Oleh : Abdul Ghofur )*

Radikalisme masih menjadi ancaman utama bangsa Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai penyebaran paham radikal kepada kalangan generasi muda, tidak terkecuali anak-anak.

Pernahkah Anda mendengar tentang radikalisme dan terorisme? Kelompok radikal mulai masuk ke Indonesia tahun 1997-1998 dan memanfaatkan orde reformasi yang penuh kebebasan, setelah sebelumnya dikungkung oleh aturan-aturan orde baru. Mereka menyelusup dan makin melebarkan sayapnya serta bergerilya sembari mencari kader-kader baru untuk regenerasi.

Kelompok radikal mencari siapa saja untuk jadi anggotanya, mulai dari manula hingga kaum muda. Sedihnya, belakangan muncul pemberitaan tentang radikalisme di kalangan anak-anak. Sebanyak 15 anak di Makassar sudah terpapar radikalisme. Kabar ini mengejutkan karena kelompok radikal sudah bertindak keji karena dengan sengaja meracuni pikiran bocah-bocah yang masih polos.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Achi Soleman menyatakan bahwa mayoritas anak terpapar radikalisme dari orangtuanya. Mereka sudah ditanamkan paham radikal dalam kehidupan. Saat ini 15 anak tersebut berada di bawah perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Achi Soleman menambahkan, ia bekerja sama dengan banyak pihak. Pertama dengan Densus 88 antiteror yang memang kerjanya memberantas terorisme dan radikalisme. Kedua dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Tugasnya untuk interverensi pendidikan dan layanan kesehatan. Anak-anak itu akan dikembalikan ke sekolah umum dan orangtuanya diedukasi.

Penemuan radikalisme di kalangan anak tentu sangat membuat masyarakat shock. Mereka berpikir, bagaimana bisa para bocah malah sengaja dicekoki ajaran-ajaran radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila? Jika anak-anak kecil sudah mengenal radikalisme maka runtuhlah masa depannya, karena yang dipikir hanya jihad, kebencian, dan intoleransi.

Alih-alih bercita-cita jadi dokter, insinyur, atau guru, anak-anak malah bercita-cita untuk jihad ke Suriah atau malah jadi bom pengantin. Jika ini terjadi maka sungguh mengerikan, karena masa depan mereka akan kacau-balau. Seharusnya para bocah didorong agar sukses dan menjadi ‘orang’, bukannya jadi kader radikal yang menyakiti masyarakat sipil.

Ketika banyak anak yang terpapar radikalisme maka harus segera didetokfikasi dan didampingi oleh psikolog. Penyebabnya karena jika tidak segera diatasi maka mereka akan jadi pribadi yang intoleran dan selalu mengunggah isu SARA, bahkan berani mengkafir-kafirkan orang lain. Akan rusaklah bangsa ini ketika bibit generasi muda bertindak melenceng.

Orang tua dari anak tersebut wajib dicokok oleh Densus 88 antiteror jika memang terbukti menularkan paham radikal. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara karena merusak masa depan anaknya sendiri sekaligus membuat calon pemimpin bangsa jadi teracuni oleh radikalisme. Penangkapan harus dilakukan secepat mungkin, karena jika tidak dalam 20 tahun ke depan kita akan punya generasi radikal.

Ketika orang tuanya ditangkap maka anak-anak bisa dilindungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan statusnya menjadi anak negara. Dengan status ini maka mereka mendapatkan proteksi dan tunjangan untuk hidup, serta bersekolah dan hidup layak tanpa pengaruh buruk dari orang tua yang radikal.

Radikalisme pada kalangan anak wajib diberantas dari hulu ke hilir alias yang disembuhkan tidak hanya anaknya tetapi juga orangtuanya. Dalam 1 rumah harus sama-sama didetoks dari paham radikal agar mereka sadar bahwa itu berbahaya dan bisa merusak masa depan anak.

Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran radikalisme di kalangan anak karena jangan sampai banyak yang jadi korban. Anak-anak yang polos harus diselamatkan dari paham radikal dan didetoks agar tidak teracuni oleh radikalisme. Orang tuanya juga harus ditangani dan disadarkan bahwa tindakannya salah.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah berusaha keras memaksimalkan penanggulangan dan evakuasi korban banjir di Jayapura-Papua. Dengan adanya gerak cepat tersebut, maka penanganan korban diharapkan dapat optimal.

Dalam beberapa hari terakhir, Jayapura dilanda banjir dan membuat 7 orang kehilangan nyawa. Bencana banjir terjadi di beberapa distrik seperti di Abepura, Heram, Muara Tami, dan Jayapura Selatan. Ratusan rumah terendam air tetapi tidak usah khawatir karena penghuninya sudah dievakuasi oleh tim reaksi cepat Polda Papua.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementrian Sosial agar menanggulangi dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi di Jayapura. Dalam artian, penyelamatan para korban banjir harus dilakukan dengan cepat agar tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Selain itu, evakuasi terhadap anak-anak dan lania juga wajib secepatnya karena mereka beresiko tinggi untuk tenggelam.

Wapres KH Ma’ruf Amin melanjutkan, selain penanggungan banjir bandang, juga harus dilakukan penyelidikan apa saja penyebab banjir. Sehingga akan diketahui penyebabnya dan bagaimana cara pencegahannya agar tidak terulang lagi. Penyebabnya karena jika ada banjir lagi takut ada korban jiwa dari warga sipil.

Menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, banjir bandang terjadi karena curah hujan di Kota Jayapura yang cukup tinggi, dan sejak tanggal 6 januari 2022 lalu ada awan cumulus dan cumolonimbus yang membawa banyak air di dalamnya. Kondisi ini diperparah oleh tipuan angin moonsoon dari Australia yang membawa kelembapan tinggi.

Banjir kali ini mencatat rekor karena mencapai ketinggian 1,5 meter sehingga evakuasi memang harus dipercepat. Tak hanya rumah warga yang menjadi korban, tetapi kantor Gubernur Papua juga kebanjiran.
Dilaporkan ada lebih dari 500 warga yang mengungsi akibat banjir bandang. Mereka dievakuasi dan ditempatkan di Posko Penanganan Darurat di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Jayapura. Sudah ada tempat penampungan bagi warga sekaligus ada dapur umum sehingga mereka tidak bingung harus mencari makan di mana.

Di posko benar-benar diatur agar para pengungsi selamat, pasalnya saat ini musim hujan sehingga jangan sampai mereka malah terkena penyakit, mulai dari gatal-gatal, diare, masuk angin, dll. Para pengungsi tak hanya diberi bantuan selimut dan makanan tetapi juga obat-obatan ringan dan minyak kayu putih.
Selain itu, karena masih pandemi, para pengungsi wajib diberi masker agar tetap mematuhi protokol kesehatan.
Penjagaan jarak saat mereka tidur juga harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai pasca pengungsian, angka pasien corona di Jayapura naik, karena ada klaster pengungsian. Oleh karena itu dari tim reaksi cepat, relawan, dan tenaga medis sama-sama saling mengingatkan mereka agar menaati protokol kesehatan.

Penanggulangan banjir juga dilakukan di lokasi agar jangan sampai ada warga yang belum terevakuasi sehingga dari tim reaksi cepat Polda Papua terus menyisir dengan perahu karet sehingga semuanya bisa selamat.

Setelah banjir mereda maka pemerintah daerah Papua fokus pada penanggulangan pasca bencana, mulai dari pembersihan kantor gubernur dan rumah warga, perbaikan (jika ada bagian yang rusak), pemberian santunan kepada eks pengungsi (karena mereka tidak bisa bekerja saat kebanjiran), dll.

Bencana banjir yang ada di Jayapura, Papua cukup mengagetkan karena sampai merendam kantor Gubernur Papua. Evakuasi warga dilakukan dengan cepat untuk meminimalisir korban luka dan jiwa. Masyarakat yang mengungsi akan mendapat berbagai bantuan, dan mereka tetap harus menjaga protokol kesehatan, agar tidak memunculkan klaster corona baru.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Deka Prawira )*

Presidensi G20 Indonesia diyakini akan menjembatani pemulihan ekonomi global. Dengan adanya pertemuan tersebut, arus investasi diharapkan akan berkembang dan serapan tenaga kerja akan kembali meningkat.
Pemerintah akan memanfaatkan momentum G20 untuk memberikan kontribusi besar bagi masyarkat. Selain akan membahas beberapa isu penting, genda besar ini digadang-gadang bakal mampu jadi jembatan pemulihan ekonomi secara global.

Dalam keterangan tertulisnya, Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan menyatakan siap mensukseskan pelaksanaan Presidensi G20. Selaku focal point G20 bidang ketenagakerjaan, tentunya komitmen ini wajib diprioritaskan.

Hal tersebut juga diungkapkan pada sebuah acara EWG Indonesia G20 Presidency 2022 di ibu kota Jakarta. Dalam acara tersebut, mengusung tema yang besar yakni Improving Employment Condition to Recover Together. Ida mengungkapkan jika dalam pertemuan G20 nantinya, Indonesia harus memanfaatkan posisi strategis ini sebaik-baiknya. Sebab, semua negara dalam forum ini adalah setara.

Baginya, kepercayaan tersebut merupakan kesempatan bagi Indonesia agar mampu berkontribusi lebih lagi bagi pemulihan ekonomi global, hingga membangun tata kelola dunia secara lebih sehat, adil serta berkelanjutan.

Dirinya juga mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo dalam acara Opening Ceremony Presidency G20 Indonesia beberapa waktu lalu, menyatakan apabila Presidensi ini bukanlah seremonial belaka, namun Indonesia perlu mendorong negara-negara dalam G20 untuk melakukan aksi yang nyata juga dapat diimplementasikan. Termasuk memperjuangan aspirasi juga kepentingan negara-negara berkembang.

Dirinya juga menambahkan jika Indonesia siap untuk berkolaborasi serta menghimpun kekuatan, agar masyarakat dunia dapat merasakan vibrasi positif dari kerja sama tersebut. Lebih lanjut, Indonesia harus menghasilkan beragam terobosan dari forum G20. Utamanya ialah menghadapi tantangan ketenagakerjaan pada saat ini hingga ke depannya nanti.

Dirinya menilai, jika semangat solidaritas dan kemitraan Presidensi Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kontribusi atas pembangunan ketenagakerjaan sosial, regional maupun global agar lebih merata. Demi menghadapi disrupsi digital hingga perubahan iklim.
Sebagai gambaran kondisi pemilihan di sektor kesehatan dinilai sejalan dengan target WHO untuk Vaksinasi dosis kedua dengan besaran hingga 40 persen dari total jumlah penduduk. Sehingga perkiraannya ialah 113 juta jiwa telah terkonfirmasi divaksin. Jumlah ini setara dengan 41,8 persen dari total jumlah penduduk. Atau, sekitar 54,3 persen dari target di penghujung tahun 2021.

Maka dari itu, melalui tema tersebut Indonesia merangkul seluruh dunia untuk bergotong royong menggapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat, inklusif hingga berkelanjutan. Harapannya, G20 mampu menangani beragam permasalahan struktural yang kerapkali menghambat pertumbuhan produktivitas juga efisiensi.
Pun dengan mendorong perluasan atas inklusi ekonomi.
Menteri perekonomian menyebutkan jika Presidensi G20 tahun depan bakal mengusung 3 topik utama. Pertama ialah arsitektur kesehatan secara global, dimana hal ini ialah upaya Indonesia demi memperkuat serta menyusun kembali tata kelola juga arsitektur kesehatan global selepas pandemi.

Poin kedua ialah transformasi dengan basis digital. Yakni, dalam rangka membuat nilai-nilai ekonomi melalui digital technology, termasuk mendorong upaya digitalitalisasi untuk jadi mesin pertumbuhan yang baru.

Terakhir atau yang ketiga ialah, transisi energi guna memperluas akses atas teknologi untuk menggapai energi bersih dan terjangkau, serta pembuatan guna mempercepat transisi menuju sebuah energi yang mampu berkelanjutan.

Menurut dirinya, ketiga topik tersebut bakal jadi panduan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, yang nantinya lebih konkret, pro-rakyat serta mudah diterapkan. Apalagi, G20 memang dimanfaatkan untuk memperjuangkan negara-negara kecil serta berkembang.
Momentum baik ini memang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selain beragam isu yang diangkat bakal sejalan dengan acara peralatan tersebut. Indonesia selaku tuan rumah akan dapat berkontribusi lebih lagi untuk prosesi pemulihan ekonomi secara global.

Demi tercapainya tujuan-tujuan mulia ini tentunya pemerintah membutuhkan beragam dukungan hingga apresiasi. Dukungan ini akan mampu menjadi semangat yang menggebu dan mengoptimalkan pertemuan yang akan dihelat nantinya.

Harapannya ialah bukan hanya ekonomi global saja yang akan pulih. Namun, juga ekonomi nasional akan ikut berkembang sesuai harapan. Akhirnya, kesejahteraan secara finansial juga akan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Semoga kedepan perhelatan Akbar ini akan menyongsong keberhasilan yang gemilang.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintah berencana untuk mempercepat pemberia vaksin booster Covid-19 pada awal Januari 2022. Langkah tersebut mendapat apresiasi masyarakat demi memperkuat imun untuk menghadapi Omicron.

Varian Omicron telah tiba di Indonesia, hal ini tentu saja membuat kita harus tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes). Sementara itu Presiden Joko Widodo sudah memutuskan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster akan dilakukan mulai 12 Januari 2022.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sesuai rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan.

Budi mengatakan, Vaksinasi Booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden dan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari, vaksin booster ini akan diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua.

Hingga saat ini sudah ada 244 Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Budi juga menambahkan, vaksinasi Booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua.

Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di Bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini dan jenis boosternya nanti akan kita tentukan ada yang homolog atau jenisnya sama ada yang heterolog atau jenis vaksinnya berbeda.

Ia juga berharap semoga nanti akan diputuskan pada tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization ( ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait dengan stok vaksin, Budi mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan vaksin secara on hand berjumlah 39 juta dosis.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemberian vaksinasi booster akan mengutamakan bagi masyarakat lanjut usia atau lansia. Lansia menjadi salah satu masyarakat yang masuk dalam kategori penerima vaksin booster secara gratis selain peserta BPJS PBI.

Kedua kelompok tersebut memang direncanakan mendapatkan vaksinasi booster gratis. Sementara kelompok lainnya bisa mendapatkan vaksinasi booster secara berbayar. Kemenkes mencatat, total masyarakat yang mendapatkan vaksinasi booster gratis sebanyak 83,1 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 92,4 juta dosis. Angka tersebut terdiri dari kelompok lansia sebanyak 21,5 juta orang dan peserta PBI non lansia sebanyak 61.6 juta orang.

Pemerintah saat ini masih mengkaji petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi booster tersebut. Termasuk dalam jenis vaksin yang akan digunakan. Selain itu pemerintah juga masih menggodok harga vaksin booster untuk pasien mandiri. Namun, sebelumnya vaksinasi berbayar telah diterapkan dalam vaksinasi gotong royong.

Namun berdasarkan beleid yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 1 Mei 2021, pada Diktum Kesatu ditetapkan harga vaksin Sinopharm sebesar Rp 321.660 per dosis. Angka tersebut ditambah dengan Rp. 117.910 per dosis sebagai biaya pelayaan vaksinasi. Sementara itu berkaitan dengan uji klinis, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan tidak ada indikasi KIPI berat yang ditemukan.

Lebih lanjut. Wiku mengatakan bahwa penyuntikan vaksinasi ketiga ini direkomendasikan memiliki rentang 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua dilakukan. Perlu diketahui semua kasus virus corona varian Omicron dialami oleh pendatang yang melakukan perjalanan dari luar negeri dan terdeteksi selama karantina. Sehingga penting kiranya selama vaksin booster bergulir dan varian Omicron masih merebak sudah sepatutnya masyarakat menunda perjalanan ke luar negeri.

Vaksin Booster atau yang dikenal sebagai penguat vaksin merupakan dosis vaksin tambahan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap penyakit karena efek dari beberapa vaksin yang dapat menurun seiring waktu. Vaksin booster umum diberikan pada infeksi virus seperti tetanus, difteri dan pertusis (DtaP) yang membutuhkan booster setiap 10 tahun.

Pemberian vaksin booster akan membantu sistem kekebalan mengingat virus penyebab penyakit. Jika tubuh kembali terpapar virus tersebut, antibodi dapat mengenali dan membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan.

Profesor Kedokteran di Columbia Mailman School of Public Health mengatakan, vaksin booster mungkin paling bermanfaat bagi orang dengan kondisi medis tertentu. Di sisi lain vaksin booster juga dibutuhkan untuk memperkuat antibodi terhadap varian baru. Dengan adanya virus corona varian Omicron di Indonesia, tentu saja protokol kesehatan harus terus dilakukan diiringin dengan kepatuhan dalam mengikuti vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)