Oleh : Sentiaji Prabowo )*

Masyarakat mengapresiasi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi selama periode Tahun 2021. Keberlanjutan program pembangunan infrastruktur tidak saja berdampak positif bagi pemulihan ekonomi, namun juga memiliki dampak strategis untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pembangunan infrastruktur meskipun di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, keberadaan infrastruktur akan membuat kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur akan dapat menyerap tenaga kerja produktif, sehingga perekonomian rakyat dapat kembali berputar.

Pembangunan infrastruktur diurus oleh kementrian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat). Infrastruktur memang sengaja digenjot untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Tujuan lainnya adalah memeratakan hasil pembangunan dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan sangat penting agar tidak ada bedanya antara kemajuan di Indonesia bagian barat dan bagian timur, sehingga ada azas keadilan.

Selama kurun tahun 2021 ini ada banyak bendungan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Di antaranya bendungan Way Sekampung di Lampung, bendungan Bendo di Ponorogo, bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi Selatan, bendungan Tugu di Trenggalek dan bendungan Gongseng di Bojonegoro.

Pembangunan bendungan menjadi prioritas karena ada banyak manfaatnya. Pertama, insfrastruktur ini berguna untuk mencegah bencana banjir karena kita tahu sendiri saat ini musim hujan agak bergeser (akibat pemanasan global) sehingga agak susah diprediksi. Ketika musim hujan tiba maka tidak akan ada banjir yang membuat masyarakat menderita, baik secara materiil, fisik, dan mental.

Di sisi lain, bendungan juga mencegah bencana kekeringan karena ada stok air yang siap disalurkan. Air tersebut sudah ditampung beberapa bulan sebelumnya dan ketika kemarau sedang panas-panasnya, maka akan dibuatkan saluran air yang representatif. Sehingga perkebunan dan persawahan rakyat selamat dari ancaman kekeringan.

Jika tidak ada bencana kekeringan maka juga berpengaruh ke bisnis peternakan karena kuda dan hewan lain akan mendapatkan stok rumput dan tumbuhan yang mencukupi. Sehingga para peternak tidak akan bingung saat musim kemarau.

Fungsi lain dari bendungan adalah memberikan sistem pengairan yang baik kepada para petani. Jika dulu masa tanam padi hanya 1-2 kali setahun, maka ketika ada bendungan bisa ditingkatkan jadi 3 kali setahun. Makin sering padi ditanam maka makin banyak beras yang kita produksi sehingga bisa surplus bahkan diekspor ke mancanegara.

Selain bendungan maka infrastruktur lain yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah jalan tol. Salah satunya adalah Jalan tol Kelapa Gading-Pulo Gebang. Jalan tol tersebut penting karena bisa mengurai kemacetan dan melancarkan mobilitas rakyat.

Mungkin ada yang bertanya mengapa di daerah sepadat ibu kota dan sekitarnya masih ada saja pembangunan jalan tol? Justru ketika ada jalan tol maka akan lancar arus jalannya sehingga mempercepat pengiriman barang. Jika pengiriman lancar maka berdampak positif pada bisnis rakyat dan mereka bahagia karena untung berlipat ganda.

Kentara sekali keuntungan-keuntungan ketika ada berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia selama tahun 2021. Pembangunan ini ditujukan demi kemaslahatan masyarakat jadi mereka akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dan mobilitasnya lancar.

Walau masih pandemi tetapi pemerintah tidak menghentikan berbagai proyek infrastruktur. Justru tahun 2021 ini proyek makin digenjot karena tujuannya adalah demi rakyat dan menaikkan kembali roda perekonomian Indonesia. Masyarakat juga senang karena mereka bisa menikmati infrastruktur dengan kualitas yang sangat bagus.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Irvan Ahmad )*

Varian Omicron sudah masuk ke Indonesia tetapi masyarakat tidak usah panik karena pemerintah bergerak cepat untuk mencegah penyebarannya. Pengetatan dilakukan agar varian baru Corona ini tidak makin menular di negeri ini.

Sebuah virus bisa bermutasi ketika ia ingin bertahan dan beradaptasi, dan Covid-19 juga terus bermutasi mulai dari varian Alfa, beta, gamma, delta, dan terakhir Omicron. Keberadaan Corona Omicron sempat membuat banyak orang deg-degan karena virus hasil mutasi biasanya lebih ganas daripada yang asli.

Corona varian Omicron pertama kali dikenali di Afrika Selatan dan sayangnya virus hasil mutasi ini sudah masuk ke Indonesia. Ada 3 warga negara asing (dari Tiongkok) yang tertular Omicron ketika mereka mendarat di Manado, Sulawesi Utara. Mereka langsung dikarantina di hotel bersamaan dengan 126 penumpang pesawat lain.

Karantina dilakukan selama minimal 10 hari agar tidak ada penularan Omicron dari penumpang pesawat tersebut ke penduduk Manado. Selama karantina harus steril dan tidak boleh membeli makanan dari luar hotel. Setelah karantina, mereka harus tes PCR lagi sampai dinyatakan benar-benar bersih dari Corona Omicron oleh dokter.

Masyarakat mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mencegah penyebaran Corona Omicron. Karantina memang harus dilakukan pada setiap orang yang habis bepergian ke luar negeri, baik WNI maupun WNA. Apalagi jika ia ketahuan kena Corona, maka karantina akan lebih ketat lagi. Pengamanan juga diperketat agar tidak ada yang kabur. Selain itu tidak boleh ada penyogokan kepada petugas sehingga yang dikarantina harus ikhlas.

Selain karantina, screening ketat juga dilakukan setelahnya. Tiap orang harus dites PCR, bukan rapid. Sehingga setelah itu ia bebas Corona dan tidak menularkannya ke keluarga di rumah. Screening wajib dilakukan sebagain tindakan pencegahan karena jika Omicron sudah terlanjur tersebar, akan berbahaya, karena vrian ini menular 5 kali lebih cepat.

Apresiasi memang harus diberikan kepada pemerintah karena langsung lekas mencegah penularan Corona varian Omicron. Ketika kasus Omicron pertama kali ditemukan di Jakarta, tepatnya di Wisma Atlet, maka tempat itu langsung disegel dari luar. Tiap orang yang di dalamnya juga tidak boleh keluar sembarangan setelah semuanya dinyatakan sembuh.

Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat agar tidak panik saat menghadapi Corona Omicron. Dalam artian, jika panik dan paranoid maka kacaulah semuanya. Memang OTG bisa ada di mana-mana tetapi tidak boleh langsung menuduh seseorang kena Corona Omicron hanya karena ia batuk di tempat umum. Jangan sampai pandemi ini menambah masalah sosial di Indonesia.

Namun kita harus makin meningkatkan kewaspadaan dan tetap disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Semua ini demi bebas dari Corona Omicron, karena jika sudah terkena akan merasakan pusing, kelelahan yang amat sangat, tetapi tidak ada anosmia alias kehilangan fungsi indra penciuman. Sehingga kita harus menghafal ciri-cirinya dan tetap pakai masker serta menaati prokes lain.

Jangan abaikan protokol kesehatan dan belakangan ini yang sering dilanggar adalah jaga jarak dan menghindari kerumunan. Sudah banyak yang mengadakan acara seperti hajatan besar dengan alasan keadaan sudah aman (karena sudah PPKM level 1). Padahal pandemi belum selesai dan masih harus taat protokol kesehatan.

Masyarakat mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mencegah penyebaran Corona varian Omicron. Jangan sampai varian baru ini menular ke mana-mana dan membuat tragedi karena meningkatkan jumlah pasien Covid di Indonesia. Saat ini situasi sudah relatif aman karena pasien hanya 500-an per hari tetapi masih harus taat prokes.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Abner Wanggai )*

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa Papua mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan di Bumi Cendrawasih sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Keanekaragamannya juga memiliki daya tarik hingga mampu mendatangkan devisa bagi negara. Meski tak menampik akan adanya konflik yang berkepanjangan. Namun, wilayah ini yakin akan makin berkembang demi masa depan gemilang.

Dilansir dari berbagai sumber, pertumbuhan ekonomi di Papua menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Bahkan, Kantor Perwakilan Wilayah atau KPW dari Bank Indonesia juga mencatat setidaknya Rp13,5 triliun uang beredar di sana.

Naek Tigor Sinaga selaku Kepala BI perwakilan daerah Papua, juga memaparkan jika catatan ini meningkat sekitar 13 persen ketimbang tahun lalu (2020). Dimana sebelumnya peredaran uang mencapai Rp11,9 triliun. Laporan ini dirasa sebagai angin segar, karena sebagaimana yang kita tahu perekonomian masyarakat sempat ambruk diterjang pandemi.

Kabarnya peredaran uang tersebut didistribusikan melalui tujuh kantor kas titipan, yang mana tersebar di Timika, Merauke, Serui, Nabire, Sorong, Wamena, serta Biak. Kas titipan tersebut ditengarai guna mempermudah penyaluran uang menuju bank-bank yang beroperasi disana.

Kondisi ini makin diperkuat dengan kondisi keuangan daerah. Dimana stabilitasnya ditopang oleh kinerja keuangan pada sektor korporasi serta rumah tangga. Lebih tepatnya ialah pada triwulan I tahun 2021, yang terjaga sangat baik serta aman meski tetap ada peningkatan resiko.

Dilain hal, peran sektor rumah tangga sebagai penyedia dana utama berbasis sistem perbankan dinilai merosot, seiring melambatnya pertumbuhan pada deposito perseorangan. Termasuk, bagian kredit perbankan yang berlokasi di Papua secara umum juga mengalami perlambatan. Utamanya pada pendistribusian kredit menuju korporasi.

Di sektor ketenagakerjaan serta kesejahteraan juga ikut menyumbangkan kondisi yang cenderung meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 juga meningkat hingga angka 6,90 September tahun lalu. Angka ini dinilai meningkat ketimbang catatan awal sekitar Maret 6,16 saja.

Untuk sektor pertanian, Nilai Tukar Papua (NTP) pada triwulan keempat 2020, berhasil menyetor peningkatan indeks hingga 102,78. Angka ini melesat hingga 10,95 persen ketimbang tahun 2019. Laporan tersebut juga mengindikasikan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi petani di wilayah Papua.

Merujuk pada history ekonomi triwulan pertama di tahun 2021, Papua mengalami pertumbuhan 14,28 persen (yoy). Angka ini lebih besar dibanding Nasional yang kabarnya mengalami kontraksi hingga -74 persen (yoy). Catatan ini juga menunjukkan kenaikan pada triwulan keempat 2020 yang hanya sebesar 6,92 persen (yoy) saja.

Sumbangsih terbesar yang mampu mendongkrak ekonomi Papua ialah di sektor pertambangan serta penggalian. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan produktivitas tambang bawah tanah. Namun, untuk sektor non pertambangan mencatatkan kontraksi sebesar -3,76 persen (yoy) di triwulan pertama 2021.

Ditilik dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami kemerosotan hingga minus 4,72 persen (yoy). Penurunan ini utamanya berada pada sektor non pertambangan, yang disebabkan oleh mewabahnya COVID-19. Sebagaimana kita tahu wabah ini cukup memberikan dampak negatif yang begitu besar atas aktivitas ekonomi di Papua.

Di lain hal, inflasi Papua secara keseluruhan di tahun 2021 kabarnya lebih tinggi daripada tahun 2020. Kendati tetap dalam rentang target inflasi secara nasional. Pemulihan perekonomian di sektor non tambang diprediksikan bakal membuat daya beli masyarakat meningkat secara umum. Kemudian, perbaikan pasokan pola distribusi bahan pangan akan mampu menjaga kestabilan tingkat inflasi.

Pertumbuhan juga terjadi atas realisasi APBD, baik dari komponen pendapatan maupun belanja. Pos pendapatan ditengarai mengalami kenaikan hingga 10,79 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan peningkatan pos dana bagi hasil hingga pendapatan hibah dimana mampu menyumbang pertumbuhan pada pendapatan APBD.

Untuk pos belanja APBD juga bertumbuh sebesar 18,00 persen (yoy). Melambat dari catatan triwulan yang sama pada tahun lalu yang sempat tumbuh hingga 59,05 persen (yoy).

Dari data-data ini cukuplah jika Papua mampu berkembang dengan baik. Meski tak dipungkiri hantaman demi hantaman atas ekonomi juga terjadi. Setidaknya, pandemi COVID-19 sempat membuat ekonomi mati suri beberapa waktu. Namun, faktanya sinergi antara Papua serta pemerintah mampu mengatasi hal tersebut dengan baik.

Terlebih, kondisi terkini Papua juga mencatatkan pertumbuhan yang baik di berbagai sektor. Tinggal mendongkrak sektor lainnya yang masih harus diperhatikan. Namun, Papua sendiri optimis bakal bisa meningkatkan laju ekonomi wilayah mereka hingga meraih masa depan yang gemilang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Aparat Keamanan terus berupaya untuk mencegah teror menjelang akhir tahun. Selain mempersiapkan posko pengamanan maupun melaksanakan Operasi Lilin 2021, TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga terus berupaya mencegah ancaman gangguan Kamtibmas yang mungkin dapat terjadi.

Akhir tahun dan libur natal merupakan momen di mana aparat keamanan harus tetap bersiaga. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap 370 terduga teroris sepanjang tahun 2021. Meningkat dari tahun 2020 dengan 232 terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri.

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, meningkatnya penangkapan tersebut disebabkan karena pihaknya ingin mengikis total jaringan teroris yang masih ada di Indonesia.

Meski demikian dirinya tidak ingin berasumsi bahwa meningkatnya penangkapan tersebut disebabkan karena semakin suburnya teroris di Indonesia. Menurutnya, peningkatan jumlah penangkapan tersebut menjadi bukti kinerja dan kerja keras Densus yang meningkat dan semakin efektif.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror telah mengamankan 370 terduga pelaku tindak pidana terorisme. Jumlah tersebut merupakan tangkapan sepanjang 2021, hingga 24 Desember. Dari data Densus, penangkapan terbanyak dilakukan pada bulan Maret yakni sebanyak 75 orang, kemudian April sebanyak 70 orang serta Agustus 61 orang.

Selanjutnya, penangkapan paling sedikit dilakukan pada bulan Oktober 1 orang, September 7 orang dan Juli hanya sebanyak 8 orang. Proses identifikasi dan pengembangan kasus-kasus tindak pidana terorisme dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan rencana-rencana teror yang dilakukan oleh jaringan tertentu. Secara terus menerus Densus 88 akan melakukan kegiatan dalam rangka menciptakan situasi aman di Indonesia.

Perlu diketahui, dalam 1 bulan terakhir Densus 88 telah mengamankan puluhan terduga teroris di sejumlah wilayah. Tercatat, ada 9 orang diamankan di Provinsi Sumatera Utara, satu orang di Sumatera Selatan dan empat lainnya di Kepulauan Riau.

Kemudian, lima tersangka lain teroris JI ditangkap di kawasan Lampung dan Sumatera Selatan. Empat tersangka bertugas untuk mengamankan buron teroris lain yang dikejar oleh aparat keamanan.

Dalam sepekan terakhir, Densus juga telah menangkap tiga tersangka teroris JAD (Jamaah Ansharut Daulah) di Kalimantan Tengah, dua di Kalimantan Selatan dan tiga tersangka dari Jaringan Islamiyah (JI) di Jawa Tengah.

Perlu diketahui bahwa jaringan ISIS telah mentargetkan Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk aksi teror di akhir Tahun 2021. Hal tersebut terungkap setelah tiga terduga teroris berhasil diamankan.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh dua tim yang merupakan bentuk dari Densus 88 Antiteror Polri dengan diperbantukan oleh Satbrimob Polda Kalteng guna meringkus terduga teroris itu di dua lokasi.

Terduga satu teroris yang diamankan di Palangkaraya adalah seorang pria berinisial MS. Sedangkan dua terduga teroris yang diamankan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni AR dan juga RT. Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Kismanto Eko Saputro saat dikonfirmasi telah membenarkan akan adanya peristiwa penangkapan terhadap terduga teroris tersebut.

Kismanto mengatakan, bahwa ketiga terduga teroris tersebut terlibat dalam rencana untuk melakukan aksi teror pada akhir 2021 di Wilayah Bumi Tambun Bungai ini. Ia juga menjelaskan bahwa Densus 88 berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil penggeledahan terhadap tiga terduga teroris. Menurutnya, para terduga tersebut telah berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi dan penggantinya.

Barang bukti yang ditemukan adalah senjata api rakitan, senjata tajam, baju yang digunakan untuk latihan militer, dan buku buku yang berkaitan dengan pemahaman ideologi serta beberapa barang bukti lain terkait perbuatan pidana terorisme.

Salah seorang saksi yang merupakan pegawai Hotel Hawai di Jalan Bubut Kota Palangkaranya bernama Ardi, juga membenarkan ihwal penangkapan pengunjung hotel oleh Densus 88. Menurutnya, petugas datang dengan mengenakan pakaian biasa namun membawa senjata laras panjang. Tak berapa lama, petugas langsung membawa seseorang yang diduga merupakan teroris.

Penangkapan ini tentu saja menjadi alarm bagi kita semua, bahwa kelompok teroris belum benar-benar lenyap dari Nusantara. Boleh jadi mereka tampak seperti warga biasa, tetapi dalam keyakinannya mereka meyakini bahwa aksi teror yang dilakukan merupakan aksi amaliyah yang mendekatkan dirinya kepada surga.

Aparat keamanan tentu saja harus bekerja keras dalam mengantisipasi ancaman teror yang ada, tentu saja kita tidak ingin seperti timur tengah yang hancur karena saling teror.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Jakarta — Saat ini, Pemerintah tengah bersiap mengantisipasi potensi lonjakan kasus covid-19 jelang libur natal dan tahun baru.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi meminta masyarakat agar bijak bermobilitas, disiplin protokol kesehatan, dan melakukan vaksinasi untuk mencegah potensi lonjakan kasus.

Apalagi, kata Sonny, Indonesia kini berhasil mempertahankan momentum angka penularan Covid-19 tetap rendah sejak 15 Oktober 2021 di bawah 1000 kasus per hari, keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) di bawah 4%. Sedangkan jumlah orang yang divaksin mencapai 208 juta orang, dimana 80 juta sudah mendapatkan dosis lengkap.

“Dari segi kepatuhan masih sangat tinggi dengan skor 8,12 untuk pemakaian masker dari skala 1-10. Kepatuhan jaga jarak masih baik. Hanya saja memang 11% kabupaten/kota dengan skor pakai masker kurang dari 60%. Perlu menjadi perhatian kita untuk mendorong disiplin protokol kesehatan (prokes) karena masih ada potensi gelombang ketiga, apalagi dengan adanya baru AY.4.2 meskipun belum masuk ke Indonesia,” ujar Sonny dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (13/11/2021) yang lalu.

Sonny pun berharap masyarakat tetap taat menjalankan prokes ketat. “Harus dibarengi dengan prokes dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi yang banyak digunakan oleh institusi. Kedisiplinan pakai aplikasi ini harus ditingkatkan,” ujarnya.

Seiring dengan diperbolehkannya beberapa kegiatan berskala besar, maka perhatian pada infrastruktur yang ada harus ditingkatkan. “Perhatikan ventilasi sirkulasi udara. Pintu masuk dan keluar berbeda. Selain itu semua fasilitas publik harus mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” beber Sonny.

Guna mencegah lonjakan kasus akhir tahun, Sonny menegaskan pemerintah juga tidak pernah kendor dalam hal melakukan testing. “Kita belajar dari negara lain, saat kasus landai, penurunan kapasitas testing bisa memicu terjadinya lonjakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat disiplin dalam prokes melalui berbagai komunikasi risiko,” terangnya.

Dia menambahkan, libur akhir tahun tidak hanya dirayakan di dalam negeri, namun juga luar negeri. Untuk itu, ada skrining ketat bagi pelaku perjalanan internasional. “Dan vaksinasi semua kelompok umur akan digencarkan untuk menekan risiko keparahan Covid-19,” ujar Sonny.

Sonny pun menambahkan, untuk antisipasi masuknya varian baru, pemerintah juga menjalankan whole genome sequencing dari kasus positif yang masuk ke Indonesia. Upaya berlapis pun terus dilakukan pemerintah dalam penguatan protokol kesehatan. Di antaranya penguatan Posko Desa dan Kelurahan, mendorong kepatuhan institusi, serta di level keluarga sebagai garda terdepan pelaksanaan prokes. (*)

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengemukakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) RON 88 alias Premium. Nantinya bensin dengan RON 90, yakni Pertalite, bakal menjadi pengganti Premium selama masa transisi. Kendati begitu, Pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai.

Dengan dihapuskannya BBM Pertalite dan Premium, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan (Research Octane Number/RON) di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti Pertamax. “Kita memasuki masa transisi di mana premium RON 88 akan digantikan dengan Pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih, Kamis (23/12/2021).

Soerja menginformasikan bahwa premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil karena kesadaran masyarakat menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya. Lebih lanjut Soerja mengungkapkan, pemerintah sedang menyusun peta jalan (roadmap) bahan bakar minyak ramah lingkungan di mana Premium dihapus, dan nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik.

“Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax,” ujarnya. Pemerintah akan berusaha meredam gejolak yang timbul di masyarakat terkait proses shifting Pertalite ke Pertamax. Perubahan dari Premium ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen. Adapun perubahan dari Pertalite ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi karbon dioksida sebesar 27 persen.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan mengenai filosofi penyederhanaan produk di mana sesuai regulasi pemerintah dan kesepakatan dunia tentang lingkungan, semua negara harus berupaya menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan standar BBM minimal RON 91 dan CN minimal 51. “Jadi sesuai ketentuan itu, Pertamina akan memprioritaskan produk-produk yang ramah lingkungan. Apalagi tentu juga kita telah merasakan di masa PSBB langit lebih biru dan udara lebih baik,” katanya beberapa waktu yang lalu.

“Untuk itu, kita akan teruskan program yang mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan mendorong produk yang lebih bagus,” kata dia lagi. Namun yang jelas, sampai sejauh ini Pertamina masih menyediakan dan menyalurkan bensin Premium dan Pertalite sebagaimana penugasan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Saat ini, sesuai ketentuan yang ada, Pertamina masih menyalurkan Premium di SPBU,” ujar Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina, dalam pernyataannya. Selain Premium, Pertamina juga masih menyediakan jenis BBM Umum yang meliputi Perta Series (Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo) dan Dex Series (Pertamina Dex dan Dexlite). “Pertamina juga masih menyediakan Pertalite di SPBU di Indonesia. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” kata Fajriyah, seperti tertulis pada siaran persnya. (*)

Jakarta — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan aksi curang 252 peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2021 yang bekerja sama dengan oknum Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak bisa ditoleransi. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat harus diberi tindakan tegas.

“Kita sangat menyesalkan masih adanya kecurangan dalam rekrutmen. Hal itu sangat tidak etis. Kita berharap para CPNS yang curang didiskualifikasi. Tidak patut mereka menjadi abdi negara. Oknum BKN yang terbukti terlibat juga harus dipecat sebagai PNS,” tegas LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021) yang lalu.

Sanksi berat dan tindakan tegas, lanjut LaNyalla, agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Dengan cara itu, diharapkan ke depan para peserta CPNS dan pegawai tidak berani lagi untuk ‘main mata’.

“Mereka ini merusak sistem rekrutmen yang sudah diciptakan sesuai standar yang diperlukan. Karena idealnya sistem rekrutmen yang digunakan adalah mampu menjaring CPNS yang berkualitas sesuai dengan standar passing grade yang ditetapkan,” jelasnya.

“Jika ada kongkalikong seperti ini, takutnya CPNS yang diterima jauh dari standar yang dibutuhkan. Bisa jadi tidak sesuai kecakapan maupun kompetensinya sehingga ke depan menjadi kendala dalam melayani masyarakat,” paparnya.

Lebih penting lagi, menurut LaNyalla, hal itu berkaitan dengan moral calon abdi negara. Sungguh tak elok, calon pegawai yang seharusnya menjadi orang-orang pilihan berlaku tidak jujur.

“Kita imbau pada para peserta seleksi CPNS agar berlaku jujur. Menurut saya, segala pekerjaan yang dimulai dari ketidakjujuran bukan hanya tidak berkah tetapi juga akan menuntut konsekuensi berat dan hilang kepercayaan orang terhadap kita,” ungkap Senator asal Jawa Timur itu.

Selanjutnya LaNyalla berharap kecurangan yang terjadi dievaluasi, sehingga ada perbaikan baik terhadap sistem maupun SDM-nya.

“Kenapa masih ada celah kecurangan? Itu yang harus diperbaiki ke depan. Makanya perlu evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan rekrutmen, termasuk dari segi teknologinya. BKN juga harus selektif dengan memilih petugas-petugas yang kredibel dan berdedikasi,” ucap dia. (*)

Jakarta — Menjawab isu adanya pemotongan gaji pekerja, PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa hingga saat ini kebijakan Agile Working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel pekerja work from home, belum diterapkan manajemen. Informasi ini telah disampaikan kepada seluruh pekerja Pertamina melalui surat edaran per tanggal 13 Desember 2021.

“Hingga saat ini tidak ada pemotongan gaji karyawan. Jadi saya sampaikan bahwa tidak ada satu pun pekerja yang mengalami pemotongan gaji hingga saat ini. Semua benefit yang diperoleh Pekerja masih berjalan normal seperti sebelum pandemi,” tegas Tajudin Noor, Senior Vice President Human Capital Development di Jakarta (25/12).

Tajudin Noor menjelaskan, dalam rangka beradaptasi menyambut post pandemi, Pertamina sedang melakukan review atas program Agile working, di mana pekerja Pertamina Holding di kantor pusat yang tugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Fleksibilitas ini diberikan agar dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja dengan memberikan opsi untuk memilih pola kerja dengan mekanisme Work From Office (WFO) atau Work From Home (WFH) yang diharapkan pada akhirnya dapat memberikan kinerja lebih baik lagi.

Menurutnya, tidak semua pekerja akan mendapatkan tawaran untuk bekerja dari rumah. Kesempatan untuk agile working hanya berlaku pada sejumlah jenis pekerjaan tertentu misalnya: yang terkait penyusunan strategi, pemikiran konseptual, analisis dan taktikal. Jadi secara umum diberikan kepada pekerja kantor yang tidak berada di lapangan migas, kilang, area distribusi dan sebagainya .

“Program ini belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, pada dasarnya Perusahaan sangat memahami ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu bahwa pemotongan upah haruslah mendapatkan persetujuan dari pekerja. Karenanya, dalam membuat kebijakan ini prinsip dasarnya adalah pekerja harus secara sukarela menyetujui pemotongan upah tersebut baru dapat memilih untuk WFH,” jelas Tajudin. (*)