Jakarta — Kementerian Agama membenarkan adanya mutasi enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Hal itu diungkap Sekjen Kemenag Nizar Ali, Selasa (21/12/2021).

Menurut Nizar, hal itu dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan merupakan hal yang umum dilakukan. Diketahui, ada enam pejabat yang dimutasi, mereka adalah Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang-Diklat, serta Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Terkait adanya gugatan dari mereka pascamutasi, Nizar menilai hal itu wajar dan kementerian agama mempersilakan hal tersebut.

“Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja,” kata Nizar, Selasa (21/12/2021).

Meski demikian, Nizar memastikan mutasi dilakukan secara prosedural dan tidak ada unsur kepentingan pribadi dan bukan juga sebagai bentuk hukuman.

“Mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan,” tegas Nizar.

Sementara itu, terkait alasan Kemenag tidak memberikan SK pengusulan pemberhentian itu tepat di tanggal seperti yang tertulis dalam SK, yakni 6 Desember 2021 karena menurutnya masih ada proses lain yang dilakukan tim penilai akhir.

“Dalam keputusan pemberhentian atau mutasi berbeda dengan pengangkatan dalam jabatan tertentu. Kalau pemberhentian per nya per TTD, sementara pengangkatan pelantikan. Jadi proses keputusan TPA (tim penilai akhir) per 6 Desember, sementara proses penandatangan baru selesai di Kamis,” terang Nizar Ali.

Walaupun begitu, Nizar mengatakan bahwa para pejabat yang diberhentikan sudah diberi tahu melalui sambungan telepon dan keputusan berupa surat juga telah diberikan, walau sempat tertunda karena hari libur.

Nizar Ali mempersilakan apabila keenam pejabat Eselon 1 Kemenag tersebut ingin mengajukan gugatan, namun dirinya menegaskan bahwa pemberhentian dilakukan demi kepentingan organisasi, bukan individu.

“Silakan menggugat. Karena itu hak perseorang. Dan dalam statement saya, pemberhentian, mutasi promosi semata-mata untuk kepentingan organisasi, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok,” jelas Nizar. (*)

JAKARTA — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan mutasi terhadap enam pejabat eselon I di Kementerian Agama ke jabatan fungsional. Keenam pejabat tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen), Kepala Balitbang-Diklat, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha. Mutasi dilakukan pada 6 Desember 2021.

“Mutasi adalah hal yang biasa untuk penataan dan penyegaran organisasi,” kata Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali dalam keterangan pers, Selasa (21/12/2021).

Nizar mengatakan, Menag memiliki kewenangan untuk memutasi personel di lingkungan Kemenag dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, dalam rangka penataan dan penyegaran organisasi.

“Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan bukan untuk konsumsi publik,” ujarnya. Ia pun menegaskan, mutasi yang dilakukan Menag bukan sebagai hukuman. Menurut Nizar, mutasi merupakan hal lumrah dalam organisasi.

“Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan,” ucapnya. Nizar berpendapat, mutasi harus dipandangan sebagai sebuah kepentingan kementerian, bukan individu atau kelompok.

Mutasi merupakan bagian dari upaya penataan dan penyegaran serta peningkatan kinerja.

Ia memastikan proses mutasi di lingkungan Kemenag ini sudah sesuai dengan ketentuan. Nizar pun mempersilakan jika ada pihak yang mau melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). “Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja,” kata dia. (*)

Yogyakarta — Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin mengapresiasi Menteri Agama yang memberikan ucapan selamat kepada umat beragama Baha’i. Menurutnya, Menag telah mengajarkan sikap reaching, menyapa yang berbeda, khususnya yang selama ini terpinggirkan.

“Apa yang dilakukan oleh Menteri Agama kepada komunitas Baha’i, merupakan tindakan reaching out, mencoba memperkenalkan minoritas kepada publik, dan itu merupakan tindakan rendah hati sekaligus keteladanan yang baik dari Pejabat Negara, yang berusaha mengayomi agama, dan semua warga negara tanpa terkecuali,” ujar Al Makin saat berbicara pada diskusi panel, di Yogyakarta, Jumat (30/7/2021) yang lalu.

Diskusi ini mengangkat tema tentang ”Konstitusi, Minoritas dan Agama serta Peran Negara: Tinjauan Sosiologi, Hukum dan Politik”. Selain Al Makin, hadir sebagai narasumber: Masmin Afif (Kepala Kanwil Kemenag DIY), Purwo Santoso (Rektor Universitas NU Yogyakarta), Achmad Munjid, (Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta) dan Hakimul Ikhwan, (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta).

Acara ini diikuti jajaran Kanwil Kemenag DI Yogyakarta, serta masyarakat umum melalui kanal Zoom Kanwil DIY.

Menurut Al Makin, reaching out menjadi salah satu prasyarat dalam berdialog agar benar-benar memiliki nilai manfaat yang besar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain reaching out, dialog juga harus dilandasi sikap membuka diri untuk mendidik umat. “Dialog sejatinya adalah untuk mengerti atau memahami umat lain. Apa yang dilakukan oleh Menteri Agama terhadap komunitas Baha’i harus kita lihat dalam konteks tersebut; dan ini sangat baik. Harus kita apresiasi dan dukung penuh,” ujarnya.

“Kita harus terbiasa orang lain mengajarkan kita tentang ajarannya. Sehingga pemahaman kita utuh terhadap ajarannya. Termasuk Baha’i, untuk mengetahui, kita harus mencoba mendengarkan mereka,” sambungnya.

Prasyarat dialog berikutnya adalah rendah hati atas kebenaran orang lain, sehingga tidak merasa sudah benar sendiri. Selain itu, diperlukan juga komitmen untuk membela kepentingan orang lain.

“Ini sulit, karena seringnya kita membela diri sendiri, jarang membela orang lain,” sebut Al-Makin.

Terakhir, dialog juga membutukan kritik terhadap tradisi sendiri. Ini merupakan sikap dan tindakan yang sangat berat untuk dipraktikan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Di sini, saya melihat apa yang dilakukan oleh Menteri Agama, merupakan kearifan, kerendahan hati, dan tindakan reaching out, menyapa yang liyan – yang tidak hanya perlu diapresiasi, tapi juga diteladani oleh kita semua,” tandasnya. (*)

Jakarta — Sekjen Kemenag Nizar Ali membenarkan mutasi enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Keenam pejabat itu adalah Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang-Diklat, serta Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

“Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi,” jelas Nizar di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Menurut Nizar, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Menag memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya penyegaran.

“Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik,” ujarnya.

“Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan,” ujarnya.

“Pastinya ada pertimbangan yang menjadi hak pejabat pembina kepegawaian untuk tidak disampaikan kepada yang bersangkutan,” lanjutnya.

Dijelaskan Nizar, mutasi juga dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini sekaligus menjadi bagian dari pola dari pembinaan karir pegawai.

“Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok,” tegasnya.

Nizar memastikan proses mutasi ini sudah dilakukan sesuai ketentuan. Berkenaan dengan rencana para pihak melakukan gugatan ke PTUN atas putusan tersebut, Nizar mempersilakan.

“Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja,” tandasnya. (*)