Oleh : Arif Kurniawan )*

Radikalisme masih menjadi ancaman serius terhadap keberadaan NKRI. Oleh sebab itu, diperlukan moderasi beragama untuk mencegah penyebaran paham anti Pancasila tersebut.

Moderasi beragama memang perlu dihidupkan kembali, Kantor Staf Presiden (KSP) berniat akan mengawal komitmen pemerintah untuk terus menghidupkan moderasi beragama bagi masyarakat, salah satunya dengan menghidupkan toleransi antarumat beragama.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dalam kesempatan siaran persnya mengatakan, bahwa moderasi agama, intoleransi, kebhinekaan dan penghormatan terhadap HAM, itu bukan saja program prioritas nasional, melainkan juga bagian dari pengelolaan isu strategis yang menjadi tugas di KSP.

            Jaleswari mengaku tidak mudah untuk mengimplementasikan komitmen pemerintah dalam menciptakan moderasi beragama bagi masyarakat. Namun, dengan keberhasilan beberapa pemerintah daerah dalam menekan konflik antar umat beragama, bisa menjadi acuan bagi KSP untuk mengurai sumbatan permasalahan intoleransi di lapangan.

            Ia mencontohkan penyelesaian sengketa pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor selama 15 tahun. Dalam hal ini,  KSP terus memberikan pendampingan atas penyelesaian konflik melalui jalur mediasi yang panjang. Ini bisa direplikasi untuk penyelesaian kasus yang sama di daerah lain.

            Sementara itu, menurut Bima Arya selaku Wali Kota Bogor, menilai bahwa selama ini penyelesaian kasus intoleransi agama di daerah sering kali hanya dibebankan pada pemerintah daerah setempat.

            Dirinya menekankan bahwa pemerintah pusat juga memiliki andil dan harus berani mengambil kebijakan konkret untuk menunjukkan kepeduliannya dalam upaya penyelesaian konflik. Sayangnya pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan selama ini terkesan terlalu birokratis dan formal.

            Bima Arya juga menuturkan, penyelesaian masalah HAM yang terkait dengan intoleransi dan diskriminasi terhadap umat-umat minoritas juga memerlukan kebijakan yang tegas dan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.       Contohnya dalam penyelesaian GKI Yasmin, di mana orang-orang akan tahu bahwa keberpihakan bukan hanya retorika dan seremoni, melainkan juga kebijakan yang diterapkan secara konkret.

            Penguatan-penguatan forum dialog antarumat beragama, juga dirasa menjadi cara ampuh dalam menghidupkan moderasi beragama bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan menggandeng komunitas dan paguyuban antarumat beragama.

            Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengaku bahwa pihaknya menggandeng komunitas dan paguyuban antarumat beragama untuk mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan, termasuk pembuatan gereja, pura dan lainnya.

            Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa masalah intoleransi dan diskriminasi sama dengan radio aktif, yakni cepat merambat ke semua ruang. Maka dari itu, diperlukan resiliensi dari bawah untuk menghilangkan rasisme.

            Moh. Ramdhan menuturkan bahwa pihaknya melibatkan perangkat-perangkat yang ada di lapisan bawah, mulai dari RT, RW, Lurah dan Camat untuk menjadi influencer dalam membangun komunikasi kepada kelompok-kelompok berbeda. Pihaknya menyebutkan dengan istilah Makassar Merata atau Pasi Barania. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa persoalan intoleransi yang terjadi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius.

            Adanya potensi benturan, konflik dan kekerasan yang bernuansakan perbedaan primordial masih cukup tinggi baik secara luring maupun daring. Memasuki tahun 2022, sudah saatnya bangsa ini menyudahi konflik antar suku, agama apapun yang berbeda berbalut intoleransi. Dengan demikian,  seluruh lapisan bangsa harus menyadari betapa moderasi agama yang berfungsi sebagai jembatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah hal yang sangat penting.

            Apalagi intoleransi justru dapat merusak fitrah kemuliaan manusia dan nilai kemanusiaan yang luhur, karena tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak mencampuri atau mengintervensi keyakinan atau pandangan orang lain. Sehingga, perlu agar masyarakat diingatkan agar kembali kepada perjanjian luhur bangsa.

            Dalam permasalahan ini tentu saja pemerintah memiliki peran vital dalam moderasi agama kepada masyarakat, salah satunya dengan cara membuka pintu seluas-luasnya untuk dialog kebhinekaan antar tokoh suku dan agama, terkait peran vital para tokoh sebagai ujung tombak moderasi beragama.

            Selain itu masyarakat juga harus turut serta berpartisipasi dalam moderasi beragama. Salah satunya adalah dengan cerdas dalam berperilaku dengan tidak mencampuradukkan aqidah dan ibadah dengan keyakinan masing-masing ataupun dengan ibadah agama lain. Karena sebagai orang beriman, tentu saja sangat wajib untuk menjaga dan memeliharan persatuan.

            Moderasi beragama diharapkan dapat mewujudkan kekompakan masyarakat Indonesia dalam memelihara keutuhan bangsa serta soliditas sebangsa dan setanah air.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh :Raditya Rahman )* 

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan arus investasi dan membuka lapangan kerja baru, diantaranya dengan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.  Peraturan tersebut merupakan bentuk kepastian hukum sekaligus jaminan keamanan investasi di Indonesia. 

UU Cipta Kerja jadi penyelamat di kala pandemi karena ada klaster investasi. Dengan berbagai kemudahan penanaman modal maka akan banyak yang berinvestasi di Indonesia dan roda perekonomian bergulir dengan cepat. Kita bisa jadi macan Asia Pasca pandemi.

Akan tetapi, revisi UU Cipta membuat investor sempat takut karena mereka mengira UU ini dibatalkan dan berarti tidak ada kemudahan lagi dalam berinvestasi. Presiden Jokowi langsung menampiknya dan berpesan kepada mereka bahwa UU ini masih berlaku, walau wajib ada revisi. Jadi investor diharap tenang. MemangMahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk revisi UU dalam waktu 2 tahun tapi bukan berarti membatalkannya.

Dengan begitu, maka proyek investasi akan maju terus dan tidak akan keok gara-gara revisi UU. Pasalnya, proses revisi juga tidak bisa hanya dilakukan dalam sehari atau dua hari. Sehingga proyek investasi tidak bisa menunggu terlalu lama, dan pemerintah memperbolehkan untuk meneruskannya. 

Indonesia memang jadi sasaran investasi yang bagus karena berkat UU Cipta Kerja ada banyak kemudahan. Di antaranya perizinan yang cepat, mudah, dan bisa online. Tak heran banyak yang tertarik untuk menanamkan modal setelah ada kepastian hukum dari klaster investasi di UU Cipta Kerja.

Selain itu di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas karena penduduknya banyak di usia produktif, sehingga ketika ada proyek investasi, penanam modal bisa mendapatkan pekerja dengan mudah. Para pemuda juga semangat bekerja karena mereka bangga bisa berkarya di perusahaan investasi, sekaligus mencari nafkah di sana.

Indonesia juga menjadi favorit banyak investor karena memiliki Sumber daya Alam yang berlimpah. Sehingga bisa diolah dan hasilnya sama-sama menguntungkan, baik bagi investor maupun pemerintah. Masyarakat tidak usah khawatir karena investasi bukanlah modus asing untuk mengambil kekayaan alam kita, melainkan suatu kerja sama untuk mengelolanya, dan ada perjanjian hukum yang mengikat sehingga terjadi simbiosis mutualisme.

Jaminan keamanan untuk berinvestasi di Indonesia memang wajib diberikan, agar penanam modal asing tidak lari tunggang-langgang. Investor wajib dihormati dan diprioritaskan karena salah satu ciri khas negara maju adalah dari banyaknya investasi. Sehingga pemerintah memang sedang menggenjot investasi agar kita bisa bangkit di masa pandemi sekaligus mengubah status dari negara menengah ke negara maju.

Dengan adanya jaminan keamanan untuk berinvestasi, walau UU Cipta Kerja sedang dalam masa revisi, maka penanam modal asing akan masuk dengan tenang dan melanjutkan berbagai proyeknya. Nilai proyek juga tak main-main karena pemerintah mensyaratkan minimal penanaman modalnya 100 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan, berapa keuntungan pemerintah jika ada 100 proyek investasi di negeri ini?

UU Cipta Kerja masih dalam tahap revisi, atas perintah dari MK, tetapi bukan berarti menggugurkan pasal-pasal di dalamnya. Presiden sudah menjamin keamanan investasi terutama penanaman modal asing, karena UU Cipta Kerja masih memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Jadi, para penanam modal tidak usah pusing dulu.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Ivan Lokbere )*

Pemerintah dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN) berusaha mempercepat vaksinasi hingga ke pelosok Papua. Pasalnya, vaksin adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia agar memiliki kekebalan dari ganasnya Corona.

Vaksinasi adalah salah satu cara untuk selamat dari masa pandemi. Pemerintah sudah memulai program vaksinasi nasional sejak awal tahun lalu dan diselenggarakan tak hanya di Jawa tetapi juga di wilayah lainnya, termasuk Papua. Pemerataan harus dilakukan karena pemerintah mengedepankan prinsip keadilan.

Untuk mempercepat vaksinasi agar cepat selesai dan membentuk kekebalan komunal maka diadakan vaksinasi massal. Presiden Jokowi memuji percepatan vaksinasi di Papua. Penyebabnya untuk menghadapi Corona varian delta dan omicron maka harus melaksanakan vaksinasi. Setiap ampul vaksin yang ada harus dihabiskan untuk melindungi warga Papua, terutama bagi pelajar dan mahasiswa agar segera pembelajaran tatap muka.

Presiden Jokowi menambahkan, beliau senang karena vaksinasi dilaksanakan sampai ke pelosok Papua. Tak hanya di wilayah Sorong tetapi juga di daerah lain seperti Fakfak, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Manokwari, dll. Sehingga vaksin akan terdistribusi secara merata dan rakyat di Bumi Cendrawasih terlindungi dari bahaya Corona. Dalam sekali  vaksinasi massal maka dihadiri setidaknya 2.000 orang.

Percepatan vaksinasi memang dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Walau secara geografis beda jauh dengan di Jawa dan ada medan yang sulit (karena daerahnya perbukitan atau dekat hutan rimbun) tetapi tidak menghalangi para tenaga kesehatan untuk memberikan vaksinasi. Mereka rela menempuh jarak yang sangat jauh, demi kesehatan rakyat Papua.

Untuk memudahkan pergerakan para tenaga kesehatan maka pelaksanaan vaksinasi massal di pelosok Papua dibantu oleh pihak Badan Intelijen Negara (BIN). Dengan adanya bantuan ini maka akan sangat tertolong karena ada kendaraan dari BIN, sekaligus kawalan dari mereka.

Pengawalan dari pihak aparat keamanan memang sangat penting. Pertama, kondisi geografis Papua beda dengan di pulau lain, sehingga takut di wilayah yang sepi akan terjadi halangan dari alam atau binatang. Kedua, pengamanan wajib dilakukan karena jangan sampai ada yang mencuri ampul-ampul berisi vaksin dan mereka akan memperjual-belikannya, karena vaksin masih diberikan secara gratis oleh pemerintah.

Sedangkan yang ketiga, pengamanan memang harus diperketat karena jangan sampai ada gangguan dari pihak KST (kelompok separatis dan teroris). Mengingat mereka pernah menyerang para tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengobatan di Papua, dan menimbulkan korban jiwa. Jangan sampai peristiwa tragis ini terulang, tak heran para nakes harus dikawal agar bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar.

Vaksinasi massal dilakukan di berbagai daerah di Papua, termasuk di provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah Papua Barat mempercepat cakupan vaksinasi agar cepat mencapai kekebalan kelompok. Untuk daerah yang paling banyak cakupannya adalah Kabupaten Manokwari, yakni 70,3%. Sedangkan yang paling rendah adalah di Kabupaten Maybrat yakni hanya 7%.

Cakupan vaksinasi paling rendah di Maybrat harus segera diatasi karena jangan sampai di sana ada kenaikan kasus Corona, apalagi anak sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka dan pekerja sudah full work from home. Memang halangannya adalah kedatangan vaksin dari ibu kota tetapi setelah mendarat di Papua harus segera diberikan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat berusaha agar mempercepat vaksinasi sampai wilayah pelosok dan mereka dibantu oleh pihak BIN. Pemerataan sangat penting karena seluruh WNI harus mendapatkan vaksinasi, termasuk warga Papua. Pemberian vaksin harus diberikan sampai ke pelosok agar semuanya selamat dari ancaman Corona.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang