Oleh : Nofri Fahrozi )*

Kedatangan virus Covid-19 varian Omicron membuat jumlah pasien Corona terus melonjak. Kita patut mewaspadainya agar tidak ada ledakan kasus dengan selalu taat protokol kesehatan dan tertib vaksin.
Beberapa bulan ini kita sedang mengalami fase tenang.
Walau pandemi masih ada tetapi jumlah pasien Corona menurun drastis hingga di bawah 200 orang per hari. Akan tetapi kedatangan virus Covid-19 varian Omicron memporak-porandakannya, karena menurut data tim satgas penanganan Covid, jumlah pasien lebih dari 500 orang per hari atau hampir 3 kali lipatnya.

Pemerintah berusaha agar keadaan ini bisa dikendalikan, sebab jika dibiarkan saja, dikhawatirkan akan terjadi serangan Corona gelombang ketiga. Jangan sampai badai ketiga ini merusak semuanya dan membuat tragedi seperti yang terjadi di India beberapa waktu lalu, karena kematian massal.

Juru bicara vaksinasi Kementrian Kesehatan dokter Siti Nadia Tarmidzi menyatakan bahwa prediksi lonjakan pasien Corona terjadi pada pekan kedua februari 2022. Dalam artian, kita harus bersiap-siap menghadapi yang terburuk. Jangan sampai semuanya terlambat sehingga Corona, terutama varian Omicron, menyebar luas di seluruh Indonesia.

Virus Covid-19 varian Omicron memang patut diwaspadai karena bisa menular 3 kali lebih cepat daripada Corona varian lain. Dilaporkan oleh tim satgas penanganan Covid-19, saat ini jumlah pasien Covid varian Omicron totalnya lebih dari 500 orang, padahal kasus Omicron pertama terdeteksi pada awal Januari 2022..

Untuk mencegah penularan virus Covid-19 varian Omicron sekaligus menghindarkan dari ledakan kasus Corona maka masyarakat harus menaati protokol kesehatan lebih ketat. Apalagi saat ini anak sekolah sudah masuk 100%, sehingga mereka (dan orang tuanya) wajib mengenakan masker saat di luar rumah. Jangan sampai gara-gara banyak yang tidak tertib protokol kesehatan, terjadi serangan ketiga Corona dan sekolah diliburkan lagi.

Selain memakai masker, masyarakat juga harus rajin mencuci tangan (atau memakai hand sanitizer), menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Terutama pada aturan jaga jarak, jangan berkerumun dan ketika ada rapat usahakan ada jarak minimal 1 meter antar kursi.
Kapasitas tempat juga diisi maksimal 50% dan usai acara semuanya dibersihkan dan disemprot disinfektan.
Patuhi juga aturan lain seperti mengurangi mobilitas dan jangan nekat traveling apalagi ke luar negeri, apalagi laporan pasien Covid varian Omicron ditemukan dari mereka yang habis bepergian dari luar negeri. Daripada merana karena Corona, lebih baik menahan diri untuk sementara. Patuhi juga aturan vaksinasi sampai 2 dosis dan sabar menunggu booster pada tahun ini.

Pemerintah juga mengantisipasi ledakan kasus Corona dengan menyiapkan Rumah Sakit khusus. Ketika ada kenaikan kasus Covid maka pasien biasa dengan pasien Corona tidak bisa dicampur dalam 1 lokasi karena khawatir akan terjadi penularan di sana.

Rumah Sakit khusus tersebut juga dilengkapi dengan tabung oksigen, ventilator, APD, dan peralatan kesehatan lain. Kelengkapan perangkat medis harus disiapkan sejak dini karena jangan sampai ketika ada lonjakan kasus Corona, pasien sampai berebut tabung oksigen karena stoknya tidak mencukupi.

Para tenaga kesehatan juga diminta untuk lebih tabah dan menyiapkan fisik karena ada prediksi serangan Corona gelombang ketiga. Mereka sudah divaksin ketiga alias booster terlebih dahulu. Selain itu nakes juga dibantu oleh relawan sehingga meringankan tugasnya.

Kita patut mewaspadai adanya serangan Corona gelombang ketiga gara-gara virus Covid-19 varian Omicron. Jangan sampai teledor dan akhirnya terjadi kerugian fatal akibat persiapan yang kurang. Tetap taati protokol kesehatan agar tidak tertular Corona varian apa saja.

)* Penulis adalah warganet/ Kontibutor Citizen Journalism tinggal di Palembang

Oleh : Deka Prawira )*

Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang IKN. Masyarakat mendukung pengesahan tersebut karena akan mengatur pemindahan ibu kota negara dengan sistematis, bertahap, dan lancar.

Jakarta adalah ibu kota Indonesia sejak tahun 1945 dan saat orde lama sempat ada wacana untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan. Alasan Bung Karno sebagai presiden kala itu adalah demi keadilan, karena letaknya di tengah-tengah. Wacana ini akan diteruskan karena ibu kota akan dipindah ke Borneo tetapi tidak di Palangkaraya, melainkan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota negara adalah proyek super besar karena tidak bisa selesai hanya dalam beberapa bulan. Prosesnya panjang dan lama karena da banyak sekali yang diurus, mulai dari tahap persiapan, pembuatan aturan-aturan hukum, hingga penyesuaian. Penyebabnya karena pegawai pemerintah akan juga pindah ke Borneo.
Untuk memperlancar kepindahan ibu kota negara maka dibuatlah Undang-Undang IKN (ibu kota negara), sekaligus sebagai payung hukum yang kuat.
Kepala/Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa ada tahapan pemindahan ibu kota negara di dalam UU IKN.
Suharso menambahkan, tahapan dilakukan karena pemindahan bukanlah proyek sangkuriang yang dalam sekejap selesai. Namun ada proses yang sangat panjang, dan detailnya adalah: tahun 2022, 2024, dan selanjutnya hingga tahun 2045, baru on board alias benar-benar dipindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.

Dalam artian, pemerintah sangat serius dalam memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Pasalnya di Jakarta sudah sangat penuh sesak, baik oleh orang betawi asli maupun pendatang. Jika dibiarkan maka akan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan banyak masalah sosial, misalnya kenaikan kasus kriminal karena ada ketimpangan penghasilan dan kepadatan penduduk yang terlalu penuh.

Pemindahan ibu kota negara memang harus dilakukan secara bertahap, slow but sure. Tidak mungkin selesai hanya dalam 1-2 tahun, karena di Penajam Paser Utara harus dipersiapkan dulu untuk dijadikan ibu kota. Apakah di sana kondisi tanahnya sudah siap untuk dijadikan ibu kota? Jangan lupakan fakta bahwa struktur tanah di Kalimantan beda dengan di Jawa, sehingga jika perlu ada perbaikan.

Perbaikan-perbaikan di Penajam Paser Utara juga perlu dibuat, agar nanti tahun 2045 tempat itu benar-benar siap dijadikan ibu kota negara. Perbaikan dilakukan terutama untuk infrastrukturnya sehingga nanti mobilitas Presiden serta para pejabat lain, serta pegawai negeri di sana, akan dipermudah.

Setelah infrastrukturnya dibenahi maka akan dibangun gedung baru sebagai kantor pemerintahan secara resmi. Keberadaan istana kepresidenan baru di Kalimantan tentu harus sesuai standar dan pembangunannya harus sempurna, karena bisa jadi nantinya sang pemimpin negara juga menjadikannya kediaman. Desain memang sudah selesai dan semoga nanti hasilnya 100% perfect.

Sementara itu, anggota panitia kerja Undang-Undang Ibu Kota Negara, TB Hasanudin, menyatakan bahwa harus ada kejelasan status daerah yang nantinya dijadikan ibu kota negara. Dalam artian, nantinya di Penajam Paser Utara apakah berstatus sebagai daerah istimewa, daerah khusus ibu kota, atau yang lain. Sehingga diharap UU IKN akan ditambah pasal-pasal mengenai ini, agar tidak rancu.

Masyarakat mendukung keberadaan UU IKN karena akan memperjelas tahapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jika ada payung hukumnya maka akan kuat secara hukum dan tidak rancu. Selain itu, pasal-pasal dalam UU ini bisa ditambah agar menyempurnakan tahapan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhamad Yasin )*

Paham radikal makin menyebar terutama via media sosial, karena kelompok radikal sudah tahu bahwa di Medsos banyak pengaksesnya dan mereka mengincar generasi muda yang suka main Medsos. Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran radikalisme via media sosial dan jangan sampai terseret arus pergaulan yang salah.

Masyarakat Indonesia menjadi pengguna internet 5 besar di seluruh dunia. Murahnya HP android dan kartu perdana yang didapatkan dengan mudah, membuat banyak yang mengakses berbagai situs via gadget, termasuk media sosial. Seakan-akan tidak gaul kalau tidak punya akun Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook, dll.

Akan tetapi ada bahaya yang mengintai saat kemudahan akses media sosial membuat banyak WNI jadi tergila-gila, karena Medsos juga digunakan oleh orang jahat. Kelompok radikal sudah mulai merambah Medsos untuk menggaet kader-kader baru, karena mereka tahu bahwa generasi muda suka nongkrong di Instagram. Mereka tak lagi memakai cara-cara lama seperti seminar atau penyebaran buku radikal.

Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri Kombes Pol Ponco Ardani menyatakan bahwa radikalisme sudah tersebar di media sosial. Bahkan sekarang Medsos sudah sangat terbuka. Dalam artian dalam Medsos terjadi liberalisme sehingga orang-orang yang ada tak hanya yang baik tetapi juga yang bermaksud buruk seperti kelompok radikal.

Masuknya kelompok radikal di media sosial menunjukkan bahwa mereka sudah mengikuti zaman, sehingga bisa merekrut lebih banyak kader baru dari generasi muda. Yang muda-muda memang mereka perlukan karena biasanya butuh pengakuan dan mencari jati diri, sehingga bisa dicuci otak lalu disetir untuk menuju jalan yang tidak benar alias radikalisme dan terorisme.

Jika generasi muda sudah diracuni oleh radikalisme yang didapatkan via media sosial maka amat berbahaya karena mereka adalah calon pemimpin bangsa. Jangan sampai masa depan Indonesia jadi hancur karena pemimpinnya sudah teracuni oleh paham radikal dan terorisme. Kita tentu tidak mau bernasib seperti Suriah dan Afghanistan, bukan?

Kombes Pol Ponco Ardani menambahkan, selain anak muda, kelompok radikal juga mengincar anak-anak di media sosial. Dalam artian, meski di facebook atau twitter aturannya pengguna berusia minimal 17 tahun ternyata bisa diakali dengan dituakan usianya. Sehingga banyak anak yang masih SMP bahkan SD yang suka main tiktok dan facebook.

Padahal aturan usia minimal ini diberlakukan karena jika sudah berusia 17 tahun dianggap dewasa dan logikanya sudah jalan. Akan tetapi ketika ada anak-anak yang memalsukan umur demi main tiktok (agar terlihat gaul) maka ada bahaya yang mengintai yakni jadi incaran kelompok radikal.

Kelompok radikal bisa mencitrakan diri dengan gambar dan video yang menarik tetapi ujung-ujungnya adalah perekrutan, pembaiatan, dan pencucian otak. Inilah yang harus kita waspadai karena anak-anak biasanya sudah memegang HP sendiri dan keasyikan menonton. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa radikalisme itu berbahaya.

Untuk pencegahan maka orang tua harus aktif dan tidak boleh mengabaikan anak-anak yang main gadget. Pertama, jika mereka masih berusia di bawah 12 tahun, jangan dibelikan HP sendiri. Kedua, kalaupun sudah SMP dan punya HP bisa diam-diam dicek history-nya untuk tahu apa saja yang dilihat, dan jangan sampai malah menonton video jihad dan konten radikalisme lain.

Sedangkan yang ketiga, mereka harus diberi tahu bahaya radikalisme sejak dini, tentu dengan menyesuaikan gaya bahasa anak-anak dan pemahamannya pelan-pelan. Mereka akan tahu apa saja kelompok radikal, apa itu jihad, mengapa tidak boleh ada pengeboman, dll.

Maraknya radikalisme di media sosial membuat kita harus makin waspada karena kelompok radikal mengincar kaum milenial sampai anak-anak kecil. Sebagai orang tua harus menanamkan sejak dini apa saja bahaya radikalisme kepada sang buah hati, sehingga mereka bisa paham untuk tidak terpengaruh radikalisme di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Rebeca Marian )*

Otonomi khusus (otsus) adalah keistimewaan yang didapat oleh masyarakat Papua sejak tahun 2001. Untuk memperkuat statusnya maka dibuatlah UU Otsus sebagai payung hukum program Otonomi Khusus yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua dapat segera tercapai.

Selama ini rakyat Papua hidup dengan sederhana dan sedihnya ada image negatif bahwa ada kesenjangan besar antara kehidupan di Papua dan non Papua. Memang ada perbedaan, terutama dari segi geografis. Akan tetapi pemerintah sudah berupaya keras agar ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga khusus untuk Papua terdaoat perlakuan spesial, agar mereka juga bisa menikmati berbagai kemajuan.

Untuk lebih membangun Papua dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya maka sejak tahun 2001 dibuat Otsus alias otonomi khusus, yakni status istimewa kepada warga Papua. Dengan status ini maka mereka berhak mengatur daerahnya sendiri. Selain itu ada dana Otsus yang nilainya miliaran, sehingga bisa digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih.

Untuk lebih memperkuat Otsus maka dibuatlah UU Otsus alias UU nomor 21 tahun 2001 sebagai payung hukum, sehingga program ini akan terus diperpanjang dan mendapatkan perlindungan dari segi hukum. Sehingga jika ada perlindungannya, maka siapapun presidennya akan meneruskan Otsus, karena program ini terbukti baik untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Dalam UU Otsus memang disebutkan bahwa rakyat di Bumi Cendrawasih memiliki kebebasan untuk memimpin daerahnya sendiri, kecuali pada bidang moneter, pertahanan keamanan, dan politik luar negeri. Dalam artian, sejak Otsus diberlakukan, maka gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakilnya, harus orang asli Papua (OAP).

Kebijakan bahwa pemimpin harus orang asli Papua sangat membuat rakyat gembira dan memang dulu ketika masih bernama Irian Jaya, gubernurnya malah orang luar. Hal ini bukanlah rasisme, melainkan jika pemimpinnya OAP, maka akan lebih mengerti bagaimana cara menyentuh hati rakyat dan mendekati mereka dari segi sosial dan kultural.

Selain itu di dalam UU Otsus disebutkan bahwa peran MRP alias majelis rakyat Papua amat penting. Di sini MRP mewakili masyarakat adat sehingga suara mereka lebih didengarkan oleh pemerintah pusat. Jika ada perpanjangan tangan dari rakyat (tidak hanya dari DPRD) maka akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi.

Jika aspirasi didengar oleh pemerintah pusat maka yang diuntungkan adalah warga sipil Papua, karena mereka makin sejahtera. Contohnya adalah ketika ada perwakilan masyarakat Papua yang beraudensi dengan Presiden Jokowi dan mereka mengusulkan tentang pemekaran wilayah. Utusan tersebut menyatakan pentingnya penambahan provinsi, karena ditilik dari segi kultural dan juga ekonomi.

Jika ada penambahan provinsi di Papua, maka selain memudahkan pengaturan (karena bisa lebih gampang dengan pendekatan kultural yang sama) maka akan memakmurkan rakyat. Penyebabnya karena makin banyak dana APBD yang dikucurkan oleh pemerintah, sehingga uang tersebut bisa untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain, sehingga kehidupan masyarakat makin baik.

UU Otsus benar-benar dibuat untuk kemaslahatan masyarakat Papua. Program Otsus amat baik hingga puluhan tahun ke depan, sehingga butuh payung hukum yang pasti untuk melindunginya. Masyarakat Papua juga mendukung UU Otsus karena setelah ada program Otsus, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik dan Papua tak lagi identik dengan daerah yang masih hutan alami.

Keberadaan UU Otsus menjadi pelindung bagi program otonomi khusus sehingga tidak ada yang bisa menjegalnya. Pasalnya, Otsus amat berguna bagi kesejahteraan rakyat Papua. Selain membuat banyaknya infrastruktur, maka Otsus juga memberi pinjaman dana sehingga warga Papua bisa berdagang dan kehidupan mereka makin baik. Oleh karena itu seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih mendukung UU Otsus.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)Theo Litaay menyatakan, otonomi khusus di Papua merupakan upaya pemerintah sebagai pendekatan kesejahteraan dalam membangun tanah Papua. Otsus sendiri dalam proses perencanaan dan konsultasi melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih fokus lagi. Warga Papua berharap perhatian terutama dalam hal prosperity dan safety,” kata Litaay dalam Dialog Interaktif di Radio Elshinta, Senin (17/1/2022).

Litaay melanjutkan, melalui Otsus, pemerintah memberi dukungan kepada orang asli Papua di bidang pendidikan, yaitu beasiswa bagi siswa sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Otsus juga membangun pelayanan kesehatan serta infrastruktur di tanah Papua secara intensif. Pelaksanaan Otsus hingga saat dapat terihat dari kabupaten-kabupaten di Papua, seperti Biak dan Jayapura yang keberhasilannya melampaui nasional.

“Meski demikian, masih ada kabupaten yang masih harus diperhatikan kesejahteraannya, sesuai Inpres Nomor 9,” ujarnya.

Litaay menuturkan, efek positif Otsus diantaranya sebanyak 25 persen anggota DPRD tingkat kabupaten melalui jalur pengangkatan. Mereka orang asli Papua. Untuk perempuan, alokasi 30 persen. Hal ini membuktikan ada perhatian negara kepada Papua dan proses penguatan hak perempuan Papua.

“Warga Papua merasakan otsus ini penting, karena membuka banyak peluang kepada orang asli Papua. Otsus jawaban terhadap konflik masa lalu yang situasinya lebih parah dibanding saat ini. Sekarang sudah semakin terbuka peran dan manfaat yang dirasakan,” katanya.

Litaay menambahkan, dialog yang dilakukan TNI saat ini penting dan menarik. Model pembinaan teritorial dan komunikasi sosial sangat dibutuhkan agar bisa lebih baik dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Hal senaga dikatakan Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto. Menurut Yunanto, perencanaan dan infrastruktur dalam Otsus Papua sudah bagus.

“Yang paling penting adalah pemberdayaan pemerintah lokal dan masyarakat lokal. Ada otoritas politik dan budaya. Pembangunan harus menyentuh hingga akar rumput,” kata Yunanto.

Ia mengatakan, krusial poin dari Otsus adalah pengawasan agar tata kelola dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan Otsus harus ada ketegasan dan harus ada penindakan hukum yang sesuai.

Selain itu, kata Yunanto, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengatasi masalah yang terjadi. Pemda dapat menyusun roadmap Papua yang ditujukan untuk mendorong kesejahteraan.

“Kita tidak bisa menciptakan kesejahteraan tanpa keamanan yang kondusif. Saat ini banyak pejabat yang tidak ke kantor karena masalah keamanan. Seharusnya keamanan didorong oleh aparat lokal, tidak hanya mengandalkan kekuatan aparat pusat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dialog sebaiknya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik lain di luar TNI. Saat ini, kemajuan yang terjadi di Papua sudah bagus, namun harus ada pengukuran akselerasi agar masyarakat tahu.

“Agar tidak ada suara yang mengatakan otsus tidak ada manfaatnya. Perubahan tidak bisa seketika karena kondisi internal Papua saat ini,” kata Yunanto.