JAKARTA — Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia semakin banyak. Pemerintah akan memperketat aturan karantina bagi warga asing atau warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Pasalnya, Covid-19 Omicron di Indonesia berasal dari luar negeri atau imported case.

Kementerian Kesehatan (Kemenks) kembali melaporkan temuan kasus baru Covid-19 Omicron di Indonesia pada Minggu 26 Desember 2021. Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyebutkan adanya tambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 Omicron sebanyak 27 kasus yang sebagian besar berasal dari para pelaku perjalanan internasional.

Temuan berasal dari hasil pemeriksaan WGS oleh Badan Litbangkes yang keluar pada tanggal 25 Desember 2021. Sebanyak 26 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia merupakan imported case, diantaranya 25 WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang WNA Asal Nigeria.

Sementara satu kasus positif Covid-19 Omicron merupakan Tenaga Kesehatan di RSDC Wisma Atlet. ”Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen oleh Badan Litbangkes, kami kembali mengidentifikasi adanya tambahan kasus Omicron sebanyak 27 orang. Saat ini sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso,” kata Nadia dalam keterangan tertulis di situs Kemenkes.

Dengan tambahan kasus ini, total kasus terkonfirmasi Covid-19 Omicron di Indonesia sudah 46 kasus sejak pertama kali dilaporkan pada 16 Desember lalu. Kasus Omicron tersebut terdeteksi disaat para pelaku perjalanan internasional tiba di Indonesia dan menjalani karantina 10 hari.

Beberapa kasus terdeteksi setelah mereka menjalani lebih dari tiga hari dalam masa karantina. Ini menunjukan karantina 10 hari adalah durasi yang tepat untuk mencegah pasien dengan Omicron menulari pihak lain diluar fasilitas karantina.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong penerapan disiplin protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, upaya membatasi masuknya kasus dari luar negeri juga dilakukan dengan mewajibkan karantina 10 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. “Proses karantina kedatangan luar negeri untuk WNI akan kita perketat,” ujar Budi saat konferensi pers, Senin (27/12). Namun Budi belum menjelaskan rencana pengetatan aturan karantina bagi WNI dan WNA yang datang dari luar negeri tersebut.

Aturan karantina dari luar negeri

Selama ini, kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari luar negeri tertuang pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Aturan karantina dari luar negeri yakni, WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan masuk ke Indonesia. Jika WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif.

Lalu, pada saat WNI baru tiba di Indonesia dilakukan tes ulang RT-PCR. Setelahnya, WNI diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 10 x 24 jam.

Apabila WNI baru datang dari 11 negara, masa karantina terpusat yang ditentukan lebih lama, yakni selama 14 hari. Kesebelas negara yang dimaksud Afrika Selatan, Botswana, Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Kesebelas negara ini berkaitan erat dengan penularan varian Omicron.

Dua kriteria WNI yang wajib karantina setelah perjalanan dari luar negeri

Kewajiban karantina dari luar negeri untuk WNI dibagi menjadi dua, rinciannya yakni:

Bagi pekerja migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi WNI pelaku perjalanan internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Bagi WNI di luar kriteria di atas dapat menjalani karantina di tempat akomodasi karantina.

Lokasi karantina dari luar negeri

Lokasi karantina untuk pelaku perjalanan dari luar negeri juga dibedakan untuk dua kriteria WNI yang disebut di atas. Pembagian lokasi karantina dari luar negeri adalah:

Bagi WNI yang merupakan PMI, pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas maka mendapat fasilitas tempat karantina gratis di Wisma Atlet.

Di luar kriteria di atas, misal WNI yang baru pulang dari berwisata, maka wajib menjalani karantina berbayar di lokasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19.

Ketentuan tes PCR kedua

Setelah karantina berjalan, WNI harus melakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam

Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.

Jika dalam hal tes menunjukkan hasil negatif, bagi WNI diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, jika hasil tes positif Covid-19, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI. (*)

Jakarta —- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati akhirnya buka suara terkait rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin Premium (RON 88) pada 2022 mendatang dan juga bensin Pertalite (RON 90). Nicke mengatakan, rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan sejumlah pertimbangan.

Nicke mengungkapkan rencana itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. “Ketentuan dari Ibu Menteri KLHK 2017, ini untuk mengurangi karbon emisi maka direkomendasikan BBM yang dijual minimum RON 91,” ungkap Nicke di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12/2021).

Menurutnya, kini kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan semakin tinggi. Terlihat dari penyerapan bensin Premium oleh masyarakat yang semakin menurun dan emisi karbon yang bisa semakin ditekan.

“Kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan ini meningkat. Selama Juni 2020 sampai dengan hari ini karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton CO2 ekuivalen,” tuturnya.

Tahapan berikutnya, sambung Nicke, perseroan tidak akan serta merta menghapus Pertalite. Namun, perseroan akan melanjutkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan lebih baik untuk mesin.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan setuju dengan rencana penghapusan itu karena dapat membuat masyarakat lebih rasional menggunakan BBM, dan juga memperbaiki lingkungan.

Anggota DPR Komisi VII Dyah Roro Esti juga sepakat dengan rencana itu, walaupun perlu dijelaskan ke publik bagaimana ke depannya, apakah harga Pertamax dan Pertamax Turbo mampu dijangkau oleh masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, penghapusan itu bertujuan “untuk memperbaiki kualitas bahan bakar dan mengurangi emisi karbon”.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menjelaskan, Indonesia kini memasuki masa transisi dimana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya menggunakan BBM yang ramah lingkungan. (*)

Jakarta — Akhir akhir ini penyebaran virus Covid 19 semakin meningkat pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah pusat maupun daerah melalui Satgas Covid selalu berupaya untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran virus Covid 19 dengan tujuan untuk menekan serta meminimalkan morbiditas dan mortalitas yang di akibatkan oleh infeksi virus Covid 19. Salah satu strategi pengendalian penyebaran dan penularan infeksi virus Covdi 19 selain dengan melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat adalah dengan melakukan vaksinasi agar terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok) secara cepat. Dengan herd immunity diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat Covid 19.

Herd Immunity sebenarnya bisa muncul dengan cara membiarkan virus terus menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan apabila mereka sembuh, banyak orang akan kebal sehingga wabah akan hilang dengan sendirinya karena virus sulit menemukan inang untuk membuatnya tetap hidup dan berkembang. Herd Immunity pun bisa terbentuk dengan cara menyuntikkan vaksin untuk penangkalan penyebaran virus tersebut sehingga berdasarkan penelitian apabila masyarakat yang sudah divaksin Covid 19 lengkap dua dosis mendapatkan perlindungan tiga kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak divaksin sama sekali. Pada kesimpulannya bahwa perlindungan dari vaksin merupakan cara yang efektif dalam mencapai herd immunity.

Sementara itu, Pemerintah telah menyusun strategi jangka panjang menyikapi kemungkinan pandemi Covid-19 akan tetap ada dalam waktu lama. Pilihan terbaik bagi masyarakat saat ini adalah tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan (prokes) sebagai jalan menuju tatanan kehidupan baru. Terkait dengan hal ini, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan sejak awal Agustus 2021 pemerintah telah menyusun kajian dan strategi hidup berdampingan dengan virus korona.

“Tampaknya virus korona penyebab Covid-19 akan hidup cukup lama bersama dengan kita, bisa tahunan. Strateginya adalah bagaimana menjalani hidup normal dengan mematuhi protokol kesehatan sembari menjalankan aktivitas perekonomian dengan aman,” ujar Maxi Rein beberapa waktu yang lalu.

Untuk itu, pemerintah melakukan upaya persuasif agar masyarakat melakukan prokes ketika berada di ruang publik. “Misalnya masuk dan keluar melalui pintu berbeda, memindai barcode PeduliLindungi, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak,” ujar Maxi. Maxi menambahkan, prokes merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat. “Tidak ada pilihan lain selain disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai salah satu kebiasaan baru,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menyiapkan peta jalan hidup bersama Covid-19 melalui asesmen terkait kebiasaan baru di level tertentu. “Asesmen ini disesuaikan dengan status wilayah, misal level 1 dan 2 agak longgar dibandingkan dengan level 3 dan 4,” ujar Maxi. Pemerintah juga menguatkan strategi tracing, testing, treatment (3T), serta percepatan vaksinasi. Saat ini, rata-rata kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah menurun. “Kasus konfirmasi positif sudah mencapai 6,7%, mendekati yang disyaratkan WHO di bawah 5%,” ujar Maxi. (*)

Jakarta — Sampai menjelang akhir tahun 2021 dan hingga munculnya varian baru Covid-19 jenis Omicorn, ilmuwan dunia belum dapat memutuskan kapan pandemi berakhir. Bahkan, ternyata hingga sekarang juga belum ada definisi yang jelas mengenai kapan persisnya pandemi dimulai. Alhasil, masih belum diketahui akan sampai seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh wabah global ini yang dapat bervariasi di setiap negara.

“Ini agak penilaian subjektif karena ini bukan hanya tentang jumlah kasus. Ini tentang tingkat keparahan, dan ini tentang dampak,” ujar Kepala kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia, Dr Michael Ryan, seperti dilansir dari laman Foxnews.

Pada Januari 2020, WHO menetapkan virus itu sebagai krisis kesehatan global yang menjadi perhatian internasional. Beberapa bulan kemudian pada bulan Maret, badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan wabah itu sebagai pandemi, yang mencerminkan fakta virus itu telah menyebar ke hampir setiap benua. Banyak pejabat kesehatan menggambarkannya sebagai pandemi.

Pandemi dapat dipertimbangkan secara luas ketika WHO memutuskan virus itu tidak lagi menjadi keadaan darurat yang menjadi perhatian internasional, sebuah penunjukan yang telah dinilai ulang oleh komite ahlinya setiap tiga bulan. Tapi ketika fase paling akut dari krisis, kemudahan dalam negara dapat bervariasi.

“Tidak akan ada satu hari ketika seseorang berkata, Oke, pandemi sudah berakhir,'” tambah Dr. Chris Woods, pakar penyakit menular di Duke University.

Meskipun tidak ada kriteria yang disepakati secara universal, dia mengatakan negara-negara kemungkinan akan mencari pengurangan kasus yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Para ilmuwan memperkirakan Covid 19 pada akhirnya akan menjadi virus yang lebih dapat diprediksi seperti flu, yang berarti akan menyebabkan wabah musiman tapi bukan lonjakan besar yang kita lihat sekarang. Tapi meski begitu, lanjut Woods, beberapa kebiasaan, seperti memakai masker di tempat umum, mungkin terus berlanjut. “Bahkan setelah pandemi berakhir, Covid akan tetap bersama kita,” katanya.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan pihaknya memilih tetap waspada. Apalagi sekarang ini yakni dalam menghadapi masa liburan Nataru.

“Pemerintah tetap waspada kepada pandemi Covid-19. Namun hingga samemang at ini varian baru virus Corona B.1.1.529 atau Omicron belum terdeteksi di Indonesia,” kata Dante Saat Kunjungan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (10/12) yang lalu.

Pemerintah juga paham bila masih ada banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi varian baru Corona B.1.1.529 tersebut. Hal ini lantaran, whole genome sequencing (WGS) yang dianalisis Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya dinilai lambat. Terlebih, semula hanya ada 12 laboratorium yang mampu melakukan WGS.

“Jadi omicron sampai saat ini sudah kita lakukan genome squencing dan memang masih belum teridentifikasi. Jadi belum ada Omicron di Indonesia, ” tegasnya.

Walaupun belum terdeteksi, lanjut Dante, Kementerian Kesehatan tetap melakukan identifikasi terutama di daerah pintu masuk baik darat, laut, dan udara. “Dengan cara semua kasus yang PCRnya positif dilakukan genome squencing. Memetakan gennya sehingga kita bisa tahu bahwa itu varian Omicron atau bukan, ” ujar Dante.

Dalam kesempatan itu, Dante juga memastikan jumlah laboratorium yang mampu mendeteksi varian baru Corona akan ditingkatkan menjadi 14 laboratorium. Tak hanya itu, pemerintah disebut akan menggencarkan metode baru mengidentifikasi varian Omicron dengan melihat tes PCR S Gen Failure Test.

“PCR khusus yang namanya s gen failure test itu akan mendeteksi, dengan menggunakan PCR kita bisa menentukan probable Omicron dengan mengetahui posisi khusus di sequencing DNA RNA-nya dan tempat yang khusus bisa mengidentifikasi Omicron,” terang Dante.

Saat ini, metode itu juga sudah digunakan di setiap pintu perbatasan baik darat, laut maupun udara. “Sekarang, kita sudah punya 30 kit. Satu kit-nya sekitar 124 jadi sekarang kita sudah punya 3000 lebih tes yang akan mengidentifikasi Omicron dengan cara bukan WGS tapi RNA,” kata dia.

Disisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengimbau agar masyarakat Ibu kota mewaspadai ancaman mutasi terbaru virus Covid-19, yakni Omicron. Terlebih pada periode momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. “Apalagi ada varian baru virus Omicron, ya, sekalipun belum masuk ke Jakarta kita hrus tetap berhati-hati,” tutur Riza di Balai Kota DKI, Jum’at (10/12/2021).

Riza meminta agar masyarakat bisa menyikapi keputusan pemerintah dengan bijak, ketika PPKM Level 3 tidak jadi diterapkan pada momen tersebut. Ia mengajak agar warga tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian untuk melakukan pencegahan penularan virus. (*)