Oleh : Syarifudin )*

Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia akan membangkitkan perekonomian daerah. Penyebabnya karena akan ada banyak barang dan jasa yang berputar di wilayah tersebut, sehingga kesejahteraan rakyat diharapkan dapat kembali meningkat.

Indonesia ditunjuk jadi presidensi G20 yang berarti forum ini akan digelar di negeri ini pada tahun 2022. Penunjukan presidensi adalah sebuah kebanggaan karena menunjukkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang diakui di dunia internasional. Selain itu, KTT G20 akan membawa beberapa dampak positif, terutama di sektor perekonomian.

KTT G20 sesi Development Working Group akan diselenggarakan september 2022 mendatang di Belitung. Menurut Ansori, anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, gelaran KTT G20 akan mempromosikan pariwisata di daerahnya. Dalam artian, para delegasi negara anggota KTT G20 akan melihat keelokan pantai-pantai di Belitung yang masih alami dan mempromosikannya.

Promosi biasanya dilakukan secara tidak langsung karena perwakilan anggota G20 biasanya spontan memotret atau merekam pemandangan yang indah (di sesi rehat). Mereka akan mengunggahnya di media sosial, sehingga followersnya yang rata-rata warga di negerinya akan melihat keindahan alam Belitung. Mereka akan tahu bahwa Indonesia tak melulu memiliki Bali tetapi di Belitung juga tak kalah eksotisnya.

Pariwisata di Belitung akan ramai lagi dan setelah Omicron mereda dan pandemi usai, para turis asing bisa melancong ke sana. Saat ada banyak wisatawan maka akan menambah devisa negara sekaligus menumbuhan perekonomian rakyat, karena mereka bisa menyewakan kamar di homestay, berjualan makanan, menyewakan kendaraan, dan lain sebagainya.

Ansori melanjutkan, penunjukan Belitung sebagai lokasi Development Working KTT G20 akan meningkatkan investasi di daerahnya. Penyebabnya karena akan banyak pemimpin dunia yang datang saat KTT, seperti Raja Salman (Saudi Arabia), Justin Trudeau (Kanada), Emmanuel Macron (Prancis), dan lain sebagainya akan melihat sendiri keadaan di Belitung.

Perwakilan dari negara-negara anggota G20 akan melihat indahnya alam di Belitung sekaligus melihat bahwa di sana masih ada pertambangan, yakni timah, granit, pasir kuarsa, dll. Mereka akan tertarik untuk berinvestasi karena bahan-bahan tambang tersebut masih bisa diolah dan dijual dengan harga cukup mahal.

Jika ada investasi dari luar negeri maka sektor perekonomian di Belitung akan menggeliat lagi. Pertambangan akan jadi bergairah karena ada suntikan dana dari penanam modal dan mereka bisa masuk ke pasar internasional, karena para investor sudah tahu alurnya. Jika ada usaha tambang baru yang dibuka maka warga yang diuntungkan karena pengangguran berkurang dan mereka mendapat gaji serta hidup dengan layak.

Selain itu, ketika ada KTT G20 tentu akan membutuhkan jasa catering, jasa layanan sewa kendaraan, pembersihan ruangan, dll. Sehingga pemilik bisnis tersebut akan ketiban untung karena mendapatkan pesanan dalam jumlah besar (karena anggota G20 yang datang juga banyak), plus panitia dari Indonesia.

Pemerintah sengaja membuat beberapa lokasi untuk gelaran pra puncak acara KTT G20, setelah sebelumnya diadakan di Jakarta pada akhir tahun 2021 lalu, maka selanjutnya diadakan di Belitung, baru di Pulau Dewata. Dengan begitu perwakilan dari anggota G20 tidak hanya melihat eksotisme Bali tetapi juga bagian lain dari Indonesia.

Gelaran Development Working KTT G20 yang akan diselenggarakan di Belitung akan sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Pertama, para perwakilan pimpinan negara anggota G20 akan melihat keelokan alam di sana lalu mempromosikan ke rakyatnya. Kedua, mereka juga akan tertarik untuk menanamkan modal, karena di Belitung memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang yang sangat potensial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sabby Kosay )*

Egianus Kogoya, gembong kelompok separatis dan teroris (KST) Papua terus kehilangan pendukung dan popularitasnya. Menurunnya popularitas gembong KST sangat baik karena menunjukkan bahwa separatis Papua hanyalah isapan jempol yang sulit dibuktikan.

Perdamaian di Papua terusik oleh ulah KST yang ingin membuat Republik Federal Papua Barat, padahal perbuatan mereka jelas salah karena tidak ada hukum yang mendukung sebuah negara di dalam negara. Parahnya lagi, KST membujuk masyarakat sipil agar jadi pendukung. Jika warga tidak mau maka akan diteror agar menurut pada kelompok separatis tersebut.

Berbagai teror, ancaman, dan bujuk-rayu KST akhirnya membuat masyarakat muak dan mereka malah antipati terhadap kelompok tersebut. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa Egianus Kogoya sebagai gembong KST mulai kehilangan popularitas, tidak seperti di tahun 2018 lalu ketika namanya dibicarakan seantero Papua, karena menembaki karyawan Istaka Karya.

Stanislaus melanjutkan, turunnya popularitas Egianus Kogoya karena 2 hal. Pertama karena adanya tekanan dari aparat keamanan. Sedangkan yang kedua adalah pendukungnya mulai berkurang. Dalam artian warga yang sebelumnya pro KST sadar bahwa perbuatannya salah, atau yang selama ini tertekan oleh kelompok tersebut sudah lelah dan akhirnya berani melawan.

Egianus Kogoya sebagai pentolan KST selama ini mencitrakan diri sebagai hero, hal ini untuk menarik simpati warga sipil Papua. Padahal yang dilakukannya jelas salah. Pertama ia menembak semuanya, mulai dari masyarakat biasa, pendatang, sampai aparat keamanan. Alasannya adalah warga tersebut adalah mata-mata, padahal ia hanya orang biasa, tetapi nasibnya mengenaskan karena ditembak oleh KST.

Masyarakat sudah muak dengan segala tingkah laku KST sehingga mereka mundur teratur dan tidak mau diatur-atur oleh kelompok separatis tersebut. Mereka tidak mau untuk selalu berada di bawah tekanan dan ancaman dari kelompok separatis, karena sebagai WNI seharusnya sama-sama merdeka dan tidak disuruh-suruh. Apalagi dipaksa untuk mendukung kelompok pemberontak, mereka lari ke pos aparat agar tak lagi ditekan oleh KST.

Apalagi KST melakukan segala tindak kriminal selain meneror warga sipil, seperti menembaki orang-orang (bahkan yang berprofesi penting seperti guru dan tenaga kesehatan), merusak fasilitas umum, dan menyalahgunakan dana desa. Perbuatan jahat ini jelas salah dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam bui.

Surutnya pendukung KST juga terjadi karena mereka sudah berbuat keterlaluan dengan membakar sekolah, padahal pendidikan juga penting demi masa depan putra Papua. Kalau mereka ingin merdeka mengapa malah anti pendidikan? Bukannya nanti malah dengan mudah dibodohi karena tidak pernah makan sekolahan sehingga logikanya tidak berjalan.

Pemerintah memang ingin memberantas KST dengan segala upaya. Pertama, Satgas Nemangkawi yang bertugas di Papua akan terus diperpanjang, karena sudah terbukti ampuh dalam menangkap para anggota KST sampai ke markasnya.

Kedua, ada pendekatan humanis sehingga masyarakat sadar dan tak lagi mendukung KST, karena kemerdekaan yang mereka tawarkan hanya mimpi di siang bolong. Jika ada Papua merdeka, bagaimana bisa Egeanus memimpin sebuah negara? Ia tak punya kemampuan sebagai pemimpin dan negarawan.

Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan kesejahteraan. Masyarakat Papua diberi fasilitas dan infrastruktur sehingga hidupnya sejahtera. Mereka akan tenang dan tidak mau jika dibujuk oleh KST.

Menurunnya popularitas Egianus Kogoya sebagai pimpinan KST karena masyarakat sadar bahwa perbuatannya salah dan ia hanya bisa melakukan tindak kriminal. Mereka tidak mau jika diajak untuk mendukung KST dan OPM karena memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pembelajaran tatap muka (PTM) untuk murid SD-SMA sudah diselenggarakan beberapa minggu ini. Namun demikian, semua pihak diharapkan untuk selalu menaati Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat sebagai kunci sukses kegiatan tersebut dari penularan virus Corona, utamanya varian Omicron.

Selama hampir 2 tahun para murid sekolah jarak jauh karena mereka lebih beresiko untuk kena Corona. Sekolah online jadi alternatif karena takut membuat klaster Corona baru, apalagi pada awal program vaksinasi nasional baru ada vaksin untuk manusia berusia 18 tahun ke atas, sementara murid SD-SMA usianya masih di bawahnya.

Akan tetapi kita patut bernafas lega karena sejak akhir tahun 2021 kasus Corona makin menurun dan pasien Covid hanya 500-an per hari (menurut data dari tim satgas Covid-19), dari yang sebelumnya sampai 50.000 per hari. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk pembelajaran tatap muka 100% sejak awal januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Madiun juga menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100%, sama seperti di DKI Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia. Bupati Madiun H Ahmad Damawi menyatakan bahwa PTM full diberlakukan berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri. Selain itu, para murid juga sudah divaksin, sehingga dipastikan prosesinya aman dari Corona.

Vaksinasi dan protokol kesehatan adalah syarat mutlak untuk pelaksanaan PTM, karena saat ini sudah ada vaksin untuk yang berusia 6-11 tahun, jadi aman untuk membuka kembali gedung sekolah SD dan SMP. Selain itu para guru juga sudah divaksin terlebih dahulu, beserta seluruh staf sekolah. Mereka juga mematuhi protokol kesehatan.

Semua orang di sekolah sudah paham tatacara protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dll. Saat jam belajar mengajar maka baik murid maupun guru maupun murid tidak pernah melepas masker demi alasan keamanan dan kesehatan. Mereka juga membawa masker cadangan karena selembar masker hanya bisa digunakan selama maksimal 4 jam.

Di dekat gerbang sekolah juga disediakan keran dan sabun untuk cuci tangan dan setelah membersihkan tangannya, para murid tidak bisa salim seperti biasa pada sang guru. Untuk meminimalisir kontak fisik maka salam diadakan jarak jauh dan masih dianggap sopan karena saat ini masih pandemi. Jaga jarak juga diberlakukan sehingga para guru mengingatkan murid-muridnya untuk tidak bermain sambil bergerombol.

Sementara itu, pelaksanaan PTM di Riau juga berjalan lancar dan tidak ditemukan klaster Corona baru. Hal ini dinyatakan oleh Kamsol, Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Riau. Ketika tidak ada kasus Covid akibat PTM maka menunjukkan bahwa semua pihak bena-benar mematuhi protokol kesehatan 10m.

Akan tetapi Kamsol mengingatkan agar para guru dan semua staff tidak boleh lengah dan harus waspada terhadap kemungkinan terkecil penularan Corona. Para murid selalu diingatkan untuk memakai masker dengan posisi yang benar, begitu juga wali murid yang sedang mengantar jemput buah hatinya. Dinas Pendidikan juga membantu pengawasan pelaksanaan vaksinasi untuk murid berusia 6-11 tahun yang diadakan di sekolah-sekolah.

Ketika sudah ada PTM maka para wali murid yang bergembira karena mereka bisa mempercayakan anak-anaknya pada guru di sekolah dan tak lagi dipusingkan dengan Zoom, modul, dan prosesi sekolah online. Akan tetapi mereka juga wajib diingatkan untuk mendisiplinkan anaknya agar mematuhi protokol kesehatan di sekolah.

Pembelajaran tatap muka 100% diadakan karena kasus Corona sudah menurun akan tetapi kita tidak boleh melepaskan kewaspadaan. Tetaplah tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan dan memakai masker saat di sekolah maupun di perjalanan.

)* Penulis adalah kontributor Citizen Journalism tinggal di Depok

Oleh : Abdul Makmum )*

Di era digital saat ini, radikalisme dan hoax masih menjadi musuh bersama. Masyarakat perlu mewaspadai dan bersinergi untuk bersama-sama menangkal penyebaran paham radikal maupun hoax yang mampu menciptakan disintegrasi bangsa.

Sejak media sosial dan berita di platform digital semakin mudah diakses oleh masyarakat, hoax atau berita bohong dan penyebaran paham radikal kerap menghiasi beranda layar gawai kita.

Asep Warian selaku Pakar Hukum yang juga dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Parahyangan mengatakan, maraknya ujaran kebencian dan informasi bohong di linimasa media sosial. Karena hal itu berpotensi meningkatkan radikalisme di Indonesia. Oleh karena itu, Asep meminta kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk dapat mengubah gaya pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Situasi ini juga sangat disayangkan, karena Mahfud harus bekerja lebih keras dalam menanggulangi maraknya persoalan radikalisme. Apalagi tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial.

Lebih jauh, Asep khawatir jika tindakan radikal ini akan mencoba masuk ke dalam pusaran tataran politik formal parlementer dengan menunggangi hajatan Pemilu 2024. Karena bahaya jika radikalisme ini masuk ke dalam tataran politik formal, dipastikan akan menimbulkan kekacauan. Seperti terjadinya pembelahan masyarakat pada tahun politik di tahun 2024. Bila tidak dikendalikan berpotensi akan meruncing.

Radikalisme merupakan satu ajaran yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru. Penganut paham radikal biasanya terkesan ekslusif dan tertutup dengan lingkungan sosialnya, mereka selalu menyuarakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai syari’at, hormat kepada bendera merah putih juga tidak sesuai syari’at.

Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia. Tentu saja Islam masuk dengan cara yang damai. Bahkan melalui pendekatan perilaku sosial manusia dan kultur Sehingga tak jarang dakwah Islam dilakukan dengan metode pertunjukkan wayang. Sejatinya memang secara sosial kemanusiaan ketika Islam hadir di sebuah tempat tidak mengganti budaya orang.

Sementara itu, pengajar Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI) Puspitasari menilai cepat tersebarnya paham radikal karena digunakan oleh pelaku kampanye instan. Para penganutnya menggunakan media sosial dan fitur-fitur di Internet sehingga penyebarannya menjadi masif dan luas.

Puspitasari menuturkan, Pancasila tergerus karena masifnya kampanye paham radikal tersebut. Ia menegaskan jika Pancasila berhadapan dengan kelompok radikal yang menggunakan propaganda, maka perlu juga memakai prinsip (kontra) propaganda. Aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama biasanya tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Melainkan ada kepentingan atau masalah lain di belakangnya.

Sementara itu Maraknya berita hoax di dunia maya memang sebuah masalah yang sangat pelik, kalangan anak – anak, emak emak bahkan akademisi juga tak lepas dari ancaman hoax yang tersebar tanpa ampun melalui aplikasi sosial media.

Akses media yang begitu cepat seakan berbanding lurus dengan kecepatan berita hoax yang menyebar hingga sampai kepada grup whatsApp Keluarga. Parahnya, berita yang sudah terkonfirmasi sebagai hoax pada tahun sebelumnya, terkadang masih disebarkan hanya bermodalkan menyalin link.

Dari sekian banyak hoaks, ternyata jenis berita hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah hoax tentang isu sosial – politik, menyusul diposisi kedua adalah berita hoax tentang SARA. Sebaran hoax yang overdosis ini memunculkan kekhawatiran di kalangan warganet. Kekhawatiran ini muncul karena hoax masih bisa menjadi senjata digital untuk mengancam kepanikan dalam negeri.

Sebaran hoax melalui sosial media seakan muncul tak terbendung, media sosial seperti Facebook, Twitter maupun Instagram merupakan kanal yang paling sering menjadi medium para warganet untuk menerima berita hoax. Selanjutnya aplikasi chatting juga sangat rentan terhadap berita hoax, terutama dalam grup whatsapp.

Ketika jemari melekat dengan gawai, seakan kita tidak memiliki imun terhadap hoax, sehingga penting bagi seluruh pengguna media sosial untuk menyaring informasi sebelum men-sharingnya ke jaringan media sosialnya.
Radikalisme dan Hoax merupakan dua hal yang membuat suasana menjadi gaduh, rasa persatuan juga runtuh hanya karena berita yang terlampau provokatif dan jauh dari kenyataan. Sudah saatnya kita mengatakan perang terhadap radikalisme dan Hoax yang secara nyata merusak kedamaian di berbagai negara.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute