Oleh : Dedi Prasetyo )*

Masyarakat diimbau untuk membatasi mobilitas saat libut akhir tahun. Hal ini perlu dilaksanakan untuk mencegah naiknya penularan kasus positif Covid-19 akibat adanya varian Omicron.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pihaknya serius dalam menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Meskipun, masyarakat tidak dilarang untuk melakukan mobilitas.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, kita harus batasi di hulu dan juga hilir. Pembatasan di hulu berupa kebijakan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang dilarang cuti. Kemudian, membatasi aktivitas di berbagai sektor hingga meliburkan sekolah.

Menurut Adita, pembatasan di hulu merupakan hal yang penting lantaran masyarakat memiliki tren berwisata di akhir tahun. Destinasi wisata tidak hanya ke tempat yang memiliki pengelola. Naun juga yang tidak memiliki pengelola seperti wisata alam. Sehingga terdapat potensi penumpukan dan harus memperketat di hulu.

Sementara itu, pembatasan di hilir dilakukan jika masyarakat telanjur melakukan mobilitas. Upaya tersebut berupa pengetatan protokol kesehatan (Prokes) dan pengawasan yang lebih masif. Adita juga memaparkan, selama Nataru akan ada pos-pos random checking yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Pos itu berfungsi untuk memastikan masyarakat agar memenuhi syarat perjalanan. Misalnya kedisiplinan protokol kesehatan hingga bukti vaksinasi lengkap. Termasuk aspek keselamatan dan kelaikan kendaraan juga akan dilakukan. Meski kasus terkonfirmasi Covid-19 telah melandai, bukan berarti protokol kesehatan bisa diabaikan.

Pada kesempatan berbeda Wakil Wali Kota Cirebon Dra. Hj. Eti Herawati, meminta agar kesiapsiagaan jelang Nataru untuk bisa ditingkatkan. Terutama untuk penerapan protokol kesehatan (Prokes) karena hingga kini pandemi Covid-19 masih terjadi.

Penyebaran Covid-19 tetap harus dikendalikan, terutama menjelang nataru yang identik dengan aktivitas liburan bersama keluarga. Untuk itu sejumlah strategi perlu dilakukan untuk tetap membatasi mobilitas masyarakat dan mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021, Kota Cirebon menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat yang tertuang pada Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 443/SE. 126-PEM.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., menjelaskan pada tanggal 24 dan 31 Desember 2021 semua kegiatan operasional usaha, sosial, budaya dan pariwisata dibuka sampai dengan pukul 22.00 WIB. Untuk pengendalian mobilitas dilakukan dengan screening dan Prokes mulai tanggal 24, 25, 26 dan 31 Desember 2021 dan dilanjutkan pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2022.

Selain itu dilakukan pula pemberlakuan ganjil genap pada tanggal 24, 25, 26 dan 31 Desember 2021 dan 1 – 2 Januari 2022 dengan ketentuan Jumat mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu mulai Pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Perlu diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. Edaran yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 21 Desember 2021 tersebut ditujukan kepada para kepala daerah di seluruh tanah air.

Dirinya meminta agar Kepala Daerah dapat mengintensifkan pembatasan kegiatan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi satuan tugas penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta rukun tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi seperti pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19.

Selain itu Tito juga meminta agar para Kepala Derah di seluruh Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat tentu harus mematuhi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah. Jangan sampai ketidakpatuhan terhadap berbagai aturan tersebut malah meningkatkan kasus positif, apalagi varian Omicron telah tiba di Indonesia, sehingga kewaspadaan tetap harus dijaga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Kinanti Lestari )*

Indonesia terus mengangkat isu dan mendorong peran perempuan dalam presidensi G20. Pemerintah menganggap bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sektor kesehatan, transformasi digital, hingga perubahan energi terbarukan yang menjadi fokus Indonesia dalam kepemimpinannya dalam G20 tahun 2022.

Perempuan menjadi figur penting dan menginspirasi. Kiprah perempuan selalu dibutuhkan di banyak sektor, momentum, hingga tonggak peradaban yang nyata. Meski tak menampik banyaknya masalah yang mendera perempuan, akan selalu ada pahlawan bernama perempuan yang mampu keluar dan menemukan jalan.

Dalam berbagai perspektif, perempuan seringkali dinilai sebagai makhluk yang lemah. Makhluk yang ditagline lebih mengedepankan perasaan ketimbang logika. Namun, bukankah seluruh kehidupan juga berawal dari seorang perempuan?

Permasalahan-permasalahan atas perempuan ini ternyata juga mendapat banyak sorotan dan perhatian. Bahkan di kelas internasional, perempuan juga mendapat tempat khusus untuk selalu diperjuangkan, pun dengan fokus G20.
Maka dari itu, presidensi G20 diklaim akan membawa janji inklusivitas serta pemberdayaan perempuan. Dimana mereka ini begitu rentan juga miskin. Termasuk anak-anak perempuan yang notabene kerapkali jadi korban.

Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahwasanya perempuan mempunyai peranan yang sangat penting. Yakni dalam tiga area prioritas dimana hal inilah yang menjadi fokus Indonesia atas kepemimpinannya pada kelompok 20 Ekonomi Utama atau G20 di tahun 2022.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Menlu Retno ketika acara G20 Women’s Empowerment Kick-Off Meeting, serta dipantau dari Jakarta. Ia juga menambahkan apabila peran kaum perempuan di ketiga sektor tadi menjadikan pemberdayaannya semakin vital. Lantas, apasajakah ketiga sektor tersebut?

Pertama ialah sektor Kesehatan, dimana sekitar 70 persen dari total tenaga kesehatan global ialah kaum perempuan. Harapannya, langkah ini akan menyumbangkan arsitektur kesehatan yang lebih kokoh, kuat dan lebih baik demi memastikan keamanan hingga kesehatan mereka. Sejalan dengan hal itu tentunya akan mampu memfasilitasi pertumbuhan profesional para perempuan.

Kedua ialah tranformasi digital yang kerap ada di banyak negara. Perempuan nyatanya memegang peranan yang cukup dominan dalam usaha mikro, kecil maupun menengah atau UMKM. Bahkan, di Indonesia sendiri sekitar 64 persen pelaku usahanya ialah kaum perempuan.

Pengadaan kemampuan serta pengetahuan secara digital ini bakal membuka jalan bagi perempuan agar mampu mendongkrak usaha, termasuk mendorong mereka menjadi bagian dari value Chain hingga memperkuat basis konsumen.

Sementara untuk sektor ketiga ialah menjadikannya fokus dalam agenda presidensi G20. , yakni menuju energi yang terbarukan. Dalam hal ini, perempuan dinilai mampu mendorong capaian dalam transisi energi dunia serta memastikan bidang energi menjadi lebih aware dan sensitif bagi hak-hak maupun kebutuhan perempuan.

Menlu Retno juga memaparkan jika beragam komitmen Indonesia atas pemberdayaan perempuan hingga kesetaraan gender, baik pada tingkat regional, Nasional juga secara global. Untuk tingkat nasional, pemerintah berkomitmen untuk mendongkrak keterlibatan perempuan khususnya di tingkat strategis hingga tingkat pembuatan kebijakan. Termasuk mendorong peranan perempuan sebagai agen perdamaian, yang biasanya hanya didominasi oleh kaum pria.

Upaya negara Indonesia ini kabarnya telah dilakukan melalui berbagai program, salah satunya ialah melalui penyediaan pelatihan bagi para perempuan. Atau lebih tepatnya yang berfokus pada perdamaian serta keamanan. Khususnya bagi para diplomat muda, termasuk meluncurkan program mediator dan negosiator perdamaian perempuan di kawasan Asia Tenggara. Demi meningkatkan keterlibatan perempuan untuk proses perdamaian tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Indonesia turut menggunakan perannya pada DK PBB (Dewan Keamanan PBB) untuk proses inisiasi resolusi mandiri yang pertama pada penjaga perdamaian perempuan.

Di era ini tentu peranan perempuan haruslah bangkit dan menjadi prioritas utama. Sebab, sebagaimana yang kita tahu, hak-hak perempuan memang wajib diperjuangkan. Apalagi jika esensinya sebagai mediator maupun negosiator perdamaian. Langkah negara untuk menjadikan perempuan sebagai fokus G20 wajib didukung dan kita kawal sebaik-baiknya.

Jika fokus ini berhasil maka bukan tak mungkin rencana-rencana apik bagi kesejahteraan perempuan akan gampang terealisasikan. Begitupun dengan fokus-fokus lain yang berkaitan atas problematika perempuan. Bukankah, jika komitmen ini mampu berjalan dengan baik, perempuan bakal lebih maju dan mampu membangun peradaban lebih baik lagi. Sehingga akan ada banyak sekali pihak yang akan diuntungkan.

Semoga, upaya pemerintah ini memperoleh hasil yang maksimal. Agar semua dapat menikmati buah dari kerja keras berbagai pihak.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Moses Waker )*

Pemuda Papua memiliki peran penting untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan adanya partisipasi aktif putra putri Papua, maka diharapkan Bumi Cendrawasih dapat terus berkembang dan berkompetisi dengan wilayah lain di Indonesia,
Berbicara soal cinta tanah air tentu akan banyak sekali perspektifnya. Terlebih hidup di negara republik memang harus taat kepada kedaulatan negara. Sejalan dengan makna sila keempat, peran pemuda sebagai penerus bangsa makin dibutuhkan.

Tantangan-tantangan milenial kini tak hanya semacam penjajah seperti dahulu kala. Namun, juga diri sendiri sebagai musuh yang utama. Para pemuda ini merupakan salah satu elemen yang vital dan penting, khususnya untuk memperkuat sistem ketahanan negara.

Papua, salah satu wilayah paling timur Indonesia ini memang membutuhkan peranan para pemudanya. Secara teritorial wilayah Papua berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Dimana wilayah ini sangat memerlukan pertahanan hingga skill khusus yang terlatih. Pemuda-pemuda ini merupakan garda terdepan untuk menopang kokohnya kedaulatan negara. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui Indonesia tak luput dari beragam ancaman.

Tak hanya bersifat intimidasi atau provokasi, namun juga gempuran era milenial juga menjadikan pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan. Para pemuda dituntut tak hanya mandiri dan dewasa secara fisik. Namun juga lebih ke pola pikir. Pemuda-pemuda yang nasionalis namun tetap berpikir logis begitu diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara. Maka, dari itu menggerakkan pemuda khususnya wilayah Papua mulai sekarang harus dilakukan.

Sejalan dengan hal ini, ketua Pemuda LIRA provinsi Papua yakni Steve Rick Elson Mara juga mengaminkan hal tersebut. Ia mengungkap bahwa ciri pertahanan negara Indonesia yang berkesemestaan tentu melibatkan para pemuda. Atau istilah lainnya ialah agent of defence. Ia menambahkan jika ancaman dewasa ini lebih sering terjadi secara non militer.

Ia yang berstatus mahasiswa S2 Universitas Pertahanan Negara di Fakultas Keamanan Nasional mengungkap jika sistem pertahanan begitu fundamental serta merupakan faktor utama khususnya bagi eksistensi negara. Logikanya, jika sebuah negara gagal mempertahankan dirinya dari serangan ancaman, artinya negara juga gagal menggenggam eksistensinya.

Menurut Steve, Indonesia mempunyai sistem pertahanan yang tersusun atas pertimbangan dari berbagai faktor dari kondisi geografis, perkembangan lingkungan strategis, keadaan ekonomi, kehidupan sosial dalam negara, hingga kondisi politik dalam dan luar negeri.

Steve juga menyoroti jika dewasa ini jika perkembangan revolusi industri 4.0 yang telah mengubah dimensi ancaman siber. Perang sangat ihwal terjadi di dunia maya dengan teknologi sebagai senapan utamanya. Tentu saja hal tersebut mendorong pendidikan bela negara agar terus dilakukan oleh pelbagai lapisan masyarakat, utamanya ialah para pemuda.

Apalagi generasi milenial kini juga berada dalam kondisi melek teknologi. Selain memberikan dampak positif, tentu kemudahan teknologi ini juga Wajib diantisipasi. Sebab, gampangnya akses internet atau teknologi membuat seluruh informasi didapatkan dengan mudah. Sehingga potensi datangnya berita tidak benar juga lebih mudah didapatkan.

Dilain hal, pemenuhan atas internet di Papua juga telah didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan dibangunnya akses internet terpadu secara berkala salah satunya bernama Palapa Ring Timur. Pemerintah mengharapkan jika pemenuhan akses internet untuk Papua ini mampu membuat para pemuda memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, tantangan terbesar ialah memerangi beragam informasi yang bersifat Hoax.

Adu-domba di dunia maya ini kerapkali dianggap sepele. Padahal sebenarnya ketahanan negara kita tengah dipertaruhkan. Tentu saja hal tersebut terus menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat. Terlebih bagi para pemuda Papua, yang didapuk sebagai masa depan Indonesia timur.

Steve menambahkan, jika berperan dalam sistem pertahanan negara memang tak harus memegang senjata dan berperang bersama pasukan militer.
Namun, kesadaran penuh para pemuda ini juga sangat diperlukan demi menjaga pertahanan negara Indonesia. Diantaranya ialah tidak asal menyebarkan berita yang belum tentu benar, ikut menciptakan suasana kondusif dan damai, mendukung program pemerintah, menuntaskan pendidikan dan berkarya untuk Nusantara hingga mampu memberikan saran serta kritikan secara bijaksana. Terlebih terkait program pemerintah yang mana berpotensi tidak sesuai bagi kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya membangun masa depan negara bukanlah perkara mudah dan indah. Para pemuda Indonesia khususnya Papua perlu berkontribusi penuh dalam hal ini. Pemuda tak hanya menunggu program-program apik dari pemerintah, namun mereka bisa memulainya juga dari diri sendiri. Yakni, dengan membangun kapasitas diri yang berkualitas untuk menyongsong masa depan berkelas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Agus Rahmat )*

Media sosial saat ini diyakini sebagai ladang subur penyebaran radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Masyarakat pun diminta mewaspadai penyebaran paham terlarang tersebut dan selalu bijak dalam menerima informasi.

Keganasan radikalisme makin terlihat kala mereka merambah media sosial sebagai tempat baru untuk menebar racun. Mereka paham bahwa banyak orang Indonesia yang suka curhat di Medsos, terutama anak-anak muda. Oleh karena itu media sosial dijadikan tempat yang tepat untuk menyebarkan paham radikal dan teroris sekaligus menjaring banyak kader baru untuk regenerasi.

Kombes Aswin Siregar, Kepala Bagian Operasi Densus 88 antiteror Polri menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan kondisi pandemi dalam 2 tahun terakhir memaksa banyak orang untuk masuk ke dunia virtual yang borderless, dan hal ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal dan teroris. Dalam artian, mereka berbahaya karena sudah mengikuti tren terkini untuk menyebarkan radikalisme.

Kombes Aswin Siregar menambahkan, saat ini kelompok radikal memiliki ahli IT (informasi teknologi) dan mereka memanfaatkan multimedia serta sosial media dalam menjalankan aksinya. Dalam artian, keberadaan ahli IT yang menjadi kader kelompok radikal adalah sesuatu yang miris karena kepintaran mereka malah dijadikan cara untuk menyebarkan radikalisme, bagaikan memanfaatkan pisau di tempat yang salah.

Seluruh WNI wajib mewaspadai merebaknya radikalisme di sosial media karena jangan sampai banyak yang terjebak oleh bujuk-rayu kelompok radikal. Pasalnya, ada orang yang terlalu polos dan mau-mau saja diajak berkenalan di Facebook, ternyata diam-diam mereka dihipnotis untuk mau masuk ke kelompok radikal. Jika ini yang terjadi maka sungguh mengerikan.

Anggota kelompok radikal memanfaatkan sosial media karena rakyat Indonesia masuk ke dalam 5 besar pengakses Medsos terbesar di dunia, berarti makin sering mereka menebarkan radikalisme, makin banyak pula yang terjebak karenanya. Hal ini patut diwaspadai karena saat seseorang membuka media sosial dalam keadaan rileks sehingga apapun yang dibaca akan masuk ke otak, padahal berbahaya seperti radikalisme.

Jangan sampai anggota kelompok radikal bertambah karena banyak yang terkena di media sosial, terutama kaum muda, karena mereka yang hampir tiap jam membuka Instagram dan Facebook. Anak-anak muda perlu belajar cara menggunakan internet dan Medsos secara sehat dan tidak sembarangan dalam menerima friend request di Facebook. Mereka juga tak boleh terlalu sering chatting karena bisa jadi yang diajak mengobrol adalah kelompok teroris.

Selain itu, cara selanjutnya untuk mencegah tersebarnya radikalisme di media sosial adalah dengan menggunakan critical thinking. Jika ada yang membujuk agar masuk ke dalam kelompok radikalisme dan kenalnya di Facebook atau Instagram, maka pikirkan lagi. Benarkah jihad itu keren? Apakah benar di Indonesia cocok jadi negara khalifah? Para pemuda harus banyak membaca dan berpikir kritis agar tak dibohongi kelompok radikal.

Jika kita sudah sadar bahwa di media sosial bisa jadi ajang penyebaran radikalisme maka saatnya pemberantasan paham ini. Pertama, laporkan akun yang sering menyebar hoaks dan propaganda tentang radikalisme dengan klik report this account dan erahkan banyak orang agar akun itu bisa dibekukan oleh pengelola Medsos. Kedua, laporkan saja kepada polisis siber jika ada akun radikal dan teroris.

Kita wajib waspada akan penyebaran radikalisme dan terorisme di media sosial karena dunia maya adalah tempat yang cocok untuk memviralkan sesuatu, termasuk berita dari kelompok radikal. Jangan sampai radikalisme merebak gara-gara kader radikal memanfaatkan Medsos. Jika ada yang mencurigakan maka jangan ragu untuk menghubungi polisi siber.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

JAKARTA — Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Indonesia memiliki target untuk memvaksinasi 77 persen dari jumlah populasi penduduk Tanah Air atau 208,2 juta orang. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi kepada masyarakat pun sangat dibutuhkan untuk segera mencapai hal tersebut. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya program vaksinasi dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Sebab, vaksinasi dapat menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity yang membantu menekan laju penyebaran virus,” ujar Ma’ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Selasa (14/9/2021) yang lalu.

Meskipun demikian, kata dia, pelaksanaan vaksinasi juga harus ditunjang kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T). Ini termasuk juga ketangguhan masyarakat untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan 3M. Data Kementerian Kesehatan per 13 September 2021 menunjukkan cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sangat tinggi. Dari sasaran 8.395.427 orang, tercatat 10,3 juta orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 7,1 juta orang telah mendapatkan dosis kedua.

Hanya saja, untuk lebih meningkatkan capaian tersebut, kata dia, pemerintah bersama seluruh jajaran terkait terus melakukan percepatan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat, terutama di setiap jenjang usia yang diperbolehkan menerima vaksinasi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan penentu turunnya level kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). “Vaksin menjadi salah satu penentu turunnya level PPKM sehingga kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun Covid-19 belum hilang sama sekali,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi, terutama untuk dosis pertama dan kedua dalam rangka mengejar kekebalan kelompok. Pemerintah menargetkan pada akhir Desember 2021 seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sudah divaksinasi agar mencapai herd immunity. “Vaksinnya sendiri sudah cukup, tersedia sampai dengan seluruhnya tervaksin sebesar 77 persen (populasi masyarakat), tapi memang proses vaksinasinya memerlukan waktu,” kata dia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasinya adalah dengan mengerahkan berbagai pihak selain dinas-dinas kesehatan, TNI, Polri, serta Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (*)

Jakarta — Privasi menjadi sesuatu yang berharga di tengah era banjir informasi seperti saat ini. Sebab, sebagaimana dilansir dari Markkula Center for Applied Ethics, privasi memberikan garis batas yang tegas antara informasi yang bersifat publik dan privat. Oleh karena itu, dengan adanya privasi, informasi-informasi privat yang rentan disalahgunakan menjadi terlindungi. Salah satu dokumen yang memuat privasi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP sebenarnya merupakan dokumen kependudukan yang memuat data penduduk, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Data penduduk yang dimaksud di sini adalah data pribadi atau sekumpulan orang yang didapat dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Meskipun demikian, KTP juga memuat data pribadi.

Data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data-data yang tercantum di KTP, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, agama, status, golongan darah, alamat, tempat, dan tanggal lahir merupakan data pribadi. Dengan demikian, KTP merupakan dokumen yang memuat data kependudukan sekaligus data pribadi. Lantas, apakah data pribadi dalam KTP dilindungi?

Data pribadi dalam KTP dilindungi oleh negara melalui Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi “Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.” Sementara itu, larangan penyebarluasan Data Pribadi diatur dalam Pasal 86 ayat (1a) UU Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: “Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.” Oleh karena itu, penyebaran data pribadi, sekalipun hanya sebatas tempat dan tanggal lahir.

Meskipun data pribadi telah dilindungi oleh hukum, penyalahgunaan informasi pribadi masih sering terjadi. Mengutip Australian Cyber Security Center, penyalahgunaan informasi dapat terjadi karena penggunaan media sosial, yaitu ketika pengguna media sosial sendiri yang menyebarkan informasi pribadi mereka. Penyebaran informasi pribadi melalui media sosial sering kali berujung pada kasus kejahatan digital, seperti pencurian identitas, stalking, dan cyber harassment.

Lebih lanjut, informasi pribadi yang disebar di media sosial bisa mempermudah hackers dalam meretas akun seseorang. Sebab, beberapa hackers memiliki keterampilan untuk menggunakan banyak jenis data, sekalipun hanya sebatas tempat dan tanggal lahir, untuk meretas akun seseorang. Oleh karena itu, informasi yang tertuang di KTP, meskipun sebatas informasi terkait tempat dan tanggal lahir, akan sangat berbahaya apabila disebarluaskan. (*)

JAKARTA — Dokter spesialis anak sekaligus anggota Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia KOMDA KIPI, Mei Neni Sitaresmi, mengatakan, anak-anak usia 6-11 tahun perlu mendapatkan vaksinasi Covid-19. Sebab, sampai saat ini tercatat 10-12 persen populasi yang terkena Covid-19 di rentang usia ini, yang berarti lebih dari setengah juta anak terinfeksi. “Kalau kita lihat jumlah kematiannya, sampai saat ini mencapai lebih dari 1.000 (anak). Itu bukan jumlah yang sedikit,” kata Mei (26/12).

Masuknya varian omicron yang sangat mudah menular di Indonesia, kata Mei, menjadikan semua pihak harus lebih berhati-hati. “Kita sangat khawatir karena anak-anak lebih rentan terhadap varian” imbuhnya.

Mei juga mengingatkan, perlunya orang tua selalu mendampingi, karena hal ini bukan hanya masalah kesehatan fisik, namun juga dapat menimbulkan trauma bagi anak. Anak harus mendapatkan perlindungan, karena mereka memiliki hak untuk hidup dan bertumbuh kembang. Selain melindungi anak, vaksin tersebut juga memberikan perlindungan bagi orang-orang di sekitarnya.

“Gejala pada anak memang ringan, tapi harus diingat bahwa mereka bisa menjadi sumber penularan bagi sekitarnya, terutama karena suatu sebab belum bisa divaksinasi,” tutur Mei.

Sebagai contoh, katanya, balita dan lansia dengan komorbid tidak stabil. Karena anak-anak lebih mudah dijangkau, diharapkan cakupan vaksinasinya dapat mendorong segera tercapainya herd immunity dan pencegahan penularan lebih optimal. “Cakupan vaksin yang tinggi juga akan menunda terjadinya mutasi pada virus,” tambah Mei.

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro menjelaskan, meski sekolah terbiasa melakukan imunisasi rutin bagi anak didik, namun untuk vaksin Covid-19 anak 6-11 tahun tetap harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, penerapan protokol kesehatan (Prokes) selama kegiatan harus dilakukan.

Selain itu, yang juga penting adalah memastikan setiap orang dewasa yang terlibat dalam pelaksanaannya sudah divaksin lengkap dua dosis. Sri Rezeki mengapresiasi pemerintah yang telah mulai memberikan vaksin Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun.

“Sehingga kalau ada pemberian vaksin di sekolah, harus didukung bersama. Karena kita tahu, di sekolah juga ada program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang di dalamnya ada program imunisasi,” papar Sri Rezeki.

Meski pemberian imunisasi pada anak sekolah bukan hal asing bagi guru, orang tua, dan anak, namun Sri Rezeki mengingatkan, karena vaksin Covid-19 adalah imunisasi baru maka beberapa hal harus diperhatikan. “Hal ini bersangkutan dengan anak, orang tua, sekolah, juga paramedis yang pada umumnya dari puskesmas yang mensupervisi,” tambahnya. (*)

Jakarta — Belakangan, masyarakat dihebohkan dengan suatu potret yang menunjukkan dokumen data pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dijadikan sebagai bungkus gorengan. Hal ini lantas mendapatkan respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Susi.

Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dokumen tersebut bukan berkas yang disimpan oleh Dukcapil. Menurutnya, dokumen tersebut seharusnya dipegang oleh masyarakat. “Dokumen tersebut adalah dokumen yang dibuat oleh dinas dukcapil yang berupa surat keterangan yang diberikan dan dipegang oleh masyarakatnya,” tutur Zudan, Senin (27/12).

Lebih lanjut, Zudan menjamin bahwa dokumen kependudukan yang berada dalam penguasaan Dukcapil akan disimpan dengan aman. Ia lantas berharap agar masyarakat juga menyimpan segala dokumen yang bersifat pribadi seperti kependudukan masing-masing dengan aman.

Zudan memahami dokumen itu sekalipun tidak terpakai lagi, harus disimpan dengan baik atau dimusnahkan. Karena data seperti NIK atau alamat bisa disalahgunakan orang lain. “Pada prinsipnya semua dokumen yang ada NIK dan nomor KK harus disimpan dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan,” tuturnya.

“Surat keterangan itu kan untuk penduduk, bila sudah tidak dipakai dimusnahkan oleh penduduknya biar aman,” tegas Zudan.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyebut masyarakat belum memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka di tengah era pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang kian masif.

Oleh sebab itu, pihaknya berusaha untuk mengharmonisasikan 32 regulasi soal data pribadi yang diatur oleh sejumlah kementerian. “Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini kan belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka,” jelas Semuel. (*)