Jakarta – Pemerintah berencana menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan pertalite pada 2022. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, rencana tersebut telah tercetus sejak 2017 lalu, mengikuti ketentuan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum13/3/2017 terkait Baku Mutu Emisi Gas Buangan.

Dalam aturan itu, direkomendasikan menjual BBM dengan minimum oktan 91 untuk mengurangi karbos emisi. Premium merupakan produk BBM dengan oktan 89 dan pertalite oktan 90.

“Satu adalah ketentuan dari Ibu Menteri KLH 2017 ini ada ketentuan untuk mengurangi karbon emisi. Maka direkomendasikan agar BBM yang dijual itu adalah minimum ron 91. Jadi ini dasarnya. Nah kita melihat bahwa bagaimana tahapan yang dilakukan karena Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa harus melihat juga aspek lain dalam implementasinya. Satu adalah mengenai affordability (keterjangkauan) yang kedua adalah kesiapan dari suplai Pertamina itu sendiri,” ujar Nicke, kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12/2021) yang lalu.

Guna mencapai harapan tersebut, Nicke mengatakan, Pertamina sejak 2020 telah melakukan program Langit Biru. Program itu bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan pertalite dari premium yang oktannya lebih rendah.

Baca juga: Wacana Penghapusan Premium, Menteri ESDM: Harga Sama dengan Pertalite

Program ini menurut Nicke, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

“Untuk mendorong hal itu Pertamina juga memberi subsidi atau potongan harga pertalite saat itu dengan menjualnya dengan harga premium di beberapa daerah. Dengan begitu selama Juni 2020 sampai dengan hari ini karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton CO2 ekuivalen,” ujarnya.

Kendati demikian, saat ini penjualan pertalite masih ada di pasaran. Namun Pertamina mendorong agar masyarakat segera beralih ke pertamax yang lebih baik dan membantu upaya penurunan emisi karbon.

“Tapi tidak ada kebijakan hari ini yang untuk menghapuskan pertalite. Itu tidak ada. Jadi ini kembali lagi kami ingin adalah lebih ke edukasi. Edukasi ke masyarakat. Karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari program Langit Biru ini. Jadi pertalite ini masih ada di pasar, jadi silakan. Tapi kami mendorong agar menggunakan lebih baik yakni pertamax. Supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan karbon emisi di Indonesia,” ucapnya. (*)

Jakarta — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir menunjuk Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dalam penetapan itu, Ahok diharapkan dapat menjadi sosok pendobrak untuk meningkatkan kinerja perusahaan plat merah tersebut.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengungkapkan langkah pertama yang harus dilakukan Ahok adalah memastikan program-program yang tengah dilakukan Pertamina dijalankan dengan baik.

“Saya kira kalau harus ngapain, dia harus memastikan program-program pembangunan kilang, RDMP (Refinery Development Masterplan Program), NGRR (New Grass Root Refinery) berjalan. Dia bisa memberikan masukan dan menyelesaikan target yang diberikan pemerintah,” ungkapnya beberapa waktu yang lalu.

Sebab, saat ini masih terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pengerjaan kilang. Salah satunya adalah pengembangan Kilang Cilacap antara Pertamina dan Saudi Aramco yang tertunda karena masih menunggu penghitungan hasil valuasi proyek.

“Kemarin kan masih ada hambatan untuk membangun kilang-kilang yang direncanakan untuk upgrading ini, saya kira harus tetap dijalankan, Pak Ahok harus mengawal dan memastikan ini tetap berjalan,” ujarnya.

Berdasar itu, koordinasi internal antara Ahok dengan direksi harus dilaksanakan secepat mungkin. Pembahasan, tentunya terkait dengan apa kendala dan bagaimana pengerjaan kilang tersebut hingga bisa berlangsung begitu lama.

“Jadi, mungkin nanti dia bisa jadi step stone sendiri agar proses pembangunan kilang bisa terealisasi. Harus dipastikan juga terkait lifting migas Pertamina bagaimana agar bisa terus meningkat, bagaimana Pertamina bisa melakukan investasi di luar karena lapangan-lapangan migas kita kan sudah tua, bagaimana pertamina bisa melakukan eksplorasi,” jawabnya.

Mamit mengatakan bahwa proses pembangunan kilang hingga perbaikan defisit neraca dagang akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. “Hasilnya memang tidak akan terlihat mungkin dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, karena biasanya bisa memakan waktu lima tahun kalau kilang ini memang berjalan,” tutupnya. (*)

Jakarta — Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas terutama menjelang dan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya lonjakan kasus atau ancaman gelombang ketiga COVID-19

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid mengatakan bahwa Saat ini, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan kasus positif Covid-19 serendah mungkin dengan penurunan kasus yang konsisten.

“Upaya ini akan efektif jika masyarakat patuh, taat dan disiplin terapkan protokol kesehatan termasuk mengurangi mobilitas dan berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19.” tegas dr Nadia dalam Webinar “Libur Nataru dan Varian Baru: Strategi Cegah Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19” di Jakarta (16/11).

dr. Nadia mengungkapkan, upaya-upaya penanggulangan pandemi di Indonesia dikelompokkan ke dalam lima pilar utama. Pertama deteksi, dilakukan melalui penguatan testing, tracing, karantina/isolasi. Deteksi juga dilakukan melalui surveilans untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan surveilans genomic untuk mengawasi varian baru serta pengawasan di pintu masuk negara.

Kedua, manajemen klinis dilakukan tatalaksana kasus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan termasuk potensi obat baru dan persiapan kapasitas rumah sakit dan fasyankes lain. Ketiga, perubahan perilaku dilakukan melalui penguatan protokol kesehatan berbasis teknologi informasi PeduliLindungi.

Keempat, peningkatan cakupan vaksinasi dan kelima penguatan sistem kesehatan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dan memenuhi standar protokol kesehatan

“Situasi (pandemi) yang sudah membaik ini harus kita pertahankan. Laju kasus harus terus kita tekan. Memastikan mobilitas tidak meningkat secara tajam agar laju penularan juga tidak meningkat. Tes dan tracing ditingkatkan dan diperkuat agar secara cepat kita temukan kasus positif. Semakin disiplin terapkan protokol kesehatan dan terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Kita harus pastikan setelah libur nataru tidak terjadi lonjakan kasus,” ujar dr. Nadia

Hadir juga sebagai narasumber Mantan Direktur WHO Asia Tenggara yang juga Pengamat Kesehatan Masyarakat Prof. Tjandra Yoga Aditama dan Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo.

Prof. Tjandra Yoga Aditama menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk terus waspada mengingat umur Covid-19 yang baru dua tahun sehingga masih banyak hal yang tak terduga dari virus ini. Menurutnya, penyebab kenaikan kasus positif di banyak negara saat ini harus menjadi pelajaran bagi Indonesia.

“Ada beberapa penyebab kenaikan kasus di beberapa negara antara lain karena sekelompok masyarakat yang belum divaksinasi, efikasi vaksin menurun, dan pelonggaran mobilitas yang berkorelasi dengan naik turunnya kasus. Kita bersyukur kasus positif kita menurun sangat tajam dan bertahan lama. Tetapi kita juga harus tetap belajar dari negara-negara lain. Kita mesti tetap waspada dari sekarang,” tukasnya.

Vaksinasi memang menjadi salah satu pilar penting untuk mencegah terjadinya gelombang baru. Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo mengungkapkan terjadinya lonjakan kasus di Singapura Sejak pertengahan Juli 2021 lalu selain kemunculan varian delta, pelanggaran protokol kesehatan, juga disebabkan masih banyaknya orang yang tidak mau divaksinasi. Terdapat sekitar 60 ribu sampai 100 ribu lansia tidak mau divaksinasi di Singapura. Padahal mereka termasuk dalam kelompok yang paling rentan.

“Ketika delta masuk, mereka (lansia) yang paling rentan. Kematian paling banyak lansia dan punya komorbid. Pemerintah Singapura mulai memberlakukan kebijakan baru yaitu orang (warganya) dipaksa divaksinasisi. Orang yang tidak divaksinasi, kalau sakit harus bayar sendiri,” tukasnya. (*)

Jakarta — Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan, kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat dai Bahar bin Smith dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ujaran kebencian itu disebut menyinggung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan,” ujar Suntana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/12/2021).

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa, 28 Desember kemarin. “Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor,” katanya.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Namun, Suntana tak membeberkan spesifik kasus yang menjerat Bahar dan pihak yang menjadi korbannya. Sebelumnya, Bahar juga pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang bernama Tubagus pada 17 Desember lalu ke Polda Metro Jaya. Dalam melaporkan Bahar, ia didampingi Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab.

Disisi lain, Polri mengaku masih belum menjelaskan secara rinci konten yang membuat Bahar Bin Smith terseret dalam dugaan kasus ujaran kebencian. Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan hanya menyampaikan bahwa Bahar Bin Smith dilaporkan dengan dua laporan polisi (LP) sekaligus di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.

Saya sampaikan adalah bahwa yang bersangkutan dilaporkan ada 2 LP. LP pertama di Polda Metro Jaya dan LP kedua di Polda Jawa Barat. Jadi sementara kasus itu masih dalam proses. Masih didalami oleh penyidik di Polda Metro Jaya maupun di penyidik Polda Jabar,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021) yang lalu.

Namun demikian, kata Ramadhan, pihaknya masih belum bisa merinci mengenai perkara dugaan ujaran kebencian yang sedang menjerat Bahar Bin Smith. (*)

Oleh : Deka Prawira )*

Pancasila merupakan vaksin ampuh untuk memberantas radikalisme. Dengan penguatan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Radikalisme merupakan paham terlarang karena tidak cocok dengan karakter masyarakat yang majemuk. Penyebabnya karena paham ini ingin membuat negara khalifah, padahal di Indonesia terdiri dari berbagai suku dan keyakinan. Lagipula, radikalisme menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai cita-citanya sehingga membuat banyak korban dari warga sipil.

Pemberantasan radikalisme menjadi fokus pemerintah agar paham ini tidak menyebar. Pasalnya, kaum radikal makin licik dengan menggaet generasi muda untuk jadi kader-kader baru mereka dan melakukan pendekatan via media sosial. Jika dibiarkan maka akan berbahaya karena anak muda adalah calon pemimpin bangsa.

Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Komjen Boy Rafli Amar menganalogikan radikalisme sebagai virus yang menyebar luas karena memanfaatkan kecanggihan teknologi. Adanya ruang-ruang digital (apalagi di masa pandemi yang membuat banyak orang sering meeting online) dimanfaatkan oleh kelompok radikal dalam menjalankan aksinya.

Komjen Boy Rafli Amar menambahkan, antivirus yang efektif untuk menghapus radikalisme adalah Pancasila yang sarat toleransi dan solidaritas. Sila-sila Pancasila dapat diimplementasikan mulai dari keluarga hingga lingkungan kerja, kapan saja dan di mana saja. Pancasila tidak hanya dihafal tetapi juga diterapkan di dalam kehidupan karena manfaatnya banyak, salah satunya adalah untuk pemberantasan radikalisme.

Dalam artian, dengan pengaplikasian Pancasila di lapangan maka intoleransi akan terhapuskan dan diganti dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika masyarakat mengaplikasikan sila pertama saja, maka mereka akan makin taat beragama tanpa menghina umat dengan keyakinan lain (seperti yang diajarkan oleh kelompok radikal) karena hal itu dilarang oleh kitab suci. 

Patuh kepada Tuhan diiringi dengan hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk yang keyakinannya yang berbeda. Kita tidak boleh menunjuk muka orang hanya karena berbeda akidah, karena tidak sopan dan akan mengobarkan perang SARA yang mengerikan. Jika semuanya damai dan penuh toleransi maka kelompok radikal tidak bisa memprovokasi.

Sementara itu, dalam sila kedua ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ maka sebagai WNI yang baik akan bersikap adil dan juga mengedepankan adab, termasuk kepada mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jika ada yang minoritas di suatu lingkungan maka akan tetap dirangkul karena merupakan saudara di bidang kemanusiaan. Sehingga kelompok radikal tidak bisa menggunakan isu intoleransi untuk memecah perdamaian.

Dalam sila ‘persatuan Indonesia’ sudah jelas bahwa kita wajib bersatu-padu untuk membangun negeri, walau dengan kondisi yang berbeda-beda. Apalagi di masa pandemi, kerja sama makin digencarkan untuk mengatasi dampaknya. Jika semuanya kompak maka akan kompak juga dalam melawan radikalisme karena paham itu jelas menghancurkan bangsa ini.

Sila keempat dan kelima yakni ‘kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ membuat kita semua bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan tetap kompak, serta anti radikalisme yang memecah-belah bangsa. Serta sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ memperlihatkan pemerintah sudah bertindak adil dan tidak sesuai dengan tudingan kelompok radikal.

Dengan pengaplikasian Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari maka kita optimis bisa memberantas radikalisme hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai kita jadi terpecah-belah gara-gara provokasi oleh kelompok radikal dan teroris. Namun harus tetap kompak dan bersatu untuk membangun negeri, serta mengimplementasikan semua sila dalam Pancasila.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Edi Jatmiko )*

Masyarakat mengapresiasi aparat keamanan yang optimal dalam mencegah teror akhir tahun. Dengan adanya kerja keras tersebut, situasi kondusif dapat terjaga dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya. 

Akhir tahun dan libur Natal merupakan momen di mana aparat keamanan harus tetap bersiaga. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap 370 terduga teroris sepanjang tahun 2021. Meningkat dari tahun 2020 dengan 232 terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri.

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, meningkatnya penangkapan tersebut disebabkan karena pihaknya ingin mengikis total jaringan teroris yang masih ada di Indonesia.

            Meski demikian dirinya tidak ingin berasumsi bahwa meningkatnya penangkapan tersebut disebabkan karena semakin suburnya teroris di Indonesia. Menurutnya, peningkatan jumlah penangkapan tersebut menjadi bukti kinerja dan kerja keras Densus yang meningkat dan semakin efektif.

            Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror telah mengamankan 370 terduga pelaku tindak pidana terorisme. Jumlah tersebut merupakan tangkapan sepanjang 2021, hingga 24 Desember.

            Dari data Densus, penangkapan terbanyak dilakukan pada bulan Maret yakni sebanyak 75 orang, kemudian April sebanyak 70 orang serta Agustus 61 orang. Selanjutnya, penangkapan paling sedikit dilakukan pada bulan Oktober 1 orang, September 7 orang dan Juli hanya sebanyak 8 orang.

            Proses identifikasi dan pengembangan kasus-kasus tindak pidana terorisme dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan rencana-rencana teror yang dilakukan oleh jaringan tertentu.

            Secara terus menerus Densus 88 akan melakukan kegiatan dalam rangka menciptakan situasi aman di Indonesia. Perlu diketahui, dalam 1 bulan terakhir Densus 88 telah mengamankan puluhan terduga teroris di sejumlah wilayah. Tercatat, ada 9 orang diamankan di Provinsi Sumatera Utara, satu orang di Sumatera Selatan dan empat lainnya di Kepulauan Riau.

            Kemudian, lima tersangka lain teroris JI ditangkap di kawasan Lampung dan Sumatera Selatan. Empat tersangka bertugas untuk mengamankan buron teroris lain yang dikejar oleh aparat keamanan.

            Dalam sepekan terakhir, Densus juga telah menangkap tiga tersangka teroris JAD (Jamaah Ansharut Daulah) di Kalimantan Tengah, dua di Kalimantan Selatan dan tiga tersangka dari Jaringan Islamiyah (JI) di Jawa Tengah.

            Perlu diketahui bahwa jaringan ISIS telah mentargetkan Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk aksi teror di akhir Tahun 2021. Hal tersebut terungkap setelah tiga terduga teroris berhasil diamankan.

            Penangkapan tersebut dilakukan oleh dua tum yang merupakan bentuk dari Densus 88 Antiteror Polri dengan diperbantukan oleh Satbrimob Polda Kalteng guna meringkus terduga teroris itu di dua lokasi.

            Terduga satu teroris yang diamankan di Palangkaraya adalah seorang pria berinisial MS. Sedangkan dua terduga teroris yang diamankan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni AR dan juga RT.

            Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Kismanto Eko Saputro saat dikonfirmasi telah membenarkan akan adanya peristiwa penangkapan terhadap terduga teroris tersebut. Kismanto mengatakan, bahwa ketiga terduga teroris tersebut terlibat dalam rencana untuk melakukan aksi teror pada akhir 2021 di Wilayah Bumi Tambun Bungai ini.

            Ia juga menjelaskan bahwa Densus 88 berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil penggeledahan terhadap tiga terduga teroris. Menurutnya, para terduga tersebut telah berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi dan penggantinya.

            Barang bukti yang ditemukan adalah senjata api rakitan, senjata tajam, baju yang digunakan untuk latihan militer, dan buku buku yang berkaitan dengan pemahaman ideologi serta beberapa barang bukti lain terkait perbuatan pidana terorisme.

            Salah seorang saksi yang merupakan pegawai Hotel Hawai di Jalan Bubut Kota Palangkaranya bernama Ardi, juga membenarkan ihwal penangkapan pengunjung hotel oleh Densus 88. Menurutnya, petugas datang dengan mengenakan pakaian biasa namun membawa senjata laras panjang. Tak berapa lama, petugas langsung membawa seseorang yang diduga merupakan teroris.

            Penangkapan ini tentu saja menjadi alarm bagi kita semua, bahwa kelompok teroris belum benar-benar lenyap dari Nusantara. Boleh jadi mereka tampak seperti warga biasa, tetapi dalam keyakinannya mereka meyakini bahwa aksi teror yang dilakukan merupakan aksi amaliyah yang mendekatkan dirinya kepada surga.

            Aparat keamanan tentu saja harus bekerja keras dalam mengantisipasi ancaman teror yang ada, tentu saja kita tidak ingin seperti timur tengah yang hancur karena maraknya aksi terorisme. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa 

Oleh : Edlin Susaningtyas )*

Pemerintah Indonesia melalui forum G20 terus mendorong peran nyata Perempuan dalam pemulihan ekonomi. Dengan peningkatan peran nyata perempuan tersebut, kondisi perekonomian dapat kembali pulih. 

Dalam sebuah forum Kick-off meeting yang dihadiri oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, beliau berpesan bahwasanya harus ada manfaat penting bagi para perempuan di tanah air dari pertemuan tersebut. Menyusul pernyataan resmi jika Indonesia bakal menjadi tuan rumah perhelatan G20 di Bali. 

Sebelumnya, Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI membuka forum empowerment Kick-off meeting G20 di Yogyakarta. Forum ini terselenggara bertepatan dengan momentum hari Ibu, 22 Desember 2021 lalu. Forum tersebut dihadiri setidaknya 1.000  perempuan. Para peserta datangdari 30 organisasi dengan latar belakang suku, agama hingga profesi yang berbeda. Demi memperjuangkan hak-hak mereka sebagai upaya memajukan Indonesia.

Forum empowerment tersebut diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi yang nyata bagi perkembangan strategi hingga kebijakan global. Yang sejalan dengan kebijakan Nasional serta Brisbane Goals 2014.

Kiprah perempuan Indonesia sebelumnya tak hanya dalam forum tersebut saja. Namun, sejak zaman kolonial Belanda dibawah kungkungan tradisi hingga beragam aturan, perempuan terus memperjuangkan kaumnya. Cita-cita luhur yang mereka perjuangkan ialah sebagai sumbangsih di beragam sektor pembangunan nasional.

Tak dipungkiri, perempuan dewasa ini makin dibutuhkan peranannya. Baim di sektor sosial, kesehatan, IPTEK, politik, global hingga sektor ekonomi sekalipun. Atmosfer gerakan perempuan yang menggebu inilah yang kemudian membuat pembahasan isu-isu pemberdayaannya mencuat di G20. Bahkan, isu perempuan ini menjadi rekomendasi utama dan diprioritaskan pada KTT G20.

Sesuai pernyataan Presiden Jokowi atas hal tersebut, peranan perempuan mampu dioptimalkan dengan tiga hal yakni, literasi digital, infrastruktur digital serta pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi seluruh perempuan di pelosok Nusantara.

Pemerataan digital ini sangat dibutuhkan demi mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia ketika G20 dihelat di berbagai wilayah. Pemerataan infrastruktur digital dinilai akan memudahkan akses jasa keuangan dalam digital economy bagi perempuan itu sendiri. Dukungan platform digital juga akan melancarkan beragam aktivitas perempuan yang produktif.

Berikutnya ialah literasi digital yang harus dikuasai oleh kaum perempuan. Sehingga, ketika berselancar dalam dunia maya, perempuan mampu berkegiatan secara positif dan tetap produktif.

Selanjutnya ialah menambah atau meningkatkan jumlah pelatihan yang diadakan pemerintah beserta pemangku kepentingan, yang mana ditujukan bagi kaum perempuan. Dengan harapan perempuan bakal lebih mudah meningkatkan kualitas diri dalam beragam hal, pun dengan kewirausahaan. Sehingga, akan mampu mendorong kemajuan perlindungan serta pemberdayaan perempuan, khususnya di kawasan Asia. 

Sejalan dengan hal ini, Menlu Retno Marsudi juga ikut angkat bicara. Dirinya mengungkapkan demi tercapainya dampak nyata dari pemberdayaan perempuan, dibutuhkan perubahan pola pikir. Hal tersebut dinilai sebagai langkah awal yang wajib didukung dan didorong. Yakni, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif, mendukung serta pemberian kesempatan setara bagi para perempuan untuk berkontribusi lebih. Terlebih, kepemimpinan Indonesia di G20 ini akan membawa semangat inklusivitas. Sehingga pemberdayaan kelompok rentan, termasuk para perempuan hingga anak-anak akan menjadi fokus paling utama di frorum G20, tambah Retno.

Dukungan-dukungan semacam inilah yang dibutuhkan oleh perempuan karena mereka ini kerapkali jadi tonggak utama pembawa perubahan. Meski digempur pandemi dan beragam masalah, nyatanya perempuan-perempuan hadir melewati segala permasalahan dengan baik. 

Selain itu, kesempatan kepemimpinan Indonesia di agenda besar G20 diharapkan mampu membawa perubahan cukup nyata bagi para perempuan di Indonesia. Sehingga, perempuan-perempuan ini mampu hidup lebih baik dan sejahtera. Apalagi, kasus-kasus mayoritas yang menyerang perempuan hingga anak-anak ini tak lepas dari perhatian pemerintah. Pemerintah ingin memanfaatkan kesempatan forum G20 untuk mendorong perempuan-perempuan agar makin diprioritaskan dalam pembangunan nasional serta global. 

Asumsinya, kesejahteraan kaum perempuan akan menumbuhkan semangat hingga kebahagiaan. Dimana hal ini akan menjadi vibrasi yang positif bagi kehidupan yang berkelanjutan. Jiwa-jiwa yang bahagia, merdeka, kreatif, terlindungi dan diperhatikan menjadikan kaum perempuan mampu membangun peradaban yang lebih baik lagi. 

Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan peran Perempuan dalam proses pemulihan ekonomi. Peningkatan kapasitas perempuan tersebut diharapkan akan mempercepat terwujudnya hal-hal positif. 

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok/kontributor Citizen Journalism 

Oleh: Alfred Jigibalom )*

Otonomi khusus atau Otsus adalah keistimewaan yang diberikan kepada rakyat di Bumi Cendrawasih. Otsus Papua adalah jalan tengah untuk mengatasi berbagai permasalahan di sana, mulai dari perekonomian hingga kewenangan rakyat, sehingga keberlanjutan  program Otsus pada tahun 2021 mendapat banyak dukungan dari masyarakat.

Papua sebagai daerah timur di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan daerah di bagian barat Indonesia. Selain kondisi geografisnya yang berbeda, maka perbedaan lain adalah dari sisi pembangunannya. Bisa dibilang saat ini di Bumi Cendrawasih, pemerintah daerah sedang menggenjot agar wilayahnya makin modern dan memiliki berbagai infrastruktur.

Mengapa pemda Papua begitu semangat dalam membangun? Penyebabnya karena start dalam modernisasi di Bumi Cendrawasih berbeda dengan daerah lain, karena aturan sentraliasi yang dipatok pada era orde baru puluhan tahun lalu. Pemerintahan Presiden Jokowi berusaha menerapkan azas keadilan dan membangun Papua sebagus mungkin, dan modalnya adalah dana otonomi khusus (Otsus).

Otsus yang dimulai tahun 2001 dan diperpanjang tahun 2021 adalah jalan tengah menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Steve L Mara, Ketua Pemuda LIRA Papua menyatakan bahwa Otsus adalah kebijakan untuk sejahterakan Papua. Dana besar sudah digulirkan (hingga triliunan rupiah), tujuannya untuk mengurangi gap antara Papua, Papua Barat, dengan provinsi lain.

Peningkatan kesejahteraan penting karena rakyat Papua butuh makan. Jika ada dana Otsus maka akan berdampak positif pada kesejahteraan dan ketahanan pangan mereka. Penyebabnya karena sebagian dana Otsus dirupakan pinjaman modal bagi para mama (ibu-ibu di Papua) sehingga mereka bisa berdagang di pasar dan mendapatkan keuntungan, serta tidak bergantung 100% persen pada gaji suami.

Selain itu, dana Otsus juga dirupakan beasiswa untuk anak-anak Papua sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah sampai SMA, bahkan bagi yang berprestasi bisa lanjut ke perguruan tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi maka mereka bisa melamar CPNS atau di perusahaan swasta, sehingga gajinya cukup besar dan kehidupannya makin membaik.

Keterkaitan antara dana Otsus dengan kesejahteraan masyarakat juga terjadi ketika ada pembangunan infrastruktur berupa jalan raya dan jembatan. Ketika infrastruktur darat sudah memadai maka banyak daerah di Papua yang bisa dicapai via mobil atau truk, sehingga tak lagi 100% mengandalkan transportasi udara yang biayanya mahal. Jadi, ongkos kirim bisa ditekan dan harga barang turun, serta membahagiakan rakyat Papua.

Selain memakmurkan dan mencerdaskan rakyat Papua, Otsus juga ampuh dalam mengatasi masalah sosial di Bumi Cendrawasih. Penyebabnya karena dalam UU Otsus disebutkan bahwa peran rakyat Papua diperbesar dan mereka diperbolehkan untuk turut membangun serta mengatur daerahnya sendiri. Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah salah satu buktinya.

Jika di Papua diatur oleh warga aslinya (karena di dalam peraturan Otsus juga diwajibkan bahwa gubernur, wagub, walikota, bupati, dan wakilnya adalah OAP- orang asli Papua), maka pendekatan ke warga sipil akan lebih mudah. Mereka mengerti karakter orang di Bumi Cendrawasih seperti apa (walau berbeda suku) sehingga pendekatan sosialnya akan lebih mudah. Dengan begitu akan mensukseskan pembangunan rakyat Papua.

Keberadaan Otsus sangat didukung oleh rakyat Papua dan mereka menyetujui Otsus jilid 2 tahun 2021, karena pembangunan di Bumi Cendrawasih harus dilanjutkan. Jangan sampai proyek jadi terbengkalai gara-gara Otsus diberhentikan. Otsus memiliki banyak menafaat, terutama di bidang ekonomi, sehingga wajib untuk terus diperpanjang.

Otonomi khusus adalah jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Dengan dana Otsus yang mencapai triliunan rupiah maka rakyat makin sejahtera dan kehidupannya makin membaik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali