Oleh : Robert Krei )*

Masyarakat dari kalangan Akademisi maupun Pemuka Agama mendukung strategi upaya damai penanganan Papua. Perbaikan konsep tersebut diantaranya dengan mengubah tagline beroperasi di Papua menjadi beraktivitas di Papua.

Dalam pelaksanaannya, upaya pendekatan keamanan di Papua memang menyita banyak perhatian. Papua, wilayah paling timur nan kaya akan sumber daya alam ini memang membutuhkan penanganan secara khusus. Jika sebelumnya, dilaporkan terkait pulihnya sektor ekonomi, kini kondisi keamanan menjadi perhatian berikutnya.

Dalam sebuah pertemuan yang dilakukan di Markas Kodam/Cendrawasih, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan diskusi dengan sejumlah tim kecil Pemuka Agama di Papua. Termasuk para akademisi dari Universitas Cendrawasih.

Dalam acara tersebut dibahas tentang upaya-upaya perdamaian. Andika menyatakan jika dirinya telah mengubah tagline dari beroperasi di Papua, Menjadi beraktivitas di wilayah tersebut. Ia juga menambahkan telah melakukan sejumlah perubahan dalam internal TNI untuk menjalankan tugasnya mengayomi Bumi Cenderawasih.

Dalam prosesinya, Panglima TNI akan mengkomunikasikan segala masukan-masukan dari pemuka agama hingga akademisi Universitas, kepada para pejabat serta petinggi negara di ibukota. Baginya, pertemuan tersebut memberikan informasi yang baru bagi TNI. Guna menyelaraskan upaya demi penyelesaian masalah di wilayah Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, Guru besar Hukum Universitas Cenderawasih. Yakni, Prof. Melkhias Betharia menuturkan bahwasanya, persoalan yang mesti dituntaskan di Papua ialah Isu pelanggaran HAM. Dimana hal tersebut cukup menghambat pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia membuat sebuah kristalisasi atas ideologi Papua Merdeka.

Sependapat dengan hal tersebut, Rektor Universitas Cenderawasih, yaitu Apolo Safani menyatakan pihaknya beserta para pemuka agama akan membantu serta memberikan jalan keluar bagi penyelesaian konflik di wilayah Papua.

Isu pelanggaran HAM sebetulnya telah lama sekali ada. Hanya saja pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab ingin memperkeruh suasana. Teror-teror, provokasi hingga aksi anarkis dilakukan demi menarik simpatisan. Sehingga, kaum sayap kiri semacam ini akan mudah mendapatkan keinginannya. Yakni, memisahkan diri dari NKRI dan memerdekakan Papua.

Padahal, oknum-oknum ini disinyalir memiliki tujuan lain, bahkan ditunggangi oleh tujuan-tujuan keji demi keuntungan semata. Apalagi, masalah tersebut sempat pelik dan terbawa hingga ke mata internasional. Namun, bersyukur aparatur pemerintahan, TNI-Polri hingga seluruh elemen masyarakat mampu mempertahankan Papua dengan baik.

Maka dari itu, jika mengingat upaya ini hendaklah rencana-rencana berikutnya harus didukung secara menyeluruh. Terlebih para pemuka agama di Papua, serta akademisi Universitas menunjukkan antusiasme yang baik. Mereka, sadar betul jika kedamaian Papua adalah tanggung jawab bersama. Sehingga, tak ada cara lain selain bersatu dan menemukan solusi untuk menyelesaikan beragam konflik tersebut.

Sekilas lalu, pembangunan di wilayah Papua juga dilaporkan mengalami perkembangan cukup pesat. Dibangunnya infrastruktur publik seperti jalan tol, jembatan raya hingga pembukaan jalan demi akses yang lebih baik mampu terlaksana. Bahkan, ekonomi yang sempat terpuruk akibat gempuran pandemi juga dilaporkan berangsur membaik.

Meski tak selalu berjalan mulus karena menyisakan beberapa kendala, namun pencapaian ini dikatakan cukup sempurna. Kolaborasi antar elemen masyarakat faktanya masih jadi senjata kunci terwujudnya cita-cita luhur yang digadang-gadang oleh negara.

Idealnya, jika wilayah lain dari Indonesia saja mampu berkembang dan bangkit, kenapa Papua tidak? Padahal disana ada banyak sekali potensi yang bisa digali dan didongkrak untuk kemajuan bersama. Apalagi, wilayah paling timur yang berbatasan dengan negara tetangga ini memiliki value yang luar biasa.
Sehingga, jika tata kelolanya dimaksimalkan, kondisi keamanannya terjamin, pembangunan terlaksana secara seimbang, bukan tak mungkin Papua lahir bak intan yang menyilaukan.

Maka dari itu, upaya-upaya ataupun rencana yang akan dilakukan harus didukung penuh. Harus dipantau, didorong sampai pelaksanaanya sesuai dengan harapan.
Apalagi jika bukan kerjasama seluruh pihak. Tak hanya pemerintah saja, TNI-Polri, pemuka agama, akademisi saja namun juga masyarakat wajib bergandengan tangan. Sadar diri karena perdamaian ini ialah tujuan bersama, yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik, berkelanjutan yang nantinya diwariskan ke anak-cucu. Betapa bangganya, jika tujuan-tujuan mulia ini terwujud secara Paripurna.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Zainudin Zidan )*

Masyarakat mendukung proses hukum terhadap tokoh agama kontroversial Bahar bin Smith yang seringkali memicu gejolak di masyarakat. Tindakan Bahar selama ini hanya menimbulkan kegaduhan dan tidak mencerminkan figur pemuka agama teduh yang mengajarkan kebaikan kepada umat.

Keberadaan pemuka agama kontroversial Bahar bin Smith seringkali menimbulkan kericuhan di masyarakat. Hal tersebut terbukti dari viralnya video ceramah Bahar yang memaki-maki Pemerintah sambil mengajak penonton untuk mengikuti langkahnya. Padahal sebagai pemuka agama seharusnya ia tidak melakukan hal yang memalukan ini karena akan berbuntut panjang dan tersangkut kasus lagi.

Bahar bin Smith menyinggung banyak orang dalam videonya, mulai dari kepala negara hingga pejabat. Masyarakat langsung tersinggung karena ia lancang telah menghina Presiden Jokowi. Selain itu ia mengkritik KSAD Jendral Dudung Abdurrachman secara terang-terangan.

Ceramah Bahar bin Smith dalam format video tersebut bisa membawanya kembali dibui dan memang seolah-olah ia tidak kapok untuk masuk kembali ke dalam penjara, atau malah kangen dengan situasi di dalam penjara. Arogansi Bahar seolah menunjukkan dirinya merasa kebal hukum dan yakin bahwa tidak akan ditangkap. Buktinya ketika ia mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan, ia mengaku tidak merasa bersalah.

Masyarakat mendukung penuh proses hukum kepada Bahar bin Smith karena ia telah bertindak kurang ajar dalam ceramahnya, bahkan menyebut kata-kata kasar dan menyinggung seorang RI-1. Sebagai seorang WNI tidak seeloknya ia berkata seperti itu, apalagi di depan banyak orang.

Apa Bahar bin Smith tidak malu mengatakan hal-hal yang tidak pantas diucapkan sebagai seseorang yang (mengaku) sebagai pemuka agama? Banyak orang yang ikut geram karena ia selalu membawa embel-embel ‘penceramah’ padahal sebenarnya hanya seorang pemuka agama yan pernah di penjara karena melakukan penganiayaan kepada santrinya.

Bukankah Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda bahwa ‘berkatalah baik atau diam?’ Jika Bahar bin Smith tidak bisa menjaga omongannya dan malah membanggakan arogansinya, pantaskah ia disebut sebagai penceramah? Sungguh mengenaskan karena ia sendiri yang memutarbalikkan fakta.

Bahar bin Smith bisa tersangkut beberapa kasus sekaligus. Pertama, ia bisa terkena pasal nomor 160 KUHP tentang penghasutan dan terancam hukuman selama 6 tahun penjara. Kedua, Bahar bin Smith bisa juga terkena UU ITE dan ancaman hukumannya adalah penjara 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah.

Hukuman selama itu dianggap setimpal oleh masyarakat karena jangan sampai ada yang terhasut gara-gara ceramahnya, padahal yang dia ucapkan bisa mengobarkan api permusuhan. Bayangkan jika yang terprovokasi bisa sampai 1 kampung maka akan terjadi tawuran massal karena ada yang pro Bahar dan ada juga yang kontra.Jika seperti ini maka pihak keamanan yang pusing untuk melerainya.

Oleh karena itu memang sudah tepat jika Bahar bin Smith harus segera ditangkap karena jangan sampai ia mengoceh lagi dan menebarkan kebencian di tengah masyarakat. Hasutan yang ia lakukan bisa merusak perdamaian dan menghancurkan tatanan sosial yang selama ini sudah rapi dan adem ayem.

Jika Bahar bin Smith sudah dicokok maka jangan ada yang membelanya atau malah beramai-ramai menggruduk kantor polisi. Biarkan ia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan jangan mau diajak untuk jadi tameng si Bahar, dengan iming-iming sejumlah uang.

Masyarakat mendukung penuh penangkapan dan proses hukum terhadap Bahar bin Smith karena ia memang telah lancang, dengan menghina kepala negara dan mengkritik pejabat. Padahal yang dikatakan hanya fitnah dan prasangka buruk, serta tidak berdasarkan realita yang ada. Bahar bin Smith harus rela mendekam dan merasakan dinginnya tembok penjara agar tidak bisa lagi menghasut banyak orang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor/ Kontributor Citizen Journalism

Oleh : Aldia Putra )*

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi momentum Indonesia untuk menjawab kepercayaan dunia. Keberhasilan penyelenggaraan event tersebut diharapkan berdampak positif pada kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan membuka lapangan kerja seluasnya kepada rakyat.

Masa depan Indonesia dipertaruhkan dalam G20. Di mana untuk pertama kalinya Indonesia akan memimpin forum global yang beranggotakan negara-negara penyumbang 80% produk domestic bruto (PDB) dunia atau yang dikenal dengan G20 mulai 1 Desember 2021.
Presidensi atau keketuaan tersebut telah resmi diserahkan oleh Mario Draghi selaku Perdana Menteri Italia kepada Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma pada 31 Oktober 2021.

Dengan diterimanya Presidensi G20, Indonesia juga menggenggam kepercayaan dunia untuk menyukseskan sejumlah agenda, terutama terkait pemulihan global melalui berbagai upaya dan solusi yang konkret. Presiden Jokowi juga menekankan agar Presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka, tetapi juga melakukan aksi nyata.

Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong negara-negara di G20 untuk menghasilkan terobosan-terobosan besar serta membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama yang terjalin.

Jokowi sempat mengatakan, bahwa kepercayaan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia menekankan inklusivitas dalam Presidensi G20 agar dampak positif tidak hanya dirasakan oleh negara-negara anggota, tetapi juga negara berkembang.

Itikad tersebut tercermin dalam pelibatan negara kepulauan terkecil dari Pasifik dan Karibia untuk pertama kalinya dalam sejarah Presidensi G20, di samping negara berkembang lain dari Afrika, ASEAN dan Amerika Latin.

Negara-negara Karibia diwakili oleh ketua Caribbean Community (CARICOM) yang saat ini dipegang oleh Antigua dan Barbuda, sementara negara-negara Pasifik diwakili oleh ketu Pasific Island Forum (PAF) yang saat ini dipegang oleh FIJI.

Dalam skala nasional, pemerintah pun menginginkan lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Presidensi G20, terutama kelompok akar rumput.

Untuk itu, sejumlah sektor yang melekat dan berkembang di tengah masyarakat telah diidentifikasi untuk dibawa ke dalam agenda G20, seperti ekonomi digital, pemberdayaan perempuan dan UMKM.

Akan ada total 127 pertemuan dalam rangkaian agenda KTT G20 yang tidak hanya dipusatkan di Bali, tetapi juga diselenggarakan tersebar di sejumlah daerah agar lebih banyak masyarakat terlibat secara langsung.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Presidensi Indonesia di G20 akan membawa dampak jangka pendek, seperti penciptaan lapangan kerja untuk 33.000 orang di seluruh lokasi pertemuan, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 7,43 triliun dan manfaat ekonomi lainnya 1,5 kali lipat dibandingkan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.

Sementara itu, untuk jangka Panjang dan menengah, kekuatan Indonesia di G20 akan memajukan sector pariwisata serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga akan menampilkan perkembangan Indonesia di bidang infrastruktur, konektivitas dan investasi asing. Serta menarik minat investasi asing untuk pembangunan ekonomi hijau dan menunjukkan kemajuan vaksinasi Indonesia yang tentunya akan mendongkrak kepercayaan global dalam penanganan pandemi.

Selain itu dalam KTT Iklim atau yang dikenal dengan COP26 yang diselenggarakan di Glasgow, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal.

Presidensi G20 juga dinilai akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia, yaitu sebagai melting pot bagi pelaku industry dan regulator lintas sector untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (UNPAD) Teuku Rezasyah menilai bahwa Indonesia harus memiliki komunikasi yang cakap baik ke dalam maupun luar negeri guna mencapai tujuan G20. Artinya, masing-masing kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan yang terlibat harus bersinergi dan menerapkan transparansi birokrasi.

Tentu saja kita berharap agar G20 tidak hanya dirasakan dampaknya oleh para elitis, tetapi juga semua pihak termasuk kalangan pengusaha UMKM yang sebelumnya sempat dirundung Pandemi. Sesuai dengan tagline G20 saat ini “Recover Together, Recover Stronger”.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Endah Reni)*

Mulai awal Januari 2022 para murid kembali sekolah PTM (pembelajaran tatap muka) setelah hampir 2 tahun sekolah online. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut harus disertai Protokol Kesehatan (Prokes) ketat guna mencegah terbentuknya kluster Corona baru seiring adanya varian Omicron.

Ketika awal pandemi yang paling diperhatikan adalah kesehatan anak-anak karena mereka relatif lebih mudah tertular Corona. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk melakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh) bagi para murid dari jenjang SD hingga SMA, juga mahasiswa. Semua kegiatan sekolah dilakukan via aplikasi Zoom, Google meet, dan WA.

Akan tetapi pada awal tahun 2022 ini situasi sudah relatif aman, terbukti dari jumlah pasien Corona yang terus menurun. Jika pada pertengahan tahun lalu mencapai lebih dari 50.000 orang per hari maka jumlah pasien Covid pada januari ini ‘hanya’ 170-an per hari. Oleh karena itu Pemda DKI Jakarta dan banyak daerah lain mulai memperbolehkan PTM (pembelajaran tatap muka).

Kita tidak usah cemas akan sekolah offline karena dipastikan sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan di beberapa sekolah diadakan simulasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana nanti suasana pembelajaran tatap muka yang sebenarnya. Dengan simulasi maka bisa diperlihatkan bahwa semuanya sesuai dengan protokol kesehatan dan gedung sekolah disemprot dengan disinfektan terlebih dahulu.

Presiden Jokowi berpesan bahwa pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan tetapi harus dengan prokes ketat, bahkan wajib memakai masker ganda. Dalam artian, masker yang dipakai tidak hanya yang sekali pakai (seperti N95) tetapi dilapisi dengan masker kain. Tujuannya untuk memperkuat filtrasi sampai 90%.

Masker ganda menjadi salah satu syarat utama dalam pembelajaran tatap muka karena saat ini Corona terus bermutasi dan bahkan sampai varian Omicron. Dengan double masker maka diharap akan menahan laju droplet dari OTG sehingga anak-anak akan sehat walau sekolah offline. Mereka juga diberi pesan agar tidak boleh melepas masker ketika berada di sekolah maupun perjalanan pulang.

Salah satu yang menjadi perhatian saat pembelajaran tatap muka adalah protokol kesehatan jaga jarak, sehingga para murid tidak bisa duduk semeja berdua (bahkan bertiga) seperti pada masa sebelum pandemi. Jumlah siswa yang ada dalam sekelas maksimal 50% sehingga hanya setengahnya yang masuk, sementara yang lain mengerjakan tugas di rumah. Oleh karena itu ada sistem shift dan tidak tiap hari masuk sekolah.

Para murid juga diberi pesan untuk tidak boleh mengobrol dalam jarak dekat dan bergerombol seperti dulu, jadi saat jam istirahat guru diminta untuk memantau. Memang agak susah terutama bagi murid yang masih TK atau SD kelas 1 tetapi semuanya harus menurut. Mereka juga disarankan membawa bekal karena kantin masih tutup, karena dipastikan akan ada kerumunan di sana.

Selain sang murid, para guru dan staff lain juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Jangan malah muridnya pakai masker (plus faceshield) tetapi gurunya malah malas pakai masker. Ketika guru jadi OTG maka berbahaya karena ia bisa menularkan Corona ke sekian banyak murid. Oleh karena itu mereka wajib pakai masker, cuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan lain.

Pembelajaran tatap muka menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para murid karena sejujurnya mereka sudah lelah menjalani sekolah online. Akan tetapi semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan seperti memakai masker ganda, mencuci tangan (atau memakai hand sanitizer), menjaga jarak, dan poin-poin lain. Mereka akan bisa sekolah normal dan mendapat ilmu sekaligus aman dari Corona.

)*Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute