 7 hari menjadi 10 hari serta waktu tes RT-PCR kedua bagi pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19.

Sesuai Addendum Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 yang diterima Health Liputan6.com pada Jumat, 3 Desember 2021, berikut ini aturan karantina 10 hari bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diperbolehkan masuk ke Indonesia:

Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

d. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 10 x 24 jam

h. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf d;

Aturan karantina 10 hari dalam Addendum Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 juga mengatur ketentuan tes PCR.

Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam; atau

ii. Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.

Tujuan Addendum Surat Edaran Satgas ini untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadi peningkatan penularan COVID-19, termasuk varian baru yang telah bermutasi seperti SARS-CoV-2 varian B.1.1.529 atau Omicron yang ditemukan pada beberapa negara di dunia maupun perkembangan varian virus SARS-CoV-2 yang akan datang.

Pemberlakuan karantina 10 hari sebagaimana Addendum Surat Edaran ini efektif mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. (*)

Oleh : Arif Rahman )*

Aparat Keamanan terus melakukan penangkapan teroris menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Masyarakat pun mengapresiasi langkah cepat penegak hukum guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Nataru biasanya berlangsung dengan gembira karena ada hari libur, dan ada umat yang bahagia karena sedang berhari raya. Namun suasana kekeluargaan ini bisa buyar ketika ada ancaman dari kelompok teroris. Jika melihat ke tahun-tahun ke belakang, Nataru pernah malah jadi bencana karena pengeboman dan ancaman kekerasan di tempat ibadah.

Untuk mengantisipasi serangan dari kelompok radikal dan teroris maka aparat keamanan melakukan operasi lilin sekaligus untuk mengendalikan situasi di jalanan, plus melakukan razia. Cara lain untuk menggantisipasi teror adalah dengan menangkap anggota teroris.

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar menyatakan bahwa ada 14 teroris yang berhasil tertangkap jelang Nataru dan mereka masuk jaringan JI. Kombes Aswin menambahkan, dari 14 teroris yang tertangkap oleh Densus 88 antiteror, tidak di 1 lokasi tetapi beberapa tempat. Yakni Batam, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Masih dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap ke-14 teroris tersebut.

Penangkapan teroris patut diapresiasi karena dilakukan jelang Nataru. Diharap dengan penangkapan ini maka meniadakan teror, baik di rumah ibadah atau fasilitas umum. Pasalnya, saat Nataru memang sensitif dan jangan sampai isu SARA mengakibatkan pengeboman dan penyerangan dan membuat akhir tahun jadi penuh darah.

Apresiasi patut diberikan kepada Densus 88 antiteror karena bergerak cepat dalam menangkap anggota teroris. Pasalnya, jika dibiarkan saja, mereka akan berbahaya karena bisa bebas melakukan teror, terutama saat Nataru. Umat harus diberi rasa aman saat akan beribadah, sehingga tidak boleh ada yang mengancam atau melakukan pengeboman di tempat sakral seperti rumah ibadah.

Jika menengok ke belakang maka kelompok radikal dan teroris tak hanya melakukan ancaman pengeboman atau penyerangan di sekitar rumah ibadah, tetapi juga tindakan ‘gila’ lainnya. Masih lekat di ingatan ketika ada ormas (yang sekarang sudah terlarang karena ketahuan radikal dan berafiliasi pada teroris) melakukan sweeping seenaknya saat Nataru.

Jangan sampai tingkah anggota ormas terlarang tersebut malah ditiru oleh teroris dengan sweeping baik di supermarket atau tempat umum lain. Alangkah gilanya jika mereka seenaknya sweeping topi merah, patung boneka salju dan santa claus, serta pohon cemara. Padahal itu hanya dekorasi tetapi mereka marah dan kebakaran jenggot.

Setelah tertangkap maka anggota teroris bisa terancam hukuman mulai 5 tahun penjara. Hukuman ini dirasa setimpal karena mereka mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Jangan sampai negeri ini hancur gara-gara teroris yang melakukan aksinya, baik saat Nataru maupun saat momen lain.

Jika ada anggota teroris yang ditangkap oleh Densus 88 antiteror maka diharap anggota teroris lain yang belum tercokok akan ciut dan membatalkan aksinya untuk meneror umat dan masyarakat umum saat Nataru. Mereka takut juga akan dicekal oleh Densus, lalu membiarkan Nataru begitu saja.

Anggota teroris lain juga akan berpikir 2 kali untuk menampakkan diri, pasalnya saat ini razia dan operasi lilin makin ketat. Polisi dan Densus 88 tidak ingin kecolongan. Oleh karena itu pengamanan akan makin intensif jelang Nataru.

Penangkapan 14 anggota teroris adalah bukti bahwa Densus 88 dan aparat keamanan serius dalam melakukan pengamanan jelang Nataru. Umat wajib dilindungi haknya untuk beribadah dan merayakan hari raya. Tidak boleh ada ancaman atau pengeboman yang bisa merusak kesyahduan Nataru.

)* Penulis adalah kontributor lingkar Pers dan Mahasiswa Cikin

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Masyarakat menjadi garda terdepan penanggulangan virus Corona. Dengan peningkatan ketaatan publik terhadap Protokol Kesehatan maupun berbagai program pencegahan Covid-19, maka angka kasus positif dapat ditekan dan Indonesia dapat bebas dari pandemi.

Apa kabar Corona di Indonesia? Selama hampir 2 tahun ini kita dipaksa harus menyesuaikan diri di masa pandemi. Memang belakangan keadaan sudah relatif aman dan tidak ada lagi wilayah yang berstatus zona merah, tetapi tetap harus waspada karena Corona varian Omicron sudah masuk di Indonesia. Virus hasil mutasi ini diklaim bisa menyebar 5 kali lebih cepat.

Lantas bagaimana cara menanggulangi Corona agar tidak lagi menggila dan membuat kita kebat-kebit karenanya? Kita tidak bisa hanya bergantung pada dokter, ahli epidemi, dan pemerintah. Penyebabnya karena mereka tidak bisa bekerja jika tidak dibantu oleh masyarakat dan harus ada sinergi agar situasi pandemi lekas diakhiri.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dokter Daeng M Faqih mengajak masyarakat untuk menjadi garda depan dalam penanggulangan Corona, khususnya untuk mengatasi varian Omicron. Caranya adalah dengan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.

Dalam artian, masyarakat bisa jadi pahlawan dalam menanggulangi Corona Omicron, karena kebiasaan sehat akan membentuk warga yang sehat pula. Jangan malah seenaknya dan mengira keadaan aman-aman saja, tetapi diam-diam jadi OTG lalu merana di ranjang rumah sakit. Jadilah proaktif dan jangan hanya mengandalkan pemerintah karena justru kerja sama akan membuat Corona lekas diatasi.

Protokol kesehatan adalah syarat paling penting dalam mengatasi Corona karena dengan menaatinya kita bisa meminimalisir penyebaran penyakit berbahaya ini. Sayangnya belakangan banyak yang lalai dan malas pakai masker, padahal masker adalah penjaga utama dari penularan Corona.

Para dokter menyarankan untuk memakai masker kualitas bagus seperti N95 untuk mencegah masuknya droplet yang mengandung Corona Omicron. Jangan lupa pula untuk melapisi masker sekali pakai dengan masker kain agar filtrasinya lebih kuat. Bawa juga masker cadangan karena sehelai masker hanya boleh dipakai maksimal 4 jam.

Taati pula protokol kesehatan lain seperti mencuci tangan, menjaga jarak, mengganti baju, mandi, menjaga imunitas tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan terutama menghindari kerumunan. Ketika ada undangan pesta maka siasati dengan datang di awal sehingga tamu tidak terlalu ramai. Jangan pula bepergian karena melanggar protokol kesehatan mengurangi mobilitas.

Selain menaati protokol kesehatan maka langkah selanjutnya untuk menanggulangi Corona adalah masyarakat wajib divaksin. Jangan ada alasan untuk menolaknya, karena vaksin sangat aman, bahkan bagi lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Saat ini anak berusia 6 hingga 11 tahun juga divaksin, agar mereka bisa belajar tatap muka tanpa dibayangi penularan Corona.

Jika ada kesempatan vaksin maka ambil kesempatan emas ini, karena digratiskan oleh pemerintah. Jangan pula pilah-pilih merek vaksin karena semua sama bagusnya untuk meningkatkan imunitas tubuh dari serangan Corona, terutama varian Omicron.

Saat ini hampir semua mensyaratkan wajib vaksin, mulai dari masuk ke mall hingga berkendara jauh. Sehingga jika tidak vaksin maka akan menyulitkan diri sendiri. Ingatlah bahwa dengan divaksin maka Anda jadi garda depan dalam menanggulangi Corona, karena mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok.

Untuk menanggulangi Corona, khususnya varian Omicron, maka masyarakat harus menjadi garda depan. Jangan malah mengabaikan tetapi tetap taatilah poin-poin dalam protokol kesehatan. Selain itu, masih wajib vaksinasi agar terhindar dari Corona karena imunitas tubuh meningkat. Harus ada kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan tenaga kesehatan, agar pandemi lekas berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini