Oleh : Daniel Benedict )*

Masyarakat mengapresiasi upaya Pemerintah menjaga perayaan Natal aman dan damai. Hal itu ditandai dengan lancar dan khidmatnya peribadatan umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia.

Akhir tahun adalah saat yang ditunggu-tunggu karena ada perayaan Natal. Dekorasi di rumah dan pusat perbelanjaan dipenuhi dengan nuansa merah dan hijau, ditambah pula dengan gambar Santa Claus serta pohon cemara berhias bintang. Natal menjadi saat yang berbahagia bagi umat kristiani karena mereka bisa beribadah lalu bertemu dengan keluarga tercinta.

Natal 2021 dirayakan dengan khusyuk walau masih masa pandemi. Corona tidak menghanguskan kemeriahan Natal karena tahun ini misa sudah diperbolehkan di gereja-gereja, dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan. Maksimal kapasitasnya adalah 50% sehingga misa diselenggarakan secara hybird, karena sebagian umat mengikutinya secara online.

Untuk menjaga agar Natal aman maka pemerintah melakukan berbagai cara. Selain mewajibkan perayaan dengan protokol kesehatan ketat, maka juga ada pengamanan di seputar gereja, yang dilakukan sejak beberapa hari sebelum tanggal 25 desember. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan bahwa ada 1.670 gereja yang diamankan sebelum dan saat Natal.

Kombes Endra melanjutkan, 1.670 gereja tersebut tak hanya berlokasi di DKI Jakarta, tetapi juga di Tangerang, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Tak kurang dari 8.000 personel yang diterjunkan untuk mengawal Natal dan tahun baru, agar berlangsung dengan aman dan damai.

Pengamanan juga dilengkapi dengan metal detector untuk mengantisipasi hal-hal buruk. Tiap kendaraan dan orang yang mau masuk ke gereja harus melewati detector tersebut. Ini bukanlah apranoid melainkan cara untuk mencegah, jangan sampai ada teroris yang menyusup dan diam-diam membawa bom yang melekat di bajunya.

Selain pengamanan di sekitar gereja, pengamanan saat Natal juga dilakukan di jalan-jalan besar. Operasi lilin adalah pengamanan yang diadakan tiap akhir tahun oleh Polri. Ketika ada operasi lilin, selain untuk mencegah tindak kejahatan saat Natal, sekaligus mengendalikan mobilitas saat pandemi. Jangan sampai malah macet dan mengakibatkan kendaraan tidak bisa menjaga jarak.

Ketika Natal betul-betul dijaga oleh Pemerintah (yang dibantu oleh Polri) maka hari istimewa itu berlangsung dengan aman, khusyuk, dan damai. Di berbagai daerah di Indonesia, misa Natal dilakukan dengan nyaman, tanpa takut akan ancaman teror. Hal ini juga sama seperti Natal tahun lalu dan diharap selalu terjadi setiap tahun.

Tidak ada laporan serangan atau ancaman pengeboman di tempat ibadah dan umat bisa merayakan Natal tanpa ketakutan. Mereka masuk ke gereja yang di luarnya dijaga ketat oleh aparat keamanan dan pulang dengan nyaman dan gembira. Keamanan umat adalah prioritas karena mereka adalah WNI yang wajib dijaga.

Umat juga dipesan agar merayakan Natal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Boleh bertemu dengan keluarga besar tetapi harus tetap jaga jarak, tidak bersalaman, dan rajin memakai hand sanitizer. Kemeriahan Natal juga diiringi dengan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, agar semuanya bisa bahagia di hari raya tanpa takut tertular corona.

Kemeriahan Natal dirasakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan umat merasa senang karena bisa merayakannya tanpa ada ancaman dari kelompok radikal dan teroris. Kemanan saat Natal sangat dijaga oleh pemerintah dan aparat, dan operasi lilin serta penjagaan ketat dilakukan agar hari raya berlangsung dengan damai, sehingga diharapkan dapat membawa berkat kepada Indonesia.

)* Penulis adalah warganet/kontributor Citizen Journalism

Oleh : Abdul Kohar )*

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah arus investasi, diantaranya dengan menginisiasikan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Masyarakat pun mengapresiasi implementasi UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat segera mendorong pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang undang (UU) Cipta Kerja memiliki dampak positif untuk perekonomian Indonesia khususnya dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Sebab salah satu poin penting yang diatur dalam regulasi ini adalah mempermudah perizinan berusaha.

Pada kesempatan Economic Outlook 2022, Bahlil mengatakan, salah satu substansi undang-undang Cipta Kerja adalah perizinan untuk investasi. Jadi UU Cipta Kerja merupakan pintu jalan untuk meningkatkan realiasasi investasi di tahun 2022.

Dirinya mengatakan dalam UU Cipta Kerja pasal 174 disebutkan kewenangan perizinan yang ada pada kementerian/lembaga dan kepala daerah dimaknai sebagai kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada pejabat tersebut. Kewenangan tersebut akan diatur malalui norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan pengurusan perizinan sudah harus berbasis elektronik via online single submission (OSS). Semua proses tersebut dilakukan di Kementerian Investasi dan dilakukan secara transparan.

Keputusan tentang keluarnya perizinan bisa segera ditetapkan saat berkas persyaratan sudah lengkap. Bila berkasnya sudah lengkap dan kemudian ada kementerian atau lembaga yang tidak menyetujui secara teknis, kementerian investasi secara otomatis bisa melakukan dengan mempergunakan fiktif positif.

Hal ini semua dalam rangka mendorong kepastian, 18 Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Keuangan. Jadi insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance kemudian PPN impor itu semua sudah di kementerian Investasi. Dirinya tidak menampik bahwa implementasi OSS belum berjalan secara optimal. Sebab OSS Risk Based Approach (RBA) baru berjalan pada 9 Agustus 2021.

Tetapi perizinan untuk UMKM berjalan optimal. BPKM dapat mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM di kisaran sampai 6.000 izin dalam satu hari. Saat ini Kementerian Investasi terus melakukan integrasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

Efeknya kenaikan investasi terjadi karena kecepatan pengurusan izin juga. Jadi sangat luar biasa. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu untuk melakukan sinkronisasi yang lebih dalam.

Sebelumnya, Pada 2019 lalu terdapat sekitar 24 perusahaan yang sudah masuk pipeline dengan nilai sebesar Rp 708 triliun. Namun sejumlah perusahaan itu terhambat merealisasikan investasinya karena tersandung berbagai kasus investasi.

Panjangnya proses perizinan investasi tersebut disebabkan oleh banyaknya aturan yang tumpang tinding antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan investasi senilai Rp 708 triliun mangkrak pada 2019 lalu.

Mangkraknya ratusan investasi tersebut dikarenakan adanya arogansi sektoral antara kementerian/lembaga K/L hingga pemerintah daerah. Peliknya permasalahan ini ditambah dengan adanya oknum yang memanfaatkan proses perizinan investasi untuk kepentingan pribadi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan nasional semakin luas karena penyederhanaan perizinan sudah menjadi salah satu fokus pada kementerian ini.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap M Zaini mencontohkan salah satu wilayah pengelolaan perikanan yang belum optimal digarap antara lain di WPPNRI 711 (meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan) yaitu di wilayah di atas 14 mil laut, zona ekonomi eksklusif hingga laut lepas. Ia berpendapat hadirnya UU Cipta Kerja tidak akan mempersulit nelayan tetapi justru berpihak kepada nelayan.

Bahkan sebelum UU Cipta Kerja diterbutkan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP telah menginisiasi perizinan online yang cepat, dimana 1 jam perizinan bisa terbit melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Ribuan izin telah diterbitkan sejak diluncurkannya layanan tersebut pada akhir tahun 2019 lalu.

Menurut Zaini, kehadiran UU Cipta Kerja juga membuat persyaratan izin usaha perikanan tangkap menjadi semakin mudah. Beberapa dokumen yang dulunya diatur dan wewenang Kementerian Perhubungan kini telah menjadi wewenang KKP. Dari belasan dokumen yang dipersyaratkan kini telah dipangkas.

Pemangkasan dan penghapusan aturan yang tumpang tindih tentu saja akan mengurangi proses perizinan yang sebelumnya terkenal berbelit-belit. UU Cipta Kerja menjadi solusi agar peroses perizinan investasi menjadi lebih cepat dan perekonomian di Indonesia akan semakin bangkit.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah Optimal menjaga kelestarian alam Papua. Hal tersebut ditandai dengan masih luasnya tutupan hutan di Papua yang saat ini masih menjadi tutupan hutan terluas di Indonesia.

Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga dikenal dengan hutannya yang masih asri. Kerindangan alam Papua menjadikannya salah satu paru-paru dunia, selain Kalimantan. Kondisi alam di Bumi Cendrawasih memang unik, dengan alam yang masih hijau, perbukitan dan pegunungan, serta pantai yang cantik.

Kelestarian alam di Papua wajib dijaga agar tidak rusak dan membuat warganya menangis. Jika alam tidak dipelihara maka bisa membawa 1001 bencana, seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Pemerintah memastikan di Bumi Cendrawasih terjaga alamnya dan tidak ada ilegal logging atau perbuatan lain yang merusak hutan di sana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua memiliki luas tutupan hutan sebesar 34,4 hektar. Area ini merupakan yang paling luas jika dibanding dengan Kalimantan atau pulau-pulau lain di Indonesia. Luas tutupan hutan bertambah 4% jika dibanding dengan tahun lalu.

Dalam artian, pemerintah sudah sukses menjaga kelestarian alam Papua karena ada kenaikan luas tutupan hutan. Berarti ada reboisasi dan program-program lain untuk lebih menghijaukan Papua, karena selain jadi paru-paru dunia, hutan juga menjadi sumber penghidupan sebagian rakyatnya. Mereka bisa mengambil sebagian hasil bumi di hutan dan menjualnya ke pasar.

Penjagaan alam Papua merupakan wujud dari program pembangunan berkelanjutan di Bumi Cendrawasih. Dalam artian, pembangunan di Papua akan terjadi sampai tahun-tahun ke depan dan dipastikan tidak akan merusak keindahan dan keasrian alam di sana. Hutan di Papua tidak akan gundul gara-gara ada pembangunan yang pesat.

Memang sempat ada kekhawatiran ketika ada berbagai infrastruktur yang dibangun di Papua seperti Jembatan Youtefa dan Jalan Trans Papua. Namun pemerintah menjamin tidak akan ada kerusakan hutan gara-gara pembangunan, karena sebelum memulai proyek sudah berkonsultasi dengan para ahli dari Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah tidak akan tega merusak cantiknya alam Papua karena merusak hutan adalah tindakan kriminal. Hutan di Bumi Cendrawasih akan sangat dijaga, karena bisa menjadi objek wisata sekaligus menghindarkan kita dari efek pemanasan global. Suhu di Indonesia wajib dijaga, caranya dengan terus mengadakan program untuk kelestarian alam.

Jangan sampai hutan Papua gundul dan hanya jadi sejarah, karena pemerintah menjaga agar tidak ada pembalakan liar di sana. Penjagaan juga diperketat agar tidak ada oknum yang nakal lalu diam-diam mencuri kayu dan berniat menggunduli hutan. Jangan sampai burung cendrawasih dan hewan lain di hutan jadi kehilangan tempat tinggal.

Menjaga kelestarian alam tentu butuh dana yang tak sedikit dan dana desa yang diberikan pemerintah pusat bisa digunakan sebagian untuk meng-cover-nya. Jika ada uang dari dana desa maka bisa menggaji penjaga hutan, menanam kembali tanaman yang rusak (karena sudah tua atau kena bencana alam), dll.

Masyarakat juga dihimbau untuk turut menjaga kelestarian alam dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Kalaupun ada pohon yang ditebang, itu karena sudah terlalu tinggi sehingga khawatir akan rubuh dan merusak bangunan di sekitarnya, atau akarnya terlalu besar sehingga merusak jalan raya.

Kelestarian alam di Bumi Cendrawasih benar-benar dijaga oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagian dana desa diperbolehkan untuk dikucurkan sehingga penjagaan hutan dan alam Papua makin ketat. Tidak ada ilegal logging yang akan merugikan, karena masyarakatnya sangat menjaga alam di sana.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Putu Prawira )*

Varian Omicron yang sudah terdeteksi di Indonesia merupakan alarm agar masyarakat menaati Protokol Kesehatan (Prokes) dengan ketat. Dengan terus menjaga kedisiplinan atas Prokes, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari penularan varian baru tersebut.

Sebagai virus, Covid-19 bermutasi menjadi varian baru, dari yang awalnya alfa, beta, gamma, delta, dan akhirnya Omicron. Mutasi ini terjadi karena banyak yang terkena virus secara massal sehingga virus punya kekuatan berlipat ganda. Selama pandemi belum selesai maka virus akan bermutasi dan kita wajib mewaspadainya.

Virus Covid-19 bermutasi jadi varian Omicron dan sedihnya ia sudah masuk ke Indonesia. Walau baru 1 orang yang terinfeksi tetapi wajib diwaspadai karena bisa jadi ada orang lain yang terkena, hanya saja tak sadar karena tidak periksa saat sakit dan hanya isolasi mandiri. Kekeliruan yang fatal ini menunjukkan kekurangtaatan banyak orang dalam mematuhi protokol kesehatan.

Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi Corona varian Omicron. Tetaplah menaati protokol kesehatan 10M agar tidak tertular. Pesan Presiden ini sangat penting dan harus ditaati agar Omicron tidak menyebar ke seluruh daerah di Indonesia.
Dalam artian, Omicron adalah alarm agar kita makin menaati protokol kesehatan. Penyebabnya karena menurut para dokter, virus hasil mutasi ini bisa menular 5 kali lebih cepat daripada varian lain. Akan sangat mengerikan ketika ada lonjakan pasien Corona gara-gara Omicron, padahal dalam 1-2 bulan ini situasi sedang kondusif.

Setelah diberlakukan PPKM level selama beberapa bulan, sejak pertengahan 2021, angka pasien Covid di Indonesia memang berkurang drastis. Dari 50.000 jadi ‘hanya’ 500-an orang per harinya. Selain itu, tidak ada daerah yang memiliki status zona merah di negeri ini dan tidak ada lagi yang dikenai PPKM level 4.
Akan tetapi pelonggaran saat tidak ada zona merah malah jadi bumerang karena menyebabkan banyak orang melanggar protokol kesehatan.
Selain malas pakai masker, banyak yang menyelenggarakan acara yang mengundang kerumunan seperti resepsi besar-besaran. Padahal jelas melanggar protokol kesehatan.
Omicron adalah pengingat yang keras bahwa kita harus menegakkan lagi protokol kesehatan, karena pilihannya hanya 2, mau taat prokes atau sakit gara-gara virus hasil mutasi ini? Protokol kesehatan pertama yang harus ditaati adalah pakai masker dan kenakan masker ganda (dengan posisi masker kain di luar dan masker N95 di dalam) agar meningkatkan filtrasi.

Jangan lupa untuk selalu cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Setelah sampai rumah, selain cuci tangan, juga wajib mandi dan keramas serta mengganti baju. Masker juga langsung dicuci dengan air panas agar higienis. Kebersihan tubuh, pakaian, dan masker harus dijaga agar terhindari dari Corona Omicron.

Jangan lupa pula untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari Corona varian apa saja. Semua harus higienis agar bersih dan tak ada yang ketempelan droplet pembawa virus jahat ini.

Selain menaati protokol kesehatan, masyarakat juga wajib divaksin agar mendapatkan perlindungan maksimal dari Corona. Dengan divaksin maka imunitas tubuh akan meningkat dan vaksin bagai jubah pelindung ketika Omicron sudah masuk ke Indonesia. Tentu jika ia juga menaat protokol kesehatan.

Kedatangan Corona varian Omicron adalah alarm bagi masyarakat untuk waspada dan harus tetap menaati protokol kesehatan. Jangan ada yang melanggarnya jika tidak ingin terinfeksi virus jahat ini. Tetaplah pakai masker, cuci tangan, dan menaati protokol kesehatan lain, agar bebas dari Corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengapresiasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemda dan lembaga terkait dalam penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Ia juga mengapresiasi bantuan yang datang dari berbagai pihak, seperti para relawan-relawan masyarakat yang terus bekerja keras sampai hari ini membantu di posko pengungsian.

“Tentu kami Komisi VIII DPR sangat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras tersebut. Tapi saya tetap menghimbau agar evakuasi tanggap darurat ini harus tetap dilakukan karena kemungkinan masih adanya korban yang masih tertimbun. Tentu ini mesti terus dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga pencarian korban ini menjadi hal utama yang memang harus dilakukan,” ujar Ace di Lumajang, Jawa Timur, Jumat, 10 Desember 2021.

Pemerintah juga harus memastikan bagi para pengungsi untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, kebutuhan sembako dan juga fasilitas kesehatan yang diberikan kepada mereka, agar mereka tetap merasa nyaman berada di pengungsian.

“Misalnya keterlibatan TNI maupun Polri yang selama ini aktif dalam menangani bencana, perlu diperkuat dalam RUU Penanggulangan Bencana yang sampai saat ini masih deadlock pembahasannya dengan pemerintah. Dimana pemerintah masih tidak menyebut BNPB di dalam UU, tapi kami bersikeras justru ingin memperkuat BNPB sebagai badan yang melakukan koordinasi dan komando serta pelaksana di dalam tanggap darurat yang terjadi saat ini,” ucap Ace.

Menurut Ace, peran BNPB saat ini masih sangat terbatas dengan kewenangan yang dimilikinya. Beruntungya BNPB dipimpin oleh perwira TNI aktif, sehingga koordinasi bisa berlangsung dengan cepat. Namun, jika bukan dipimpin oleh kalangan militer, mesti akan sangat sulit berkoordinasi di lapangan.

“Saya kira perlu diperkuat gagasan tentang keterlibatan TNI dan Polri polri tersebut di dalam RUU Penanggulangan Bencana. Termasuk juga dengan keterlibatan pemda, karena memang Pemda dalam UU belum ditegaskan secara eksplisit soal bagaimana alokasi anggaran khusus yang harus diberikan pemda melalui APBD. Selain itu, kami juga berharap, sebenarnya dari sisi anggaran skema dana siap pakai sesungguhnya sudah bisa, hanya saja memang hal tersebut perlu diperkuat penegasan dalam UU,” tutupnya. (*)

JAKARTA — Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani terpasang di sepanjang jalan menuju lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menuai sorotan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengatakan, baliho tersebut secara spontanitas dipasang oleh kader PDIP.

“Kalau itu kan mungkin ada spontanitas dari teman-teman Ibu Puan hadir. Itu entah kader orang yang dekat atau relawan,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Wasekjen DPP PDIP itu mengatakan, bahwa maksud dan tujuan pemasangan baliho itu baik.

Menurutnya, keberadaan baliho Puan harus dilihat maksud dan tujuannya.

“Kalau maksudnya pasti baik. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dilihat maksudnya,” ujarnya.

Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran di sekitar desa terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.

Warga setempat kecewa karena mengaku lebih membutuhkan bantuan ketimbang baliho.

Baliho yang dimaksud itu bergambar potret Puan dengan latar foto para pengungsi.

Selain itu ada pula logo ‘Relawan Puan Maharani’ dilengkapi kalimat penyemangat.

“Tangismu, tangisku. Ceriamu, ceriaku. Saatnya bangkit menatap masa depan,” bunyi tulisan dalam baliho Puan. (*)

Jakarta — Masyarakat diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat libur Natal dan Tahun Baru untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Kondisi pandemi di Tanah Air memang terus melandai. Bahkan dalam beberapa hari terakhir kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di bawah 400 kasus pernah hari. “Kita bersyukur sekali dalam beberapa hari terakhir kasusnya sudah dibawah 400 per hari,” ujar Ketua Bidang Perubahan Prilaku Satuan Tugas Covid-19 Sonny Harry B Harmadi, Rabu (17/11/2021) yang lalu.

Dia menjelaskan, angka ini jauh di bawah yang ditetapkan WHO yang menyatakan pandemi terkendali jika kasus sudah kurang dari 10 kasus per 1000.000 penduduk atau sekitar 2.700 kasus per hari. “Kalau kita perhatian sejak tanggal 15 Oktober 2021 lalu, kasus terkonfirmasi sudah di bawah 1.000 orang,” kata Sonny.

Terkait libur Natal dan Tahun Baru, Sonny berharap semua pihak betul-betul mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan arahan pemerintah, membangun kesadaran dan disiplin kolektif. Pengalaman bahwa setiap libur panjang selalu berisiko terjadi peningkatan kasus Covid-19, harus jadi perhatian.

Saat ini, berdasarkan indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa-Bali, menunjukkan mobilitas masyarakat mulai meningkat secara signifikan. “Kalau disertai penurunan kedisiplinan protokol kesehatan bukan tidak mungkin berakibat lonjakan kasus. Jangan sampai lengah,” ujarnya.

Sonny pun mengingatkan semua pihak bahwa pandemi belum selesai. Saat ini, kasus konfirmasi mingguan di 37 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Lalu jumlah keterisian tempat tidur mingguan 43 di kabupaten/kota di Jawa dan Bali juga mengalami peningkatan.

Jika dihubungkan dengan kepatuhan protokol kesehatan, memang terjadi penurunan. Kalau sebelumnya kepatuhan memakai masker di angka 8,3 secara turun 8,1. Hal ini tentu perlu jadi perhatian bersama dan satgas daerah harus waspada dan mencegah jangan sampai terus terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan berdampak peningkatan kasus.

“Meski saat ini kenaikan kasus masih dalam jumlah kecil namun harus tetap hati-hati dan berusaha
melakukan upaya terbaik agar tidak berkembang cepat,” kata Sonny lagi.

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, lanjutnya, tiap dua pekan pemerintah melakukan asesmen secara berkala terkait indikator level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di setiap Kabupaten/Kota. Hal ini sangat penting untuk bisa mengevaluasi langkah yang perlu dilakukan.

Menurutnya, kondisi pandemi yang tengah melandai juga tidak lepas karena konsistensi dalam melaksanakan PPKM sesuai level. Kemudian juga peningkatan vaksinasi dan perluasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memastikan orang yang berada di ruang publik adalah sehat atau dengan risiko minimal.

Kampanye 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan) pun harus terus dilakukan. Dia yakin, kalau Indonesia bisa mempertahankan kasus yang rendah hingga Februari-Maret maka bisa menurunkan status dari pandemi ke endemi.

“Namun kuncinya kita harus menjaga momentum ini dengan kepatuhan protokol kesehatan. Kasus melonjak atau melandai, perilaku masyarakat harus sama yaitu tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan,” tegas Sonny. (*)

Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyayangkan adanya kegiatan syuting sinetron di tengah lokasi bencana dan pengungsian Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang seharusnya tidak dilakukan.

“Pengambilan video syuting sinetron di lokasi bencana maupun di pengungsian, apalagi pada saat masih berlakunya status tanggap darurat tentu sangat disayangkan,” ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Kamis (23/12/2021).

BNPB mengimbau berbagai pihak untuk menghormati dan berempati kepada masyarakat terdampak bencana dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas pada saat tanggap darurat.

Selain itu, prioritas kegiatan tanggap darurat adalah optimalisasi layanan kepada masyarakat terdampak, pemulihan kawasan terdampak bencana, dan penyiapan lokasi relokasi.

“BNPB mengharapkan situasi ini tidak lagi terjadi di masa depan. Selain itu, BNPB juga mengharapkan masyarakat lebih mengedepankan dukungan moril dan materiil untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana,” ujar Abdul seperti dikutip Antara.

Selain itu, BNPB juga mengimbau warga untuk tidak melakukan wisata bencana, khususnya di wilayah yang terdampak langsung awan panas guguran pada 4 Desember lalu.

Hal ini semata-mata dilakukan agar kegiatan-kegiatan dalam fase tanggap darurat dapat berjalan dengan lancar, dan petugas di lapangan tidak terganggu oleh aktifitas lain di luar prioritas kegiatan tanggap darurat.

Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru per 22 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, masih mencatat total warga meninggal dunia berjumlah 51 jiwa.

Warga mengungsi berjumlah 10.539 jiwa yang tersebar di 409 titik pengungsian. Titik pengungsian berbesar di Kabupaten Lumajang dan sebagian kecil lainnya di Kabupaten Malang, Probolinggo, Blitar dan Jember. Posko masih terus melakukan pemutakhiran data warga yang mengungsi. (*)

Oleh : Zakaria )*

Organisasi masyarakat yang memegang egosentris serta intoleran terhadap keyakinan yang berbeda memang melahirkan keresahan. Masyarakat pun diharapkan dapat mewaspadai Ormas Intoleran yang terus menebar provokasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).  

Masyarakat juga dibuat resah dengan adanya Ormas intoleran yang kerap menggelar ceramah dengan menghadirkan pembicara yang intoleran dan menolak pluralisme. Salah satu Ormas dengan pelaku tindakan intoleransi tertinggi adalah FPI (Front Pembela Islam). Pada tahun 2010 silam Zaniba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid selaku Direktur The Wahid Institute mengatakan bahwa FPI di berbagai daerah masih menjadi pelaku tindakan intoleransi beragama tertinggi di Tanah Air.

            Berdasarkan lokasi, Wahid Institute (WI) menemukan 133 kasus intoleransi beragama yang tersebar di 13 Wilayah pemantauan. Yenny Wahid mengatakan, bahwa kasus intoleransi tertinggi adalah Jawa Barat dan Banten dalam kasus intoleransi dengan 43 kasus atau 32 persen. Namun, perubahan peningkat terjadi di mana Jawa Timur Naik ke Posisi ketiga.

            Menurut Yenny, terdapat sejumlah karakteristik tindakan intoleransi beragama yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Di antaranya, pembatasan ibadah dan kebebasan berekspresi, ancaman kekerasan dan intimidasi, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Termasuk pemaksaan dan pembatasan keyakinan, penyerangan fisik dan properti, pembatasan rumah ibadah, serta penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu.

            Jika sikap intoleransi semakin ditonjolkan, tentu kemunduran suatu bangsa adalah keniscayaan, karena sikap tersebut menyebabkan pemerintah sulit untuk membangun kebijakan. Selain itu, sikap intoleransi juga memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama dan kebudayaan.

            Wakil Presiden Ma’ruf Amin sempat menyesalkan adanya praktik intoleransi yang sudah sampai pada sikap tidak mau bersahabat, duduk bersebelahan atau melakukan aktivitas bisnis dengan kelompok atau individu yang berbeda agama atau keyakinan. Ia juga khawatir jika intoleransi ini dibiarkan akan berbahaya dan merusak keutuhan bangsa Indonesia.

            Dirinya juga berujar, bahwa Intoleransi terhadap kepercayaan lain merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Konstitusi kita tentu menjami hak kebebasan beragama, hal tersebut tertuang pada UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).

            Kita harus sadar bahwa toleransi bukanlah sekadar istilah dan penegasan akademik semata, tetapi praktik keberagaman dalam menyikap keragaman. Toleransi membutuhkan aksi nyata dalam setiap tindakan. Karena itulah, mengarusutamakan prinsip, wawasan, dan praktik toleransi di tengah masyarakat yang Bhineka adalah sebuah keniscayaan.

            Tentu saja setiap organisasi, kelompok atau individu masyarakat di Indonesia harus tuntuk pada hukum yang berlaku sesuai undang-undang. Jika melawan atau menyimpang dari koridor hukum, hal tersebut tentu patut mendapatkan tindakan tegas. Segala pergerakan dari Ormas intoleran dan radikal yang kerap tidak sesuai kaidah hukum. 

FPI juga merupakan Ormas yang cenderung intoleran, hal ini dibuktikan ketika Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia pada suatu pagi di hari minggu tahun 2012. Siapa sangka, niatnya dalam beribadah berujung petaka, ketika mendadak puluhan orang berjubah putih dengan label FPI telah memenuhi pelataran Gereja. Mereka menghadang para jemaat yang hendak beribadah.

            Pendeta Palti selaku pemimpin ibadah mengaku, bahwa tak jarang jemaat harus menerima lemparan telur busuk hingga air comberan dalam perjalanan menuju gereja. Saat beribadah pun, Kelompok FPI itu juga melakukan demo dengan pengeras suara hingga mengganggu para jemaat yang tengah berdoa. Palti juga sempat meminta kepada Presiden Jokowi, agar masyarakat di Indonesia dapat dengan bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tindakan tersebut semakin menegaskan bahwa selain kerap memicu aksi kekerasan, FPI juga menjadi Ormas yang intoleran terhadap beragam kebebasan dalam beribadah.

Dari pengalaman masa lalu tentu saja pemerintah perlu mewaspadai manuver yang dilakukan oleh Ormas intoleran, meski FPI telah dikeluarkan, tapi meski nama organisasinya telah ditetapkan sebagai Ormas terlarang, bukan berarti ideologi mereka telah lenyap. Keberagaman di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang harus dipupuk dengan sikap toleransi untuk senantiasa saling jaga dan saling bersinergi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Kevin Sianturi )*

Perayaan Natal 2021 merupakan momentum yang dinanti oleh banyak orang. Masyarakat dan Pemerintah pun diminta untuk terus bersinergi serta menjaga situasi kondusif guna mewujudkan Perayaan Natal aman dan damai. 

Akhir tahun membawa kedamaian bagi umat kristiani karena mereka merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Hari raya selalu disambut dengan gembira, karena bisa melakukan misa Natal, bertukar kado, dan diakhiri dengan makan bersama. Namun kebahagiaan ini bisa saja terenggut karena saat ini masih pandemi Corona, sehingga semuanya harus tetap waspada.

Selain ancaman Corona, perayaan Natal juga wajib diamankan karena bisa jadi ada ancaman pengeboman dari teroris (jika kita berkaca dari kejadian di tahun-tahun sebelumnya). Jangan sampai desember menjadi bulan berdarah gara-gara ulah kelompok tak bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah berusaha keras agar Natal bisa aman, baik dari ancaman penularan Corona maupun serangan teroris.

Untuk mencegah merebaknya virus Covid-19 lagi maka pada tahun ini boleh diselenggarakan misa Natal di gereja tetapi dilaksanakan secara hybird alias setengahnya online dan setengahnya offline. Kapasitas maksimal di dalam rumah ibadah hanya boleh 50% sehingga sistem hybird jadi pilihan. Umat yang masih khawatir akan penularan Corona bisa mengikuti ibadah via live streaming.

Ibadah secara hybird memang menjadi hal baru di kala pandemi tetapi diharap tidak akan mengurangi kekhusyukannya. Umat akan tetap fokus untuk beribadah dan merayakan Natal walau belum bisa datang langsung ke gereja. Sementara itu, bagi yang bisa datang langsung, maka tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai hand sanitizer dan menjaga jarak, serta menghindari bersalaman serta cipika-cipiki.

Selain mengantisipasi penularan Corona, maka saat Natal juga ada pengamanan ketat, agar jangan sampai terjadi kekacauan berdasarkan SARA. Pemerintah menghimbau masyarakat agar mengutamakan toleransi, karena sebagai negara yang memiliki rakyat yang majemuk, toleransi adalah kunci menuju kedamaian. Dengan toleransi maka umat kristiani bisa merayakan Natal dengan bahagia, karena mereka disambut baik oleh yang lain.

Jika semua orang memiliki toleransi yang baik maka kita optimis Natal 2021 akan berlangsung dengan mulus, tanpa ada gesekan antar warga. Mereka juga tidak terpicu akan provokasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Sweeping yang terjadi saat Natal dan tindakan intoleran juga sudah sangat dicegah karena pemerintah telah membubarkan ormas yang sering melakukannya, karena terbukti radikal dan berafiliasi dengan teroris.

Untuk mewujudkan Natal yang aman dan damai, maka aparat keamanan makin memperketat penjagaan. Pertama, digencarkan lagi razia dan operasi lilin. Tujuannya selain untuk melancarkan mobilitas saat libur nataru (Natal dan tahun baru) juga untuk mencegah ada orang-orang mencurigakan yang membawa senjata tajam, bahkan bom molotov.

Cara kedua adalah dengan menangkap para teroris di beberapa daerah, mulai dari Batam sampai Sumatera Utara. Upaya pencegahan wajib dilakukan untuk menjamin keamanan umat. Jangan sampai mereka takut untuk beribadah di hari Natal gara-gara ancaman teroris. Beberapa hari sebelum 25 desember, di banyak gereja diperiksa keamanannya oleh polisi, jangan sampai ada yang kecolongan dan ternyata disusupi oleh bahan peledak.

Keamanan saat Natal sangat dijaga oleh aparat, tujuannya agar umat kristiani bisa beribadah dan merayakan Natal dengan damai dan tidak khawatir akan ancaman dari kelompok teroris. Selain itu, pemerintah juga membuat skema agar ibadah Natal lancar tanpa ada penularan Corona, dengan membatasi kapasitas maksimal 50% saja. Perayaan Natal akan tetap khidmat walau diadakan secara hybird.

)* Penulis adalah warganet / kontributor Citizen Journalis