Oleh : Sentiaji Kurniawan )*

Bank Dunia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan. Proyeksi ini menunjukkan bahwa program pemulihan ekonomi Pemerintah berada dalam jalur yang tepat.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentu menjadi kabar baik, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 akan tumbuh kisaran 3,7 persen dan akan kembali meningkat pada tahun depan menjadi 5,2 persen.
Menurut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, pemulihan ekonomi di tahun depan dapat dicapai apabila Indonesia tidak mengalami gelombang Covid-19 serta akibat munculnya varian baru.

Selain itu, Bank Dunia juga melihat risiko adanya virus varian baru Omicron yang telah menyerang beberapa negara di dunia, di tengah vaksinasi yang masih belum merata akan memberikan dampak melemahnya bagi perekonomian RI tahun depan.

Bank Dunia mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi dapat berlangsung optimal disertai kecepatan vaksinasi Covid-19, seingga mencapai 70% dari populasi pada akhir tahun depan. Kahkonen mengatakan, proyeksi mengasumsikan bahwa vaksin peluncuran akan berkembang dengan sebagian besar provinsi mencapai cakupan vaksin 70% pada tahun 2022, dan Indonesia tidak akan mengalami gelombang baru Covid-19 yang parah.

Ia menambahkan, ketidakpastian pandemi masih menjadi tantangan bagi seluruh negara dan bahkan mencuat istilah bahwa Covid-19 berpotensi menjadi endemik. Lantaran covid-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat.

Di sisi lain, Bank Dunia meminta arah kebijakan moneter fiskal domestik yang tetap akomodatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Dengan dukungan pertumbuhan perdagangan global dan kenaikan harga komoditas yang moderat di tengah pengetatan kondisi keuangan global.

Seperti diketahui, PDB Indonesia tumbuh sebesar 7,07 persen (yoy) pada kuartal ii/2021 setelah empat kuartal berturut-turut mengalami kontraksi sejak kuartal II/2020.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, pihaknya meyakini pada kuartal IV/2021 ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Walaupun banyak pandangan bisa mengulang capaian pertumbuhan di kuartal II/2021 ini yaitu tumbuh di atas 7 persen.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal III/2021 menjadi 3.51 persen (yoy). Hal ini merupakan implikasi dari kebijakan PPKM Darurat dan level 3-4 yang diterapkan untuk menangani penyebaran varian Delta di tanah air.

Ke depannya, Piter menilai proses pemulihan akan tetap berlanjut. Salah satu indikatornya yaitu konsumsi masyarakat diperkirakan akan terus membaik. Hal itu terlihat dari berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2021 yang sudah kembali ke level optimis di 113.4. IKK terus meningkat dari level pesimis pada september 2021 sebesar 95,2 dan sebelumnya 77,3 pada Agustus 2021.

Indeks penjualan riil juga mulai membaik walaupun sempat menurun pada kuartal III/2021. Jadi kondisi ekonomi Indonesia juga sangat bergantung pada kondisi pandemi. Oleh sebab itu, Piter menilai penting bagi Indonesia untuk menghindari adanya gelombang ketiga penyebaran Covid-19. Terutama, kenaikan kasus yang dipicu oleh varian terbaru yakni Omicron.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan kebijakan bank sentral pada 2022 akan terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Di samping kebijakan moneter, Perry menyampaikan bahwa kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau pun akan tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi global, Perry menyampaikan bahwa ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut di tengah pengumuman siklus pengetatan kebijakan moneter the fed yang lebih cepat, serta penyebaran varian baru Covid-19.

Kondisi ini dinilai Perry akan berdampak pada terbatasnya aliran investasi portofolio global ke Emerging Market, termasuk Indonesia, serta berdampak pada perkembangan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah.

Oleh karena itu, fokus utama dari arah kebijakan BI tahun depan adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI meyakini stabilitas nilai tukar rupiah adalah yang terpenting bagi ekonomi Indonesia.

BI juga tidak segan melakukan langkah stabilisasi untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil guna mendukung pemulihan ekonomi. Namun tetap memperhatikan mekanisme pasar.

Optimisme Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan hal positif yang harus diapresiasi. Respons itu juga menandakan bahwa kerja keras Pemerintah telah mendapatkan kepercayaan dunia internasional.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Janet Theresia )*

Otonomi khusus (Otsus) adalah cara untuk mensejahterakan rakyat Papua sekaligus menjadi jalan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah pun terus menjaga agar dana Otsus terserap 100% untuk kemaslahatan masyarakat Papua.

Pembangunan Papua merupakan salah satu program utama Presiden Joko Widodo sejak pertama kali menjabat. Berbagai upaya untuk memajukan Papua terus digencarkan baik dengan menerbitkan regulasi dan melanjutkan program Otsus dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Pembangunan bandar internasional Sentani adalah salah satu hasil dari program otonomi khusus (Otsus). Program yang dimulai sejak tahun 2001 dan diperpanjang pada jilid 2 di tahun 2021 memang digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih demi kemajuan di sana. Dengan begitu, tidak ada gap antara Indonesia bagian barat dan timur, karena Papua adalah bagian dari Indonesia.

Pemanfaatan dana Otsus sudah sangat dinikmati oleh segenap rakyat di Bumi Cendrawasih. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawaradani menekankan agar implementasi inpres nomor 9 tahun 2020 dan otonomi khusus Papua harus berfokus pada efektivitas program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini agar Otsus dinikmati oleh seluruh rakyat.

Jaleswari menambahkan, dana Otsus harus diberikan demi kemakmuran rakyat Papua, jangan malah dinikmati pihak elite. Tujuannya agar nyata manfaatnya bagi segenap masyarakat sipil. Dalam artian, jangan sampai dana Otsus ternyata salah sasaran dan tidak membuat warga di Bumi Cendrawasih gigit jari karena ternyata dikemplang oleh oknum nakal.

Pengawasan dana Otsus menjadi pekerjaan rumah semua pihak agar dapat digunakan secara efektif. Anggaran Otsus memang makin besar, yakni 2,5% dana alokasi umum (DAU) nasional dan tahun 2021 ini pemerintah mengucurkan 7,6 triliun rupiah. Uang sebanyak itu harus dikawal ketat agar terserap 100% demi kesejahteraan rakyat.

Untuk mengawal dana Otsus maka pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dibantu oleh BPK (badan pengawas keamanan). Rakyat juga turut mengawasi karena Otsus ditujukan untuk mereka, jadi wajib teliti dan melaporkan jika ada proyek Otsus yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Para pejabat di Bumi cendrawasih juga harus mempertanggungjawabkan dana tersebut, karena jika mengemplang akan berhadapan dengan KPK.

Penyerapan dana Otsus telah diawasi dan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan di Papua, tidak hanya fokus di bidang infrastruktur (seperti pembangunan jalan raya) tetapi juga di bidang lain. Pertama, anggaran Otsus akan diberikan di bidang ekonomi. Caranya dengan memberikan bantuan modal kepada para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) sehingga mereka bisa berdagang dan mendapatkan penghasilan tambahan.

Anggaran Otsus juga diberikan di bidang pendidikan. Selain untuk membangun sekolah dan perpustakaan yang representatif, dana Otsus di bidang pendidikan juga diberikan sebagai beasiswa bagi apra siswa Papua yang berprestasi. Mereka bisa sekolah dan kuliah tanpa memusingkan biayanya.

Dana Otsus untuk beasiswa juga diberikan kepada para alumni SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ketentaraan. Mereka bisa mendaftar lalu mendaftar di jalur khusus Otsus dan akan mendapatkan uang saku.

Ketika rakyat Papua mendapat pendidikan tinggi maka bisa memperbaiki masa depan karena bekerja di perusahaan dengan gaji yang juga tinggi. Selain itu, mereka juga bisa membela wilayahnya dengan jadi anggota TNI dan mendapat gaji yang sangat layak. Sehingga kehidupannya akan makin makmur.

Dana Otsus yang diberikan tahun 2021 makin besar nominalnya dan memang diperuntukkan bagi masyarakat Papua. Uang triliunan rupiah dikucurkan tak hanya untuk pembangunan fisik (jembatan dan gedung) tetapi juga untuk beasiswa dan bantuan modal bagi para mama di Bumi Cendrawasih. Dengan begitu, kehidupan mereka akan makin membaik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Muhammad Yasin )*

Semua pihak perlu untuk mewaspadai potensi kenaikan kasus Corona khususnya menjelang akhir tahun. Masyarakat yang beraktivitas diminta untuk tidak lengah dan tetap taat Prokes karena varian Omicron sudah masuk ke Indonesia.

Pandemi membuat situasi berubah 180 derajat dan selama 2 tahun kita dituntut untuk survive agar tidak tertular Corona. Beberapa bulan ini kondisi sedang stabil karena jumlah pasien Covid rata-rata hanya 500-an per hari di seluruh Indonesia. Selain itu, sudah tidak ada lagi wilayah di negeri ini yang berstatus zona merah atau PPKM level 4.

Akan tetapi kita tidak boleh santai-santai karena jelang akhir tahun malah ada kenaikan kasus Corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa di ibu kota ada kenaikan kasus 30-40 pasien per harinya. Sehingga beliau menekankan kembali pentingnya disiplin dalam protokol kesehatan.

Kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan memang wajib dilakukan karena jelang akhir tahun, mulai banyak yang kendor. Jangan sampai mentang-mentang kasus Covid sedang menurun, malah lalai dalam memakai masker. Semuanya masih wajib memakai masker bahkan dikenakan 2 lapis (disposable yang ditutup dengan masker kain) agar menaikkan tingkat filtrasi.

Masker double harus dipakai karena Corona varian delta bisa menular via udara, saat seseorang berpapasan (walau tidak sengaja) dengan OTG. Sehingga masker ini bisa jadi penjaga yang ampuh, dengan catatan orang itu juga menaati poin lain dalam protokol kesehatan dan memiliki imunitas dari hasil vaksinasi Covid.

Corona varian delta belum tuntas tetapi saat ini sudah ada varian omicron. Memang belum dilaporkan separah apa pasien Corona yang terkena varian ini tetapi sudah ada catatan bahwa Corona omicron menular 5 kali lebih cepat. Cara untuk mengantisipasi penularannya lagi-lagi dengan disiplin protokol kesehatan dan wajib vaksinasi.

Jelang akhir tahun, protokol kesehatan yang paling banyak dilanggar adalah menghindari kerumunan. Memang pesta pergantian tahun dilarang dilakukan di taman, hotel, dan tempat umum lainnya. Akan tetapi kita juga tidak boleh mengadakan acara sendiri di rumah dan mengundang banyak orang, karena sama saja dengan membuat kerumunan dengan sengaja.

Kenaikan kasus pasca tahun baru bisa terjadi jika banyak yang melakukan pesta di rumahnya sendiri karena dianggap aman. Padahal di sana berbahaya karena kita tidak tahu siapa di antara tamu yang berstatus orang tanpa gejala. Apalagi Corona varian omicron beda ciri-cirinya dengan varian lain dan pasien tidak merasa anosmia (kehilangan fungsi indra penciuman), sehingga bisa saja ada yang tertular tanpa disadari.

Taati juga protokol kesehatan lain seperti rajin cuci tangan dan mandi, keramas, serta ganti baju setelah pulang dari perjalanan. Jangan lupa pula untuk langsung mencuci masker kain karena ia hanya berfungsi selama 4 jam saja. Belilah minimal selusin masker kain agar bisa dipakai sehari-hari dan tidak capek mencucinya.

Selain menaati protokol kesehatan, cara untuk terhindar dari Corona selama akhir tahun ini adalah dengan vaksinasi. Sudahkah Anda divaksin? Vaksinasi adalah kewajiban karena jika di Indonesia ada minimal 75% WNI yang disuntik vaksin, maka akan terbentuk kekebalan kelompok dan status pandemi bisa lekas diakhiri.

Jelang akhir tahun kita tidak boleh berleha-leha lalu seenaknya liburan. Tetaplah menjaga jarak dan mengurangi mobilitas serta menaati poin lain dalam protokol kesehatan, karena sudah ada kenaikan kasus Corona di ibu kota. Kenaikan ini merupakan sebuah peringatan kepada semua WNI agar disiplin protokol kesehatan dan jangan lupa juga untuk membentengi diri dengan vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh :Abdul Kahar )*

Pimpinan dan pegawai pemerintahan perlu mewaspadai penyebaran radikalisme. Kewasdaan ini perlu untuk terus diibangun dan dipelihara agar tidak ada lagi abdi negara yang jadi korbannya.

Salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah masih adanya radikalisme dan terorisme. Radikalisme menjadi masalah yang sangat serius karena kadernya selalu mengkampanyekan tentang negara khilafah, padahal konsep ini tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di negeri ini yang majemuk. Oleh karena itu radikalisme menjadi PR besar agar segera dihapuskan di Indonesia.

Radikalisme sudah menyelusup masuk di beberapa lembaga negara dan instansi pemerintah. Kader radikal pintar sekali berakting dan seolah-olah mereka netral, padahal diam-diam menjadi anggota kelompok radikal. Jika mereka sudah bisa menjadi pegawai pemerintahan atau instansi negara maka berbahaya karena bisa memanfaatkan pangkat dan jabatannya untuk menyebarkan radikalisme.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menyatakan bahwa radikalisme sudah menyusup ke lembaga-lembaga negara. Hal ini adalah srategi dari kelompok radikal. Buktinya adalah penangkapan 3 terduga teroris yang merupakan anggota dari lembaga negara yang terkenal.

Masyarakat tak menyangka jika ada pegawai lembaga negara yang menjadi anggota teroris. Hal ini membuktikan kepiawaian mereka dalam berakting, seolah-olah baik-baik saja tetapi ternyata diam-diam menjadi kader radikal. Setelah berhasil masuk ke lembaga negara dan mendapatkan jabatan, baru mereka berceramah dan menggunakan posisinya agar menguntungkan kelompok radikal.

Padahal pemanfaatan seperti ini berbahaya karena bisa meracuni pikiran masyarakat. Misalnya ketika anggota lembaga negara tersebut berceramah dan bernada radikal, maka seolah-olah merepresentasikan nama sang lembaga. Padahal ia berpidato atas nama pribadi dan lembaga negara tidak ada kaitannya dengan radikalisme.

Oleh karena itu di lembaga-lembaga negara dan instansi pemerintahan sedang dilakukan pembersihan, apakah ada pegawai lain yang ternyata menjadi kader radikal? Jangan sampai ada lagi kasus gara-gara pegawai yang ternyata sudah tercemar pikirannya oleh radikalisme.
Cara penyelidikannya saat ini sudah gampang sekali karena memanfaatkan teknologi. Rata-rata tiap pegawai instansi pemerintahan memiliki akun media sosial. Tinggal buka saja HP atau laptop lalu cari akun mereka. Jika ketahuan sering menghujat pemerintah dan men-share hoax serta berita bernada radikalisme, maka bisa dipastikan mereka menjadi kader radikal.

Setelah terbukti menjadi kader radikal, maka pegawai isntansi pemerintahan tersebut akan mendapat teguran keras dari atasannya. Jika masih ngotot maka bisa terancam pemecatan, karena menjadi anggota kelompok radikal sama saja menjadi penghianat bangsa. Pemecatan tidak hormat menjadi pilihan terakhir, karena jangan sampai lembaga tersebut malah identik dengan radikalisme.

Saat ini penyelidikan terhadap pegawai lembaga negara memang sedang gencar dilakukan. Jangan sampai ada pejabat di lembaga tersebut yang menjadi anggota radikalisme. Penyebabnya karena jika ia terlanjur jadi pejabat, bisa memanfaatkan statusnya untuk menyuburkan radikalisme. Jika ada seleksi calon pejabat di sana maka harus diperketat dan anti radikalisme menjadi salah satu syaratnya.

Pemberantasan radikalisme di lembaga negara dan instansi pemerintahan wajib dilakukan agar paham ini tidak menyebar terus-menerus di Indonesia. Jangan sampai radikalisme merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Penyebabnya karena paham ini bisa menghancurkan negara secara perlahan.

Radikalisme wajib diberantas di mana saja, termasuk di instansi pemerintahan dan lembaga negara. Justru di kedua tempat tersebut haraus makin diperketat. Jangan lagi ada pegawainya yang menjadi kader radikal dan ditangkap karena menjadi terduga teroris, karena akan mencoreng nama lembaga negara tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Jakarta — Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernardus Wisnu Widjaja, mengatakan calon ibu kota baru yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur rawan bencana banjir dan tsunami.

“Masih ada setidaknya dua potensi bencana untuk saat ini yang ada di kawasan calon ibu kota. Potensi itu adalah banjir yang titiknya berada di muara sungai dekat pantai. Potensi lainnya adalah tsunami karena imbas dari Sulawesi,” kata Bernardus Wisnu di Jakarta.

Namun demikian, dia menjelaskan soal perbedaan antara tsunami dengan bencana tsunami. Tsunami, menurutnya, suatu fenomena alam yang terjadi secara berulang.

Sedangkan bencana adalah suatu peristiwa yang bisa dicegah dengan catatan tidak ada manusia yang mendiami daerah rawan tsunami. Apabila terdapat penduduk, perlu disiapkan infrastruktur agar tidak terkena tsunami langsung.

“Tadi kalau kita lihat potensi atau risiko bencana, di Kalimantan saat ini yang terbaik atau minim potensi bencana. Yang biasanya paling dramatis itu bencana geologi, nah Kalimantan Timur itu save dari geologi. Artinya rendah sampai maksimum sedang,” kata Wisnu.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 26 Agustus 2019. Ada sejumlah alasan yang dipaparkan Jokowi. Salah satunya adalah soal risiko bencana.

“Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, tanah longsor,” ucap Jokowi.

Alasan lainnya adalah lokasinya yang berada di tengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan kota yang sudah berkembang serta sudah ada lahan yang dikuasai oleh negara. Jokowi juga menegaskan Jakarta tetap akan jadi prioritas pembangunan. Soal pemindahan ibu kota ini, Jokowi telah bersurat ke DPR.

Walau terbilang aman, Wisnu tetap mengimbau pemerintah agar melakukan tata kelola yang baik. Hal itu karena sifat bencana ini dinamis, yang mana tergantung pada pengelolaan wilayahnya. Pemerintah, kata dia, harus membangun ibu kota baru setidaknya seperti ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) membangun Jakarta menjadi satu kawasan yang tertata.

“Akan tetapi lambat laun menjadi rawan bencana, seperti banjir karena tata kelola yang dilakukan tidak baik. Tetapi yang harus hati-hati adalah ke depan harus terkelol dengan baik. Awalnya yang VOC bangun semuanya bagus, tapi kalau tidak bisa dikendalikan menyebabkan bencana,” ujarnya.

Berikutnya, Wisnu memberikan catatan mengenai kondisi air yang menjadi usur vital bagi kehidupan. Wisnu mengatakan, air permukaan harus menjadi prioritas perhatian pemerintah karena air tanah di Kalimantan Timur relatif tidak terlalu besar potensinya.

Karena itu, pemerintah perlu mengambil peranan untuk mengelola sendiri air permukaan di sana. Tidak memberikannya kepada pihak swasta. “Kalau di beberapa negara maju, air disiapkan pemerintah. Kalau mencari sendiri tidak ada batasnya. Kalau pemerintah terukur, semakin banyak dia gunakan air, argonya kan jalan terus, harus membayar, jadi dia akan hati-hati menggunakan itu (air),” ujarnya. (*)

Jakarta — Permasalahan Jakarta tidak ada habisnya, mulai banjir hingga kemacetan. Setelah tidak jadi ibu kota, Jakarta dituntut harus berbenah secara total dan menata ulang kawasan perkotaannya agar persoalan klasik Jakarta bisa segera diselesaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota ke Penajam, Kalimantan Timur, merupakan kesempatan dan peluang bagi Jakarta untuk berbenah. Sebab bagaimanapun Jakarta akan menjadi daya tarik bagi pebisnis dan pelancong.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mulai melakukan pembenahan secara besar-besaran untuk Jakarta. Karena dalam beberapa tahun ke depan, akan banyak bangunan pemerintahan pusat di Jakarta yang akan kosong, karena proses pemindahan perkantoran ke ibu kota baru.

“Karena itu perlu ada ketentuan transisi, peralihan ibu kota, untuk mengantisipasi dan menjadi pintu keluar agar bisa dilakukan secara bertahap,” jelas Jimly. Begitu juga jalan keluar bagi persoalan Jakarta yang akan ditinggalkan, menurutnya Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan dari sekarang bagaimana solusi jangka panjang menyelesaikan persoalan Jakarta, mulai dari banjir, macet, pencemaran lingkungan dan lainnya.

Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Ibukotanya adalah Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Kota Balikpapan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Penajam merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Paser.

Potensi pada sektor perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat menjanjikan. Masih banyaknya lahan yang bisa dikembangkan tentunnya bisa dijadikan ukuran para investor untuk berinvestasi disektor ini. Fasilitas sarana dan prasarana seperti jalan maupun alat transportasi sudah tersedia sehingga memudahkan para Investor yang bergerak dibidang perkebunan ini.

Secara umum produksi pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan kakao. Dimana produksi pertanian tanaman perkebunan tersebut ditinjau dari banyaknya petani, tanaman menghasilkan, produksi, produktivitas. Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Penajam Paser Utara.

Berkaitan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan Penajam Paser Utara merupakan kawasan yang belum dikembangkan, sehingga biaya mitigasi bencana dan perencanaan tata wilayah, memperhitungkan potensi bencana alam seperti banjir dan bencana lainnya sebelum memulai tahapan konstruksi kota. Hal ini berbeda dengan penataan ulang Jakarta yang membutuhkan pembiayaan sangat besar. (*)

Bandung — Di awal 2021 yang lalu, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia. Mulai banjir, tanah longsor, gunung meletus dan gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, masuk minggu keempat Januari 2021, sudah ada 185 bencana yang terjadi di Tanah Air.

Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung mendominasi kejadian bencana. Catatan BNPB, sebanyak 127 kejadian banjir terjadi di beberapa wilayah Tanah Air, sedangkan tanah longsor 30 dan puting beliung 21. Kejadian bencana lain yang tercatat yaitu gelombang pasang 5 kejadian dan gempa bumi 2.

Meskipun banjir paling sering terjadi, bencana gempa bumi masih paling banyak mengakibatkan korban jiwa. Peristiwa gempa bumi telah mengakibatkan korban meninggal sebanyak 91 jiwa, tanah longsor 41 dan banjir 34. Bahkan, BNPB mencatat korban luka-luka akibat gempa bumi mencapai 1.172 jiwa, disusul tanah longsor 26 jiwa, puting beliung 7 jiwa dan banjir 5 jiwa.

Tingginya kasus bencana alam di Indonesia ini sebenarnya sudah diprediksi sejumlah peneliti di Tanah Air. Termasuk dampak kerusakan dan faktor yang mampu menyebabkan terjadinya bencana alam.

Lalu, sejauh mana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota serta pihak terkait dalam mengantisipasi risiko dampak dari bencana alam yang terjadi. Seperti apa mitigasi bencana yang sudah dipahami masyarakat Indonesia?

Di bawah ini adalah ulasan kolaborasi mengenai upaya mitigasi, rawan bencana, hingga pandangan para pengamat yang dirangkum dalam artikel “Indonesia Rawan Bencana”.

  1. Bencana alam harus jadi pelajaran penting bagi Indonesia

Ketua Pusat Unggulan Ipteks (PUI) Sains dan Teknologi Kegempaan ITB, Irwan Meilano mengatakan, potensi gempa bumi yang terjadi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat sebetulnya sudah diketahui sejak dulu.

Menurut dia, penelitian terhadap potensi terjadinya gempa bumi sudah menjadi perhatian. Tidak hanya itu, sumber gempa yang akan berdampak terhadap kerusakan sudah dimasukan dalam peta bahaya sumber gempa tahun 2019.

Sebab, peristiwa gempa bumi di Indonesia masih menjadi bencana yang memakan korban terbesar di Indoneisa. Tidak hanya sumber bencana yang perlu disampaikan secara detail kepada semua pihak. Pemerintah juga perlu memerhatikan perencanaan pembangunan yang baik di lokasi titik bencana serta mengajak masyarakat untuk memahami risikonya akibat dampak bencana. Sehingga, saat terjadi bencana seluruh pihak siap dalam menghadapi bencana.

  1. Geografis Indonesia membuat 87 persen wilayah di Tanah Air rawan terjadi bencana

Di awal 2021, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia. Mulai banjir, tanah longsor, gunung meletus dan gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, masuk minggu keempat Januari 2021, sudah ada 185 bencana yang terjadi di Tanah Air.

Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung mendominasi kejadian bencana. Catatan BNPB, sebanyak 127 kejadian banjir terjadi di beberapa wilayah Tanah Air, sedangkan tanah longsor 30 dan puting beliung 21. Kejadian bencana lain yang tercatat yaitu gelombang pasang 5 kejadian dan gempa bumi 2.

  1. Kenali bencana alam dan bencana nonalam

Berdasarkan definisi bencana yang diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana karena faktor nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

  1. Manfaatkan rekomendasi peneliti untuk dijadikan mitigasi bencana secara bersama

Tingginya risiko bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia membuat sejumlah peneliti mempersiapkan rekomendasi untuk upaya mitigasi bagi pemerintah. Bahkan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah pakar terus memperbaharui peta zona rawan bencana yang ada di Indonesia.

  1. Masyarakat harus paham mitigasi mandiri mengingat potensi bencana bisa terjadi

Kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana menjadi mutlak. Selain untuk mencegah terjadi bencana, dua hal tersebut dapat meminimalisasi potensi korban meninggal dunia dan kerugian harta benda. (*)

Palangka Raya — Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di wilayah Prov. Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (20/11/2021) yang lalu. Rakor dihadiri secara khusus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Letjen TNI Suharyanto.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan kunjungan kerjanya di Kalteng dalam rangka Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Kalteng dan Peninjauan lokasi banjir di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam rapat tersebut, Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa akar permasalahan banjir di Kalteng adalah menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Suharyanto mengatakan perlu waktu untuk memperbaiki lingkungan dengan melibatkan segenap komponen, Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

Disampaikan oleh Suharyanto, awal tahun depan pemulihan ekosistem akan menjadi prioritas Pemerintah, Pemerintah dan pelaku usaha di sepanjang daerah aliran sungai.

“Saat ini banjir sudah berangsur surut, tetapi perlu tetap waspada karena dampak La Nina akan masih terasa hingga Februari nanti”, ucap Suharyanto.

Lebih lanjut, Suharyanto menyampaikan prioritas saat ini adalah menjamin kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini masih dalam masa pandemi, Suharyanto juga meminta Pemerintah Daerah agar memfasilitasi terjaganya disiplin protokol kesehatan oleh masyarakat terutama di pengungsian.

Suharyanto menegaskan bahwa BNPB akan memberikan dukungan untuk penegakan protokol kesehatan seperti tenda-tenda pengungsi terpisah, masker dan hand sanitizer.

Sementara itu, Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan terkait dukungan penanganan banjir di wilayah Kalteng baik jangka pendek dalam masa penanganan darurat saat ini maupun jangka Panjang untuk pengendalian banjir ke depannya. Untuk penanganan jangka pendek, Gubernur H. Sugianto Sabran mengharapkan dukungan dari Kepala BNPB agar berkenan membantu Kabupaten/Kota yang terdampak banjir saat ini dengan penguatan sarana prasarananya berupa perahu untuk evakuasi dan distribusi bantuan, tenda-tenda pengungsi, selimut dan makanan siap saji.

Selain itu, untuk penanganan jangka panjang, diharapkan juga Kepala BNPB berkenan mengkoordinasikan upaya pengendalian banjir di wilayah Kalteng. Beberapa usulan yang disampaikan diantaranya membuat sudetan pada jalur Sungai Kahayan yang merupakan pertemuan dengan Sungai Rungan sehingga bisa mengurangi debit air yang masuk ke wilayah pemukiman Kota Palangka Raya, membuat sudetan pada jalur Sungai Katingan sehingga bisa mengurangi debit air yang masuk ke wilayah Kota Kasongan serta pengerukan Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Mentaya, Sungai Arut, Sungai Kapuas dan sungai-sungai lainnya sehingga bisa meningkatkan daya tampung sungai dan mempercepat aliran air sungai. Terakhir, yakni relokasi pemukiman-pemukiman yang berada pada kiri kanan sungai yang selalu terdampak banjir setiap tahun.

Terkait dengan Jalan Nasional, usulan yang disampaikan yakni ruas Jalan Pelantaran – Kasongan di usulkan Jl Bebas Banjir berupa Fly Over (Pile Slab) sepanjang 15 Km. Kedua, ruas Jalan palangka Raya – Jabiren – Pulang Pisau tepatnya di Tumbang Nusa penambahan jalan bebas banjir (Pile slab) sepanjang 800 meter. Terakhir, pembuatan Kolam Retensi (Retarding Basin) Kolam resapan di kiri/kanan Sungai Kahayan untuk mengendalikan banjir.

Berdasarkan data dari BPBPK Prov. Kalteng per tanggal 20/11/2021, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terdampak banjir yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Selatan. Dengan jumlah 40 Kecamatan, 177 Desa/Kelurahan, 33.530 KK, 96.015 Jiwa terdampak banjir dan hingga saat ini terdata 2.038 KK, 6.449 Jiwa mengungsi pada posko banjir yang telah disediakan pemerintah.

Di Kota Palangka Raya sendiri, banjir dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi pada hari Kamis, 11 November 2021, Pukul 10.00 WIB. Tinggi muka air bervariasi yakni 60-100 cm. Terdapat 3 Kecamatan yang terdampak yakni Jekan Raya, Sebangau dan Bukit Batu. Adapun korban terdampak sebanyak 5.199 KK, 11.127 jiwa dan 47 KK yakni sebanyak 188 jiwa mengungsi pada posko banjir yang telah disediakan pemerintah.

Sementara itu, menurut perhitungan Bappenas, luas wilayah IKN membutuhkan lahan seluas 256.142,74 hektare, dengan kawasan inti kota seluas 56.180,87 hektare dan pusat pemerintahan 5.644 hektare. Penentuan luas kawasan IKN ini mempertimbangkan one river one management, keterpaduan hulu-hilir dan karakter Daerah Aliran Sungai (DAS), serta batas Taman Hutan Raya (Tahura). Kelak ibu kota baru ini mengadopsi konsep forest cityuntuk mengurangi environmental footprint dengan 50 persen ruang terbuka hijau di daerah 56.000 hektare itu.

IKN akan dibangun di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Titik nolnya berada di Kecamatan Sepaku. Kawasan inti IKN terlindung oleh Teluk Balikpapan. Berjarak kurang lebih 65 km dari Penajam, ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sekitar 100 km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan. Wilayahnya cukup datar dengan kawasan perbukitan rendah di beberapa titik. (*)