Oleh : Abdul Kadir )*

Pemerintah melaksanakan berbagai cara dalam pengendalian Covid-19, mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel, karantina, hingga pemerataan vaksin. Masyarakat pun mendukung berbagai upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah demi pemulihan ekonomi nasional.

Mewabahnya pandemi Covid-19 memang meluluhlantakkan beragam sektor. Baik dari kesehatan sendiri, hingga sektor ekonomi. Setidaknya, mulai dari masyarakat kalangan atas hingga lapisan bawah ikut tergempur dampaknya. Bahkan, kondisi ekonomi sempat terpuruk hingga mati suri.

Kurang lebih dua tahun, Indonesia bergelut dengan varian virus bernama Covid-19. Angka ekspansi Corona yang sebelumnya hanya beberapa kasus saja, ternyata begitu cepat merebak. Banyak orang-orang yang terpapar hingga fasilitas kesehatan penuh dan kekurangan tenaga medis.

Belum lagi lonjakan angka yang terus naik di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, respon pemerintah dianggap cukup baik. Penutupan-penutupan pintu masuk seperti bandara, hingga moda transportasi lainnya segera dilakukan. Adanya pemberlakuan karantina sesaat setelah seseorang dinyatakan positif juga terus jadi prioritas.

Penambahan armada kesehatan, dosis obat hingga penyediaan ruang perawatan tambahan juga diupayakan. Dampaknya meluas hingga ke sistem ekonomi. Sektor pariwisata mandek hingga pendapatan negara berkurang. UMKM hingga perusahaan besar banyak yang bangkrut dan gulung tikar.

Akhirnya pemerintah berinisiatif memberikan stimulus dana. Adanya stimulus ini dinilai mampu mengganjal kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia. Hingga upaya yang kini makin diprioritaskan ialah pemberian vaksin demi terbentuknya herd immunity.

Bersyukur, upaya vaksin ini menunjukkan hasil yang signifikan. Adanya penurunan angka penyebaran Covid-19 membuat masyarakat mulai menata kembali hidup. Terlebih pemberlakuan PPKM berlevel ikut menyumbang keberhasilan yang nyata. Kabar baiknya ialah, Covid-19 yang terkendali diprediksi membuat ekonomi Indonesia bakal tembus di angka 5 persen tahun 2022.

Menurut Lembaga Riset ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bakal meningkat dengan capaian antara 4 hingga 5 persen. Proyeksi ini diklaim memang lebih rendah ketimbang proyeksi pemerintah. Namun, masih lebih baik dari pada penasaran proyeksi sebesar 3,6 sampai 4 persen tahun 2021.

Mohammad Faisal yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif CORE, mengaminkan hal tersebut. Dirinya menilai jika tahun 2022 pertumbuhan ekonomi yang membaik dipengaruhi oleh beberapa hal. Utamanya ialah upaya pengendalian Covid-19 yang bagus. Kendati adanya varian baru yang dianggap masih mengkhawatirkan.

Ia juga memaparkan jika pengendalian yang baik ini mampu membuat mobilitas dalam kondisi recovery atau pulih. Mobilitas yang pulih tentunya membuat industri hingga kegiatan ekonomi mampu bertahan. Khususnya jika RI tidak mengulang peristiwa darurat terkait Covid-19, ketika varian Delta mereka sekitar pertengahan tahun 2021.

Faktor lain yang turut mempengaruhi pelemahan ekonomi tahun 2022 mendatang ialah Isu BBM. Dimana pemerintah berencana menghapus bahan bakar jenis pertalite juga premium. Kemungkinan lain yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah harga LPG, kelistrikan hingga Iuran BPJS kesehatan ikut melonjak.

Faisal menambahkan jika kenaikan harga dapat berpotensi menggerus daya beli warga. Yang dinilai masih mendominasi PDB RI. Sebab, konsumsi rumah tangga tetaplah dinilai yang paling besar. Sejalan dengan hal tersebut, angka inflasi diproyeksikan bakal melejit.
Terlebih, jika kenaikan harga dilakukan secara berbarengan. Prediksi Faisal ini ialah, inflasi akan berasa dua kali lipat ketika harga naik terlaksana serempak. Idealnya, jika inflasi naik dua kali lipat namun tidak diiringi dengan pendapatan yang seimbang, otomatis daya beli masyarakat ikut anjlok. Belum lagi adanya arahan defisit fiskal secara ketat di tahun mendatang.

Kendati beragam tantangan datang silih berganti. Tentu yang menjadi fokus saat ini ialah pulihnya keadaan masyarakat yang paling utama. Sebab, kondisi yang makin pulih akan ikut meningkatkan keadaan ekonomi nasional.

Asumsinya ialah, sektor-sektor yang sebelumnya sempat mati suri perlahan terbuka kembali. Aktivitas ekonomi berjalan bertahap seiring upaya pengendalian pemerintah atas Covid-19. Adanya peningkatan aktivitas inilah yang nantinya mampu mendongkrak stabilnya pendapatan masyarakat. Sehingga, sedikit banyak daya beli masyarakat kembali pada tempatnya.

Maka dari itu, seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah setidaknya dalam dua tahun terakhir hendaknya didukung penuh. Sebab, dukungan dan kolaborasi yang apik dari masyarakat dan pemerintah mampu mewujudkan perbaikan ekonomi lebih cepat. Apalagi, jika menilik capaian-capaian selama 2021 yang masih menunjukkan harapan. Kini, saatnya terus maju dan bangkit ikut mensukseskan upaya pengendalian Covid-19 oleh pemerintah, terlebih dengan Omicron yang masih meresahkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak agama. Oleh sebab itu, toleransi dalam beragama menjadi salah satu kunci bagi kemajuan bangsa.
Sudahkah bangsa ini bangkit dari masa pandemi? Keadaan pandemi adalah pukulan kedua setelah krisis moneter 1998 lalu dan pemerintah berusaha keras agar situasi negara, terutama di bidang finansial, menjadi stabil. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari membuat UU baru, meningkatkan investasi, hingga mempromosikan toleransi beragama.

Mengapa harus toleransi beragama? Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa toleransi bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang menjadi modal penting untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Bhinneka tunggal ika bukan hanya simbol yang dihafal tetapi memiliki makna yang luas, karena kita punya banyak perbedaan tapi ditakdirkan untuk satu tujuan.

Ketika ada toleransi tentu perdamaian selalu ada di Indonesia. Misalnya ketika akhir tahun, ketika umat Nasrani akan merayakan Natal. Maka penjagaan akan makin ketat, mulai dari jalanan hingga di depan rumah agama. Aparat yang menjaga tidak selalu memiliki keyakinan yang sama, dalam artian mereka tidak merayakan Natal tetapi ikut mencegah terjadinya kekacauan agar umat bisa beribadah dengan tenang.

Contoh toleransi yang lain adalah ketika hari raya Idul Fitri. Para tamu yang datang saat open house bukan hanya para muslim tetapi juga tetangga dan rekan kerja yang memiliki keyakinan lain. Mereka saling bermaafan dan larut dalam kebersamaan, serta bertoleransi karena menghormati satu sama lain, walau berbeda akidah.

Toleransi seperti ini yang akan jadi modal besar untuk memajukan bangsa Indonesia. Penyebabnya karena jika umat kompak bersatu (walau keyakinannya berbeda) maka akan bahu-membahu dalam membangun Indonesia. Contohnya ketika ada bencana banjir di suatu tempat, mereka kompak membawa donasi serta membantu evakuasi, tanpa harus bertanya agamamu apa?

Ketika semua WNI bersatu tanpa membeda-bedakan keyakinannya maka akan saling kompak dalam memajukan Indonesia. Misalnya dengan membuat perusahaan dengan sistem kerja sama dan beberapa investor memiliki keyakinan berbeda tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Perbedaan bukanlah halangan untuk saling percaya dalam bidang entrepreneur.

Sebaliknya, jika tidak ada toleransi, maka akan kacau-balau. Bayangkan jika banyak anak muda yang intoleran, maka ketika ada hari raya agama tertentu situasi akan jadi runyam. Penjagaan makin ketat karena takut ada penyerangan dan tawuran.

Oleh karena itu kita perlu untuk lebih sering dalam mempopulerkan toleransi beragama, agar Indonesia jadi damai dan WNI kompak untuk membangun bangsa. Apalagi di masa pandemi, ketika kita bangkit dari masa suram, perlu adanya kerja sama untuk memajukan Indonesia. Jika semuanya saling bertikai maka mustahil bangsa ini maju.

Untuk makin menggaungkan toleransi beragama maka perlu ditambah pelajaran budi pekerti yang mengajarkan juga toleransi kepada para murid, mulai dari level SD hingga SMA. Mereka perlu sejak dini diajari bertoleransi, agar tidak menjadi pribadi yang intoleran di masa dewasa.

Toleransi beragama juga perlu diviralkan lagi agar banyak orang yang paham bahwa menghormati teman yang memiliki keyakinan lain itu tidak berdosa. Penyebabnya karena mereka yang punya keyakinan lain adalah saudara dalam kemanusiaan.

Untuk memajukan Indonesia maka toleransi beragama perlu digaungkan lagi agar semuanya paham bagaimana cara menghormati satu sama lain. Kita wajib membangun bangsa dan menjaga kekompakan, Oleh karena itu perlu untuk menambah bab toleransi dalam kurikulum pendidikan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Masyarakat mengapresiasi Pemerintah yang menunjuk Fientje Suebu menjadi Duta Besar Indonesia di Selandia Baru. Penunjukannya itu merupakan kebanggaan masyarakat karena ia adalah perempuan pertama asal Papua yang ditunjuk sebagai Dubes sebagai bentuk kepercayaan negara kepada Papua.

Duta Besar adalah jabatan yang terhormat dan penting karena berperan dalam diplomasi antar 2 negara dan menjadi perwakilan Indonesia di negara lain. Selama ini posisi duta besar kebanyakan diisi oleh purnawirawan, profesional, atau orang yang dianggap mampu dalam mengemban tugas mulia tersebut.

Posisi duta besar Indonesia di Selandia Baru (New zealand) diisi oleh Fientje Suebu. Penunjukannya mengejutkan banyak orang karena baru kali ini ada orang asli Papua yang ditunjuk sebagai Dubes, seorang perempuan pula. Saat perempuan ditunjuk jadi duta besar maka pemerintah benar-benar memperlihatkan prinsip keadilan, bahwa kaum hawa bisa juga jadi pejabat penting dan diberi amanah yang besar.

Fientje Suebu memegang rekor sebagai perempuan pertama dari Papua yang ditunjuk jadi duta besar. Perempuan kelahiran Sentani ini bahagia karena diberi kepercayaan sebagai Dubes. Ia punya keinginan besar bahwa perempuan Papua bisa berdaya dan mampu menjadi agen perubahan di bidang masing-masing.

Sosok Fientje Suebu pun menjadi buah bibir, tak hanya di masyarakat Papua, tetapi juga seluruh Indonesia. Wanita asli Sentani ini memiliki ayah seorang kepala suku. Ia adalah lulusan Universitas Cendrawasih, Papua dan memiliki 3 orang anak. Sebelum menjadi duta besar New Zealand, ia bertugas di Kedutaan Besar India, dengan jabatan Deputy Chief of Mission. Fientje Suebu juga telah berkiprah di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) selama 31 tahun.

Saat ada orang asli Papua (OAP) yang ditunjuk jadi duta besar maka menunjukkan perhatian dan kepercayaan penuh pemerintah kepada mereka. Orang Papua juga cerdas dan mampu diberi jabatan penting, karena mereka juga bagian dari Indonesia. Di sini pemerintah mengimplementasikan Pancasila, karena ada prinsip keadilan, ketika tiap orang dari suku manapun bisa dipercaya memegang jabatan besar.

Keberhasilan Fientje Suebu menjadi duta besar di Selandia Baru menyusul keberhasilan dari pejabat-pejabat sebelumnya yang asli Papua, seperti Freddy Numberi yang pernah menjabat sebagai menteri dan Billy Mambrasar yang menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa orang asli Papua juga bisa berprestasi dan menjadi pejabat pemerintahan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Mathea Mamoyou menyatakan bahwa dilantiknya Fientje Suebu menjadi Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru bisa meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta Indonesia, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa. Dalam artian, ketika seorang warga asli Bumi Cendrawasih jadi pejabat, maka para pelajar dan mahasiswa percaya bahwa pemerintah Indonesia bersikap adil, sehingga rasa nasionalisme makin bertambah.

Peningkatan rasa kebangsaan sangat penting karena di Papua ada godaan dari kelompok separatis dan teroris yang mengajak masyarakat untuk membelot. Akan tetapi, ketika ada pejabat yang merupakan orang asli Papua, maka kepercayaan dan nasionalisme warga akan naik, karena mereka merasa bangga jadi warga Bumi Cendrawasih. Penunjukan Fientje adalah bukti bahwa Indonesia cinta Papua.

Mathea berharap ketika Fientje Suebu menjadi duta besar untuk Selandia Baru, maka bisa memperkenalkan produk-produk asli Papua ke sana, khususnya kopi. Dengan pengenalan ini maka akan ada hubungan perdagangan yang baik dan ekspor menjadi lancar, sehingga pendapatan petani kopi meningkat.

Fientje Suebu sendiri senang karena bisa menjadi duta besar Indonesia untuk Selandia Baru dan ia berharap bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan menjadi duta besar semoga bisa berkontribusi untuk bangsa dan menjaga hubungan diplomatik dengan Selandia Baru yang lebih harmonis.

Penunjukan Fientje Suebu sebagai duta besar perempuan pertama untuk Selandia Baru adalah sebuah surprise karena ia menjadi orang Papua pertama yang dipercaya menjadi pejabat tinggi di kedutaan. Ketika ada warga asli Papua yang menjadi duta besar maka menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi menerapkan prinsip keadilan, dari Sabang sampai Merauke.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Farah Adiba )*

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia. Lompatan ini dibutuhkan untuk membangkitkan perekonomian nasional sekaligus mencegah ketergantungan terhadap asing.

Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan lompatan agar dapat merealisasikan transformasi ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking di Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

Transformasi ekonomi yang dilakukan adalah dengan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah (raw material), melainkan mulai mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Jokowi mengatakan, dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita.

Yang diekspor bukan bahan mentah lagi, tetapi adalah barang setengah jadi atau barang jadi dan yang di Kalimantan Utara ini nantinya adalah hampir semuanya adalah barang jadi.

Dengan mengekspor bahan setengah jadi dan jadi, maka akan memberikan nilai tambah yang besar kepada negara Indonesia. Menurutnya, mulai mengubah ekspor bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan jadi merupakan sebuah lompatan katak, sehingga akan memberikan nilai tambah yang besar bagi negara karena kita menjualnya sudah dalam bentu barang jadi.

Jokowi meyakini, lompatan katak ini dapat kelihatan manfaatnya secara riil dalam waktu 5 hingga 10 tahun mendatang. Oleh karena itu, Presiden mengharapkan agar Kawasan Industri Hijau Indonesia yang baru dilakukan Groundbreaking hari ini, dapat menjadi kawasan industri hijau terbesar, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Terlihat dari luas lahan yang baru terbangun sebanyak 16.400 hektare dari targetnya 30.000 hektare.

Tentu saja kita berharap agar kelak tidak ada lagi berita yang menyebutkan bahwa Indonesia mengekspor bahan mentah dengan harga murah, lalu mengimpornya kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga yang sangat mahal.

Negara maju banyak yang kegirangan mengimpor bahan mentah di Indonesia dengan harga murah meriah, kemudian mengolahnya menjadi bahan jadi dan kembali menjualnya ke Indonesia dengan harga puluhan kali lipat dari harga sewaktu masih bahan mentah.

Tentu saja hal ini merupakan ironi. Sebab Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan tambang dan harusnya bisa mengolahnya untuk bahan membuat berbagai produk industri yang banyak manfaat seperti produk elektronik, alat pertanian, kendaraan dan lain-lain malahan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan yang sedikit berguna dan memiliki nilai jual yang lebih lumayan.

Banyak negara industri maju dan kaya yang tidak memiliki bahan mentah, tetapi mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dan menjualnya dengan harga berkali-kali lipat. Sebut saja seperti negara Jepang, Jerman, Inggris dan Singapura yang merupakan contoh negara yang sanggup mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi berteknologi tinggi yang memiliki nilai jual yang lumayan tinggi.

Transformasi ini tentu saja bisa menjadi strategi bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tentu saja mengubah skema menjual barang setengah jadi membutuhkan proses yang lebih lama daripada menjual bahan mentah. Namun proses pembuatan tersebut akan berdampak positif, salah satunya adalah tenaga kerja yang terserap dan nilai jual yang meningkat.

Sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika target-target kesejahteraan rakyat meliputi target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pernaikan indeks kualitas manusia dan ketimpangan.

Penyerapan tenaga kerja tentu saja sangat diperlukan, apalagi selama pandemi Covid-19 telah banyak masyarakat yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya. Sehingga penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia.

Jika angka pengangguran bisa ditekan, Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga membuat Indonesia dapat keluar dari jebakan middle income trap.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi Ekonomi Indonesia tentu saja patut dikawal dan diapresiasi. Di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil secara total, transformasi adalah sesuatu yang wajib, agar nantinya Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya kaya tetapi juga sejahtera.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor