Oleh : Denny Gumilar )*

Penerapan disiplin Prokes masih jadi prioritas utama hadapi serangan Omicron, khususnya yang mulai banyak didominasi oleh kasus transmisi lokal. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada karena Pandemi Covid-19 belum berakhir.

Penurunan angka penyebaran Covid-19 merupakan angin segar bagi semua pihak. Tak hanya bagi sektor kesehatan, bidang ekonomipun seolah ada harapan untuk bangkit lagi. Namun, faktanya kini varian terbaru dari virus sebelumnya diklaim telah menyebar kembali di sejumlah negara. Varian Omicron diklaim memiliki angka penyebaran lebih cepat, dengan gejala dan dampak yang lebih buruk.

Bahkan, di Indonesia sendiri juga telah ditemukan beberapa kasus terkait Omicron. Kendati masih sedikitnya kasus, namun seluruh elemen masyarakat tidak boleh kendor dalam melakukan disiplin Prokes.
Kasus yang telah tercatat sebanyak 47 kasus, dengan rincian 46 kasus impor serta 1 kasus transmisi lokal. Yang terbaru kabarnya menyerang laki-laki berusia 37 tahun. Dimana dirinya tidak ada riwayat perjalanan ke mancanegara, dalam beberapa bulan terakhir. Pun dengan kontak para pelaku perjalanan mancanegara.

Dengan ditemukannya kasus transmisi lokal pertama ini, tentunya dibutuhkan pengawasan sangat ketat. Utamanya para petugas medis serta fasilitas yang komplit guna meminimalisir penyebaran yang bisa saja terjadi. Apalagi jika kondisi pasien tidak memiliki gejala apapun.

Sehubungan dengan hal tersebut Satgas Covid-19 dilaporkan memiliki 5 strategi untuk menghadapi varian Omicron. Selain melakukan sejumlah pengetatan pintu masuk di Indonesia, disiplin Prokes secara ketat masih jadi prioritas utama. Wiku Adisasmito selalu Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah atas penanganan Covid-19 mengutarakan ke-lima strategi berikut.

Strategi pertama ialah pengkajian ulang atas kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara. Kedua, mendongkrak Whole genome sequencing atau WGS agar makin cepat dalam pendeteksian keberadaan Omicron.

Strategi ketiga ialah memastikan mobilitas khalayak ramai atau masyarakat dilakukan secara aman. Keempat, menggencarkan upaya testing serta tracing terutama kepada para pelaku perjalanan secara internasional.
Untuk strategi terakhir atau kelima, penerapan Prokes dengan ketat apalagi sebagai tindakan antisipasi Natal dan tahun baru yang baru saja disambut. Menurut Wiku, liburan akhir tahun berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19. Sebab, banyaknya agenda yang menimbulkan kerumunan atau kontak dengan orang lain.

Asumsinya ialah, penyebaran varian Omicron akan meledak pada momentum-momentum tersebut. Sama seperti kasus sebelumnya, dimana Covid-19 mengalami penyebaran sangat masif kala liburan Akhir tahun. Bahkan, terdiri dari beberapa klaster sehingga membuat sektor kesehatan kembali terpuruk. Tata ekonomi yang sebelumnya mulai bergeliat, kembali ambruk.

Meski demikian, pemerintah dan berbagai pihak terkait tak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan Prokes secara ketat. Sebab, bukan tak mungkin Omicron bakal merebak secara cepat. Sehingga dibutuhkan kesiapan hingga kewaspadaan dalam menghadapi hal tersebut.
Apalagi, pemerintah juga turut melakukan pemantauan atas peningkatan risiko penularan virus tersebut. Baik dalam level provinsi maupun ke level kabupaten.
Ditambah lagi, pemerintah daerah dan pusat terus berkolaborasi dengan seluruh pihak melakukan pantauan akan adanya potensi klaster. Pun dengan beragam penilaian apakah ada keterikatan dengan varian baru Omicron.

Dalam perjalanannya, segala tindakan dan strategi pemerintah pastinya menuai pro-kontra. Sebab, terkadang kebijakan-kebijakan ini ditanggapi berbeda di setiap daerah. apalagi jika daerah tersebut memiliki kasus Covid-19 yang kecil. Sehingga sikap menyepelekan kerap saja terjadi. Belum lagi ditambah tagline sudah vaksin.

Padahal vaksin hingga Prokes disiplin adalah salah satu upaya pencegahan atas penularan Covid-19. Vaksin dan Prokes memang tidak sepenuhnya menghindarkan kita dari bahaya virus tersebut. Namun, setidaknya antibodi kita menjadi lebih kuat. Atau mampu mendongkrak daya tahan tubuh.

Selain kedua upaya tersebut, tentu harus didukung langkah-langkah lain seperti menerapkan pola hidup sehat. Sehingga, lengkaplah upaya kita menamengi diri dari berbagai kemungkinan tertularnya virus Omicron tersebut.

Akhirnya, semua upaya ini akan berhasil dengan dukungan dari segala pihak. Penerapan Prokes secara ketat ini wajib dilakukan dengan disiplin. Apalagi terkait pola pikir yang mestinya tetap waspada diantara banyak kemungkinan. Ingat, mencegah tentunya lebih baik ketimbang mengobati bukan? Jangan biarkan nyawa melayang percuma dengan doktrin-doktrin yang tidak benar yang kerap kali dishare ke publik. Kesehatan adalah yang utama, mari jaga dan lindungi satu dengan yang lainnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Hakim )*

Tokoh Agama kontroversial Bahar bin Smith langsung ditahan tanggal 3 Januari 2021 karena tersangkut kasus ujaran kebencian. Penahanan Bahar dianggap sudah tepat karena selama ini ceramahnya hanya merusak perdamaian dan memprovokasi masyarakat.

Bahar bin Smith menjadi tokoh yang viral, sayangnya bukan karena prestasinya, melainkan karena ceramahnya yang kontroversial. Bagaimana masyarakat tidak heboh ketika dengan entengnya ia menghina Presiden Jokowi dan pejabat negara lain . Seolah-olah ia memiliki posisi di atas kepala negara, atau malah bersikap sombong karena merasa punya pendukung?

Akan tetapi kesombongan Bahar bin Smith musnah ketika ia ditangkap oleh Polda Jawa Barat, tanggal 3 Januari 2021. Penangkapannya berlangsung cepat dan ia memang langsung dicokok karena khawatir menghilangkan barang bukti (berupa video rekaman ceramahnya) dan takut melarikan diri.

Kombes Pol Arief Rachman , Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar menyatakan bahwa penyidik Polda Jawa Barat telah menemukan 2 barang bukti pada kasus hate speech Bahar bin Smith. Dengan demikian ia telah ditingkatkan status hukumnya menjadi tersangka.
Bahar bin Smith terkena kasus ujaran kebencian dan juga UU ITE (karena ceramahnya tersebar melalui video di dunia maya) dan ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Masyarakat merasa ancaman hukumannya setimpal dengan perbuatannya, karena ia pernah terkena kasus (penganiayaan) dan pernah dibui beberapa tahun lalu. Dengan begini, diharap ia kapok saat masuk penjara lagi.

Selain itu, banyak orang yang malah senang dengan penahanan Bahar bin Smith karena ia tidak bisa lagi membuat onar, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika dipenjara tentu ia berstatus narapidana dan dilarang keras menggunakan ponsel dan gadget lain, sehingga tidak bisa lagi menyebarkan ceramah-ceramahnya yang bermuatan kebencian.

Makin banyak yang suka ketika Bahar bin Smith akhirnya dicokok dan diperiksa oleh polisi karena selama ini perbuatannya sudah meresahkan. Dengan berceramah (dan menyebarkannya dengan sengaja) maka ia memecah-belah bangsa dan perbuatannya berbahaya karena bisa memicu permusuhan antar masyarakat. Bagaimana jika ada tawuran di kampung? Penyebabnya hanya gara-gara hasutan si Bahar.

Provokasi Bahar bin Smith memang bahaya karena pertama, ia menyinggung Presiden Jokowi dan terang-terangan menghinanya, dan malah memprovokasi rakyat untuk turut membenci sang presiden. Perbuatannya tentu sangat sinting karena menghina dan tidak menghormati kepala negara. Masyarakat yang jadi pecinta Bapak Jokowi langsung bereaksi keras terhadap ceramah Bahar bin Smith.

Kedua, Bahar bin Smith sengaja menyebarkan video ceramahnya, sehingga wajar jika terkena UU ITE. Masyarakat bukannya bersimpati terhadap kasusnya tapi malah mengapokkannya, karena yang ia lakukan jelas salah. Malah jika Bahar bin Smith tidak segera dipenjara, dikhawatirkan akan banyak yang meniru aksinya, sungguh menakutkan.

Penahanan Bahar bin Smith menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena mereka selama ini sudah muak dengan aksinya yang sok-sokan dengan menghina kepala negara dan para pejabat. Akan tetapi ketika akhirnya dicokok oleh Polda Jawa Barat, wajahnya langsung pucat ketakutan. Bahar bin Smith harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memprovokasi masyarakat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Savira Ayu )*

Masyarakat mendukung perpanjangan masa karantina menjadi 10 hari. Perpanjangan ini ditempuh dalam rangka mengantisipasi penyebaran varian Omicron di Indonesia.

Selama pandemi kita diimbau untuk meminimalisir keluar rumah akan tetapi ada beberapa jenis pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk bepergian, termasuk ke luar negeri. Mau tak mau ia harus naik pesawat dan mematuhi protokol kesehatan ketat agar tidak tertular Corona. Aturan harus ditegakkan karena ancamannya adalah nyawa manusia.

Ketika seseorang habis muhibah ke luar negeri maka pemerintah mengharuskan ia untuk karantina (di hotel atau Wisma atlet) dan tidak boleh karantina mandiri. Dengan alasan karantina di hotel akan lebih ketat penjagaannya dan memudahkan untuk koordinasi serta pemeriksaan kesehatan. Jika dulu aturan karantina hanya 3-5 hari maka sekarang diperpanjang jadi 10 hari.

Mengapa harus ada perpanjangan masa karantina? Penyebabnya karena karakteristik varian Omicron yang berbeda dengan Corona varian lainnya. Menurut para ahli epidemi, Corona Omicron bisa menular 3 kali lebih cepat. Jika seseorang kena Corona jenis ini maka akan berbahaya karena bisa menyebabkan sakit massal. Padahal situasi sedang membaik karena jumlah pasien covid hanya 170-an per hari dan jangan sampai naik gara-gara Omicron.

Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria menyatakan bahwa perpanjangan masa karantina sangat tepat untuk mencegah penularan Omicron. Selain itu, tes skrining dilakukan 2 kali, yakni saat baru masuk tempat karantina dan saat akan keluar, jadi akan lebih efektif. Penjagaan juga akan diperketat agar tidak ada WNI atau WNA yang diam-diam kabur lewat pintu belakang.

Penjagaan di tempat karantina baik di wisma atlet maupun hotel memang harus diperketat karena beberapa saat lalu ada selebgram yang menyogok oknum dan ia hanya beberapa hari karantina (tak sampai 10 hari). Jangan sampai kejadian ini terulang karena bisa jadi malah menginspirasi orang lain. Sungguh menyedihkan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pengetatan karantina dilakukan untuk melindungi 270 juta masyarakat Indonesia. Dalam artian, jangan sampai mereka tertular gara-gara yang habis dari luar negeri lalu seenaknya nyelonong dan tidak mau dikarantina. Akan sangat fatal akibatnya karena saat ini sudah lebih dari 100 kasus Omicron di Indonesia dan jangan sampai bertambah lagi.

Ketika seandainya ada kenaikan kasus Corona gara-gara banyak yang tidak disiplin dalam karantina pasca bepergian dari laur negeri maka akan sangat mengerikan. Selain meningkatkan jumlah pasien covid di Indonesia maka bisa menggoyahkan perekonomian, karena daya beli masyarakat bisa menurun lagi (karena mereka berfokus pada pengobatan Corona).

Pemerintah juga menghimbau para WNI untuk tidak bepergian dulu ke luar negeri untuk sementara. Penyebabnya karena banyak dari mereka yang ternyata traveling hanya untuk liburan, bukan untuk urusan pekerjaan yang mendesak. Alangkah mirisnya ketika di masa pandemi yang seharusnya dilalui dengan prihatin dan tepo seliro tetapi malah bersenang-senang di luar negeri.

Jika ada yang memprotes mengapa karantina di hotel biayanya puluhan juta rupiah maka mereka bisa memilih opsi untuk karantina di wisma atlet. Fasilitasnya memang berbeda tetapi ini adalah sebuah resiko dari sebuah perjalanan. Salah siapa jalan-jalan ke negeri lain saat masih pandemi?

Perpanjangan masa karantina sangat didukung oleh masyarakat karena alasannya untuk mencegah meluasnya Corona Omicron. Pasalnya, tak hanya mereka yang habis bepergian dari Afrika Selatan dan sekitarnya, tetapi juga Turki dan negara-negara lain, yang membawa serta Corona Omicron. Kita harus mencegah meluasnya penularan varian ini di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Prawira )*

Perhelatan G20 yang akan diselenggarakan di Bali, didukung penuh oleh infrastruktur canggih dari sebuah perusahaan BUMN. Dukungan ini sangat diperlukan agar menunjang kelancaran acara sekaligus menunjukkan Indonesia memiliki teknologi informasi terkini.
Forum G20 adalah ajang internasional yang mempertemukan para pemimpin dari banyak negara dan membicarakan berbagai hal penting, serta rencana kerja sama. Meski masih pandemi, teapi G20 tetap diselenggarakan, bahkan tema tahun ini adalah cara mengatasi dampak pandemi ‘recover together recover stronger’.

Sebagai suatu pertemuan internasional yang diadakan di Indonesia tentu panitia menyiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk masalah infrastruktur dalam bidang teknologi. Salah satu perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi menjamin lancarnya layanan internet dan telepon pada saat G20 berlangsung, bahkan sudah disiapkan sinyal 5G yang bisa membuat akses ke dunia maya makin cepat.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa jaringan internet, wifi, dan data center sudah siap untuk mendukung perhelatan G20. Jaringannya tak hanya dibangun di Bali tetapi juga di Jakarta dan Labuan Bajo. Dalam artian, jaringan infrastruktur di bidang komunikasi diadakan di ibu kota untuk mendukung sherpa meeting sebagai pra pertemuan G20, sementara di Labuan Bajo untuk kelancaran sinyal agar makin meluas.

Menteri Erick Thohir menambahkan, kesiapan infrastruktur di bidang telekomunikasi sudah 100%. Beliau juga memuji adanya mobile combat BTS 5G sebagai perangkat canggih yang digunakan pada saat perhelatan G20. Jika dibandingkan dengan G20 tahun sebelumnya yang diadakan di Italia, jaringan di sana baru 3G. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah canggih dan jangan malu-malu untuk memperlihatkan kelebihannya.

Kesiapan jaringan internet dan infrastruktur lain di bidang teknologi amat penting karena acara ini diselenggarakan di Bali, sehingga yang ingin menonton live streaming dari Jakarta atau kota lain tidak akan kecewa karena sinyalnya tersendat-sendat. Selain itu, jika jaringan internet bagus maka akan sampai dengan secepat kilat ke mancanegara sehingga banyak penonton (termasuk yang bukan penduduk negara peserta G20 bisa menyaksikannya).

Makin bagus jaringan internetnya maka akan makin memperbanyak penonton dan ini bisa sekaligus mempromosikan bahwa di Indonesia bisa diselenggarakan forum internasional dengan infrastruktur komunikasi yang sangat memadai. Sehingga diharap makin banyak pengusaha mancanegara yang sadar bahwa Indonesia adalah pasar yang potensial karena didukung infrastruktur canggih, dan mereka mau menanamkan modal.

Jika ada jaringan internet yang bagus maka perhelatan G20 akan berjalan lancar, pasalnya forum ini diselenggarakan saat pandemi. Ketika pandemi maka akan sangat meminimalisir kontak antar orang dan sebagai gantinya komunikasi dilakukan via gadget. Ketika sinyal internet bagus maka komunikasi juga lancar.
Apalagi ketika nantinya ada perwakilan negara peserta G20 yang hanya bisa datang secara virtual karena ada kenaikan kasus covid di wilayahnya. Jika ada jaringan internet yang bagus maka pertemuan online akan lancar.
Hal ini merujuk pada sherpa meeting di Jakarta sebagai forum pra G20 yang dilaksanakan secara hybrid alias sebagian online dan sebagian offline, dan meeting virtual bisa sukses jika sinyalnya lancar.
Infrastruktur di bidang komunikasi yang bagus akan mempekuat kualitas video berita yang disampaikan ke mancanegara, sekaligus memperlihatkan kecantikan wilayah Bali dan sekitarnya. Diharap dengan cara ini maka akan menarik lebih banyak turis dari banyak negara.

Dukungan infrastruktur di bidang teknologi yang menggunakan perangkat mutakhir akan membantu kelancaran forum G20. Nantinya rapat virtual bisa diadakan tanpa takut kehilangan sinyal. Selain itu, koordinasi akan makin mudah karena jaringan internetnya bagus.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah mengutamakan komunikasi dalam mengatasi sektor keamanan di Papua. Dengan pendekatan humanis dan komunikatif tersebut, maka diharapkan masalah keamanan akan lekas selesai.

KST (kelompok separatis dan teroris) Papua masih menjadi duri dalam daging karena mereka masih aja ingin membelot dari NKRI. Masalahnya, yang dipertaruhkan adalah keselamatan warga sipil di Papua, karena kebanyakan mereka yang jadi korban saat KST berulah. Pemerintah berusaha keras agar KST diberantas agar di Bumi Cendrawasih aman, tentram, dan tidak dirusuhi oleh kelompok pemberontak.

Pada akhir tahun 2021 diadakan pendekatan baru untuk mengatasi kelompok pemberontak di Papua dan caranya dengan yang lebih humanis. Diharap dengan cara ini maka akan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah karena makin banyak anggota KST yang menyerahkan diri secara suka-rela.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa pemerintah akan mengutamakan komunikasi dalam mengatasi sektor keamanan di Bumi Cendrawasih. Prioritas kerja satuan Mabes TNI di Papua dan Papua Barat akan melihat ke faktor geografis dan komunikasi intensif dengan masyarakat setempat.

Jenderal Andika menambahkan, komunikasi sosial adalah bagian dari tugas pembinaan teritorial TNI yang tujuannya untuk meningkatkan hubungan TNI dan berbagai kelompok masyarakat sehingga tumbuh rasa saling pengertian dan kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI.
Dalam artian, ketika ada komunikasi yang intensif maka akan mencairkan hubungan antara TNI dan warga sipil. Di sini prajurit TNI benar-benar berperan sebagai sahabat rakyat karena mereka mengamankan masyarakat sekaligus mengayomi dengan hangat. Hubungan yang kekeluargaan akan makin mengeratkan kedua belah pihak dan muncul rasa saling mengasihi.

Ketika ada komunikasi yang intensif maka warga akan dengan senang hati jadi informan, sehingga penyerangan dari KST atau OPM (organisasi Papua merdeka) akan dicegah. Pasalnya, masih ada sebagian (walau kecil) warga yang ternyata pro OPM. Akan tetapi ketika mereka berhubungan baik dengan prajurit TNI, akan terbuka mata hatinya, dan merasa bahwa dukungannya diberikan kepada pihak yang salah.

Pencegahan memang lebih baik daripada pengobatan dan pemberesan tempat pasca penyerangan OPM. Dengan komunikasi yang baik dari masyarakat ke pihak TNI (dan sebaliknya) maka rakyat tidak akan sungkan atau takut untuk melapor ketika ada sesuatu yang mencurigakan, yang kemungkinan dilakukan oleh KST. Mereka tinggal menelepon lalu aparat keamanan yang akan membereskannya.

Komunikasi yang efektif memang harus dijalin karena selama ini banyak korban KST yang berstatus sebagai masyarakat sipil. Jangan sampai ada korban lagi dari mereka karena tidak bisa melawan saat diserang, sehingga pencegahan penyerangan bisa dilakukan apabila komunikasinya bagus.

Selain itu, warga sipil juga bisa bercerita betapa hangatnya hubungan dengan prajurit TNI. Sehingga ketika ada anggota KST (yang melintas) atau keluarga mereka (yang ternyata diam-diam pro KST) akan mengetahuinya. Mereka bisa terketuk hatinya dan tahu bahwa TNI datang untuk membela rakyat dan bukan sebaliknya.

Para anggota KST akan sadar keberadaan TNI adalah untuk menjaga Indonesia dari perpecahan dan saat ini Papua sudah begitu banyak diubah jadi modern dan bagus oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka akan menyerahkan diri sengan suka-rela ke hadapan aparat dan disambut dengan baik. Bahkan dijanjikan pekerjaan baru.

Pemberantasan KST memasuki babak baru ketika wajib ada komunikasi yang intensif antara rakyat sipil dengan prajurit TNI. Dengan adanya hubungan baik maka akan lebih kekeluargaan dan TNI berperan sebagai sahabat masyarakat. Warga sipil akan jadi informan (secara tidak resmi) dengan senang hati.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo