Oleh : Tiara Andayani )*

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk menyukseskan gelaran ASEAN Summit serta G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo menandatangangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur percepatan pembangunan di DKI Jakarta hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menjadi tuan rumah gelaran internasional seperti Presidensi G20 hingga ASEAN Summit. Untuk acara ASEAN Summit sendiri percepatan pembangunan difokuskan pada Kawasan Mandalika. Termasuk renovasi infrastruktur hingga fasilitas di lokasi dihelatnya acara. Dalam Perpres tersebut Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Untuk melaksanakan percepatan pembangunan tersebut. 

Percepatan pembangunan tersebut, diantaranya ialah renovasi TMII di DKI Jakarta, Penataan kawasan Mandalika di daerah NTB, renovasi di Bali untuk mendukung KTT G20, serta persiapan ASEAN Summit di Tanah mori tepatnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jokowi menegaskan agar kementerian PUPR untuk memperhatikan lima prinsip. Yakni, transparansi, kehati-hatian, efisiensi, akuntabilitas serta efektivitas.

Dalam pasal 2 Perpres tersebut tertulis jika dalam orientasi penugasan, Menteri PUPR memakai metode penunjukkan secara  langsung. Utamanya iakah pengadaan barang atau jasa pemerintah, dimana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Di lain hal, pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penugasan diklaim berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara. Hal ini sejalan dengan bunyi Perpres pasal 6, yang ditandatangani serta diundangkan pada tanggal yang sama. Yakni, 31 Desember tahun 2021.

Sementara itu, kabar lain datang dari masyarakat Tana Mori wilayah Manggarai Barat, siap menerima pembangunan infrastruktur guna menyambut KTTG20 serta Agenda ASEAN Summit 2023, maupun agenda kelas dunia lainnya. 

Hal ini dibenarkan oleh Dr. Yulianus weng selaku Wakil Bupati Mabar. Jika prinsipnya masyarakat telah siap, sehingga harapannya tidak ada kendala lagi. Selain itu, masyarakat juga telah membubuhkan persetujuan mereka dengan tanda tangan. Setidaknya ada 4 ruas jalan dengan panjang hingga 32 km serta satu jembatan. Bakal dibangun demi terlaksananya event internasional itu. 

Dr. Yulianus Weng memperkirakan jika akhir tahun ini jalan akan selesai hotmix. Menurutnya, Persiapan yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya ialah dengan sosialisasi terkait perhelatan akbar tersebut. Hal ini dilakukan demi menghindari potensi konflik maupun penolakan warga, terkait pelaksanaan pembangunan. 

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat turut diimbau agar tidak tergiur untuk menjual tanahnya kepada pihak lain, kendati ada pihak-pihak yang melakukan penawaran. Sebagai informasi Tana Mori, adalah satu dari sepuluh tujuan wisata dengan kelas super-prioritas. Bahkan masuk dalam PSN atau Proyek Strategis Nasional. 

Disamping itu, agenda Presidensi G20, digadang-gadang bakal dimanfaatkan untuk mengangkat peranan perempuan dalam perdamaian. Tak hanya itu, peran perempuan juga didorong agar mampu memberikan kontribusinya atas perubahan yang ada. Pun dengan kesejahteraan para perempuan yang terkadang masih disepelekan. 

Sebab, perempuan justru menjadi roda penggerak perekonomian. Di banyak sektor, perempuan-perempuan nyatanya lebih banyak mendominasi. Sehingga, momentum pada KTT G20 dinilai pas untuk mendukung peranan perempuan di Indonesia. Sementara untuk percepatan pembangunan serta renovasi infrastruktur tentunya agar mampu disajikan secara prima dan optimal. 

Adanya teken Perpres atas percepatan pembangunan ini tentu merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Selain sarana atau infrastruktur menjadi lebih maju, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nusantara tercinta. Apalagi misi yang bakal diemban oleh para pemangku jabatan terkait. Maka dari itu, dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, demi suksesnya tujuan yang akan dibawa nanti. 

Dukungan ini tentunya bisa jadi tambahan semangat bagi negara, dimana kolaborasi dari seluruh pihak akan membuahkan hasil yang maksimal. Utamanya ialah, pembangunan hingga renovasi infrastruktur.  Pelaksanaannya wajib dipastikan berjalan lancar tanpa kendala. Apalagi, nantinya hasil dari pembangunan ini juga akan dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Aulia Hawa )*

Pancasila merupakan jaminan negara untuk melindungi kebebasan beragama masyarakat. Dengan pengamalan ideologi yang maksimal, maka diharapkan tidak ada lagi tindakan intoleran.

Kebebasan beragama merupakan hak individu yang harus dihormati. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak sekali kondisi yang menyimpang. Banyak sekali kejadian-kejadian intoleransi yang kerap terjadi. Bahkan, pelakunya terkadang adalah orang terdekat kita sendiri.  Tak dipungkiri, hal demikian seolah sudah jadi hal biasa terjadi. Padahal, kerukunan antar umat beragama berupa sikap toleransi begitu dibutuhkan. 

Di banyak kasus, pihak-pihak yang merasa benar sendiri hingga pongah dan tak mau mengakui agama lain, kemungkinan memang akibat kurangnya edukasi. Atau, bisa saja termakan oleh edukasi yang salah. Padahal masalah sesepele ini bisa berakibat fatal. 

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, minimnya sikap toleransi ini berpotensi membuat kekisruhan antar umat beragama. Hingga hal remeh-temeh pun terkadang jadi meledak-ledak dan berakhir secara tidak baik. Padahal sikap toleransi ini begitu mudah dipupuk serta diterapkan. 

Apalagi jika setiap individu ini mampu memposisikan diri layaknya orang lain. Pastinya akan timbul rasa sadar diri sehingga lebih menghormati. Namun, secara keseluruhan Indonesia sendiri sebetulnya memiliki kondisi toleransi yang dirasa cukup.

Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan jika Pancasila dapat dijadikan jaminan bahwa negara melindungi kebebasan masyarakat dalam memeluk hingga menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing. Dirinya mengutarakan jika Pancasila akan melindungi serta mengakomodasi terselenggaranya aktivitas keagamaan tersebut. Pernyataan diungkapkan Ma’ruf Amin menyusul peresmian rumah ibadah enam agama. Yakni, di Universitas Pancasila Jakarta. 

Ma’ruf kembali mengutarakan jika Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Hal tersebut juga mencerminkan pluralitas agama di Indonesia adalah suatu keniscayaan, sehingga hal tersebut wajib disyukuri serta dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat. 

Dirinya juga mengatakan jika keberagaman dapat dirawat melalui pengetahuan serta toleransi, maka akan menjadi aset yang luar biasa, dimana hal ini begitu langka dimiliki oleh negara lain di penjuru dunia.

Demi menjaga keberagaman di tengah kemajemukan Indonesia, Wapres menyatakan toleransi adalah kunci utama yang wajib dilakukan seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, upaya menjunjung tinggi toleransi umat beragama akan dapat terhindar dari perpecahan, semisal radikalisme dan ekstremisme.

Dirinya juga memaparkan apabila kerukunan umat beragama di Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sebab, nilai-nilai toleransi di beragam daerah bakal dikembangkan di seluruh penjuru dunia. Sejalan dengan hal tersebut Majelis Hukama Al Muslimin, selaku badan independen cendekiawan muslim lintas negara. Pernah datang mengunjungi Wapres, serta menyatakan keinginan mereka guna belajar terkait toleransi antar umat beragama di Nusantara. 

Tentunya hal ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Maka dari itu, dirinya berharap jika seluruh masyarakat akan mampu menjaga toleransi antar umat. Sehingga kerukunan di Nusantara dapat  terjaga dengan baik. 

Keyakinan dalam beragama tentu saja adalah milik pribadi masing-masing orang. Pihak lain bahkan orang terdekat pun tak bisa memaksakan kehendak atas keyakinan yang dimiliki. Bahkan, negara sendiri juga telah mengatur hingga melindungi kebebasan dalam hal keagamaan. Negara juga memfasilitasi kegiatan keagamaan dengan mengizinkan pembangunan rumah ibadah yang sesuai. Bahkan, ada pula yang memang dibantu oleh pemerintah soal pembangunannya. 

Sungguh, toleransi ini begitu indah bagi yang paham dan mampu menerapkannya. Toleransi ini dapat menekan tindakan yang berpotensi merugikan. Termasuk melindungi satu sama lain, karena umumnya mereka ini memiliki sikap yang sadar diri. Meski banyak yang berpedoman sulitnya menerapkan toleransi, namun kunci utamanya ialah pembelajaran sejak dini terkait toleransi. 

Di usia dini, manusia bakal menyerap pengajaran terkait beragam hal, hingga toleransi. Anak-anak sejak bangku sekolah dasar juga telah diajari hal ini. Lantas, kenapa bisa memudar? Kemungkinan ialah faktor lingkungan. Maka dari itu, pemerintah tak henti-hentinya menyerukan untuk membuat lingkungan yang kondusif serta sejalan dengan hal tersebut.

Terlebih, negara melalui Pancasila dengan yakin menjamin kebebasan dalam beragama. Sehingga, harapan kedepan tidak akan ada lagi sikap intoleransi yang terjadi. Agar, seluruh warga negara Indonesia mampu hidup berkerukunan dengan lebih baik lagi. Dan yang terpenting ialah, mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan.

)*Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Kevin Sirait )*

Masyarakat pelaku perjalanan luar negeri wajib taati kebijakan karantina yang telah ditetapkan Pemerintah. Upaya tersebut merupakan langkah untuk menghindari penyebaran virus Corona demi melindungi diri sendiri dan orang lain.

Pandemi membuat kebiasaan manusia berubah, dari harus memakai masker saat keluar rumah sampai kewajiban untuk karantina setelah pulang dari muhibah ke luar negeri. Karantina wajib dilakukan karena untuk mencegah penularan Corona, terutama varian Omicron. Saat seseroang dikarantina maka akan dipantau dan dites rapid, apakah ia tertular Corona dari luar negeri atau tidak.

Pemerintah menerapkan aturan karantina yang ketat, yakni 7 hari untuk WNI dan WNA yang habis bepergian dari negara lain. Sementara untuk mereka yang baru datang dari Afrika Selatan (dan sekitarnya), Turki, dan negara-negara lain yang memiliki kasus Omicron, harus dikarantina selama 10 hari.

Mengapa karantinanya sampai 10 hari? Presiden Jokowi menyatakan bahwa saat ini kaus Omicron di Indonesia sudah mencapai 136. Jangan sampai ada dispensasi karantina. Dalam artian, ketika ada karantina yang ketat dan sampai 10 hari maka diharap tidak akan menambah jumlah pasien Corona varian Omicron, karena akan terpantau selama mereka berada di hotel.

Dispensasi tidak boleh diberi karena jangan sampai ada orang yang ternyata jadi OTG Corona varian Omicron. Penyebabnya karena ciri-ciri Omicron beda dengan varian Delta atau yang lain. Sepintas terlihat seperti flu dan batuk biasa, hanya saja pasien merasa pegal-pegal. Selain itu, saturasi juga masih di atas 95% sehingga bisa bernafas normal. Ciri pembeda lain adalah tidak adanya anosmia alias kehilangan fungsi indra penciuman.

Oleh karena itu pemerintah memperketat pintu kedatangan di tiap bandara di Indonesia, jangan sampai WNI dan WNA yang lolos dari kewajiban karantina padahal baru datang dari luar negeri. Jika ia diam-diam kabur maka ketika tertangkap akan tersandung UU Kekarantinaan dan ancaman hukumannya 1 tahun penjara dan denda sebesar 1 juta rupiah.

Ancaman hukuman sebesar ini dirasa pantas karena tiap orang tidak boleh mangkir dari kewajiban karantina. Bayangkan jika ia lolos dan ternyata jadi OTG, maka ia bisa menulari Corona, dan ketika ternyata yang hinggap di tubuhnya adalah varian Omicron, penularannya bisa 5 kali lebih cepat. Tentu hal ini akan menaikkan kasus Covid di Indonesia dan mengacaukan semuany.

Bagaimana tidak kacau ketika ada prediksi kenaikan kasus Covid padahal saat ini kurva sedang melandai, karena jumlah pasien Corona per harinya hanya 170-an orang. Jangan sampai kurva naik lagi gara-gara banyak yang kabur dari kewajiban karantina. Jika ada kenaikan kasus Corona maka berpengaruh terhadap perekonomian karena daya beli masyarakat bisa menurun lagi, padahal tahun 2022 pemerintah ingin menyehatkan finansial negara.

Oleh karena itu karantina bagi mereka yang habis bepergian ke luar negeri wajib dilakukan. Jika memang tidak sanggup membayar karantina di hotel, maka bisa memilih opsi di wisma atlet yang bisa digratiskan. Di sana, fasilitasnya juga cukup memadai dan steril serta penjagaannya ketat, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Masyarakat yang habis bepergian dari luar negeri, terutama yang pulang dari Afrika Selatan, Turki, dan negara-negara lain yang punya kasus Omicron, wajib karantina selama 10 hari. Jangan sampai ada yang lolos karena bisa meningkatkan kasus Corona varian Omicron di Indonesia. Kita semua harus menaati aturan agar pandemi bisa lekas selesai.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute 

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Masyarakat Papua mendukung Strategi baru dalam penanganan konflik di Papua. Strategi baru yang mengedepankan pendekatan dialog dan kesejahteraan tersebut diharapkan dapat menghentikan kekerasan yang terjadi di bumi Cenderawasih.

Sudah sejak lama, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua menjadi sumber konflik bagi masyarakat. Mereka terkenal melakukan aksi keji dan brutal untuk mewujudkan cita-citanya dalam memerdekakan Papua. Termasuk dengan menyakiti sesama atau mengorbankan saudaranya. 

Konflik Papua sebenarnya sudah sejak lama terjadi. Dimana menyisakan banyak sekali trauma hingga sejarah kelam berkepanjangan. Namun, bukan kurang pula perlakuan pemerintah mengupayakan beragam cara agar tercipta perdamaian. Akan tetapi, kelompok garis keras yang telah ditetapkan sebagai KST tersebut sepertinya enggan angkat tangan. Mereka tetap teguh pada pendirian untuk merdeka.

Dalam strategi penanganan atas Papua terbaru ini telah resmi ditetapkan. Yakni, unit TNI-Polri bakal menghilangkan cara kekerasan ketika bertugas. Hal ini dibenarkan oleh Irjen Polisi Mathius Fakhiri yang mengampu jabatan sebagai Kapolda Papua. Serta Pangdam XVII Cendrawasih yakni Mayjen TNI Ignatius Yogo Triono dalam sebuah binlat yang diikuti hingga 2.400 personil. 

Keduanya sepakat untuk mengedepankan komunikasi ketimbang adu fisik yang dinilai tak pernah usai. Demi menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. 

Kapolda juga berpesan bahwasanya dalam melaksanakan tugas harus mampu menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dirinya menilai mengutamakan hati, selalu disiplin serta menjaga tutur kata yang baik hingga berperilaku sederhana penting adanya. 

Kapolda juga melarang jajarannya untuk mengonsumsi minuman keras serta harus lebih dekat pada masyarakat. Khususnya Papua yang memiliki begitu banyak karakteristik lingkungan hingga budaya. 

Sementara itu, pola pendekatan atas penanganan konflik Papua juga mendapat beragam apresiasi. Hal ini dinyatakan oleh kepala suku Sebyar Papua barat. Yakni H. Aci Kosepa dimana menyatakan bahwa langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menangani konflik dengan pendekatan teritorial-sosial dinilai sudah tepat. 

Upaya pendekatan ini kabarnya juga akan diselaraskan untuk Papua juga Papua Barat. Menurutnya, koordinasi tersebut sudahlah bagus apalagi TNI juga telah berkoordinasi dengan pihak kodim hingga saat ini. Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa juga telah mengumumkan kebijakan baru terkait pengamanan di Papua. Yakni, melalui pola pendekatan teritorial-sosial tersebut, yang akan dilakukan sama di seluruh wilayah Nusantara. 

Sejalan dengan pernyataan Kepala Suku Sebyar, fungsionaris PB HMI bernama Deni Iskandar menyatakan bahwa kebijakan serta pola pendekatan yang akan dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa dinilai telah tepat. Serta dianggap mampu menyelesaikan konflik di bumi Cenderawasih. 

Deni menilai jika untuk mengurai konflik di Papua yang cukup kompleks akan efektif dengan cara tersebut. Sehingga dirinya turut mengapresiasi kebijakan ini. 

Deni menambahkan dengan adanya upaya pendekatan yang ditawarkan jenderal Andika mampu menciptakan kedekatan antara TNI serta masyarakat. Semakin ideal pendekatan tentunya bakal semakin baik menyelesaikan permasalahan. 

Memang upaya pengamanan selama ini cukup banyak diwarnai dengan kekerasan. Terlebih, timbul korban yang menyisakan ketakutan luar biasa. Belum lagi potensi munculnya dendam yang berkepanjangan. 

Maka dari itu, kebijakan ini perlu didukung serta dijalankan dengan baik. Asumsinya ialah, upaya pendekatan secara halus hingga menciptakan kedekatan serta menghilangkan kesan garang atas pasukan militer kudu dilaksanakan. Sebab, manusia tentunya tetap memiliki sisi lain yang ingin diperhatikan. 

Apalagi, masyarakat Papua yang kental dengan lingkungan serta kondisi budaya yang berkarakteristik membuat kondisi sosial juga berbeda. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan sedari dulu memang tidaklah mudah untuk dihilangkan. 

Kesan asing dan garang memang kerapkali terpancar dari pada pasukan militer. Padahal kesan ini hanya berupa tampilan luar, dimana mereka terbiasa dididik secara tegas dan disiplin. Sehingga, kesan ini seringkali timbul secara alami. Kendati demikian, TNI-Polri tetap manusia yang memiliki hati. 

Mereka ingin sekali mengupayakan perdamaian di Papua dengan segera. Siapa yang tak mau hidup damai, aman dan sentosa bukan? Maka dari itu harapan kedepan penerapan kebijakan ini bisa dijalankan secara maksimal hingga memberikan hasil sesuai dengan keinginan. Yakni, Papua yang kaya, aman, damai nyaman serta bertumbuh menjadi wilayah yang ramah kepada siapapun. Termasuk masyarakat di wilayahnya sendiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali