Oleh: Muh Ruliansyah

Beberapa waktu lalu, Benny Wenda mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat.

Dalam klaimnya itu, Benny Wenda menyebut wilayah Papua Barat telah terpisah dari Indonesia.

Benny Wenda bahkan dengan percaya diri mengatakan, Papua Barat sudah memiliki pertaruran tersendiri.

Ia juga mengumkan bahwa pemerintahannya telah membuka kantor di berbagai negara.

Termasuk salah satunya di Eropa, tepatnya di Inggris.


Namun pernyataan dan klaim Benny Wenda itu justru dibantah salah satu panglima perang KKB Papua, Egianus Kogoya.

Melalui video yang disebarkan di media sosial, Egianus Kogoya dengan tegas menolak Benny Wenda sebagai presiden Papua.

Menurut Egianus Kogoya, Benny Wenda bukan sosok yang tepat untuk menjadi presiden Papua.


Pasalnya, selama ini Benny Wenda tidak hadir di lapangan bersama KKB Papua dan lebih memilih sembunyi di Inggris.

“Kalau kakak Benny Wenda mau jadi presiden, dia datang dulu di lapangan bersama TPN-OPM,” kata Egianus.


“Itu Benny Wenda mau atur negara di mana punya? Benny Wenda mau atur di Inggris sana kah?” tambahnya.

“Egianus Kogoya menyayangkan sikap Benny Wenda yang selama ini tak hadir bersama KKB Papua”.

“Sikap itulah yang menurut Egianus Kogoya membuat Benny Wenda tak layak jadi presiden.”

”Orang di lapangan mana dia cari. Kalau dia tidak kenal orang di lapangan, tidak mungkin naik presiden,” katanya.

Di akhir pernyatannya, Egianus Kogoya menegaskan rakyat Papua tak butuh Benny Wenda.

Oleh sebab itu, ia meminta Benny Wenda berhenti mengklaim diri sebagai presiden Papua.

“Rakyat Papua tidak butuh pemimpin yang egois, munafik, dan penipu seperti Benny Wenda,” pungkasnya. (*)

Oleh : Reza

Polri menyakini Operasi Damai Cartenz 2022 akan menjadi strategi yang efektif dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB), di Papua. Sebab, operasi tersebut mengedepankan pendekatan humanis.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak lagi melakukan penyerangan terlebih dulu dan lebih banyak bersikap bertahan. Operasi ini mulai diberlakukan pada awal Februari hingga Desember 2022.

“Selama ini kita dalam kasus penembakan selalu aktif merespon. Dalam merespon ini selalu terjadi kontak tembak ini (lebih banyak) sisi negatif, karena (KKB) memanfaatkan moment menjatuhkan pemerintah,” ujar Matihus di Gedung Mabes Polda Papua, Selasa (18/1/ 2022)

Saat ini, aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi masih diberlakukan hingga 25 Januari mendatang. Mathius menyebut operasi tersebut juga mulai mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kita lihat operasi terakhir mengurangi korban masyarakat yang dampaknya ke kegiatan itu, sehingga korban menurun termasuk masyarakat. Dan banyak (KKB) yang kita tangkap,” terangnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2022 itu berharap ke depan banyak anggota KKB yang dapat diedukasi menyerahkan diri. Sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara normal.

Sebelumnya, Polri mengganti nama Operasi Nemangkawi. Operasi Pemburu KKB di Papua itu berganti nama menjadi Damai Cartenz.

“Iya betul menjadi Damai Cartenz. Pendekan soft approach diutamakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (10/1/2022).*

Oleh : Radhitya Andriansyah

Tunai sudah janji bakti Sersan Satu (Sertu) (Anumerta) Miskel Rumbiak. Sang putra asli Papua gugur saat menunaikan tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, di Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis 20 Januari 2022.

Sertu Miskel gugur akibat aksi biadab anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ya, kematiannya jadi bukti bahwa anggota KKB Papua tega membunuh saudaranya sendiri.

Padahal di sisi lain, Sertu Miskel bersama empat anggota TNI Angkatan Darat lainnya yang berasal dari atalyon Zeni Tempur 20/Pawbili Pelle Alang (Yonzipur 20/PPA), tengah memperbaiki jembatan di Kampung Kamat.

Isak tangis keluarga mengiringi Sertu Miskel ke tempat peristirahatan terakhir, di kampung halamannya, Kampung Faankahrio, Distrik Aifat Timur, Papua Barat, Jumat 21 Januari 2022. 

Prosesi pemakaman dengan upacara militer, dipimpin langsung oleh Komandan Komando Distrik Militer 1805/Raja Ampat (Dandim 1805/Raja Ampat), Letkol Inf Stevie Joan Klots.

Mendiang Sertu Miskel Rumbiak adalah putra ke empat dari Eliezer Rumbiak dan Ibu Petrusina Sauyai. Miskel lahir di Desa Yenbeser, Kedamatan Waiego, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat 13 Mei 1999.

Serangan anggota KKB yang berafiliasi dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) Organisasi Papua Merdeka (OPM), tak hanya menewaskan Sertu Miskel. Empat orang prajurit TNI Angkatan Darat lainnya yakni Serda Darusman, Prajurit Dua (Prada) Aziz dan Prada Abraham, mengalami luka-luka akibat aksi biadab itu.

Letkol Inf Stevi Joan Klots selaku inspektur upacara, mewakili TNI Angkatan Darat mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya salah satu prajurit asli Papua tersebut.

“Saya atas nama Negara dan TNI Angkatan Darat menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah patriot sejati, patriot pembela rakyat,” ucap Dandim 1805/Raja Ampat.

Santunan yang diserahkan Dandim 1805/Raja Ampat, merupakan bentuk perhatian dari Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari (Pangdam XVIII/Kasuari), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI I Nyoman Cantiasa, Komandan Komando Resor Militer 181/Praja Vira Tama (Danrem 181/PVT), Brigjen TNI Indra Heri, Yonzipur 20/PPA, dan Asabri.

Oleh : Nanda Perdana Putra

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan tak ada kontak tembak dalam insiden di Maybrat, Papua Barat, Kamis 20 Januari 2022 pagi. Empat anggota TNI luka-luka dan satu prajurit tewas akibat penyerangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu.

Andika menegaskan, peristiwa itu murni penyerangan sepihak yang dilakukan ke prajurit TNI.

“Jadi yang insiden kemarin itu bukan kontak tembak. Itu murni tindakan kekerasan sepihak yang dilakukan terhadap prajurit kami,” ujar Andika, di Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Menurut dia, kelima prajurit itu tengah mengawal perbaikan jembatan. Ada dua jembatan yang diperbaiki. Perbaikan jembatan itu dilakukan atas permintaan Bupati Maybrat kepada TNI.

“Itu juga permintaan dari Bupati Maybrat secara official itu 10 Januari kemarin, tapi secara tidak resmi itu sudah disampaikan sejak bulan Desember lah. Karena memang jembatan ini sangat vital. Ada 2 jembatan yang menghubungkan kisor dengan misalnya ke arah Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Selatan,” kata Andika.

Jembatan tersebut dirusak oleh KKB setelah serangan terhadap prajurit TNI. Pada 2 September 2021, 4 anggota TNI diserang dan dianiaya hingga tewas.

“Kemudian mereka memotong jembatan itu tanggal 3 September tahun lalu. Kita sudah perbaiki. Setelah diperbaiki, dipotong lagi, sehingga permintaan bupati terakhir ini kita buat jembatan itu permanen tidak lagi menggunakan kayu saja tetapi semen batu sehingga permanen. Nah, ini kita sudah bekerja sekitar 10 harian, tapi tiba-tiba ada tindakan kekerasan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Ini tidak boleh terjadi,” tutur Andika.

Ada 30 Pekerja Saat Penyerangan Terjadi

Panglima TNI menuturkan, saat itu, ada sekitar 30 pekerja yang memperbaiki jembatan. Kelima prajurit ini mengawal mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Iya karena memang pekerja ini sejumlah 30-an orang ini kan ada yang mengamankan. Tetapi sama sekali tidak dalam konteks kita patroli sama sekali tidak. Mereka benar-benar sudah hari 10-an lah untuk bekerja memperbaiki. Nah, itu yang memang saya sesalkan,” ujar Andika.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) mengklaim jadi pihak bertanggung jawab atas serangan terhadap lima personel TNI di kawasan Kampung Fankario dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Peristiwa itu terjadi Kamis (20/1/2022) pagi.

Jubir Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom menyampaikan, serangan itu dilakukan TPNPB Kodap IV Sorong Raya ke personel TNI yang tengah memperbaiki jembatan, dan satu di antaranya tewas tertembak.

“Mereka telah serang pasukan teroris yaitu TNI Polri di jembatan saat perbaikan jembatan dan berhasil tembak mati seorang anggota TNI dan melukai seorang,” kata Sebby dalam keterangannya, Kamis (20/1/2022).

Menurut dia, serangan dilakukan pukul 07.00 WIT sehingga terjadi baku tembak antara pasukan di area jembatan kali AIFUF, tepat di tempat perbatasan kampung Kamat dan Kampung Faan Kahrio distrik Aifat Timur tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

“Serangan telah dilakukan atas perintah oleh Pimpinan Panglima Denny Moos dan Wakil Panglima Kodap IV Sorong Raya, Brigjen Zakarias Fatem,” ujar dia.

Serangan itu dilakukan oleh Komandan Operasi Kodap IV Sorong Raya Major Arnoldus Jansen Kocu beserta pasukannya dari Batalyon Kamudan dan Batalyon Buaya.

sumber : Liputan6

Oleh : Agung Suwandaru )*

Meningkatnya kasus Omicron di Indonesia membuat pemerintah memperingatkan masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, serta mematuhi protokol kesehatan. 

Apa saja yang kita rasakan saat pandemi? Banyaknya peraturan mungkin membuat sebagian orang merasa aneh, akan tetapi mereka perlu disadarkan bahwa semuanya dibuat agar tidak terkena Corona. Apalagi sekarang virus ini sudah bermutasi menjadi varian beta, gamma, delta, dan terakhir Omicron, sehingga harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan.

Dua poin dalam protokol kesehatan yang harus ditaati oleh masyarakat adalah mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Juru Bicara Covid-19 dokter Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa masyarakat harus menghindari kerumunan dan memakai masker, juga wajib vaksinasi. Dalam artian, jika ingin selamat dari Corona, maka harus taat Prokes dan vaksinasi.

Selain memakai masker ganda untuk memperkuat daya filtrasi, maka semua orang wajib mengurangi mobilitas. Memang beberapa bulan ini kasus Corona menurun setelah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat di Jawa dan Bali. Akan tetapi hal ini bukan jadi alasan untuk mereka bebas traveling seperti sebelum masa pandemi, karena setelah masuknya varian Omicron ke Indonesia, jumlah pasien Covid-19 naik lagi dari 200-an ke 500-an per hari.

Pengurangan mobilitas dilakukan karena sudah terbukti, ketika ada pergerakan massal maka otomatis meningkatkan kasus Corona. Apalagi karakteristik virus Covid-19 varian Omicron yang jauh lebih ganas daripada varian delta atau yang lain. Omicron bisa menular 70 kali lebih cepat, dan ketika ada mobilitas masyarakat yang tinggi maka apa yang akan terjadi?

Para epidemiolog memprediksi jika masyarakat nekat melakukan mobilitas tinggi maka di Indonesia akan terjadi serangan Corona gelombang ketiga, yang akan terjadi kira-kira bulan maret 2022. Kita tentu tidak mau hal buruk ini terjadi dan akibat paling jeleknya adalah kematian massal, plus bisa menumbangkan lagi perekonomian nasional.

Untuk mencegah terjadinya efek domino negatif seperti ini tentu semua orang harus disiplin dan rela mengurangi mobilitas, dan pemerintah sudah mengeluarkan larangan bagi WNI, juga WNA, agar tidak bepergian ke luar negeri. Pasalnya mayoritas kasus Omicron terjadi pada mereka yang pulang dari luar negeri. 

Selain mengurangi mobilitas, poin penting lain dalam protokol kesehatan yang harus ditaati adalah mencegah kerumunan. Sayang sekali banyak yang melanggarnya karena mengira masa pandemi sudah selesai atau memang mereka bandel dan nekat membuat kerumunan. Misalnya pada pesta pernikahan di gedung yang mengundang ratusan orang, padahal kapasitas maksimal hanya boleh 50%.

Kerumunan harus dicegah karena ketika ada yang bergerombol, potensi penularan Corona varian Omicron akan lebih besar. Apalagi saat ada perkumpulan, kita cenderung untuk melapas masker agar dikenali oleh orang lain dan ketika berfoto bersama bisa lebih estetik. Saat masker dilepas, di sanalah virus Covid-19 bisa menyerang karena tidak ada perlindungan di bagian mulut dan hidung manusia.

Oleh karena itu jangan marah ketika ada kerumunan, misalnya di pesta atau konser, yang akhirnya dibubarkan oleh tim satgas penanganan Covid. Mereka sedang melaksanakan tugasnya untuk pencegahan Corona dan tidak boleh dihalau begitu saja.

Saat ada virus Covid-19 varian Omicron maka semua orang harus meningkatkan kewaspadaan dan wajib memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ingatlah bahwa Omicron lebih cepat menular, jadi taati semua poin dalam protokol kesehatan. Vaksinasi juga wajib dilakukan agar memiliki imunitas tubuh yang bagus.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Muhammad Yasin )*

Kelompok radikal dan intoleran seringkali membenarkan tindakannya dengan motif agama, sehingga sangat merugikan agama tersebut. Oleh sebab itu diperlukan penguatan peran pemuka agama sebagai salah satu kunci untuk menangkal paham intoleransi dan radikalisme. 

Pemuka Agama merupakan tokoh yang menjadi panutan sebagian besar masyarakat, sehingga siapapun yang dianggap sebagai pemuka agama haruslah dapat memberikan contoh dan teladan yang baik untuk masyarakat.

Dalam kesempatan pengukuhan pengurus MUI Bondowoso, Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin berharap kepada para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bondowoso agar lebih getol lagi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait masalah paham radikalisme itu seperti apa.

            Bupati Bondowoso Drs.K.H. Salwa Arifin pun menginginkan MUI Bondowoso agar segera melakukan tugas pokok dan fungsinya yakni dalam bidang pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman serta lain sebagainya.

            Sementara itu, Ketua MUI Bondowoso, KH Asy’ari Fasya mengaku adanya paham radikal dan intoleransi itu terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bondowoso saja. Akan tetapi dirinya mengatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi gerakan atau paham semacam itu agar tidak berkembang. Yakni dengan duduk bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya.

            Tak hanya itu, dalam mengantisipasi pihaknya juga akan turun langsung kepada masyarakat, sekolah-sekolah dan juga Pondok Pesantren di Bumi Ki Ronggo ini untuk dapat memberikan pembinaan.

            Sebelumnya, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, cara ampuh untuk menangkal ideologi radikal yakni dengan langkah preventif. Menurutnya, perlu adanya pemberian paham keagamaan yang sesungguhnya oleh pemuka agama dan terutama keluarga agar seseorang tidak tersesat cara berpikirnya.

            Dirinya juga mengatakan, jangan sampai di era globalisasi ini, keluarga Indonesia disusupi paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Sehingga, menurut dia, kekuatan pemahaman agama di lingkungan keluarga harus diperkuat. Lukman mengatakan, pada hakikatnya ajaran agama adalah untuk mensejahterakan manusia, bukan untuk saling menumpahkan darah.

            Lukman menilai, perlu adanya komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memerangi terorisme. Terutama dari mereka yang memiliki basis keagamaan.

            Sementara itu, Habib Lutfi selaku Watimpres mengatakan lunturnya jiwa nasionalisme menjadi salah satu alasan maraknya radikalisme di kalangan milenial. Tentu tantangan ini tidak hanya menjadi tugas MUI atau BNPT saja, melainkan perlu kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat dalam membangun kualitas generasi muda agar ideologi yang bertentangan dengan konsensus bangsa tidak mudah tersusup.

            Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R Ahmad Nurwakhid dalam acara Muhasabah BNPT RI dengan Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT RI dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme bersama tokoh ormas keagamaan yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) yang berlangsung di Sekretariat LPOI-LPOK.

            Nurwakhid mengatakan radikalisme menunjukkan adanya krisis spiritualisme. Untuk itu, masalah radikalisme dan intoleransi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan elemen bangsa ini. Dirinya meminta agar tokoh agama senantiasa memiliki sikap yang terpuji agar bisa menjadi teladan bagi para pengikutnya. Nurwakhid mengatakan, agar pemuka agama perlu menyampaikan kepada umat bahwa semua aksi radikalisme dan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apa pun tetapi terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang.

            Ia juga mengatakan, aksi radikalisme dan terorisme hanya akan menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa. Apalagi aksi tersebut bertentangan dengan nilai dan prinsip agama yaang menjaga persatuan, perdamaian dan rahmatan lil ‘alamin.

            Masyarakat juga perlu memahami bahwa aksi radikal serta intoleransi hanya akan menimbulkan perpedahan antar sesama dan juga menjadi musuh negara. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan konsensus atau perjanjian bangsa ini, yakni Pancasila yang telah sah menjadi ideologi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

            Masyarakat serta generasi muda di Indonesia memerlukan keteladanan dari para pemuka agama. Pemuka agama yang kerap menyuarakan kebencian, mengkafirkan hingga menganggap bahwa Pancasila adalah thagut tentu saja harus menjadi perhatian bagi aparat untuk memberikan tindak lanjut, jangan sampai ceramah yang bernada provokatif akan berdampak pada rusaknya hubungan antar masyarakat di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemerintah terus konsisten dan optimal dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua maupun Papua Barat. Pembangunan SDM sangat penting karena untuk memajukan suatu daerah diperlukan kualitas manusia unggul.

Papua dikenal dengan suku-sukunya yang masih eksotis, dengan rumah adat honai dan pakaian tradisionalnya yang unik. Keindahan alam di Bumi Cendrawasih dan kulturalnya menarik banyak minat turis asing. Pemerintah berusaha agar Papua terus maju, tak hanya untuk menjual pariwisatanya, tetapi juga demi kemakmuran rakyatnya. Salah satu cara memakmurkannya adalah dengan pembangunan sumber daya manusia.

Mengapa harus sumber daya manusia? Penyebabnya karena jika yang dibangun hanya bangunan fisik seperti stadion dan jembatan, memang akan memakmurkan rakyat, tetapi juga harus ada faktor pendukungnya yakni kecerdasan manusia. Sehingga pemerintah juga menggenjot pembangunan SDM di Papua dan Papua Barat.

Untuk mendukung pembangunan SDM maka dana otonomi khusus alias Otsus sebagian disalurkan di bidang pendidikan, dengan pemberian beasiswa kepada putra-putri Papua yang berprestasi. Beasiswa akan memudahkan karena mereka yang ingin cerdas dengan pendidikan tinggi bisa terbantu, dan anak Papua tak lagi identik dengan keterbelakangan.

Dengan beasiswa maka mereka bisa sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA, bahkan juga di tingkat universitas. Mereka bisa kuliah tak hanya di Universitas Cendrawasih Papua, tetapi juga di Jawa dan pulau-pulau lain, bahkan luar negeri. Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe juga pernah menghadiri wisuda di salah satu kampus di Amerika, dan memberikan selamat secara langsung kepada para putra Papua.

Alumni beasiswa Otsus yang paling populer adalah Gracia Billy Mambrasar. Setelah sekolah dengan beasiswa Otsus, ia bisa kuliah di Universitas Oxford, Inggris, dengan beasiswa dari LPDP. Billy juga terkenal karena memiliki prestasi non akademis di bidang seni dan pernah mengikuti audisi idol di televisi, lalu pada tahun 2019 diangkat menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi.

Kementrian Keuangan memang menggenjot beasiswa LPDP bagi para pelajar di Papua. Beasiswa ini khusus untuk kuliah di luar negeri dan khusus untuk jenjang S2 dan S3. Sejak tahun 2013 sudah ada lebih dari 300 magister, lebih dari 100 doktor, dan 5 dokter spesialis yang merupakan alumni beasiswa LPDP.

Dengan diberikan beasiswa hingga ke luar negeri maka pemerintah yakin bahwa anak-anak Papua memiliki potensi besar untuk maju. Mereka bisa kuliah dan mendapatkan cakrawala baru di kampus luar negeri. Setelah lulus maka diharap bisa jadi pengajar di Papua agar anak-anak di Bumi Cendrawasih mendapatkan limpahan ilmu dan juga inspirasi.

Selain pendidikan formal, pemerintah Papua dan Papua Barat juga membangun SDM dengan pendidikan vokasi. Banyak BLK (balai latihan kerja) yang dibangun di kedua provinsi tersebut. Keunggulan dari BLK adalah pesertanya bisa sampai 45 tahun sehingga para ibu maupun lulusan SMA bisa belajar di sana tanpa mengkhawatirkan ijazah.

Pendidikan vokasi juga didorong agar SDM di Papua terus maju, karena dengan latihan-latihan di BLK mereka lebih banyak praktik. Setelah lulus maka bisa membuka usaha sendiri misalnya katering, bengkel, salon, dll. Sehingga kehidupannya akan jadi lebih baik.

Pemerintah mendorong agar sumber daya manusia di Papua benar-benar dimajukan, caranya dengan pemberian beasiswa, baik dari dana Otsus maupun LPDP. Dengan uang beasiswa maka akan meringankan beban orang tua karena anak-anaknya bisa sekolah dan kuliah gratis. Pendidikan vokasi juga diberikan agar SDM di Bumi Cendrawasih memiliki keterampilan dan bisa membuka bisnis sendiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta