Oleh : Arif Rahman )*

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkomitmen untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibukota Negara ini mendapat apresiasi luas masyarakat karena merupakan salah satu bentuk transformasi Indonesia menjadi negara maju.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya sekadar memindahkan bangunan. Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari transformasi Indonesia.
Pada kesempatan sambutan dalam rangka Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan, Jokowi mengatakan, Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin pemerintah lakukan.

Jokowi menegaskan, tujuan utama pemindahan IKN adalah membangun kota baru yang memiliki konsep smart city. Selain itu, pemindahan IKN bertujuan agar Indonesia bisa menjadi semakin kompetitif di tingkat global. Menurutnya, pemindahan IKN ini juga sebagai upaya membangun lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia berbasis inovasi, teknologi dan ekonomi hijau.

Secara fisik pembangunan IKN di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien dan produktif. Ibu Kota yang baru nantinya akan dirancang sedemikian rupa agar warganya bisa dekat ke mana-mana, bisa naik sepeda ataupun jalan kaki, karena zero emission yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan nama IKN baru ialah Nusantara.

Menurutnya, nama tersebut dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan telah dikonfirmasi kepada dirinya secara langsung pada hari jumat. Perlu kita ketahui bahwa selama ini, pusat perekonomian masih bertumpu di daerah Jakarta dan sekitaran Pulau Jawa. Padahal wilayah Indonesia tidak hanya Pulau Jawa semata.

Tercatat 58% perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa. Sisanya dibagi di semua wilayah luar Jawa. Bahkan di Jabodetabek saja perputaran ekonomi mencapai seperlima atau 20 persen di Indonesia. Jika masalah ketimpangan tersebut tidak ditangani secara serius maka ketimpangan akan melebar.

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa Jakarta sudah menjadi wilayah yang semakin padat dan sesak. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Ibu Kota Negara akan dipindah ke Kalimantan Timur.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo mengatakan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Presiden RI Joko Widodo menuturkan, pemindahan ibu kota sudah semestinya dilakukan demi terciptanya pemerataan dan keadilan ekonomi. Karena Wilayah Indonesia tidak hanya sebatas Jakarta dan Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air dari Sabang sampai Merauke.

Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.
Ibu Kota baru tersebut, nantinya tidak hanya dirancang sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart and green city, memakai energi baru terbarukan dan tidak bergantung pada energi fosil.

Boleh dibilang pemindahan ibukota negara ini akan menjadi entry point penting dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Mendekatkan pusat pemerintahan ke wilayah miskin tertinggal adalah langkah strategis untuk pembangunan wilayah tersebut.

Sementara itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono mengatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tak hanya memberi kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk terlibat dalam pembangunan infrastrukturnya saja. Namun, jangka panjangnya adalah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan transformasi ekonomi.

Ia menerangkan, ada banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat Kaltim sebagai upaya transformasi ekonomi dari pertambangan ke sektor yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, masyarakat mulai berupaya memperkuat ketahanan pangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ectourism. Kesempatan tersebut tentu saja akan semakin terbuka lebar ketika Kalimantan Timur sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.

Untuk itulah, pemindahan ibu kota merupakan sesuatu yang diperlukan demi kemajuan negara serta transformasi Indonesia. Apalagi cita-cita pemindahan ibu kota juga sempat diwacanakan oleh Presiden Indonesia terdahulu.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Fikri Arfiansyah )*

Indonesia meraih prestasi karena cakupan vaksinasi Covid-19-nya ada di peringkat 4 dunia. Ini adalah sebuah kebanggaan, karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas corona dan melaksanakan program vaksinasi nasional.

Pandemi membuat kondisi kita jadi jungkir balik dan pemerintah berusaha keras agar keadaan ini tidak berlarut-larut. Untuk mencegah keparahan pandemi maka salah satu strateginya adalah dengan program vaksinasi nasional. Program ini makin digenjot karena makin banyak yang divaksin tentu makin banyak pula yang kebal dari virus Covid-19 (dengan catatan mematuhi protokol kesehatan).

Kerja keras pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi membuahkan hasil. Per tanggal 4 januari 2022, Indonesia dinyatakan jadi negara ke-4 yang memiliki cakupan vaksinasi corona terbanyak, yakni lebih dari 283 juta dosis untuk sasaran 166 juta orang. Negara pertama yang mencapai cakupan vaksinasi adalah Tiongkok, disusul India dan Amerika Serikat.

Ketika cakupan vaksinasi di Indonesia sudah lebih dari 283 juta dosis maka lebih dari 60% penduduk yang sudah divaksin. Jika program vaksinasi nasional makin digenjot, maka pada akhir tahun 2022 akan tercapai kekebalan kelompok, karena semua WNI sudah disuntik vaksin. Kekebalan ini yang diidam-idamkan karena bisa menghapus status pandemi yang menyakitkan.

Cakupan vaksinasi yang besar merupakan hasil dari strategi-strategi pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi nasional. Pertama, vaksin corona diberikan secara gratis, sehingga banyak yang mau disuntik (mumpung tidak harus membayar seperti di negara lain). Pemerintah paham bahwa kondisi masyarakat saat pandemi begitu menyedihkan, sehingga penggratisan vaksin bisa membantu mereka.

Kedua, vaksinasi dilaksanakan secara massal. Jika pada awal program vaksinasi nasional hanya diadakan di Puskesmas atau RS, maka saat ini vaksinasi selalu diadakan di tanah lapang, aula, atau tempat lain yang bisa menampung banyak orang. Penyelenggara vaksinasi massal biasanya dari pihak aparat dan ada juga pihak swasta.

Menariknya, saat ini juga sudah umum vaksinasi diadakan di pusat perbelanjaan. Hal ini untuk menarik minat masyarakat yang sedang belanja, sehingga mereka yang belum divaksin bisa mendaftar. Sebaliknya, ketika mereka yang niat awalnya mau divaksin, akan makan di foodcourt dan belanja di mall tersebut, sehingga terjadi simbiosis mutualisme.

Vaksinasi juga diadakan secara door to door. Program yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ini mendekatkan mobil vaksinasi dan tenaga kesehatan ke masyarakat, sehingga mereka bisa disuntik tanpa harus pergi ke Rumah Sakit atau lokasi vaksinasi massal lainnya. Dengan begitu, maka diharap makin banyak masyarakat yang sudah divaksin.

Makin banyak yang sudah divaksin maka makin banyak yang punya imunitas, sehingga tidak mudah tertular corona. Kesehatan adalah modal utama karena jika sehat maka bisa bekerja dengan riang.

Cakupan vaksinasi memang harus diperbesar karena targetnya adalah selesai dalam 18 bulan setelah maret 2021, sehingga perkiraannya pada september 2022 100% WNI sudah divaksin. Untuk mencapai target maka suntikan ditingkatkan, dari 1 juta menjadi 3 juta per hari di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga membuat aturan agar semuanya mau divaksin, agar cakupan vaksinasi makin besar. Misalnya ketika ada pembelajaran tatap muka, maka para murid harus divaksin terlebih dahulu. Selain itu, guru-gurunya juga harus divaksin.

Ketika Indonesia menjadi negara ke-4 yang mencapai cakupan vaksinasi terbesar di dunia maka ini adalah sebuah prestasi besar. Hal ini menunjukkan keberhasilan program vaksinasi nasional di Indonesia. Semua WNI juga tertib dan mau divaksin dengan senang hati.

)* Penulis adalah mahasiswa IISIP Jakarta

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah terus berupaya mengakhiri konflik di Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis dan kesejahteraan. Implementasi strategi baru tersebut membawa angin segar kepada masyarakat yang menantikan terwujudnya stabilitas sosial keamanan di Papua.

Papua adalah wilayah yang eksotis dan sering jadi tujuan wisata, akan tetapi sektor turisme di sana bisa terganggu ketika ada konflik, baik serangan dari kelompok separatis dan teroris maupun konflik antar warga. Pertikaian seperti ini tentu merugikan karena bisa membuat kedatangan tamu asing ke Bumi Cendrawasih jadi berkurang dan membuatnya punya inage negatif.

Oleh karena itu pemerintah melakukan strategi lain untuk meminimalisir konflik, yakni via pendekatan humanis dan dialog dari hati ke hati. Hasilnya ada 1 permasalahan yang berhasil diselesaikan yakni adanya perdamaian antar warga Nduga dan Lanny Jaya, yang sebelumnya bertikai. Walau ada syarat yakni penyerahan 20 ekor babi dan uang milyaran, tetapi kedua belah pihak sudah ikhlas dan sepakat untuk menyudahi permusuhan.

Perdamaian antar warga diinisiasi melalui rapat yang dihadiri oleh Bupati Lanny Jaya dan Nduga, serta diinisiasi oleh TNI dan Polri. Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanann menyatakan bahwa perdamaian terjadi tanggal 13 Januari 2022. Prosesi ini dilakukan di Lapangan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Perdamaian ini melegakan karena bisa menghindarkan dari konflik yang lebih parah. Dengan dialog maka masalah bisa diselesaikan, meski mengorbankan sejumlah uang. Akan tetapi uang tersebut tidak apa-apa diserahkan, daripada nantinya mengobarkan pertikaian yang tak berkesudahan.

Pengamat politik Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui dialog yang intensif untuk mengatasi 2 pihak yang berseteru. Meski perlu sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hukum yang berlaku, walau sulit karena di Papua masih erat dengan hukum adat.

Hukum adat di Papua memang masih kuat dan masyarakat menaatinya, dan ketika ada pelanggaran yang berujung konflik maka mereka meminta nasihat dari ketua adat. Akan tetapi, dipastikan bahwa hukum adat tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu ketua adat perlu untuk juga memahami berbagai peraturan di negeri ini, agar tidak terjadi kontra yang menyebabkan masyarakat terus bertikai.

Ketika ada konflik yang diselesaikan maka ada titik tengah yang membuat kedua belah pihak jadi berdamai. Di sinilah peran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan ketua adat diperlukan, agar semuanya berkolaborasi untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Dialog dari hati ke hati menjadi cara untuk mewujudkan perdamaian di Papua karena jika ada konflik terus-menerus, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Selain membuat citra di Bumi Cendrawasih jadi negatif dan merugikan sektor pariwisata, maka ketika ada pertikaian, warga sipil jadi kesusahan untuk beraktivitas di luar rumah. Akibatnya bidang perekonomian jadi terganggu.

Dengan dialog dari hati ke hati maka tercipta pengertian antar pihak. Bandingkan jika konflik diselesaikan dengan cara spartan, maka yang ada hanyalah pertikaian tiada henti karena ada serangan balasan setiap hari. Saat berdialog maka selain ada ketua suku, bisa juga didatangkan tokoh agama, karena mereka juga dihormati oleh masyarakat Papua dan kata-katanya lebih dituruti.

Saat ada konflik di Papua maka harus segera diselesaikan karena kita tentu tidak mau lagi ada perang antar suku dan lemparan panah yang membuat suasana jadi runyam. Konflik bisa diselesaikan dengan pendekatan yang humanis dan dialog dari hati ke hati. Dengan pendekatan ini maka semuanya mendapat win-win solution dan Papua jadi wilayah yang aman dan damai.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Zainudin Zidan )*

Penemuan fakta bahwa eks elit Ormas terlarang Munarman terlibat dalam kasus pengeboman di Filipina membuat publik terkejut. Masyarakat pun mendukung tindakan tegas kepada Munarman agar jaringan terorisme dapat diungkap dan diberantas.

Terorisme adalah kejahatan yang sangat kejam karena melakukan aksi teror sampai merenggut nyawa orang lain. Tak heran kelompok radikal dan teroris terus diberangus, dan Ormas yang terbukti radikal akan dibubarkan oleh pemerintah. Bahkan eks anggota Ormas radikal juga terus diawasi karena disinyalir memiliki hubungan dengan kelompok teroris.

Salah satu eks anggota Ormas terlarang yang menjadi sasaran adalah Munarman. Selama ini memang ia didakwa kasus terorisme karena ketahuan pernah menghadiri pembaiatan yang dihelat oleh anggota teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Dari kasus ini maka didapatkan fakta lain bahwa Munarman juga terlibat kasus pengeboman di sebuah rumah ibadah di Filipina.

Meski kasus tersebut terjadi tahun 2015 bukan berarti ditutup begitu saja karena ada saksi yang memberatkan Munarman. Nama saksi itu dirahasiakan dan hal ini diperbolehkan dalam kasus terorisme. Justru dengan adanya pernyataan dari saksi maka bisa ditelisik seberapa besar keterlibatan Munarman dengan kasus terorisme di Filipina.

Saat ini Munarman menghadapi 2 kasus sekaligus dan masyarakat mendukung pendindakannya secara tegas. Pasalnya, terorisme adalah kasus yang besar dan berbuat kerusuhan di rumah ibadah tentu melanggar hukum, juga etika. Diharap jika Munarman dihukum dengan berat maka akan membuat anggota teroris lain membatalkan rencananya, karena pemerintah saat ini benar-benar serius memberantas terorisme.

Dengan 2 kasus yang berat maka Munarman mendapat ancaman hukuman 20 tahun penjara dan bahkan bisa dihukum seumur hidup, seperti pada kasus Abu Bakar Baasyir beberapa tahun lalu. Dalam hukum terorisme seorang tersangka juga bisa dikenai hukuman mati, meski jarang sekali ada yang didakwa seperti ini di Indonesia.

Setelah ada keterangan dari saksi maka juga bisa diselidiki hubungan antara Ormas terlarang yang sudah jelas radikal, kelompok teroris di Indonesia, dan kelompok teroris di Filipina alias MILF. Mereka memang sering dikaitkan dengan kelompok teroris di negeri ini, terutama yang ada di Indonesia timur.

Jika kasus ini terbongkar maka akan terkuak betapa dalamnya hubungan teroris internasional dengan Ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Amatlah wajar ketika atribut Ormas tersebut tidak boleh ditampakkan di ruang publik, bahkan hanya huruf-hurufnya sekalipun, karena identik dengan radikalisme dan terorisme.

Saat ini Munarman dikabarkan sedang khawatir karena terkena kasus baru. Meski sama-sama kasus terorisme tetapi yang satu ini ancaman hukumannya jauh lebih berat, apalagi terkait dengan jaringan teroris internasional. Ia ketakutan karena terbayang-bayang hukuman mati, meski hakim belum memutuskan apa hukuman yang paling cocok untuknya.

Saat Munarman sudah di dalam sel tahanan maka anggota eks Ormas terlarang lain jadi melempem. Mereka tak lagi mengkritisi kebijakan pemerintah dan berkoar-koar seperti biasanya, karena junjungannya sudah di dalam penjara, setelah sebelumnya Rizieq Shihab juga digelandang ke bui. Ancaman hukuman Munarman seakan jadi karma karena sebelum ditangkap ia mengaku tidak takut saat harus dipenjara.

Masyarakat mendukung Densus 88 antiteror dan kepolisian RI untuk mengusut kasus terorisme yang dilakukan oleh Munarman. Sebagai eks pengurus Ormas terlarang, ternyata ia memiliki hubungan erat. Tak hanya dengan kelompok teroris di dalam negeri yang berafiliasi dengan ISIS, tetapi juga dengan jaringan teroris internasional yang ada di Filipina.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor