Oleh : Abdul Hakim )*

Generasi muda merupakan agen moderasi beragama untuk mencegah radikalisme. Dengan adanya keterlibatan generasi muda tersebut maka penyebaran paham radikal diharapkan dapat dibendung.

Kasubag TU Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Kemenag, Rizky Riyadu Topek mengatakan, kaum milenial pada dasarnya memiliki citra lebih terdidik, terbuka dan paham teknologi. Kini kita tengah menyongsong era beragama yang lebih humanistis dan universal.

Kemandirian generasi milenial dalam memanfaatkan teknologi, akan mendorong anak muda menuju peremajaan keyakinan dan moderatisme beragama, terutama dengan mengajukan pertanyaan dan berpikir kritis. Untuk itu, semua pihak perlu memperkuat kembali kepemilikan atas identitas yang sebenarnya, yaitu muslim Indonesia yang moderat, yang beragama secara ramah, toleran dan menerima keanekaragaman.

Rizky menuturkan, Kalangan milenial merupakan generasi yang memiliki peran penting sebagai agen moderasi beragama. Milenial dapat menyosialisasikan muatan moderasi beragama di masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai dan rukun.

Dia menjelaskan, moderasi dalam beragama dapat terlihat melalui empat indikator di antaranya adanya komitmen kebangsaan yang kuat, sikap toleran terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal serta menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat agamis.

M. Irkham selaku Ketua Bidang Keagamaan PB PMII mengatakan, moderasi beragama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pihaknya mengapresiasi konsep moderasi beragama untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya Badan Intelijen Negara (BIN) menemukan faktor generasi milenial saat ini amatlah rentan menjadi target utama perekrutan kelompok teroris, lantaran aktifnya generasi milenial dalam menggunakan media sosial sangat mudah mengakses ideologi paham radikal.

Generasi milenial yang kerap menjadi sasaran pemaparan paham radikal adalah remaja berusia 17 sampai 24 tahun yang mudah terpapar dengan akses internet. Kemudian dampaknya, bisa membangun lone wolf atau serangan seorang diri yang merupakan aksi paling memungkinkan terjadi kedepannya.

Terlebih ketika kalangan milenial tenggelam dalam asyiknya gadget, di mana golongan inilah yang masih memiliki kecenderungan untuk mencari jati diri serta eksistensi yang dapat dengan mudah dimasuki paham radikal dengan merebaknya konten-konten di media sosial.

Survei yang ditunjukkan oleh Wahid Institute pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia juga cenderung meningkat dari sebelumnya yakni sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%.

Di era digital saat ini yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan sebagai medium untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran moderat, bukan justru digunakan untuk menyebarkan pemikiran radikal.

Maraknya ustaz dengan pandangan yang ekstrem telah menjadi hal yang patut diwaspadai, ujaran hate speech serta provokasi seakan tiada henti menembus apapun yang ada di media sosial. Di tengah kondisi yang demikian, maka upaya untuk menggemakan moderasi beragama perlu untuk terus dilaksanakan.

Generasi milenial khususnya pelajar dan mahasiswa haruslah mampu memahami dan menghayati pilar-pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI bahwa bentuk negara Indonesia sudah final dan jangan mempertentangkannya dengan Al-Qur’an dan Hadits yang justru menimbulkan kerancuan berfikir.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami bahwa NKRI tidak muncul hanya karena 1 golongan atau suku saja, tetapi karena adanya peran dari berbagai organisasi, suku dan agama.

Selain itu, generasi milenial juga perlu memiliki rasa toleransi yang tinggi. Sikap toleransi ditandai dengan kemampuan untuk menghormati, menghargai dan mampu bekerja sama. Dalam kerja-kerja sosial kemanusiaan, tentu saja kita boleh bekerja sama dengan siapapun, tanpa perlu memandang agama, ras dan suku seperti penggalangan bantuan bencana, kerja bakti bersih desa, kegiatan karang taruna dan sebagainya.

Secara tegas telah kita pahami bahwa semua agama tidak mengajarkan kekerasan, sehingga aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama di NKRI adalah hal yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu generasi milenilai harus paham bahwa paham radikal tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Sehingga moderasi agama sangat perlu digerakkan guna meredam penyebaran paham radikal yang kian masif.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dendy Rahmat )*

Pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksinasi booster Covid-19 secara gratis sejak tanggal 12 Januari 2022. Upaya ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat ditengah ancaman varian Omicron.

Seiring berjalannya waktu vaksinasi booster dinilai perlu untuk diberikan kepada masyarakat khususnya Lansia. Presiden RI Joko Widodo mengatakan, vaksinasi booster atau vaksin ketiga covid-19 akan diberikan kepada masyarakat secara gratis.

Menurut Jokowi, kebijakan ini diambil karena pemerintah lebih mengutamakan keselamatan rakyat. Program ini akan menjadikan kelompok lansia dan kelompok rentan sebagai prioritas pemberian vaksinasi booster.

Kemudian, Jokowi juga menjelaskan tentang syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi dosis ketiga ini, yaitu calon penerima sudah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua sejak 6 bulan yang lalu.

Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin prokes merupakan kunci dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi juga mengumumkan rencana pemerintah menggelar vaksinasi covid-19 booster. Rencananya vaksin Booster akan diberikan mulai 12 Januari 2022. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, vaksinasi booster menjadi penting karena virus corona terus bermutasi. Dia juga menegaskan bahwa vaksin gratis bertujuan untuk keselamatan rakyat.

Sementara itu Badan POM (BPOM) sudah menerbitkan izin penggunaan darurat (EUA) bagi 5 jenis vaksin. Kepala Badan POM, Penny Lukito menjelaskan ada sejumlah vaksin yang bisa digunakan jadi vaksin dosis ketiga. Seperti Sinovac atau vaksin primer dua dosis vaksin pertama.

Vaksin ketiga ini diberikan enam bulan setelah dosis kedua diberikan. Booster Sinovac digunakan untuk masyarakat mulai usia 18 tahun ke atas sebanyak satu dosis. Efek samping dari pemberian vaksin Sinovac juga dinilai ringan, seperti adanya reaksi lokal nyeri dan kemerahan pada tempat yang disuntik.

Selain itu, penerima vaksin primer Sinovac bisa juga mendapatkan dosis booster dari Zifivax. Selain Sinovac, Zifivax juga bisa untuk dosis ketiga penerima Sinohpharm. Dosis ketiga dengan Zifivax dapat diberikan enam bulan setelah dosis kedua Sinovac diberikan. Pemberian booster dengan Zifivax diyakini dapat meningkatkan titer antibodi netralisasi lebih dari 30 kali.

Vaksin Zifivax dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Vaksin ini menggunakan platform rekombinan protein sub-unit. Berdasarkan uji klinis fase tiga efikasi atau kemanjuran berdasarkan uji di laboratorium vaksin ini mencapai 87,71% dihitung mulai 7 hari setelah mendapatkan vaksin engkap atau mencapai 81,4% bila dihitung setelah 14 hari mendapatkan vaksin lengkap.

Kepala BPOM telah menyampaikan pemberian vaksinasi dosis lanjutan telah direkomendasikan oleh WHO (World Health Organization). Pemberian booster diperlukan untuk meningkatkan kadar antibodi Covid-19 yang mengalami penurunan signifikan enam bulan setelah memperoleh vaksin dosis lengkap.

BPOM juga mengumumkan lima vaksin yang sudah mendapatkan EUA yakni Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Zifivax. BPOM telah melakukan kajian mutu terhadap vaksin-vaksin tersebut untuk menjadi vaksin Booster Covid-19 sejak November 2021. Evaluasi juga telah dilakukan bersama tim ahli dari Komnas Penilai Obat.

Dari sekian vaksin tersebut efek samping moderna merupakan yang paling besar, jika efek samping Sinovac berada di seputar nyeri lokal pasca penyuntikan, penerima vaksin Moderna bisa mendapatkan efek samping seperti nyeri kepala, nyeri otot, sendi kaku, mual/muntah, pembengkakan hingga demam selama beberapa jam.

Dalam uji klinisnya, Moderna memiliki efek samping lain yaitu reaksi alergi, perikarditis dan pingsan. Meski demikian harus kita pahami bahwa vaksinasi booster diperlukan untuk meningkatkan kembali efektivitas vaksin, mencegah virus corona varian Omicron dan mengendalikan laju Covid-19.

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan, antibodi akan menurun 6 bulan pasca vaksinasi dan bersamaan dengan munculnya varian-varian Covid-19 baru.

Selain itu belum diketahui kapan berakhirnya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat harus punya imunitas yang tinggi agar terhindar dari bahaya penularan virus corona.

Meski vaksin booster akan diberikan secara gratis, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Kepatuhan terhadap vaksin juga harus dipatuhi agar penyebaran virus corona khususnya varian omicron bisa diredam. Jangan sampai aktifitas seperti sekolah serta aktifitas perdagangan menjadi terganggu karena adanya lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 yang tak terkendali.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Agung Nugroho )*

Presidensi G20 akan menjadi magnet untuk mengejar investasi di tahun 2022. Dengan adanya arus penanaman modal tersebut, maka diharapkan lapangan kerja akan banyak terbuka.

Negara G20 merupakan negara yang merepresentasikan 85 persen Produk domestik Bruto [PDB) global dan dua pertiga populasi dunia. Anggota dari G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Uni Eropa.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto mengatakan kepemimpinan Indonesia dalam G20 bisa mendorong kinerja Investasi pada tahun 2022 melalui dua cara.

Pertama, dengan gelaran Presidensi G20, Teguh menilai pemerintah akan memastikan penanganan kesehatan dan pandemi Covid-19 berjalan dengan baik. Dia menilai pemerintah akan berupaya untuk menjaga situasi dan pandemi Covid-19 di bawah kendali. Teguh juga mengatakan agar hal tersebut tetap terkendali, tidak seperti kondisi saat Juli-Agustus 2021 waktu itu.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kinerja investasi juga akan terjaga. Hal ini terlihat pada kinerja investasi kuartal III/2021 yang melambat akibat merebaknya varian Delta pada Juli-Agustus, sehingga pemerintah perlu menerapkan PPKM Darurat dan PPKM level 3-4.

Pada periode tersebut, realisasi investasi tumbuh 3,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) ke Rp 216,7 triliun. Akan tetapi, nilai tersebut menurun atau terkontraksi 2,8 persen jika dibandingkan dengan capaian kuartal II/2021, Sebesar Rp 223 triliun. Kedua, Teguh optimistis bahwa peran Presidensi pada forum G20 bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai “magnet” untuk mendatangkan investasi ke dalam negeri.

Selama memimpin forum, Indonesia akan mengadakan lebih dari 150 agenda pertemuan, fisik maupun non-fisik. Pertemuan ini akan ditutup pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pemimpin dunia pada akhir Oktober 2022. Artinya momen G20 di Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik demi merealisasikan apa yang ditargetkan oleh Presiden RI.

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa Pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya digitalisasi, termasuk ekonomi. Indonesia pun ikut serta mendorong perkembangan ekonomi digital dalam skala global.

Melihat perkembangan digitalisasi perekonomian yang terjadi sangat cepat dalam kurun waktu dua tahun ini akibat pandemi Covid-19, Indonesia ingin menjadi bagian dari yang menciptakan tatanan tersebut. Kita juga harus yakin bahwa Indonesia juga akan memanfaatkan kesempatan menjadi leader di G20 ini demi kepentingan perekonomian Indonesia.

Indonesia sendiri telah diberi kehormatan menjadi anggota G20 ini pada tahun 2008 dan sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Sementara itu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa forum G20 bukan hanya forum ekonomi, tetapi juga forum peradaban, karena beberapa negara anggotanya adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim seperti Turki, Arab Saudi dan Indonesia.

Untuk menjawab kenapa Indonesia bisa bergabung dalam Forum G20. Hal tersebut salah satunya disebabkan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, bersuku-suku dan penganut agama-agama penting di dunia, juga bisa menjadi contoh negara lain tentang bagaimana masyarakat yang majemuk itu bisa hidup secara berdampingan.

Sementara itu, Indonesia juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Bonus demograsfi yang dialami Indonesia dimana jumlah penduduk usia produktif tinggi dan kelas menengahnya mulai tumbuh pesat menunjukkan pada dunia begitu besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia.

Setidaknya dalam penyelenggaraan ini akan dilaksanakan 150 pertemuan di 19 kota. Di mana dalam gelaran tersebut akan dihadiri oleh 18 ribu lebih delegasi dari seluruh negara di dunia.

Oleh karenanya, selain menciptakan lapangan kerja, Indonesia juga bisa meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun. Sehingga hal ini bisa membantu meningkatkan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun.

Magnet ini tentu saja harus bisa dimanfaatkan, apalagi kesempatan Presidensi G20 kali ini menjadikan Indonesia sebagai Tuan Rumah, sehingga kesempatan emas ini jangan sampai dilewatkan agar Indonesia bisa menarik investasi yang kelak akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan terserapnya tenaga kerja.

)* Penulis adalah warganet/ kontributor Citizen Journalism

Oleh : Rebeca Marian )*

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci sukses dalam pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, Pemerintah terus menggenjot peningkatan kualitas SDM di Papua maupun Papua Barat agar kemajuan Papua segera terealisasi.
Masyarakat Papua adalah warga negara Indonesia, oleh karena itu mereka juga berhak mendapatkan fasilitas dan pemerataan program-program pemerintah, termasuk pemerataan pendidikan. Pendidikan amat penting karena berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM). Ketika SDM-nya bagus maka suatu daerah bisa maju, karena kehidupannya berada di atas standar.

Pemerintah akan meningkatkan kualitas SDM di Papua dengan cara pendidikan vokasi. Tanpa meremehkan pendidikan formal, pendidikan vokasi memang lebih dibutuhkan bagi masyarakat di sana. Penyebabnya karena pendidikan jenis ini berfokus pada praktik sehingga tidak sekadar belajar teori, dan masyarakat yang belajar akan lebih cepat faham.

Kelebihan lain dari pendidikan vokasi adalah lebih cepat mendapatkan pekerjaan, karena saat ini banyak perusahaan yang tak hanya mensyaratkan ijazah tetapi juga skill. Dengan berbagai keterampilan yang dipelajari di lembaga pendidikan vokasi maka masyarakat Papua akan meraih pekerjaan impian dengan penuh percaya diri.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mendukung kompetensi SDM di Papua dan Papua Barat. Hal ini sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Ida Fauziyah melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan program untuk mengimplementasikan inpres tentang pembangunankesejahteraan masyarakat di Papua tersebut.
Akan dibangun BLK (Balai Lapangan Kerja) baru untuk menjangkau lebih banyak warga di Bumi Cendrawasih. BLK ini akan melengkapi BLK milik pemerintah daerah dan kementrian ketenagakerjaan (Kemenaker).
BLK yang akan dibangun adalah BLK komunitas dan tiap tahun akan dibuat 25 gedung baru. Diharap dengan banyaknya BLK maka akan banyak juga masyarakat Papua yang bisa belajar di sana dan mendapatkan keterampilan baru. Misalnya menjahit, memasak, membuat kue, membongkar mesin dan keterampilan lain di bengkel, dll.

Banyaknya BLK bisa menggenjot sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat karena pertama, masyarakat bisa memilih keterampilan apa yang mereka pelajari. Sehingga nantinya ilmu itu akan bermanfaat sebagai modal untuk membuka usaha. Dengan mendaftar sendiri maka mereka tahu di mana passion-nya dan tidak akan ‘kesasar’, dalam artian terpaksa mempelajari ilmu yang tidak disukai.

Kedua, di BLK diajarkan ilmu dengan banyak praktik, misalnya untuk kelas menjahit akan bisa langsung memegang kain dan mesin jahit, tidak hanya berkutat pada penggambaran desain baju dan pembuatan pola. Dengan praktik tersebut maka masyarakat Papua akan makin terampil, karena sudah banyak latihan sebelum bekerja.

Ketiga, keterampilan yang dipelajari di BLK juga bermanfaat jika warga ingin melamar kerja, misalnya setelah ikut kelas menjahit bisa melamar kerja di pabrik konveksi. Dengan modal keterampilan maka mereka bisa mencari nafkah dan mendapatkan taraf kehidupan yang layak.

Sumber daya manusia yang digenjot via pendidikan vokasi menunjukkan perhatian pemerintah. Penyebabnya karena jika yang diutamakan pendidikan formal maka ada keterbatasan, misalnya dari segi usia. Sedangkan jika ke BLK yang boleh mendaftar maksimal 45 tahun, sehingga para mama muda (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) bisa belajar juga di BLK.

Keberadaan BLK amat penting, terutama di Papua dan Papua Barat, karena balai ini akan meningkatkan keterampilan dan menggenjot sumber daya manusia. Masyarakat akan lebih punya skill mumpuni dan bisa dipakai, baik untuk modal berwirausaha maupun untuk melamar kerja.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta