Oleh : Abdi Waluyo )*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar Undang-Undang Cipta Kerja direvisi tidak akan menghambat investasi yang saat ini sudah berjalan. Investor diharapkan tidak khawatir karena Pemerintah menjamin kepastian investasi di Indonesia.

Pandemi membuat situasi perekonomian dunia berubah dan termasuk juga Indonesia. Lesunya daya beli masyarakat sempat membuat roda perekonomian berputar dengan lambat. Pemerintah mencari solusinya dengan membuat UU Cipta Kerja, yang memiliki klaster investasi dan memancing para penanam modal asing untuk masuk ke Indonesia, karena ada berbagai kemudahan bagi mereka.

Akan tetapi keputusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja wajib direvisi sempat membuat dunia investasi shock. Para pengusaha takut bahwa investor akan membatalkan niatnya. Namun hal ini langsung dicegah oleh pernyataan Presiden Jokowi, bahwa investasi akan tetap aman meski UU Cipta Kerja dalam proses revisi.

Proses revisi UU Cipta Kerja membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun dan selama itu UU ini masih tetap berlaku. Jadi, tidak ada yang namanya pembatalan Undang-Undang ketika suatu UU harus direvisi. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa implementasi UU Cipta Kerja akan berlaku baik di pusat maupun daerah. Investasi juga akan berlanjut.

Dalam artian, meski UU Cipta Kerja mengalami revisi tetapi bukan berarti investasi akan mandek. Penyebabnya karena selain investor mendapat jaminan dari Presiden Jokowi, mereka juga akan tetap masuk ke Indonesia karena mengetahui bahwa di sini adalah tempat yang bagus untuk menanamkan modal.

Pemerintah mentargetkan masuknya investasi sebanyak 1200 triliun tahun depan. Target ini tidak muluk-muluk, karena memang buktinya sejak awal diberlakukannya UU Cipta Kerja, banyak sekali pengusaha asing yang mengantri untuk bekerja sama. Mulai dari pengusaha di bidang manufaktur, baterai, sampai kendaraan bertenaga listrik.

Indonesia memang dikenal sebagai 5 besar negara yang jadi sasaran investasi oleh pengusaha dari negeri lain. Penyebabnya karena: pertama, sumber daya alamnya berlimpah dan masih ada yang belum diolah secara profesional. Sehingga para investor dengan senang hati membantu dan kerja sama ini akan saling menguntungkan.

Kedua, penduduk Indonesia jadi pasar yang bagus, sehingga produk hasil pabrik investasi bisa langsung dijual di negeri sendiri. Dengan lebih dari 200 juta WNI (dan kebiasaan yang agak konsumtif), maka rakyat Indonesia adalah sasaran marketing yang jitu. Sehingga para pengusaha asing tak lagi pusing mencari pasar yang baru di luar negeri.

Menteri Airlangga melanjutkan, ketika UU Cipta Kerja akan tetap berlaku, maka begitu juga dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Aktivitas di sana tidak akan mandek gara-gara UU tersebut harus direvisi. Malah LPI mendapatkan suntikan modal total 75 miliar rupiah agar bisa bekerja baik dan mengelola investasi dengan profesional.

Revisi UU Cipta Kerja memang mengejutkan karena MK memutuskan bahwa UU ini masih bisa diganti pasal-pasalnya. Pemerintah diberi waktu selama 2 tahun untuk revisi. Namun bukan berarti UU ini jadi cacat 100% karena pemerintah telah membuatnya dengan sebaik-baiknya hingga hasilnya nyaris sempurna, dan diharap revisi akan makin menyempurnakannya.

Para investor tidak usah takut akan perubahan UU Cipta Kerja karena tidak akan berpengaruh terhadap proyek penanaman modal yang sudah berjalan atau yang baru saja masuk ke Indonesia. Keamanannya sudah dijamin oleh Presiden Jokowi sendiri. Investasi akan tetap mengalir deras dan membuat keadaan finansial negara jadi stabil lagi, seperti masa pra pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rebeca Marian )*

Masyarakat mengapresiasi Pemerintah yang menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi persoalan di Papua. Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat membuat Papua semakin kondusif, sehingga berbagai program pembangunan nasional bisa berlanjut.

Pemerintah berupaya memperbaiki sektor keamanan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan. Perubahan ini diharapkan merubah situasi Papua menjadi lebih stabil mengingat selama ini selalu muncul gangguan keamanan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang menuntut gerakan pemisahan diri dari Indonesia. Sebagaimana diketahui, KST sering kali membuat aksi keji dan brutal tidak saja kepada TNI/Polri, namun juga warga Papua.

Keberadaan KST tentu merugikan karena bisa menurunkan tingkat kunjungan wisatawan ke Papua dan membuat pemerintah daerah gagal mendapatkan tambahan penghasilan dari mereka. Selain itu, jika ada KST maka warga lokal di Bumi Cendrawasih juga rugi karena mereka tak bisa bebas beraktivitas di luar rumah, karena takut ada peluru nyasar.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan untuk mengatasi gejolak keamanan di Papua maka akan menggunakan pendekatan baru, yakni pendekatan kesejahteraan. Selain itu akan dilakukan pendekatan yang lebih humanis sehingga mendukung pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Wakil Presiden melanjutkan, pendekatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan di Papua. Penyebabnya karena mereka lebih memahami seluk-beluk daerahnya. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk bekerja sama agar pembangunan di Papua makin cepat selesai.

Selain Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD, maka pemangku kepentingan lain di Bumi Cendrawasih adalah MRP (Majelis Rakyat Papua). Dengan adanya MRP maka diharap hak dan suara warga sipil bisa didengarkan oleh pemerintah. MRP juga dilibatkan dalam pendekatan kesejahteraan karena mereka mewakili masyarakat Papua.

Ketika ada pendekatan kesejahteraan maka wajar rakyat Papua dan perwakilannya di dewan maupun MRP dilibatkan. Penyebabnya karena pembangunan ditujukan untuk rakyat maka wajar jika mereka juga dilibatkan. Jika pembangunan sukses maka diharap Papua akan lebih aman dan tidak ada gejolak besar.

Dalam UU Otsus juga disebutkan bahwa masyarakat Papua mendapatkan hak untuk membangun daerahnya sendiri. Dengan begitu, pendekatan kesejahteraan adalah hal yang tepat, karena ada modal dari pemerintah pusat untuk memakmurkan Papua dan warganya sendiri dilibatkan.

Pendekatan kesejahteraan menjadi cara efektif untuk mengatasi gejolak keamanan di Papua karena melihat dari beberapa tahun ke belakang, cara spartan untuk menghapuskan KST masih belum berhasil. Diharap ketika masyarakat Papua lebih sejahtera maka mereka melihat keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun dan memakmurkan Bumi Cendrawasih.

KST selalu menuntut referendum karena mereka merasa Papua dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu ketika mereka melihat banyak warga sipil di Bumi Cendrawasih yang hidup makmur dan ada berbagai kemajuan di sana, mereka bisa sadar bahwa saat ini pemerintah sudah bertindak adil. Sehingga diharap mereka membatalkan niatnya untuk membelot.

Diharap dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan secara humanis, serta dialog dari hati ke hati, maka permasalahan keamanan di Papua akan terhapus secara perlahan. Masyarakat akan merasa tenang karena tidak ada serangan dari KST.

Ketika ada pendekatan kesejahteraan di Papua maka menunjuukkan bahwa pemerintah sudah sangat bertindak adil dalam pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Meski di Bumi Cendrawasih letaknya jauh dari ibu kota tetapi juga mendapatkan dana APBD untuk membangun wilayahnya sendiri. Masyarakat mendukung pendekatan kesejahteraan karena akan lebih mengamankan wilayah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dian Ahadi )*

Kendati telah dilaporkan penurunan kasus Covid-19, agaknya masyarakat tak boleh lengah. Masyarakat pun diminta untuk menerapkan Prokes ketat saat momentum libur akhir tahun karena pandemi Covid-19 belum usai.

Pandemi Covid-19 memang telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, disejumlah daerah level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga ikut diturunkan. Namun, kewaspadaan akan pandemi ini tentunya tidak boleh berkurang. Namun harus tetap diperketat.

Pemerintah memang terus memperluas cakupan vaksinasi, namun demikian hal itu tidak dapat dijadikan dasar masyarakat untuk lengah menerapkan Prokes. Apalagi menyusul berita terkini adanya varian baru yakni Omicron. Varian virus dengan kode B.1.1.529 tersebut dilaporkan pertama kali pada WHO dari wilayah Afrika Selatan. Tepatnya ialah 24 November 2021 lalu.

Berdasarkan bukti yang didapatkan, varian ini mengindikasikan perubahan yang dinilai merugikan pada epidemiologi Covid-19. Sehingga, pihak TAG-VE menyarankan kepada WHO agar menetapkan jenis ini sebagai varian of concern (VOC). Akhirnya WHO merilis kabar terkait virus ini dengan nama Omicron.

Kabarnya nama ini diambil dari huruf ke-limabelas dalam alfabet asal Yunani. VOC disebut-sebut sebagai varian tertinggi dari virus Corona. Alhasil, penularan, gejala penyakit hingga risiko infeksi ulang mampu mempengaruhi kinerja vaksin. Sebelumnya, dilaporkan jika varian yang cepat menyebar diklasifikasikan menjadi, Beta, Alpha, Delta serta Gamma juga masuk dalam kategori tersebut.

Omicron juga diklaim mengalami mutasi yang sangat banyak ketimbang varian lainnya. Bahkan, beberapa diantaranya cukup mengkhawatirkan, karena dampak potensial ke arah pandemi. Meski kasus di Indonesia belum banyak ditemukan. Tak ada salahnya selalu aware dengan segala kemungkinan yang ada.

Demi mengantisipasi hal ini pemerintah kian menggencarkan Prokes ketat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan adanya peraturan resmi, dimana PPKM level 3 dibatalkan namun diganti dengan sejumlah aturan diantaranya ialah sebagai berikut.

Pemberlakuan ketat arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri. Termasuk para pekerja migran Indonesia atau PMI sebagai langkah antisipasi tradisi pulang kampung atau mudik Nataru. Turut memaksimalkan hingga memperbanyak penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi. Baik untuk fasilitas publik seperti fasilitas umum, tempat wisata, restoran, pusat perbelanjaan hingga fasilitas ibadah.

Kemudian, pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari tahun 2022. Bahkan bagi seni budaya hingga sektor olahraga yang berpotensi menimbulkan sejumlah penularan Covid-19 yang akan dilakukan tanpa penonton. Serta bukan merupakan perayaan Natal serta tahun baru atau menimbulkan kerumunan dapat diterapkan Prokes dan dihadiri maksimal 50 orang.

Adanya penutupan alun-alun mulai akhir bulan (31 Desember 2021) hingga awal tahun 1 Januari 2022. Dimulainya pemberlakuan sebuah rekayasa hingga antisipasi aktivitas pedagang kaki lima, yang berada di pusat keramaian agar tetap mematuhi Prokes juga menjaga jarak.

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan akan dikenakan beberapa peraturan. Diantaranya dengan Larangan bagi orang untuk bepergian jarak jauh dengan status belum divaksin. Setiap orang yang akan pergi jauh wajib vaksin dua kali serta melakukan rapid antigen tes satu kali dua puluh empat jam
Kemudian, apabila ditemukan pelaku perjalanan dengan kategori pertama dan ternyata positif Covid-19, maka diwajibkan untuk isolasi mandiri. Bisa pula isolasi di tempat yang telah dipersiapkan oleh pihak pemerintah. Dan sejumlah aturan lainnya.

Dalam hal ini tentunya, pemerintah ingin sekali memaksimalkan perlindungan atas COVID-19 kepada seluruh warganya. Tak dipungkiri, pandemi ini sebelumnya memang terasa begitu cepat, awal mula hanya satu-dua kasus saja. Kemudian menyebarluas dan sulit dikendalikan.

Kendati demikian, jika menilik ke belakang tentu kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Meski masih harus terus berjibaku dengan virus mematikan ini, pemerintah tetap akan memberikan upaya terbaiknya. Demi kelangsungan hidup yang aman.

Maka dari itu, jika pemerintah telah mengerahkan segala kemampuannya. Otomatis kita selaku warga negara yang baik wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Jangan sampai pembiaran-pembiaran ataupun keteledoran terjadi, dimana hal ini justru akan menjadi sebuah bom waktu yang akan sulit dihentikan.

Pembatalan PPKM Level 3 serentak diharapkan dapat dimaknai secara bijak oleh masyarakat. Tak salah menikmati liburan Natal serta tahun baru, namun tetap jaga Prokes ketat demi kebaikan bersama. Ingat, tetap waspada virus Covid-19 belumlah usai.

)* Penulis adalah mahasiswa universitas Pakuan Bogor

Oleh : Zaki Walad )*

Radikalisme wajib diberantas agar tidak menghancurkan negara ini. Cara untuk menangkal penyebaran radikalisme salah satunya adalah dengan meningkatkan sinergitas antara para penegak hukum dan masyarakat.

Pernahkah Anda mendengar berita tentang radikalisme dan terorisme ketika ada pengeboman? Radikalisme memang paham yang relatif baru masuk di Indonesia, sekitar 20 tahun lalu, saat ada orde reformasi. Kebebasan pasca lepasnya belenggu dari orde sebelumnya membuat kelompok radikal bisa menyelusup dan membahayakan masyarakat, sayang sekali.

Ketika radikalisme dan terorisme sudah terlanjur masuk ke Indonesia maka PR selanjutnya adalah pemberantasan. Selama ini kita mengenal Densus 88 antiteror sebagai pasukan khusus untuk meringkus para pelaku terorisme dan radikalisme. Namun sebenarnya tidak bisa hanya ada 1 pihak yang bekerja, karena wajib ada kolaborasi jika ingin radikalisme cepat dihapuskan dari negeri ini.

Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menyatakan bahwa penguatan masyarakat sipil menjadi poin yang sangat penting untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Pasalnya, penyebaran radikalisme bukan hanya masalah pemimpin negara tetapi juga masyarakat.

Dalam artian, masyarakat wajib untuk mencegah radikalisme dan tidak hanya mengandalkan pemerintah atau tim densus 88 antiteror. Justru dengan kolaborasi maka penangkapan kelompok radikal dan teroris akan cepat terjadi. Misalnya ketika ada gelagat tetangga baru ayng mencurigakan dan ternyata mengibarkan bendera ISIS, maka masyarakat bisa melaporkannya untuk ditindaklanjuti oleh aparat.

Contoh lain adalah di wilayah kampus dan sekitarnya. Masyarakat yang memiliki bisnis kos-kosan bisa memantau para penyewa kamarnya. Jangan sampai ada yang ternyata diam-diam menjadi kader dari kelompok radikal dan menggunakan kamar kosnya untuk tempat pertemuan.

Intinya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tidak boleh cuek. Akan tetapi ketika ada yang mencurigakan bisa diselidiki lalu dilanjutkan pelaporan ke aparat. Satu laporan bisa berbuah banyak karena bisa jadi gembong teroris dan radikal tertangkap dan ia tak bisa lagi membuat kekacauan di Indonesia.

Noor Huda melanjutkan, masyarakat wajib bersinergi dalam mengatasi penyebaran radikalisme. Apalagi saat ini radikalisme dan terorisme tersebar tak hanya oleh alumni ISIS tetapi juga situs dan akun media sosial yang berisi tentang paham tersebut. Internet menjadi lahan penyebaran radikalisme yang sangat subur.

Radikalisme di internet bisa tersebar mulai dari situs berbayar, gratisan, sampai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Masyarakat bisa langsung melapor ke polisi siber ketika ada akun media sosial yang meresahkan karena selalu berseru tentang jihad, radikalisme, negara khilafah, dan lain-lain. Nantinya akun itu akan di take down karena melanggar ketentuan tentang tindak terorisme di dunia maya.

Selain itu, perhatikan juga anak-anak muda yang sering sekali memegang gadget. Jangan sampai mereka diam-diam menjadi kader kelompok radikal karena mendapatkan pengaruh dari internet. Pastikan seluruh anggota keluarga mendapat kasih sayang yang cukup sehingga tidak terpikir untuk terjebak oleh kelompok radikal dan teroris di luar sana.

Ketika ada sinergi antara masyarakat, aparat, dan pemerintah, maka kita optimis radikalisme bisa diberantas dengan cepat. Jumlah penduduk di Indonesia ratusan juta dan mayoritas melek internet. Mereka bisa berselancar dengan baik di dunia maya dan membantu polisi siber dalam menangkal akun-akun media sosial radikal.

Untuk memberantas radikalisme maka diperlukan sinergi yang baik antara masyarakat, aparat, dan pemerintah. Jangan hanya mengandalkan pemerintah karena warga sipil juga bisa memiliki inisiatif untuk menangkal radikialisme. Intinya harus perhatian terhadap sekeliling dan tidak boleh mengabaikan jika ada yang sekiranya dicurigai sebagai kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dr Alexander K Ginting mengimbau agar masyarakat jangan abai dan tetap disiplin protokol kesehatan (prokes) menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru), meskipun kondisi Covid-19 di Indonesia terus membaik.

“Selama 21 bulan Indonesia berada dalam situasi pandemi Covid-19 dengan segala pasang surutnya. Namun hal ini rentan lonjakan kalau kita abai menerapkan prokes,” katanya saat diskusi daring Kesiapan Fasilitas Pendukung dan Peran Posko PPKM Hadapi Nataru, Selasa (14/12/2021) yang lalu.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa banyak pencapaian yang telah diraih oleh pemerintah dan semua masyarakat. Saat ini jumlah kasus sudah dalam kondisi paling rendah. Kasus Covid-19 kalau dilihat hanya sebanyak 163 dan jumlah yang meninggal hanya 7 sampai belasan dengan case fatality rate memang masih 3,38 %.

Ia melanjutkan bahwa tingkat rawat inap di rumah sakit atau jumlah Bed Occupancy Ratio (BOR) hanya sebesar 3 %. Menurutnya, pencapaian ini sudah sangat jauh dibandingkan pada 15 Juli 2021 di mana kasus aktifnya masih cukup tinggi.

“Sementara pada 24 Juli 2021 di mana kasus aktif secara keseluruhan hampir mencapai 500.000-an. Jadi ada pencapaian penurunan kasus di atas 98 sampai 99 %,” jelasnya.

Maka dari itu, pemerintah berupaya membatasi aktivitas masyarakat. Salah satunya melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Selain itu juga memperketat pengawasan kedatangan orang dari luar negeri guna mencegah masuknya virus Coronavarian Omicron ke Indonesia.

“Seluruh imbauan disosialisasikan untuk menjaga negara aman dan terkendali. Upaya penanganan covid-19 adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berperan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan (3M) serta segerakan vaksinasi,” ungkap dia.

“Sementara pemerintah berperan dengan 3T (testing, tracing, dan treatment). Ini harus dikawal bersama demi kebaikan kita semua,” pungkas dia. (*)

Jakarta — Rencana pemerintah menghapuskan Premium dan Pertalite dipastikan akan membebani masyarakat. Karena itu pemerintah diminta melakukan rencana penghapusan Premium dan Pertalite secara bertahap.

Pemerintah diharapkan juga memberikan insentif kepada masyarakat agar mau menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan oktan yang lebih tinggi, seperti Pertamax. “Berikan insentif kepada masyarakat agar masyarakat itu tergerak untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, saat dihubungi, Jumat (24/12).

Ia menjelaskan, rencana penghapusan Premium dan Pertalite oleh pemerintah memang sudah dibahas. Namun diingatkannya, agar penghapusannya dilakukan secara bertahap.

“Premium dan Pertalite itu, khususnya Premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap, tidak sekaligus, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Eddy.

Penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena saat ini, sudah banyak produsen kendaraan bermotor yang bahan bakarnya menggunakan oktan yang lebih tinggi.

Di samping itu, penghapusan Premium dan Pertalite merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan lingkungan. Namun penerapannya nanti, diharapkan dilakukan secara bertahap agar tak menimbulkan polemik.

“Ini kami rasakan dan kami pesan kepada Pertamina, satu jangan sampai menimbulkan gejolak bahwa pengurangan ini harus dilakukan secara bertahap,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapan rencana pemerintah yang tidak hanya akan menghapus bensin RON 88 jenis Premium, tapi juga bensin RON 90 jenis Pertalite.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud upaya memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

“Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax,” ujarnya melalui siaran resmi, seperti dikutip Kamis (23/12/2021).

Isu penghapusan bensin Premium ini memang bukan kali pertama mencuat. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mewacanakan penghapusan bensin Premium ini, meski hingga kini belum terealisasi.

Pada Agustus lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengakui bahwa bensin Premium mulai dikurangi dan dihapus pelan-pelan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat pun didorong untuk mengkonsumsi BBM dengan RON yang lebih tinggi guna menekan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, banyak negara sudah meninggalkan Premium. Saat ini, hanya tersisa empat negara yang masih memakai Premium, salah satunya Indonesia.

“Outlet penjualan Premium dikurangi pelan-pelan, terutama saat pandemi, crude jatuh, substitusi dengan Pertalite, tujuannya perbaiki kualitas BBM dan kurangi emisi gas rumah kaca karena kita masih masuk empat negara yang gunakan Premium,” ungkap Arifin beberapa waktu yang lalu. (*)

Jakarta — Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di penghujung tahun 2021, ditargetkan cakupan vaksinasi mencapai 300 juta dosis.

“Dengan laju seperti ini, kita estimasi di akhir tahun akan bisa kita berikan 290-300 juta dosis. Untuk orangnya, dosis pertama bisa 168 juta, perkiraan kami 80 persen dari target, dan untuk lengkap dua dosis 124 juta orang atau 60 persen dari target populasinya kami,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Pusat, Senin (08/11/2021) yang lalu.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga Senin (08/11/2021) pukul 18.00 WIB, capaian vaksinasi dosis pertama nasional sebesar 125,47 juta dosis atau 60,24 persen dari target, dan untuk dosis kedua mencapai 79,34 juta dosis atau 38,10 persen.

“Kita menembus 200 juta itu di minggu lalu. Sudah 125 juta orang mendapat vaksinasi dosis pertama atau 60 persen dari target, dan 80 juta mendapatkan lengkap dosis kedua atau 38 persen dari target,” ujar Budi.

Waspadai Peningkatan Kasus di Lima Provinsi

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terutama daerah yang menunjukkan indikasi peningkatan kasus. Menkes menyampaikan, terdapat sekitar 155 kabupaten/kota yang menunjukkan tren peningkatan kasus Covid-19.

“Ada beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali dan juga ada yang di luar Jawa dan Bali, totalnya sekitar 155 yang sudah ada gejala kenaikan [kasus] walaupun masih sedikit dan masih terkontrol,” ujarnya.

Terdapat lima provinsi yang perlu diwaspadai peningkatan kasusnya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. “Kami, atas arahan Bapak Presiden diminta agar segera memperhatikan kabupaten/kota terutama di lima provinsi. Tadi (DKI) Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, itu diminta oleh Bapak Presiden diperhatikan dan kalau ada kenaikan yang lebih cepat, itu harus segera ditangani,” kata Menkes.

Lebih lanjut Menteri Budi menyampaikan, pemerintah juga terus memastikan penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan berskala besar dan pendidikan tatap muka (PTM) terbatas.

“Persiapan untuk event-event internasional, terutama berkaitan dengan G20 di Bali juga sudah dipersiapkan. Juga kami mempersiapkan juga pendidikan tatap muka untuk memastikan bahwa jalannya kedua acara besar ini tidak mengganggu atau menimbulkan risiko untuk terjadinya peningkatan kasus,” ujarnya.

Dalam Ratas, ungkap Menkes, Presiden meminta jajarannya untuk tetap berhati-hati dan waspada terutama terhadap penyebaran varian Delta AY.4.2 yang berkontribusi terhadap kenaikan kasus di beberapa negara di Eropa.

“Arahan Bapak Presiden, khususnya kota-kota yang akan menjadi host-nya G20 itu harus dijaga dengan benar-benar, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati,” ujarnya.

Menteri Budi menyampaikan, untuk mengantisipasi masuknya varian yang sudah terdeteksi di Malaysia ini pihaknya terus mengintensifkan pelaksanaan genome sequencing. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional.

“Kita melakukan genome sequencing antara 1.500-1.800 tes per bulan. Kita tetap jaga, perbatasan-perbatasan kita dijaga. Apalagi ini sudah (terdeteksi di) Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya, agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia,” tandasnya. (*)

Jakarta — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa pidato Ketua Umum PSI Giring Ganesha tidak dimaksudkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, ia mempersilakan publik menafsirkan sendiri pernyataan Giring.

“Memangnya yang dimaksud oleh Bro Giring itu Pak Anies? Kalau ada yang merasa, kita kan tidak bisa larang,” kata Isyana, Kamis (23/12) kemaren.

Isyana mengatakan, pidato Giring pada Hari Ulang Tahun (HUT) PSI ke-7 itu hanya menyampaikan keinginan partai agar Indonesia tidak terkoyak. Ia meyakini perjuangan PSI ini sama dengan mayoritas masyarakat Indonesia.

Ia mencontohkan bahwa saat ini banyak negara yang mengalami perang akibat perpecahan yang terjadi di dalam negara mereka. “Seperti Pak Anies Baswedan pernah bilang, keberagaman itu kodrati, persatuan itu harus diupayakan,” ujar Isyana.

“Sayangnya demi politik, orang akan halalkan banyak cara, lalu berkuasa, namun merusak hubungan kita satu sama lain,” imbuhnya.

Menurut dia, akibat hal itu membuat masyarakat saling curiga dan tegang. Hal itu yang ia khawatirkan malah membuat perpecahan semakin nyata di Indonesia. Isyana menekankan, PSI tidak mau Indonesia masuk ke dalam konflik seperti Israel dan Palestina.

Oleh karena itu, menurut dia, pidato Giring menegaskan bahwa Indonesia akan terancam jika kelak pengganti Presiden Joko Widodo adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam Pilkada.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nanang Priyo Utomo menyatakan, pernyataan Plt Ketua Umum Giring Ganesha terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sempat viral merupakan pengungkapan kebenaran bukan penyebaran kebencian. Dia mengatakan, yang disampaikan Giring merupakan fakta-fakta yang harus diketahui oleh masyarakat.

“Ini sangat jelas bukan penyebaran kebencian, melainkan pengungkapan kebenaran. Juga merupakan pendidikan politik kepada rakyat agar benar-benar cermat dalam memilih pemimpin,” kata Nanang, Kamis (23/9/2021) yang lalu.

Menurut Nanang, ada inkonsistensi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seperti halnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

“Beliau mengatakan peduli dengan pandemi, tetapi ada anggaran yang dialokasikan untuk Formula E hampir Rp 1 triliun. Kalau benar-benar peduli, uang sebanyak itu ya dipakai untuk penanganan pandemi dan membantu rakyat yang terdampak,” ucapnya.

Selain itu, dia menyebut pernyataan Giring sejalan dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI terkait hak interpelasi Formula E. “Pernyataan Bro Giring justru menggarisbawahi dan mendukung langkah kawan-kawan di DPRD yang mengajukan interpelasi,” jelas dia. (*)