Oleh : Tiara Andayani )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai vaksin booster ilegal karena vaksin booster baru akan dilaksanakan pada Januari 2022. Warga diminta untuk tidak tergiur booster yang ditawarkan karena tidak tahu bahwa isinya vaksin asli atau palsu.

Pandemi membuat semua orang ingin terhindar dari Corona dan mereka melakukan apa saja agar tidak tertular virus covid-19. Selain berdisiplin dalam protokol kesehatan masyarakat juga mau divaksin karena mereka ingin memiliki kekebalan tubuh yang bagus agar tidak dihinggapi oleh Corona. Vaksin diberikan 2 kali dengan jarak tiap suntikan 3 minggu lamanya.

Tahun 2022 ini pemerintah akan memberi vaksin booster alias suntikan ketiga, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Booster diberikan karena vaksin sanagt penting untuk melindungi tubuh dari Corona, khususnya varian Omicron. Keganasan Omicron sangat dahsyat karena menular 5 kali lebih cepat, buktinya dalam beberapa minggu jumlah pasien covid melonjak dari hanya 187 jadi 468 orang per hari.

Walau ada Omicron kita harus tetap tenang dan tidak panik mencari vaksin booster sendiri karena programnya baru akan dimulai tanggal 12 januari 2022. Itupun diprioritaskan pada lansia karena mereka memiliki resiko tinggi untuk tertular Corona. Sedangkan untuk yang lain harus sabar menunggu jadwal dari pemerintah.
Masyarakat memang sangat antusias dalam mencari vaksin booster tetapi jangan terburu-buru untuk disuntik.
Tenanglah dan tunggu giliran untuk mendapatkannya. Juru Bicara Vaksinasi Kementrian Kesehatan Dokter Siti Nadia Tarmidzi menemukan fakta bahwa sudah ada kalangan masyarakat yang mendapatkan vaksin booster tetapi ilegal karena datanya tidak masuk ke aplikasi Peduli Lindungi.

Dokter Siti berpesan kepada masyarakat untuk tidak mencari sendiri vaksin booster karena yang ada saat ini masih ilegal. Dalam artian, ketika ada vaksin ilegal maka meragukan karena pertama, apakah isi ampul benar-benar vaksin? Jangan sampai tertipu karena sudah membayar ratusan ribu rupiah ternyata isinya cairan lain yang tidak efektif dalam meningkatkan kekebalan tubuh dari Corona.

Kedua, vaksin ilegal tidak diketahui didapatkan dari mana dan jenisnya apa, sehingga takut isinya ternyata kedaluwarsa atau tidak disimpan baik di suhu dingin (karena tiap jenis vaksin harus disimpan di kulkas dengan suhu yang berbeda). Jangan sampai disuntik booster vaksin ternyata zonk karena vaksinnya tidak efektif dalam menaikkan imunitas tubuh.

Sedangkan yang ketiga, vaksin booster bisa jadi disuntikkan oleh oknum yang ternyata bukan petugas kesehatan beneran. Apakah Anda tidak takut bahwa yang ternyata menginjeksi adalah nakes abal-abal? Sehingga bekas suntikan akan meninggalkan keloid yang membuat kulit jadi kelihatan jelek.

Tetaplah tenang dan tidak terpengaruh ajakan untuk mencari vaksin booster karena sejatinya karena Pemerintah berupaya optimal untuk menyediakan vaksin. Memang saat ini Corona varian Omicron sudah masuk Indonesia tetapi tidak usah heboh sampai panik mencari vaksin booster lalu berakhir dengan mendapatkan yang ilegal.

Jangan curi start duluan dan hunting vaksin booster karena takut kena Corona lalu malah pergi ke Singapura atau negara lain untuk mendapatkannya. Memang di sana ada vaksin booster asli tetapi sangat beresiko untuk pelesir ke luar negeri saat pandemi. Belum ditambah masa karantina yang sampai 10 hari.

Masyarakat harus waspada akan vaksin booster ilegal karena bisa jadi isinya bukan vaksin asli dan tidak berkhasiat sama sekali untuk meningkatkan imunitas terhadap Corona. Selain itu, bisa saja yang menyuntikkan bukan tenaga kesehatan asli, sehingga beresiko tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Rahmat Efendi )*

Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang ikut menopang perekonomian nasional. Pemerintah pun terus berupaya untuk membangkitkan UMKM dalam rangka menggerakan kembali roda ekonomi.

Kebangkitan ekonomi secara nasional, tentunya merupakan tanggung jawab bersama. Tak hanya di satu sektor yang mampu menopang hal ini, namun adanya kerjasama saling berkaitan, sektor satu dengan lainnya. Sebut saja di bidang UMKM yang ternyata mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi cukup besar dan mendominasi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno pun menyatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Indonesia meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19. Buktinya, UMKM tercatat mampu berkontribusi hingga hampir Rp9.000 triliun.

Sandiaga menambahkan, UMKM juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja dengan persentase 97 % dari keseluruhan lapangan kerja di Indonesia. Pelaku UMKM juga merupakan penggerak 62% ekonomi negara. Pelaku ekonomi di Indonesia juga didominasi oleh pekerja kreatif dengan persentasi 70%.

Pada kesempatan berbeda, Sandiaga memaparkan bahwa kunci pemulihan ekonomi berkaitan erat dengan protokol kesehatan. Berkaca pada destinasi wisata saat libur tahun baru memberikan hasil cukup baik. Yakni, adanya kedisiplinan, kepatuhan atas prokes yang bisa diapresiasi. Apalagi momentum tahun baru menjadi sesuatu yang anyar di tengah pandemi ini. Yaitu, mensiasati cara berwisata namun tetap dengan prokes ketat melalui bantuan aplikasi PeduliLindungi. Sebagai informasi untuk destinasi wisata Ragunan dan Ancol mendapatkan sistem preregistrasi.

Adapula capaian cukup membanggakan yakni, beberapa provinsi dilaporkan mampu menerapkan pengendalian protokol kesehatan tersebut. Diantaranya ialah Kalimantan Utara, Kepulauan Riaua, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Bali.

Sebagai contoh pemulihan ekonomi Di Bali yang juga berasal dari UMKM serta sektor pariwisata. Bali, mulai dibuka untuk umum namun tetap dengan prokes ketat. Bali yang sempat mengalami penutupan kini mulai bergeliat kembali. Bukan tak mungkin jika di wilayah lainnya akan segera menyusul. Sehingga, makin banyak UMKM yang kembali hidup, makin cepat pula kebangkitan ekonomi Indonesia segera tercapai.

Laporan dan capaian ini tentunya mencakup pula sektor UMKM dengan beragam bidang. Dalam industri wisata, ada banyak sekali UMKM pendukung yang mana mampu menopang jalannya wisata itu sendiri. Tak hanya jual beli produk, namun layanan jasa sekelas vila, hotel tentu juga memberikan sumbangsihnya.

Bahkan, stan-stan kecil seperti layanan makanan hingga minumanpun tak luput dari kontribusi ini. Maka dari itu, pemerintah enggan menyepelekan masalah tersebut. Pemerintah juga memikirkan bagaimana mendongkrak Parekraf ini agar semakin maju. Kaitannya tentu masih perihal membangkitkan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam perjalanannya, sektor UMKM ini mulai menemukan jalan untuk kembali bangkit. Penerapan pembelian delivery order hingga take away, kini makin ramai dan diminati oleh masyarakat. Kini, mereka lebih sadar bagaimana cara berbelanja kebutuhan maupun jasa namun tetap aman dan nyaman.

Pelaku UMKM telah memanfaatkan dengan baik tren digitalisasi ekonomi. Dengan adanya optimalisasi penggunaan teknologi tersebut, UMKM diharapkan dapat kembali survive dan menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, Pemerintah terus membangun ekosistem digital dan memberikan stimulus bagi pelaku UMKM, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.
Masyarakat mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah dalam memajukan UMKM. Dengan adanya penguatan UMKM, maka banyak lapangan kerja akan kembali terbuka dan kesejahteraan rakyat dapat kembali terjaga.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Oleh : Tiara Putri )*

Masyarakat mengapresiasi pendekatan kesejahteraan dalam rangka meredam konflik di Papua. Dengan adanya strategi baru tersebut, maka permasalahan Papua diharapkan dapat segera tuntas.

Dalam mengelola wilayah di sebuah negara tentulah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Wilayah satu dengan lainnya pun juga memiliki ciri khas hingga penduduk yang berbeda pula. Hal ini pulalah yang terjadi di Indonesia, khususnya Papua.

Wilayah paling timur ini terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Kearifan lokal hingga penduduknya juga memiliki karakteristik yang unik. Wilayah Papua sendiri sebetulnya cukup berkembang. Sektor-sektor pembangunan yang didongkrak oleh pemerintah juga dinilai telah memenuhi syarat.

Sektor lainnya pun juga cukup baik, masalahnya hingga kini ialah konflik yang terjadi di Papua. Oknum-oknum tertentu seperti OPM atau KST ngotot untuk membawa Papua untuk merdeka dari NKRI. Akibatnya provokasi, serangan-serangan hingga intimidasi kerap terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut.

Serangan-serangan ini tentunya menimbulkan dampak atau damage yang beragam. Seperti perang saudara, traumatik, bahkan dampak lain yang lebih buruk. Permasalahan tersebut tentunya membuat pemerintah tidak tinggal diam. Beragam upaya dilakukan demi merecovery tanah Papua. Yang mana juga layaknya bagian tubuh rakyat Indonesia.

Pendekatan demi pendekatan dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari pengerahan pasukan militer di daerah konflik hingga pendekatan secara sosial. Bukan tak membuahkan hasil, namun OPM tampaknya enggan menyerah. Sebagai puncak perlawanan kelompok ini ialah dilibatkannya bendera bintang fajar di penghujung tahun 2021. Bahkan, terang-terangan kelompok ini juga menantang TNI-Polri untuk melanjutkan perang di tahun 2022.

Namun, ternyata pemerintah bakal tinggalkan pendekatan militer di Papua ini. Dengan Lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan. Menyusul pernyataan Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko yang memaparkan rencana untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan ketimbang kemiliteran untuk menangani konflik di Papua.
Dirinya mengurai jika pendekatan kesejahteraan ini dirasa mampu meredam gejolak. Hal tersebut makin ditegaskan Moeldoko ketika bertemu dengan Dubes Selandia Baru bagi Indonesia, yakni Kevin Burnett.
Moeldoko juga mengemukakan bahwasanya konflik di Papua tidak dapat dirampungkan dengan upaya militer.
Maka dari itu, pemerintah kini ingin makin fokus untuk mengatasi masalah yang lebih dasar dan utama. Diantaranya ialah kesehatan, kemiskinan juga terkait pendidikan. Akan tetapi, upaya pemerintah mengatasi Papua tersebut mengalami gangguan dari kelompok Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Gerombolan tersebut seringkali menyerang fasilitas seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan menargetkan para guru juga tenaga media.

Fakta tersebut tentu saja tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, Moeldoko mengklaim jika penambahan pasukan di Papua bukan untuk operasi militer. Namun, kekuatan militer hanya akan dilakukan di Papua dengan misi pengamanan daerah perbatasan.

Pihak Mabes Polri turut mengaminkan jika Satuan Tugas Nemangkawi bakal menggeser wilayah operasi, dengan teknik pendekatan yang berbeda mulai tahun 2022 ini. Tindakan tersebut diputuskan setelah Polri melakukan sejumlah evaluasi atas status operasi Satgas Nemangkawi di Papua.

Terkait hal tersebut, satgas Nemangkawi akan melakukan upaya-upaya perbaikan pasca evaluasi. Tentunya, pemerintah juga pihak Polri akan menekan angka kekerasan dengan pendekatan tersebut. Dirinya menyebut tak ingin lagi ada korban kekerasan di Bumi Cenderawasih tersebut.

Kendati pernyataan tersebut telah resmi diumumkan, Polri belum menjawab secara tegas, kapan akan menarik anggota kepolisian non-organiknya tahun ini. Dirinya hanya menyatakan bahwa operasi mendatang, Satgas Nemangkawi bakal dibantu oleh pihak Mabes Polri.
Sebagaimana diketahui, satgas Nemangkawi terdiri dari gabungan TNI-Polri yang bertugas untuk menghadapi kelompok bersenjata di wilayah Papua. Satgas ini disebutkan berada dibawah komando Kapolda Papua serta Pangdam Cenderawasih.

Upaya pendekatan kesejahteraan ini agaknya dirasa pas untuk membangun Papua. Memang benar, masalah paling dasar yang dihadapi wilayah yang kaya dengan hasil alam ini ialah, kemiskinan, kesehatan hingga pendidikan.

Harapannya, jika kesejahteraan Papua meningkat oknum-oknum berhaluan kiri akan lebih sulit memprovokasi mereka. Akibatnya, kondisi rakyat Papua semakin kokoh, semakin cerdas dan teredukasi. Sehingga makin sadar jika mereka akan lebih baik tetap dengan NKRI dan bukan bersama OPM yang justru menimbulkan banyak kekacauan. Maka dari itu, upaya ini harus diapresiasi, didukung hingga dikawal pelaksanaannya. Agar semua sesuai dengan tujuan menyejahterakan rakyat Papua secara menyeluruh.

)* Penulis adalah mahasiswa IISIP Jakarta

Oleh : Rahmat Siregar )*

Aparatur Negara seperti TNI, Polisi, Aparatur Sipil Negara, maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bebas dari radikalisme. Aparatur negara yang terpapar paham radikal akan dapat menghambat pelayanan publik dan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Aparatur negara adalah profesi yang menjadi idaman banyak orang, karena dianggap memiliki gaji tetap dan tunjangan kesehatan. Oleh karena itu tes aparatur negara seperti CPNS atau TNI/Polri selalu ramai peminat. Sementara itu, tes CPNS saat ini memiliki 1 syarat baru yakni tidak boleh terpapar radikalisme.

Mengapa ada aturan seperti itu? Penyebabnya karena jika seorang pegawai negeri jadi kader radikal maka akan berbahaya. Pertama, ia bisa menyebarkan paham itu ke rekan-rekan kerjanya. Kedua, ia bisa memanfaatkan jabatan dan fasilitas yang dimiliki dan disalahgunakan untuk mendukung program-program kelompok radikal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa ASN tidak boleh terpapar radikalisme. Jika ketahuan maka ia akan mendapat peringatan keras, dan jika masih ngotot bisa terkena ancaman hukuman, mulai dari tidak bisa naik pangkat hingga pemecatan. Menteri Tjahjo lalu bercerita bahwa tiap bulan ia memecat 40 ASN secara tidak hormat gara-gara mereka jadi anggota kelompok radikal.

Lantas bagaimana kementrian aparatur negara tahu bahwa seorang ASN terpapar radikalisme? Menteri Thahjo melanjutkan, caranya dengan melihat jejak digitalnya di media sosial. Jika seorang ASN gemar sekali menghina pemerintah dan menyinggung-nyinggung tentang jihad, serta negara khilafah, maka dipastikan ia sudah menjadi anggota kelompok radikal. Penyebabnya karena itu ciri-cirinya.

Dengan melihat jejak digital maka akan mudah sekali penelusurannya, sehingga pihak kementrian bisa menegur ASN tersebut. Mengapa ancaman hukuman terberatnya adalah pemecatan? Penyebabnya karena radikalisme adalah penyakit menahun dan ketika ASN malah memilih setia kepada kelompoknya maka sama saja ia kehilangan rasa nasionalisme, karena kelompok radikal sangat anti pancasila.

Ancaman hukuman ini tidak main-main karena jika seorang ASN dipecat secara tidak hormat akan rugi besar. Pertama, ia kehilangan mata pencaharian dan ketika sudah masuk usia di atas 40 akan susah untuk mencari pekerjaan baru karena rata-rata perusahaan mencari karyawan fresh graduated yang masih belia. Kedua, ia tidak akan mendapatkan uang pensiun sama sekali.

Ketika ada ancaman hukuman seperti ini dianggap sangat pantas karena jangan sampai radikalisme malah tumbuh subur di kementrian dan lembaga negara lain. Seorang ASN adalah abdi negara sehingga harus setia pada negara. Akan tetapi, ketika ia sudah terpapar radikalisme, maka akan kehilangan rasa nasionalisme dan menjadi penghianat negara, karena berambisi mendirikan negara khilafah.

Oleh karena itu amat wajar jika dalam tes CPNS disayaratkan tidak boleh terlibat radikalisme, sehingga ASN yang tersaring tak hanya cerdas tetapi juga harus jujur dan setia pada negara. Lebih baik melakukan tes ketat sejak awal daripada melakukan seleksi lagi setelah semua diangkat sebagai abdi negara.

Peraturannya memang sudah jelas, ASN tidak boleh jadi anggota (atau bahkan hanya simpatisan) kelompok radikal. Bayangkan jika ada ASN yang terpapar radikalisme maka di media sosial ia akan rajin misuh-misuh dan menghina pemerintah. Padahal itu sama saja mempermalukan dirinya sendiri karena ia akan dianggap rendah oleh orang lain.

Semua aparatur sipil negara harus bebas dari radikalisme dan pemeriksaannya sangat mudah, cukup dilihat dari jejak digitalnya di media sosial. Ancaman hukuman bagi ASN yang terpapar radikalisme, yang paling keras, adalah pemecatan secara tidak hormat. Tidak ada ampun karena jangan sampai ASN malah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) adalah sumber konflik di Papua. Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi gerombolan tersebut yang dapat mengganggu kebijakan kesejahteraan untuk Papua.

Di awal tahun 2022, Pemerintah terus berusaha maksimal dalam membangun Papua. Berbagai upaya tersebut diantaranya dengan meneruskan pembangunan dan menjaga stabilitas perdamaian untuk Papua. Namun demikian, aksi tersebut ternyata banyak diganggu KST.

KST ini dinilai beroperasi sangat rapi, sehingga TNI-Polri perlu waspada juga berhati-hati. Layaknya jamur yang tumbuh subur dikala hujan, kelompok separatis yang telah ditetapkan sebagai teroris ini juga berada di hampir seluruh penjuru Papua. Tempatnya berpindah-pindah termasuk memiliki persediaan amunisi untuk bertempur.

Yang mengkhawatirkan ialah, upaya provokasi mereka yang begitu kencang. Pengaruh-pengaruh serta doktrin yang salah dari mereka ternyata cukup didengar oleh masyarakat. Kendati tidak semuanya terprovokasi, namun kewaspadaan akan hal ini tentu harus diprioritaskan. Sehingga, kemungkinan jatuhnya korban akibat konflik ini mampu diminimalkan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan akan mengedepankan pendekatan secara humanis, untuk menangani konflik di wilayah Papua. Segenap jajarannya juga telah menyetujui kebijakan tersebut. Kendati belum ada instruksi dari beliau, TNI tetap akan melaksanakan kebijakan yang dinilai tepat tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Kolonel Aqsha Erlangga yang mengampu Kapendam (Kepala Penerangan Kodam) XVII Cenderawasih juga mengutarakan hal yang sama. Menyusul adanya momen pengibaran bendera bintang fajar yang dilakukan disejumlah titik.

Aqsha mengimbau kepada para saudara-saudara yang termasuk dalam kelompok kriminal bersenjata, untuk dapat berpikir dengan jernih. Apalagi tindakan yang dilancarkan KST tersebut dinilai menyulitkan rakyat Papua. Utamanya ialah menghalangi langkah rakyat Papua untuk maju, hingga menjalankan roda kehidupannya dengan lebih baik, nyaman serta aman.

Dirinya juga mengajak kelompok KST tersebut bersama-sama dengan pemerintah provinsi untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Pun dengan pemerintah pusat yang dinilai selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan demi mengatasi permasalahan yang mendera Papua.

Pasukan dengan pentolan bernama Undius Kogeya dinilai terus menebar provokasi. Hingga puncaknya mengibarkan bendera bintang kejora di wilayah Intan Jaya. Bahkan, pengibaran bendera ini bersamaan dengan momentum pergantian tahun. Bahkan, tembakan peringatan dilakukan demi mengundang TNI-Polri untuk berperang kembali di 2022.

Pengibaran bendera bintang kejora ini kabarnya dilakukan di 6 wilayah Papua. Setidaknya ada laporan pengibaran bendera ini di 6 kabupaten kota. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Kombes Ahmad Musthofa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua. Kamal merincikan jika keenam wilayah tersebut ialah, kabupaten Puncak, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Deiyai, Memberamo Tengah hingga Kota Jayapura. Kasus ini juga telah berada dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat.

Dirinya belum dapat memastikan jumlah masyarakat Papua yang ditangkap akibat prosesi tersebut. Namun, ada sekitar delapan orang pemuda Papua yang telah ditangkap di GOR Cenderawasih, Jayapura. Kendati demikian, Kamal memastikan situasi akan tetap kondusif. Sebab, pengibaran ini tidak menimbulkan kerusuhan.

Perlu diketahui jika bendera bintang kejora tersebut dipakai untuk wilayah Nugini Belanda pada 1 Desember 1961 sampai 1 Oktober 1962. Saat itu wilayah tersebut masih dibawah pemerintahan PBB. Namun, kini bendera tersebut dipergunakan oleh OPM. Bahkan, OPM ini secara rutin merayakan kemerdekaan Papua setiap 1 Desember. Karena mereka ingin sekali memisahkan diri dari NKRI.

Kendati upaya-Upaya provokasi ini begitu nyata dan terus menerus dilakukan, TNI-Polri juga tidak lengah ataupun menyerah. Pasukan ini juga mengatakan tetap siap mengamankan wilayah Papua agar tetap aman dan kondusif segenap jiwa raga mereka. Terlebih, kebijakan dengan menghilangkan kekerasan dalam upaya pendekatan ini telah diresmikan dan akan dijalankan.

Ditambah lagi, para pemuka agama hingga aktivis universitas juga ikut turun tangan demi suksesnya misi perdamaian di Papua. Kolaborasi ini diharapkan mampu melancarkan upaya pendekatan secara humanis, dimana mampu menciptakan efek kedekatan antara masyarakat dan TNI-Polri. Sehingga, akan lebih mudah dan efisien demi tercapainya tujuan perdamaian ini.

Akhirnya, upaya ini pastinya akan berhasil dengan kerjasama seluruh pihak. Bukan hanya dari Pemerintah, TNI-Polri namun juga seluruh elemen masyarakat Indonesia. Karena, Papua juga bagian dari NKRI yang wajib diperjuangkan hingga nanti.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Syarifudin )*

Masyarakat mendukung langkah Pemerintah yang menyetop sementara ekspor batu bara. Langkah tersebut dianggap tepat dalam rangka menjaga stok ketersediaan energi di dalam negeri.

Batubara menjadi salah satu sumber daya alam yang diekspor. Akan tetapi pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor demi pasokan yang aman di negeri sendiri. Mayoritas fraksi di DPR mendukung kebijakan ini karena jika stok batu bara aman kita tidak akan kebingungan lagi.

Indonesia dikenal sebagai negara yang mengekspor berbagai hasil bumi mulai dari minyak, gas, sampai batu bara. Sebagai negeri yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, kekayaan ini bisa dijual dan mendapatkan untung besar. Akan tetapi publik bertanya-tanya ketika pemerintah menghentikan ekspor batu bara per januari 2022.

DPR sebagai perwakilan rakyat juga ikut berkomentar mengenai larangan ini. Mayoritas fraksi menyetujui pelarangan ini. Walau harga batu bara naik tetapi bukan berarti ekspor digenjot, karena pemerintah memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. Jangan sampai semua batu bara malah dikirim ke luar negeri tetapi kita hanya gigit jari karena kehabisan stok.

Jika persediaan batu bara tidak mencukupi di negeri sendiri maka akan kacau-balau karena banyak perusahaan yang menggunakannya sebagai bahan bakar, termasuk PLN. Bayangkan ketika batu bara nihil, maka Indonesia akan gelap gulita karena PLN tidak punya bahan bakar untuk diolah jadi listrik. Ketika listrik tiada maka yang rugi bukan hanya perorangan tetapi juga perusahaan dan pabrik karena semuanya membutuhkan pasokan listrik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tentang larangan ekspor batu bara. Menurutnya, larangan ini muncul karena banyak perusahaan tambang (lebih dari 400) yang melanggar aturan DMO, yakni persediaan bahan tambang yang disalurkan bagi kebutuhan domestik (alias untuk Indonesia sendiri). Mereka tidak mau mematuhi aturan dan hanya memberikan 15% DMO.

Padahal pemerintah sudah menetapkan bahwa batas minimal DMO adalah 25% tetapi hanya 80-an perusahaan yang menaatinya sementara sisanya malah keasyikan mengekspor. Memang kita perlu mengejar profit karena harga batu bara sedang bagus tetapi dalam berbisnis tidak hanya mengejar keuntungan. Pikirkan juga rasa nasionalisme dan kebutuhan bagi para WNI sendiri.

Jika tidak ada larangan untuk ekspor batu bara maka dikhawatirkan semua perusahaan akan bersikap egois dan menjual semuanya ke luar negeri. Mereka hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak ke depannya. Padahal jika pasokan batu bara kurang dan listrik akhirnya mati, anak-anaknya kesulitan karena tidak bisa belajar di malam hari sementara istrinya tidak bisa menggunakan mesin cuci dan alat elektronik lain.

Larangan untuk ekspor ini sangat logis dan masyarakat mendukung penuh kebijakan pemerintah. Memang kalau banyak perusahaan yang mengekspor maka pemerintah juga mendapatkan keuntungan, tetapi jangan hanya berpikir cuan. Pikirkan efek panjang ke depannya karena faktanya persediaan batu bara di negeri sendiri juga belum mencukupi.

Ketua Fraksi Gerinda Ahmad Muzani menyatakan bahwa ia setuju akan larangan ekspor batu bara. Pasalnya, batu bara amat penting untuk suplai energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. PLN memiliki kewajiban untuk menyediakan listrik bagi industri dan warga sipil, dan disalurkan ke seluruh negeri.
Oleh karena itu para pengusaha batu bara diharap mengerti akan larangan ekspor ini. Bukannya mencegah mereka mendapatkan keuntungan, tetapi menyadarkan mereka agar menaati aturan DMO dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Larangan ekspor batu bara amat didukung oleh warga sipil karena mereka paham bahwa batu bara adalah bahan bakar utama listrik dan ketika banyak yang diekspor maka dikhawatirkan suplai listrik akan tersendat, bahkan berhenti. Para pengusaha tidak usah marah saat dilarang mengekspor karena mereka masih bisa menjualnya ke pasar dalam negeri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Afrizal )*

Vaksinasi booster Covid-19 alias suntikan ketiga akan dilakukan pada 2022 ini. Dengan adanya suntikan booster ini maka diharapkan dapat mencegah dampak buruk penyebaran Omicron.

Sejak awal tahun 2021 dicanangkan vaksinasi nasional dan seluiruh WNI wajib untuk disuntik sampai 2 kali. Vaksinasi amat penting karena bisa meningkatkan imunitas tubuh dan selamat dari ancaman Corona (dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan). Bahkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh maka dibutuhkan booster alias ekstra injeksi vaksin pada manusia.

Para peneliti di Inggris menemukan fakta bahwa vaksinasi booster meningkatkan kekebalan 85% terhadap Corona varian Omicron. Hal ini dibuktikan karena lebih dari 50% penduduk di negeri Ratu Elizabeth telah mendapatkan vaksinasi booster. Hasilnya kasus Corona menurun, terutama pada varian Omicron.

Memang vaksin Corona yang ada di pasaran tidak didesain khusus untuk mengatasi varian Omicron, karena virus Covid-19 terus bermutasi. Akan tetapi dengan booster vaksin akan lebih meningkatkan daya tahan tubuh, karena bisa menghentikan virus untuk hinggap di tubuh dan merusak organ-organ di dalamnya. Oleh karena itu suntikan ketiga juga wajib dilakukan agar selamat dari Corona varian Omicron.

Mengapa kita harus waspada ke Corona varian Omicron? Penyebabnya karena virus hasil mutasi ini diklaim menyebar 5 kali lebih cepat. Sehingga ia harus diblokir agar tidak menular secara massal dan menyebabkan kenaikan kasus Covid di Indonesia. Keadaan saat ini sudah relatif aman karena jumlah pasien per hari tidak sampai 200 orang dan jangan sampai ada lonjakan kasus serta menyebabkan serangan Corona gelombang ketiga.

Jika ada serangan Corona gelombang ketiga maka situasi makin runyam karena bisa saja Rumah Sakit penuh lagi oleh pasien Covid-19. Keadaan ini bisa memicu turunnya bidang perekonomian. Kita tentu tidak mau kemungkinan buruk ini terjadi, oleh karena itu vaksin booster wajib diberikan pada semua orang.

Memang pada tahun lalu sudah diberikaan vaksin booster pada WNI tetapi khusus kepada dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Mereka diprioritaskan untuk diberi booster karena memang tugasnya berat dan beresiko tinggi untuk ketularan dari para pasien. Penyebabnya karena jika banyak pasien, para Nakes bisa bekerja dengan long shift alias sampai 12 jam, sehingga kelelahan dan mudah tertular penyakit.

Akan tetapi pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin booster kepada tiap orang, tak hanya bagi para Nakes. Penyebabnya karena saat ini pasien Corona Omicron di Indonesia sudah lebih dari 100 orang. Jangan sampai angka ini bertambah dan membuat situasi jadi runyam, karena bisa-bisa diberlakukan PPKM level 4 lagi secara ketat.

Vaksin booster rencananya akan dimulai bulan Januari 2022. Akan tetapi berbeda dari sebelumnya, vaksin ini tidak sepenuhnya gratis. Menko Manives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa hanya 100 juta orang yang akan mendapatkan vaksin gratis sedangkan sisanya harus membayar sendiri. Mereka yang mendapatkan vaksin gratis adalah yang benar-benar membutuhkan tetapi pendapatannya di bawah standar.

Meski ada vaksin booster berbayar tetapi dipastikan harganya tidak sampai 300.000. Dengan harga segini sebenarnya tidak terlalu mahal karena manfaatnya jauh melebihi nominalnya. Anda tentu tidak ingin terinfeksi virus Covid-19 varian Omicron, bukan?

Vaksin booster Corona akan dimulai untuk disuntikkan kepada khayalak, pada 12 januari 2022. Vaksin ini sangat penting untuk mencegah menyebarnya Corona varian Omicron, dan memang virus hasil mutasi ini menular jauh lebih cepat daripada varian lain. Oleh karena itu kita wajib untuk disuntik vaksin booster.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Haris )*

Radikalisme ditengarai telah menyebar ke berbagai elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan Pancasila sebagai kunci pencegahan penyebaran radikalisme di Indonesia.
Radikalisme adalah paham yang wajib diberantas karena ia ingin mengubah konsep negara menjadi khilafah.
Untuk memberantas radikalisme maka penguatan ideologi Pancasila terus dilakukan. Jika tiap orang memahami dan mengimplementasikan Pancasila maka ia tidak akan terjebak dalam ekstrimisme dan radikalisme.

Saat pandemi, tak hanya virus Covid-19 yang wajib dihabisi, tetapi juga radikalisme. Paham tersebut harus dihapus dari Indonesia karena mereka selalu memaksa untuk membuat negara khilafah dan mengganti Pancasila dengan ideologi mereka. Padahal konsep negara khilafah tidak cocok dengan kondisi Indonesia yang majemuk dan mengakui 6 keyakinan.

Untuk memberantas radikalisme maka cara yang paling tepat adalah dengan penguatan ideologi Pancasila. Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa kesiapsiagaan menjadi wujud salah satu strategi negara dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

Brigjen Pol R Ahmad melanjutkan, kesiapsiagaan yang dimaksud bukan hanya fisik melainkan juga ideologi Pancasila. Akan tetapi kesiapsiagaan juga dilakukan dengan pendekatan agama, seperti menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, Pancasila, dan nasionalisme. Ideologi berpendekatan agama perlu diterapkan karena kelompok radikal dan teroris sering membenturkan antara agama dengan negara, budaya, dan Pancasila.

Dalam artian, kesiapsiagaan ideologi Pancasila akan membawa WNI dalam sikap yang moderat dan menjauhkan diri dari radikalisme dan terorisme. Penyebabnya karena jika seseorang sudah jadi moderat maka ia tak akan terbawa arus terorisme dan ekstrimisme, karena cara pandangnya sudah jernih dan tidak mau menjadi orang yang terlalu fanatik.

Pancasila dan agama memang tidak selayaknya dibenturkan karena di dalam Pancasila sudah termasuk, yakni di sila pertama: ketuhanan yang maha Esa. Dengan begini maka tidak betul bahwa kelompok radikal menuduh, ketika di negara berideologi Pancasila maka tidak mengakui agama dan bersikap terlalu liberal.
Jika di dalam sila pertama saja sudah disebutkan bahwa ketuhanan yang maha Esa maka sudah jelas bahwa pemerintah mewajibkan seluruh rakyat untuk menaati Tuhannya terlebih dahulu, baru melakukan yang lain. Amatlah salah ketika kelompok radikal menuduh bahwa pemerintah saat ini juga berkaitan dengan komunisma. Penyebabnya karena sudah dilarang keras sejak era orde baru.

Penguatan ideologi Pancasila bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan menambahkan mata pelajaran budi pekerti dan pemahaman Pancasila, dari tingkat SD hinga perguruan tinggi. Tujuannya agar masyarakat sejak dini tahu apa saja implementasi Pancasila dan tidak hanya hafal kelima silanya.
Ketika banyak orang yang paham implementasi Pancasila maka mereka tidak akan terjebak radikalisme.
Penyebabnya karena mereka tahu bahwa di Indonesia masyarakatnya sangat majemuk dan tidak cocok dengan konsep khilafah yang selalu dibanggakan oleh kelompok radikal. Lagipula dalam Pancasila disebut azas keadilan, sedangkan kelompok teroris bertindak tidak adil dengan mengebom tempat umum dan menyerang yang tidak bersalah.

Cara kedua untuk menguatkan ideologi Pancasila adalah dengan mengadakan pemilihan duta Pancasila. Anak-anak muda akan tertarik untuk mendaftar, bukan karena ingin mendapatkan hadiahnya, tetapi karena paham bahwa menjadi duta sama saja dengan menyelamatkan negara ini dari ancaman radikalisme.

Ketika duta Pancasila sudah terpilih maka ia akan mengadakan kampanye (kebanyakan di media sosial). Akan makin banyak orang yang paham dan mengingat kembali sila-sila dalam Pancasila serta berusaha mengimplementasikannya, sehingga mereka tidak tertarik jika diajak masuk ke kelompok radikal.

Penguatan ideologi Pancasila adalah vaksin untuk menyembuhkan radikalisme di negeri ini. Jangan sampai paham berbahaya ini tersebar karena bisa membuat negara hancur-lebur. Kita harus mengimplementasikan semua sila dalam Pancasila karena sangat bermanfaat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini