MASYARAKAT adat Dayak se-Kalimantan menggelar deklarasi akbar mendukung penetapan Ibu Kota Negara (IKN) pada Senin pagi (31/1/2022). Seluruh perwakilan warga adat Dayak juga setuju atas penetapan nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru.

Berbagai tokoh dan pemuka adat Dayak di Kalimantan mendukung penuh pemindahan IKN ke Kalimantan melalui Deklarasi Akbar. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan selama dua hari, sejak tanggal 30 hingga 31 Januari 2022.

Salah satu Ormas Adat di Kalimantan, Aliansi Masyarakat Nansarunai Bela Borneo (AMNBB) Sektor Barito Timur (Bartim) Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Pimpinan Hengky A. Garu (Amber) menyatakan dukungannya atas pemindahan IKN ke Kalimantan.

“Kita mengutus sedikitnya 10 orang koordinator, untuk dapat ambil bagian dalam Deklarasi Masal, atas Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden RI,” kata Amber pada Senin (31/1/2022).

Kehadiran AMNBB di Balikpapan, menurut Amber, merupakan wujud nyata dukungan dari warga Nansarunai kepada saudara satu suku yang berada di titik pusat IKN.

“Mari kita kawal proses pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan mari kita halau bersama jika ada pihak – pihak yang ingin menggagalkan keputusan pemerintah ini ” ajak Amber lagi.

Ketua AMNBB Bartim juga mengimbau kepada masyarakat Nansarunai agar tetap menjaga kebersamaan dan persatuan dalam mensukseskan program pemerintah pusat.

“Jangan sampai kita terhasut dan terprovokasi oleh pihak lain yang berupaya memecah belah, atau mengadu domba kita sesama Suku Dayak,” pungkasnya. ()

Jakarta, Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendukung penuh tindakan TNI-Polri memberantas Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.

Pasalnya teror di Papua dirasa benar-benar sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan sebagai bangsa Indonesia.

“Kita harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, terutama kepada pihak tentara dan polisi bagi terciptanya kembali ketenangan dan kedamaian di daerah Indonesia paling timur yang sangat-sangat kita cintai tersebut,” ucap Anwar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 Januari 2022.

Anwar berharap agar TNI Polri tidak pernah takut, gentar dan mundur selangkah pun. Menurutnya KKB harus dihadapi dan ditindak tegas karena mereka dianggap sebagai teroris dan gerakan separatis untuk tanah Papua.

“Tanah Papua adalah tanah tumpah darah kita yang akan kita bela mati-matian dan yang tidak akan pernah kita biarkan lepas walau hanya sejengkalpun ke tangan siapapun juga kita akan korbankan jiwa dan raga kita bagi mempertahankannya,” ujarnya.

Anwar pun mengaku turut mendoakan TNI-Polri dan selalu menghormati jasa-jasanya.

“Selamat berjuang TNI-POLRI, kami akan selalu berdoa dan berada di belakang kalian. Kalian adalah para pejuang yang kami hormati, banggakan dan percayai untuk membela negeri indonesia yang sama-sama kita cintai ini,” tuturnya.

Sumber: herald.id

Jakarta, Suaratimur.id – Setiap masa ada sosoknya. Setiap presiden ada masanya. Selama ini Papua relatif mendapat perhatian dari setiap presiden yang memimpin bangsa ini. Namun, sosok Presiden Jokowi dianggap lebih perhatian terhadap Bumi Cenderawasih.

Pengakuan itu dikemukakan oleh Duta Besar Pamong Papua Michael Manufandu. Dia menilai, semua Presiden Indonesia sangat perhatian dengan Papua. Hanya saja, Jokowi selama enam tahun menjabat memberikan perhatian luar biasa. Buktinya berdasar data yang dimiliki Michael Manufandu, Presiden Jokowi sudah 15 kali berkunjung ke Papua.

“Dulu terbatas dalam infrastruktur seperti jembatan dan sekarang meningkat pesat. Harga tarif bahan bakar juga telah sama dengan daerah lainnya,” ujar Michael Manufandu dalam sebuah diskusi webinar Papua Podcast yang digelar Perhimpunan Eropa untuk Indonesia.

Michael mengaku menjadi saksi bahwa pembangunan di Papua sangat maju, bahkan lebih maju daripada negara-negara pasifik. Kini sudah terbangun jalan sepanjang 4.231 km. Alhasil, Papua yang terdiri atas 42 kabupaten dan 560 distrik itu sudah bisa dilewati dengan mobil. “Lapangan terbang bahkan ada 5 landasan internasional. Dulu gelap sekarang dapat listrik. Ini kemajuam spektakuler,” paparnya.

Menurut dia, saat ini pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya ke Papua. Pemerintah daerah di Papua mendapat wewenang anggaran besar. Pemerintah tidak melakukan intervensi dengan anggaran luar biasa itu.

“Di propinsi lain tidak begitu. Saya selalu berpesan kepada Gubernur kamu gunakan amanah ini sebaik mungkin. Dana Otsus Papua adalah kebijakan yang brilian,” tandasnya.

Salah satu bentuk dari pemanfaatan dana otsus itu di sektor pendidikan. Yakni, memberikan beasiswa bagi anak Papua sehingga bisa kuliah di dalam dan luar Negeri.

sumber : Jawapos.com

Rencana membentuk daerah otonomi baru (DOB) di Papua diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Otonomi baru yang akan diterapkan di Papua sepertinya akan segera terwujud hal itu ditandai dengan rencana pemekaran akan mulai dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tahun 2022 ini. Dan provinsi baru Papua diharapkan sudah ada pada tahun 2023.

“(Tahun pemekaran) 2022 sudah diatur, sudah dibahas UU-nya. Mudah-mudahan 2023,” kata Tito seusai rapat bersama Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Wapres Maruf Amin pun mengatakan akan segera melakukan pemekaran untuk mempercepat pembangunan di Papua.

“Mungkin juga akan dipercepat mengenai pembangunan pemekaran wilayah di Papua. Supaya untuk mempercepat pembangunan,”ujarnya.

Terkait dengan rencana pemekaran di Papua ada aturan berbeda dari yang diberlakukan untuk daerah-daerah lainnya.

Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106/2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam hal ini pemekaran di Papua mendapatkan kekhususan yakni tanpa melalui daerah persiapan dan tak harus memenuhi syarat dasar maupun administratif sesuai dengan ketentuan pasal 93 PP No.106/2021.

Berikut 6 nama provinsi baru Papua yang diusulkan pemerintah pusat antara lain:

Papua Barat Daya,

Papua Barat,

Papua Tengah,

Pegunungan Tengah,

Papua Selatan,

Papua Tabi Saireri.

“Ini semua tergantung kemampuan keuangan kami kira dan juga hasil daripada revisi ini,” kata Tito dalam rapat dengan Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua pada Kamis, 8 April 2021 lalu.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan keputusan untuk membentuk daerah otonomi baru Papua berasal dari aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Ide pemekaran pun diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu.

Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.

Saleh Sangadji, salah satu warga yang diundang, mengatakan pemekaran wilayah bisa memberikan kesempatan untuk putra-putri asli Papua menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu.

Dia juga yakin pemekaran wilayah bisa meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan lain, seorang tokoh agama di Jayapura, Joop Suebu, juga setuju dengan rencana pemekaran DOB Papua.

Dia percaya pemekaran wilayah bisa membuat Papua lebih maju karena bisa memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah.

“Melalui pemekaranlah wajah Papua pasti akan cepat dibangun dan pasti ada perubahan-perubahan ke arah kemajuan-kemajuan yang lebih baik. Papua pasti berubah, Papua pasti akan maju dengan percepatan pembangunan,” kata Joop dikutip dari BBC Indonesia.

Menurut Joop, masalah yang terjadi di Papua bermula dari kesenjangan sosial sejak zaman Presiden Soeharto. “Selama lebih dari 32 tahun Papua ditinggalkan, dianaktirikan, dan ditelantarkan,” kata dia.

“Papua tertinggal, Papua tidak pernah dibangun oleh Indonesia. Akhirnya terjadi konflik, kecemburuan sosial, terjadi banyak persoalan.”

Hal ini senada dengan yang dikatakan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay.

Dia mengatakan masyarakat Papua ingin sejahtera dan pemekaran wilayah adalah salah satu strategi untuk mencapai keinginan tersebut.

“Di satu sisi, ada persoalan keamanan yang diselesaikan melalui proses penegakan hukum, sementara di sisi lain ada kebutuhan keterjangkauan pelayanan publik dan kehadiran pemerintah daerah yang memang harus didekati dengan strategi pemerintahan,” ujar Theo.

“Kita perlu untuk fokus kepada kegiatan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat. Fokus pada pembangunan secara nyata, bukan narasi ataupun slogan politik.”

Ke depannya, kata Theo, pemerintah bakal terus menampung seluruh aspirasi yang ada terkait pemekaran wilayah di Papua.

Di sisi lain, ada juga warga Papua yang menentang pemekaran wilayah ini.

Benhur Wally, seorang tokoh masyarakat adat, mengatakan keputusan soal pemekaran DOB ini dilakukan secara tidak transparan.

Hal itu, kata dia, bisa memicu konflik lainnya, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Papua memiliki tujuh wilayah adat. Menurut Benhur, kalau pembagian wilayah itu tidak dilakukan secara jelas dan transparan, akan terjadi kesalahpahaman di masyarakat yang berujung pada konflik horisontal.

“Pihak akademisi dan pemerintah dalam panitia pemekaran ini sama sekali tidak ada transparansi dengan masyarakat adat dan itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi maka orang akan bertahan di wilayahnya masing-masing dan saya pikir segala sesuatu akan berujung pada demo dan orang-orang akan ribut,” kata Benhur.

Namun, terkait pembentukan DOB di Papua, menurut Mahfud, hal penting yang perlu mendapat perhatian antara lain, kondisi geografi; luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah, kondisi demografi; jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, proses pembangunan masyarakat Papua, serta kondisi sosial budaya masyarakat.

“Masalah gangguan keamanan yang terjadi di Papua selama ini bersumber dari masalah ekonomi dan masalah kemiskinan, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi.”

Dengan semua kondisi yang ada, lanjut Mahfud, aspirasi pembentukan DOB Papua dapat dipertimbangan untuk menjadi prioritas pembahasan.

Sementara, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bahwa spirit pemekaran Papua adalah karena luasnya wilayah dan perlu adanya percepatan pembangunan di tanah Papua, serta upaya memperteguh keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

sumber : indeksnews.com

Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat akan kembali mengalokasikan anggaran untuk mendanai program beasiswa bagi mahasiswa Papua di Amerika Serikat pada tahun 2022. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Agus Fatoni, pada Rapat Koordinasi Pembahasan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa Papua di Amerika Serikat, yang berlangsung di Kemendagri, Senin, 24 Januari 2022..

“Pemprov Papua akan membayarkan beasiswa mahasiswa Papua di Amerika Serikat untuk tahun anggaran 2021 yang belum selesai dan menyiapkan anggarannya kembali di tahun 2022,” ujar Fatoni.

Namun untuk tahun ini, imbuh Fatoni, Pemprov Papua tidak membuka rekrutmen baru untuk program beasiswa, dikarenakan ada perubahan formulasi alokasi dana otsus sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Menurut aturan anyar tersebut, alokasi dana otsus telah dibagi langsung kepada kabupaten/kota sehingga beban pendanaan beasiswa dapat dianggarkan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

“Perlu pembahasan bersama antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk mencari skema (pembiayaan) beasiswa bagi mahasiwa Papua di tahun 2023. Skema _cost sharing_ atau bantuan keuangan khusus dari dana otsus kabupaten/kota ke provinsi Papua dapat jadi salah satu alternatif. Alternatif lain, bisa dengan mekanisme penghitungan kebutuhan beasiswa yang disepakati gubernur, bupati/walikota, diambilkan dari alokasi masing-masing daerah oleh Kementerian Keuangan” ungkap Fatoni.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Inspektur Jenderal Kemendagri. Hadir pada pertemuan tersebut Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, dan Kepala Sub Direktorat Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, hadir secara virtual Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, pejabat dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Oleh : Moses Waker )*

Kekejian Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tidak dapat dibiarkan karena kejadiannya menjelang persiapan KTT G20 dan W20, sehingga bisa menurunkan level kepercayaan keamanan terhadap Indonesia, khususnya Papua. Aparat perlu bergerak cepat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Indonesia berhasil jadi presidensi G20 tahun 2022 dan ini adalah sebuah prestasi karena berhak menjadi tuan rumah dari forum internasional. Forum G20 akan diselenggarakan di Bali pada akhir tahun. Selain G20 ada juga W20 yang merupakan side forum yang membahas persoalan kemajuan wanita secara global, dan dilangsungkan di Papua Barat.

Akan tetapi kelancaran persiapan dari kedua acara tersebut terancam oleh tindakan kelompok separatis dan teroris alias KST, yang nekat menyerang pos koramil di Gome, Papua. Tak hanya sekali, mereka bahkan menyerang sampai 2 kali dan mengakibatkan 3 korban jiwa dan 1 korban luka-luka.

Penyerangan KST tentu menjadi sebuah peringatan bahwa mereka masih saja bertindak kejam dengan menembaki pos TNI di Papua. Selain itu, keberadaan mereka juga sangat mengganggu karena bisa menghalangi kelancaran KTT G20 maupun W20, karena ada kepercayaan dari dunia internasional yang merosot karena isu keamanan di Bumi Cendrawasih.

KTT G20 memang tidak diselenggarakan di Papua, tetapi sherpa meeting diadakan di Jakarta dan puncak KTT ada di Bali. Serangan KST masih berpengaruh terhadap kelancaran 2 acara itu karena bisa jadi utusan dari negara anggota G20 membatalkan kedatangannya karena takut akan ada serangan yang sama seperti di Papua, atau bisa jadi mereka meminta pengawalan ekstra yang berbiaya sangat mahal, sehingga anggaran bisa overbudget.

Selain itu, serangan KST juga bisa mengganggu kelancaran forum W20 yang rencananya akan diselenggarakan di Papua Barat.Bisa jadi ketika berita yang disiarkan terus-menerus mengenai serangan KST, maka utusan W20 juga ketakutan untuk datang ke Bumi Cendrawasih. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah wanita.

Untuk mengatasi serangan KST agar tidak mengganggu kelancaran dan persiapan KTT G20 dan W20 maka diadakan tindakan pencegahan. Memang operasi nemangkawi diganti menjadi operasi Damai Cartenz 2022 tetapi bukan berarti penyelenggaraannya super slow dan tidak mengindahkan faktor keamanan.

Operasi Damai cartenz lebih fokus pada kata ‘damai’, dalam artian penjagaan lebih diperketat sebagai upaya pencegahan serangan KST. Untuk menjaga maka bermacam-macam caranya, salah satunya bisa dengan penyamaran alias aparat berjaga dengan berpakaian seperti warga sipil, agar tidak dicurigai oleh pihak KST.

Ketika ada operasi damai Cartenz yang lebih intensif maka bukan berarti akan mengubah Papua menjadi daerah operasi militer seperti di Aceh beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi tidak ada salahnya untuk lebih berjaga dan mencegah penyerangan, daripada mengatasi tembakan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Apalagi menjadi penyelenggara acara sebesar KTT G20 dan W20 adalah sebuah kehormatan besar dan jangan sampai kedua acara ini malah dirusak habis-habisan oleh lontaran peluru atau lemparan panah dari KST. Keamanan harus lebih ditingkatkan agar para utusan dari G20 dan W20 merasa nyaman dan aman ketika berada di Indonesia, baik di Jakarta, Bali, maupun Papua.

Serangan KST di pos koramil Gome menghentakkan publik tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka juga mengincar KTT G20 dan W20 agar acaranya gagal-total. Untuk mencegah keganasan KST maka aparat lebih ketat dalam menjaga dan masyarakat juga bekerja sama dengan menjadi informan tidak resmi. TNI dan Polri berjanji akan lebih menjaga Indonesia, terutama Papua, agar KTT G20 dan W20 berjalan lancar.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Savira Ayu )*

Covid-19 masih menjadi berstatus pandemi di Indonesia, apalagi dengan munculnya varian Omicron di berbagai wilayah khususnya di Jawa Bali. Masyarakat, khususnya di Jawa-Bali pun diminta untuk mewaspadai tren kenaikan lonjakan kasus positif virus Corona.

Perlu diketahui Covid-19 di Jawa Bali meningkat dalam dua pekan terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan kepada pemerintah untuk mulai mewaspadai penyebaran virus agar tidak memicu klaster Covid-19 baru, khususnya di wilayah tersebut.

Perlu adanya pelacakan kontak kasus atau tracing yang masif, terlebih di tengah adanya varian omicron. Meski demikian, kini kategori penularan WHO masih dalam level rendah, berdasarkan pengamatan 10 hingga 16 Januari 2022.

WHO berpesan dalam laporan mingguannya, bahwa sangat penting bagi setiap tingkat administratif untuk memantau secara ketat setiap kemungkinan klaster untuk memastikan respons cepat dan penahanan potensi wabah.

Pelacakan kontak yang lengkap untuk setiap kasus yang teridentifikasi sangat penting untuk mencegah penyebaran infeksi terutama dalam konteks kasus Omicron sebagai penahanan yang benar dari beberapa kasus pertama akan sangat penting untuk mencegah penyebaran.

Sayangnya, kasus Covid mengalami peningkatan di DKI Jakarta. Khususnya bagi jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, sedikit meningkat dari sebelumnya 758 kasus kini mencapai 771 orang per 16 Januari 2022. Di waktu yang sama, DKI Jakarta juga melaporkan 3.045 kasus Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri, naik dari sebelumnya sebanyak 3.011 pasien.

Sementara itu, angka keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) Covid-19 secara keseluruhan berada di bawah 5 persen lebih dari tiga bulan. Pada 16 Januari 2022, BOR rumah sakit secara nasional naik 5 persen dari pekan sebelumnya yakni 4 persen. Sementara angka BOR ICU stabil, seperti pekan sebelumnya yang berada di angka 4 persen.

Puncak gelombang Omicron di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Saat ini, peningkatan kasus sudah mulai terlihat.

Berkaca dari negara lain, gelombang Omicron dapat meningkat dengan cepat. Pemerintah memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jita masyarakat tidak hati-hati dan waspada. Penyebaran varian omicron di Indonesia tentu menjadi alarm bagi kita untuk kembali awas dalam memasuki varian baru Covid-19.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kenaikan kasus di Jawa Bali juga terlihat pada provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut didorong oleh wilyah Jawa Baratyang masuk dalam bagian aglomerasi Jabodetabek.

Khusus untuk wilayah lain di Jawa-Bali, kasus di Provinsi lain di luar Jakarta, Jawa Barat dan Banten relatif lebih terjaga, namun penyebaran kasus diprediksi juga akan menyebar lebih cepat mengingat mobilitas yang terjadi di Jawa Bali sudah sangat tinggi sekali.

Pada kesempata berbeda, Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali meminta masyarakat setempat untuk lebih waspada karena Bali masuk dalam 11 provinsi di Tanah Air yang mengalami kenaikan kasus virus corona lebih dari satu minggu berturut-turut.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan, Kasusnya memang meningkat, tetapi masih konsisten satu digit. Rentin juga meminta kepada masyarakat untuk tetap taat dan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Rentin, berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 5 Januari 2022, 11 Provinsi mengalami kenaikan kasus Covid-19 selama lebih dari satu minggu berturut-turut. Dari 11 provinsi tersebut, ada dua daerah yang konsisten mengalami kenaikan hingga empat minggu berturut-turut, yakni DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Ada pula yang mengalami tiga minggu berturut-turut yakni Kalimantan Selatan. Delapan provinsi mengalami kenaikan kasus dua minggu terakhir, termasuk Bali di dalamnya. Rentin menyampaikan, sejak 2 Januari 2022, terjadi penambahan kasus setiap harinya meski masih konsisten hanya satu digit. Yakni 1, 5, 8, 1, 5, 5 serta 6.

Selain itu Satgas Provinsi Bali juga mencatat ada 65 kasus aktif di Bali. Dari data tersebut tercatat sebanyak 43 orang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan, 8 orang isolasi terpusat dan 14 lainnya menjalani isolasi mandiri.

Kenaikan kasus di berbagai wilayah khususnya Jawa Bali tentu tidak bisa disepelekan, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ricky Herdian )*

Sebentar lagi ada perayaan Imlek dan faktor keamanan harus dinomorsatukan. Selain mencegah sweeping dan serangan terorisme, juga ada pencegahan dari klaster Corona baru.

Imlek akan dirayakan dengan suka cita oleh warga keturunan Tionghoa. Mereka akan memakai baju berwarna merah sebagai simbol kebahagiaan, memakan jeruk dan kue keranjang, serta memberi angpao dalam amplop merah. Kebahagiaan dirasakan karena baru setelah orde baru tumbang, mereka boleh merayakan Imlek secara terang-terangan.

Akan tetapi perayaan Imlek diintai oleh sweeping dan ancaman dari kelompok radikal dan teroris. Memang kelompoknya sudah dibubarkan oleh pemerintah tetapi bisa saja ada eks anggotanya yang menyerang simbol-simbol Imlek sebagai bentuk intoleransi. Oleh karena itu penjagaan makin diperketat oleh aparat keamanan, agar tidak ada yang menjadi korban.

Selain ancaman kekerasan, ancaman lain pada perayaan Imlek adalah pengamanan dari bahaya Corona, karena masih masa pandemi. Jangan sampai hari raya yang berawal bahagia malah berakhir jadi duka karena setelah itu jumlah pasien Covid melonjak drastis. Apalagi saat ini sudah ada varian omicron yang 70 kali lebih cepat menular, jadi semua harus tetap waspada dan ingat bahwa pandemi belum selesai.

Kasi Humas Polresta Balerang AKP Tigor Sidabariba menyatakan bahwa perayaan Imlek harus sesuai dengan protokol kesehatan dan memakai masker serta menghindari kerumunan. Masyarakat harus mematuhi aturan sesuai dengan surat edaran dari walikota. Dalam artian, jika semuanya tertib maka akan bisa merayakan Imlek dengan gembira dan tak waswas akan tertular Corona.

Merayakan Imlek memang tidak dilarang tetapi saat pandemi tentu ada beberapa penyesuaian. Pertama, untuk tetap menjaga jarak maka saat akan masuk ke ruang ibadah, dilakukan secara bergantian, dan maksimal 50% dari kapasitas. Mereka juga harus memakai masker dan tidak boleh bersalaman secara langsung agar tetap bisa menghindari kontak fisik dan potensi penularan Corona.

Kedua, saat ada acara makan-makan, boleh diselenggarakan tetapi harus terbatas dan tidak boleh mengundang banyak orang. Sebaiknya hanya ada keluarga inti (ayah, ibu, anak, plus kakek serta nenek). Jika ada paman, bibi, ipar, keponakan, dan keluarga jauh lain maka takut akan susah untuk menjaga jarak dan mengurangi kerumunan, apalagi saat makan wajib melepas masker sehingga harus meminimalisir penularan Corona dan taat prokes.

Walau makan-makan hanya dilakukan oleh keluarga inti tetapi juga harus taat protokol kesehatan. Saat baru masuk rumah harus mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan menyimpan masker di tempat yang bersih, lalu mengurangi kontak fisik dan menjaga jarak antar kursi. Semuanya pasti memaklumi karena masih masa pandemi. Ketaatan pada protokol kesehatan tidak akan mengurangi kesyahduan Imlek.

Sedangkan yang ketiga, tahan dulu untuk tidak merayakan Imlek di tempat terbuka seperti biasa, seperti pertunjukan barongsai dan leang leong di depan klenteng atau mall. Penyebabnya karena jika ada barongsai maka akan menarik perhatian banyak orang dan menyebabkan kerumunan, otomatis melanggar protokol kesehatan. Jangan nekat untuk melakukannya jika tidak ingin disemprot oleh tim satgas penanganan Covid.

Perayaan Imlek di masa pandemi memang harus menyesuaikan dengan berbagai aturan dan menaati protokol kesehatan 10M, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan poin-poin lainnya. Imlek akan aman dan lancar serta terhindar dari Corona karena semuanya taat prokes dan sudah divaksin. Selamat Imlek dan semoga di tahun macan ini kita semua diberi rezeki berupa kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Kenia Ayu )*

Masyarakat mengapresiasi penurunan aksi teror sepanjang 2021 sebagai bukti sinergitas TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dengan masyarakat. Namun demikian, setiap pihak diharapkan tidak terbuai dengan fakta tersebut karena hingga saat ini penyebaran paham radikal masih terus terjadi.

Radikalisme dan terorisme berbahaya karena bisa menghancurkan Indonesia. Kita tentu masih ingat tragisnya Bom Bali, Bom Sarinah, dan pengeboman lain yang dilakukan oleh kelompok teroris. Mereka melakukan tindak kekerasan sampai mengambil nyawa orang, dan terorisme adalah kejahatan besar karena terstruktur dan korban maupun pelaku bisa sama-sama tewas dengan mengenaskan.

Pengeboman adalah ciri khas serangan dari kelompok teroris. Mereka mengamuk karena meminta konsep negara diganti jadi khalifah. Padahal mereka sama sekali tidak berkontribusi saat zaman penjajahan dan ketika era kemerdekaan juga tidak membantu sama sekali.

Ada kabar gembira bahwa kita sudah melawan terorisme dengan ketat. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa serangan teroris pada tahun 2021 menurun lebih dari 50%, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dalam artian, serangan dari kelompok teroris makin diminimalisir dan tidak ada tragedi yang memakan sampai puluhan korban jiwa seperti saat peristiwa bom bali.

Jenderal Sigit menambahkan, menurunnya serangan teroris karena Densus 88 antiteror melakukan tindakan preventif, dengan penangkapan teroris di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam artian, memang lebih baik mencegah daripada mengobati dan tindakan pencegahan dengan penangkapan jauh lebih efektif.

Beberapa kali ada berita penangkapan terduga teroris dan publik kaget karena tak menyangka bahwa yang ditangkap terlibat kasus terorisme dan radikalisme, seperti pada saat seorang lengajar ditangkap karena menjadi pengurus badan amal yang ternyata dananya untuk kegiatan terorisme. Penangkapan bagi aparat keamanan sangat wajar karena sudah ada penyelidikan terlebih dahulu dan mereka menjamin bahwa tak akan salah tangkap.

Ketika ada penangkapan maka terlihat bahwa kelompok teroris dan radikal pandai sekali menyamar dan membaur di masyarakat dengan liciknya. Sehingga saat penangkapan, banyak yang tidak percaya. Padahal ia telah melakukan kejahatan besar dengan mendukung terorisme.

Penangkapan demi pencegahan terorisme memang boleh dilakukan. Hal ini bukan kecurigaan atau paranoid, tetapi sebuah tindakan preventif demi keselamatan rakyat Indonesia yang dilaksanakan oleh semua stakeholder keamanan, baik TNI, Polri, maupun BIN. Jika ada penangkapan maka sudah pasti ia bersalah dan tak bisa berkelit, dan masyarakat jangan membelanya karena teroris umumnya menggunakan topeng demi menarik simpati masyarakat.

Tindakan pencegahan dilakukan demi keselamatan bersama. Bayangkan jika teroris dibiarkan saja. Berapa banyak bangunan yang akan rusak? Jika itu sebuah gedung maka bisa dibangun ulang tetapi ketika di dalamnya ada banyak orang, bisa mengancam nyawa dan korban jiwa tidak bisa hidup lagi.

Oleh karena itu seluruh aparat keamanan makin gencar dalam melakukan tindakan pencegahan. Selain meneliti per kasus dan menginterogasi tersangka, maka juga dibantu oleh intelijen agar ada pencerahan, separah apakah jaringan terorisme di Indonesia?

Penyelidikan tentang keterkaitan jaringan terorisme memang harus dilakukan sejak ada pengakuan dari saksi kunci yang menyatakan bahwa Munarman juga terlibat jaringan teroris MILF di Filipina. Kasus ini terus diselidiki karena jangan sampai kelompok tersebut malah jadi penyuplai bahan bom dan senjata api ke teroris Indonesia.

Tindak pencegahan terorisme dilakukan oleh Aparat keamanan demi keamanan rakyat. Mereka wajib dilindungi agar tidak terkena serangan teroris. Penyelidikan juga terus dilakukan agar terkuak siapa dalang di balik serangan terorisme di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji bahwa pihaknya akan memburu pelaku penembak yang menewaskan tiga prajuritnya di Papua. Pelaku itu tak lain adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Andika menyebut pihaknya telah mengantongi identitas para pelaku tersebut. Dia menegaskan bahwa pelaku harus membayar atas tindakannya itu.

Tiga prajurit TNI yang meninggal itu Serda Rizal, Pratu Tuppal Baraza dan Pratu Rahman. Mereka terkena tembakan saat menjaga pos TNI di Bukit Tepuk terjadi Kamis kemarin (27/1/2022), pukul 05.00 WIT.

Mendengar kabar tersebut, Andika langsung terbang ke Papua untuk melayat ketiga anak buahnya yang gugur itu. Akhirnya, Andika absen dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penjualan 2 eks KRI.

Ketiga jenazah itu sempat disemayamkan di Mako Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad, Timika. Namun, ketiga jenazah itu direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing.

Andika Perkasa memastikan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga prajurit di Kabupaten Puncak, Papua, bakal diburu. Andika mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi untuk menentukan langkah ke depannya.

“Secara umum kita sudah lakukan evaluasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, khususnya bagi mereka (anggota) yang bertugas di Papua,” ujar Andika kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Andika menambahkan, selama ini prajurit yang ada di lapangan selalu melakukan pendekatan komunikasi sosial kepada lapisan masyarakat warga di Papua. Di situlah para prajurit TNI turut membantu kesejahteraan masyarakat Papua.

Lebih lanjut, menurut Andika, pihaknya sudah menentukan langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya pascapenembakan oleh KKB. Hanya, Andika tidak bisa membeberkan langkah tersebut.

“Iya untuk langkah selanjutnya kami sudah lakukan, namun untuk detail kami tidak bisa sampaikan di sini,” tuturnya.

Sementara itu, Andika menyebut tidak akan ada penambahan prajurit TNI di Papua. Dia menjelaskan prajurit yang bertugas di Papua sudah cukup.

“Penambahan pasukan tidak ada, sesuai yang sudah ada saja, yang memang sudah bertugas di sana,” imbuh Andika.

Sumber: detik.com