Oleh : Aulia Hawa )*

Masuknya virus Covid-19 varian Omicron membuat berbagai peraturan direvisi, salah satunya tentang bepergian. Dengan adanya ketaatan terhadap aturan bepergian di masa pandemi Covid-19, maka penyebaran virus Corona diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Apakah Anda sudah mendengar kabar bahwa rombongan artis terkena virus Covid-19 varian Omicron pasca bepergian ke Turki? Berita itu memang menohok karena masyarakat awalnya tahu bahwa Omicron ‘hanya’ ditemukan kasusnya di Afrika Selatan, Zimbabwe, dan negara-negara sekitarnya. Akan tetapi varian baru dari Corona ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Turki.

Oleh karena itu pemerintah melarang keras semua orang (WNI dan WNA) untuk bepergian ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai penularan Omicron, karena dari 200-an kasusnya, mayoritas didapatkan dari mereka yang baru datang dari luar negeri. Saat dikarantina dan dites rapid, mereka diketahui kena Corona varian Omicron dan kaget karena merasa sehat-sehat saja.

Omicron memang beda dengan Corona varian lain karena kebanyakan orang tanpa gejala tidak merasakan anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman). Akan tetapi ia bisa menular sampai 70 kali lebih cepat daripada virus Covid-19 varian delta. Oleh karena itu pemerintah mengetatkan aturan bepergian bagi masyarakat, tak hanya untuk ke luar negeri tetapi juga mobilitas di dalam negeri.

Meski tidak ada penyekatan atau PPKM mikro seperti pada beberapa bulan lalu tetapi pemerintah meminta masyarakat waspada akan keganasan Omicron. Menko Marives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa semua orang harus mengurangi mobilitas (walau hanya di dalam negeri). Dalam artian, jangan keluar rumah kecuali untuk urusan penting, misalnya untuk bekerja atau sekolah.

Minimalisasi mobilitas harus dilakukan karena para dokter sudah sering sekali menjelaskan bahwa kenaikan pergerakan massa bisa menyebabkan penularan Corona, termasuk varian Omicron. Kita tentu tidak mau terjangkiti penyakit berbahaya yang mengancam nyawa, bukan? Oleh karena itu mari slow down dan pelan-pelan beraktivitas di rumah saja.

Misalnya sepulang sekolah, anak-anak jangan malah diajak makan di restoran atau belanja di Mall, akan tetapi langsung pulang saja. Jika ingin makan enak maka bisa pesan via aplikasi dan shopping juga mudah sekali dilakukan melalui marketplace. Untuk acara jalan-jalan juga jangan dulu, sebelum kasus Omicron mereda, apalagi anak-anak relatif lebih mudah tertular (ketika mereka juga belum mendapatkan vaksin).

Menteri Luhut melanjutkan, untuk mendukung minimalisasi mobilitas warga, maka perkantoran bisa mengubah aturan dari 100% WFO (work from office) menjadi 75% saja. Dalam artian, jika pekerjaan bisa dilakukan oleh staff dengan jarak jauh dan hasilnya tetap maksimal, maka lebih baik WFH (work from home) lagi.

Pengurangan jatah work from office dilakukan untuk mendukung aturan minimalisir mobilitas masyarakat, karena jika mereka bekerja dari rumah maka akan jarang keluar rumah. Selain bisa mengurangi pergerakan massa, maka aturan ini juga bisa mengurangi kerumunan di kantor dan meminimalisir penularan Corona.

Pengubahan peraturan karena Omicron diharap tidak membuat masyarakat kecewa karena merasa dikekang oleh pemerintah. Pahamilah bahwa aturan ini dibuat untuk menjaga kesehatan semua orang. Daripada nanti kena Corona varian Omicron yang bisa membuat penularan massal dan akhirnya terjadi serangan gelombang ketiga.

Masyarakat diminta untuk meminimalisir mobilitas dan tidak bepergian ke luar negeri. Taatilah aturan ini karena jika semuanya disiplin, mengaplikasikan protokol kesehatan, dan sudah divaksin 2 kali, maka masa pandemi akan cepat selesai.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan. Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan langkah efektif memajukan negara dan memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara ke kalimantan bukan sekadar wacana karena pemerintah sudah ancang-ancang, bahkan untuk sketsa istana kepresidenan sudah dibuat. Mungkin banyak yang kaget, mengapa harus ada perpindahan? Sebenarnya rencana ini sudah ada sejak era orde lama karena Bung Karno yang saat itu menjabat presiden ingin memindahkan ibu kota ke kalimantan, tujuannya agar ada pemerataan.

Baru saat ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi rencana ini akan benar-benar dilakukan, meski bukan tahun 2022 ini karena masih masa pandemi dan persiapannya juga butuh waktu yang tidak sedikit. Selain persiapan infrastruktur di Penajam Paser Utara, juga ada persiapan pegawai pemerintahan mana saja yang dipindahkan ke Kalimantan, apa semua staff di kementrian dan ASN lainnya dan lain sebagainya.

Ketika ibu kota negara dipindah maka akan memajukan Indonesia. Pertama, akan ada pemerataan pembangunan dan tidak jawa sentris. Kelemahan sejak masa orde baru dengan sistem sentralisasi, maka yang dibangun hanya di Jakarta dan Jawa saja. Setelah ada reformasi dan diubah jadi desentralisasi, baru ada pembangunan di pulau-pulau lain.

Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan maka cara paling tepat adalah memindah ibu kota negara ke kalimantan. Saat presiden ngantor di sana maka akan lebih mudah aksesnya, baik ke Indonesia bagian tengah maupun timur. Ketika ada kemudahan akses perjalanan dan komunikasi maka pembangunan juga akan dipermudah, sehingga dijamin tidak ada daerah yang terbelakang di negeri ini.

Saat ibu kota negara ada di kalimantan maka pembangunan yang pesat juga akan dilakukan di Borneo. Tak hanya di kalimantan timur tetapi juga provinsi lain. Ada akses jalan yang bagus, bukan sekadar makadam tetapi jalan raya dengan aspal hotmix. Juga ada pembangunan sekolah baru sehingga ada pembangunan sumber daya manusia di Penajam Paser Utara.

Kedua, pemindahan ibu kota negara akan memajukan Indonesia karena mengurangi beban DKI Jakarta. Saat ini di sana sudah terlalu padat penduduknya, baik yang memiliki hunian tetap maupun pekerja yang melaju dari Bogor, Bekasi, dan sekitarnya. Ketika ada banyak kendaraan yang dibawa oleh para pegawai di jalanan tentu menimbulkan kemacetan. Saat ada kemacetan tentu akan membuat stress dan pegawainya bisa depresi dan tidak maksimal dalam bekerja.

Kemacetan di Jakarta sudah terlalu parah karena susah sekali untuk diurai, saking padatnya jalanan. Efek buruknya adalah kerugian sampai milyaran rupiah karena waktu terbuang sia-sia di jalanan, bukankah time is money? Jika ibu kota negara dipindah maka ASN baik di kementrian maupun kantor kepresidenan juga pindah, dan tingkat kemacetan juga bisa berkurang.

Sedangkan yang ketiga, ketika ibu kota negara pindah ke kalimantan, maka akan mengubah konsep pembangunan jadi Indonesia centris. Penyebabnya karena yang dibangun tak hanya di jawa saja (sebagai pulau yang pernah jadi ibu kota negara), tetapi juga di daerah lain. Pembangunan tak hanya diadakan di Kaliamntan tetapi juga di Sulawesi, Papua, dll. Hal ini sesuai dengan amanat mendiang Bung Karno untuk pemerataan pembangunan.

Ketika ibu kota negara dipindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, maka ada banyak keuntungan yang didapatkan. Indonesia akan lebih maju karena ada pemerataan pembangunan dan seluruh WNI mendapatkan keadilan untuk hidup makmur. Pembangunan tak lagi jawa sentris tetapi diadakan di seluruh pulau di negeri ini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Penetrasi internet yang semakin masif telah menyebabkan media sosial (Medsos) dapat diakses semua pihak, termasuk anak-anak. Kendati demikian, orang tua maupun masyarakat umum diharapkan terus mewaspadai dan mengawasi penggunaan Medsos oleh anak-anak, khususnya dari penyebaran paham radikal.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengingatkan kepada pemerintah maupun orang tua untuk mewaspadai penyebaran paham radikal lewat media sosial. Menurutnya, paham radikal di media sosial saat ini memiliki potensi untuk diakses oleh semua orang tak terkecuali anak-anak.

Menurut Habib Syakur, kepemilikan perangkat gawai harus didata, khususnya bagi anak. Misal, pemilik gawai tidak diperbolehkan untuk anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah. Mereka yang berusia 17 tahun ke atas baru diperbolehkan dengan tetap didampingi oleh orang tua. Kemudian, pembatasan untuk aplikasi, Yakni ketika sebuah aplikasi hendak didownload oleh anak-anak, harus disertakan identitas. Jika belum memiliki KTP, aplikasi tersebut tidak bisa diunduh.

Habib Syakur mengatakan, setiap aplikasi di IOS atau apapun, harus ada pembatasan dengan skala data KTP atau Kartu Pelajar. Kartu Pelajar ini nantinya akan terkoneksi dengan sekolahnya. Nah sekolahnya ini nanti Kemendiknbud memiliki data base.

Dirinya juga mengingatkan, pencegahan terhadap penyebaran paham radikal dan intoleran pada anak-anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kemendikbud sebagai regulator pendidikan pun harus maksimal dalam mengawasi perkembangan sekolah dengan memanfaatkan data base para siswa dan siswi.

Habib menilai bahwa selama ini pemerintah terkesan belum serius dalam hal pengawasan ber-sosial media. Pemerintah seolah membiarkan media sosial dijadikan saran kebebasan berpendapat. Dampaknya, tidak sedikit para generasi milenial yang bersikap arogan dalam menggunakan media sosial. Mereka juga terpengaruh dengan situasi yang dibutakan seakan-akan kebutuhan spiritual untuk mewarnai kehidupan dunia. Hal ini rupanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal.

Generasi milenial khususnya mereka yang belum punya KTP, tentu saja harus didampingi oleh orang tua dalam hal penggunaan gawai. Karena situasinya saat ini adalah seakan-akan generasi milenial ini menggaungkan haus akan kebutuhan spiritual untuk mengimbangi kehidupan antara dunia dan akhirat. Banyak dari mereka ini kemudian tercuci otaknya oleh kelompok khilafah. Itulah yang sebenarnya harus diwaspadai.

Sebelumnya, Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Ponco Ardani mengatakan, penyebaran radikalisme yang paling utama adalah lewat media sosial. Itu karena, media sosial saat ini bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk oleh anak-anak.

Perkembangan dan inovasi dunia teknologi informasi menyediakan kemungkinan baru bagi para teroris. Ruang cyber adalah lingkungan yang serba terbuka, menjadi tempat istimewa bagi para teroris untuk menemukan sumber daya baru. Juga memungkinkan mereka menjalankan aktivitas propaganda.

Internet khususnya media sosial menawarkan akses yang relatif sederhana dan jangkauan yang tidak terbatas. Selain itu anonimitas untuk menyembunyikan identitas juga sangat mungkin untuk dilakukan, hal itu tentu saja menjadi keuntungan bagi kelompok radikal untuk melindungi identitas dirinya.

The Guardian menyebutkan, hampir 50 persen jihadis asal Perancis memiliki sejarah kriminal kecil seperti pemakai narkoba, perkelahian jalanan dan beberapa sedikitnya terlibat perampokan bersenjata. Latar belakang yang serupa juga ditemukan di Jerman dan Amerika Serikat. Mereka memakai pakaian bermerk, topi baseball, penutup wajah dan model pakaian streetwear lainnya yang sejatinya tidak menunjukkan identitas sebagai muslim.

Tentu saja kedua kasus tersebut tak lain dan tak bukan disebabkan oleh adanya media sosial yang menawarkan kemudahan dalam menyebarkan propaganda maupun konten radikal hanya dengan beberapa kali klik. Sehingga penting bagi orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya ketika mereka tenggelam dalam lautan internet. Orang tua harus bisa menentukan mana konten yang aman dikonsumsi dan mana yang seharusnya dihindari.

Benteng terhadap propaganda radikalisme tidak hanya pada pemerintah atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saja, tetapi juga dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Penting kiranya bagi keluarga untuk bisa menerapkan penggunaan internet secara sehat khususnya bagi anak-anak yang masih memerlukan bimbingan oleh orang tua.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Pemerintah berupaya menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam rangka mengatasi konflik yang masih terus terjadi di Papua. Perubahan paradigma ini mendapat apresiasi dari banyak pihak tidak terkecuali generasi muda Papua.

Kabar baik untuk Orang Asli Papua (OAP), di mana perubahan perspektif atau pola pendekatan terhadap situasi keamanan di wilayah Papua oleh Polri dinilai akan membawa kabar baik bagi Indonesia.

Perlu diketahui Polri akan akan menjadikan (OAP) sebagai target utama pembinaan yang akan dilakukan dalam operasi damai Cartenz 2022. Nama operasi Damai Cartenz sendiri merupakan pengubahan dari satuan tugas (satgas) Nemangkawi yang diisi oleh tim gabungan TNI-Polri.

Pengubahan pendekatan yang diinisiasi oleh Polri tersebut mendapatkan sambutan baik oleh Sekjen Milenial Mitra Polisi (MMP), Doni. Menurut Doni, pendekatan yang diinisiasi oleh Polri khususnya dalam menangani situasi keamanan di Papua amatlah humanis.

Doni menandaskan, pengubahan pendekatan yang cenderung humanis seperti ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Kita cukup letih melihat, mendengar dan membaca kabar yang tidak baik terkait dengan isu keamanan di Papua. Melalui pengubahan pendekatan ini, kita patut optimis bahwa ketegangan yang seringkali memakan korban dapat segera teratasi di Papua.

Dirinya juga menilai bahwa keputusan mengganti pola pendakatan di tanah Papua tidak bisa dilepaskan dari pengaruh baik yang dibawa oleh Jenderal Listyo Sigit selaku Kapolri. Doni menilai bahwa saat ini Polri telah bertransformasi menjadi institusi yang sangat humanis. Ia berharap semangat persuasif serta preemtif yang tertanam dalam operasi Damai Cartenz tersebut mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua.

Operasi Damai Cartenz diketahui akan diberlakukan Polri pada tanggal 25 Januari tahun 2022. Operasi tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat guna melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Adapun kegiatan positif tersebut dinamai dengan ‘Binmas Noken’ atau pendekatan terhadap masyarakat.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan dari Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan Operasi Damai Cartenz 2022 tersebut akan mengedepankan tiga fungsi. Yaitu fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi humas.

Fungsi lain yang akan terlibat dalam Operasi Damai Cartenz ialah fungsi preventif, Samaptha Bhayangkara (Sabhara) dan penegakan hukum (Gakkum).

Dalam setahun terakhir, Polisi mencatat 44 orang meninggal dunia akibat kontak senjata yang terjadi di Papua. Dari jumlah tersebut 15 korban merupakan anggota TNI-Polri. Irjen Mathius Fakhiri selaku Kapolda Papua mengatakan bahwa kasus penembakan meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu sebanyak 49 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 92 kasus penembakan di Papua yang terjadi.

Dalam menghadapi KKB, TNI juga berencana untuk melakukan pola pendekatan baru dengan lebih mengedepankan upaya pencegahan yang humanis. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan lebih menggunakan pendekatan kesejahteraan.

Upaya tersebut rupanya telah dicanangkan oleh Andika sejak mencalonkan dirinya sebagai Panglima TNI. Ia menyebutkan kebijakan tersebut saat mengikuti uji kelayakan serta kepatutan di DPR RI tahun lalu. Sikap Andika tersebut rupanya mendapatkan perhatian dari Anggota Komisi I DPR, Hasby Anshori mengatakan bahwa Andika memiliki sikap ksatria.

Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi. Menurut Bobby, Andika berencana ingin menggunakan pendekatan “heart dan mind” dalam menangani permasalahan di Papua.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa pendekatan kesejahteraan yang digaungkan oleh pemerintah akan berimbas pada kemakmuran masyarakat Papua. Sehingga tidak ada lagi orang asli Papua yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah.

Pendekatan kesejahteraan dinilai penting untuk Papua, apalagi kondisi geografis Papua yang berbeda dengan pulau lainnya. Wilayah geografis Papua yang masih berhutan dan perbukitan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Papua untuk dapat mengakses kebutuhan sehari-hari. Jika barang-barang diantar dengan pesawat, harga barang tersebut tentu akan mengalami kenaikan secara drastis.

Pembangunan akses jalan yang dilakukan secara masif oleh pemerintah tentu saja akan berdampak pada kemakmuran Papua di masa mendatang, ketersediaan akses transportasi darat diharapkan dapat menurunkan harga bahan pokok di Papua.

Selain melakukan pendekatan secara kesejahteraan, pemerintah juga perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan harapan masyarakat Papua di masa depan. Kita semua tahu bahwa Papua adalah tanah yang kaya, namun jangan sampai kekayaan tersebut justru menjadi bumerang bagi upaya perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sorong, Suaratimur.id – Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menegaskan ancaman hingga serangan nyata kelompok separatis teroris (KST) Papua Barat di wilayah Maybrat tidak menyurutkan semangat perjuangan TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI di tanah Papua Barat.

“Selangkah pun kami tidak akan pernah mundur dengan serangan ini, kami akan tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” kata Pangdam XVIII/Kasuari melalui siaran pers yang diterima dari Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Arm Hendra Pesireron, Jumat (21/1/2022).

Kapendam dalam siaran persnya menyatakan Pangdam beserta keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari berduka atas wafatnya Sersan Dua Miskel Rumbiak dalam serangan kelompok separatis teroris papua di wilayah Maybrat.

Pangdam juga menyampaikan mengutuk keras pelaku penyerangan lima prajurit TNI saat melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat.

TNI AD kehilangan satu putra asli Papua dari Raja Ampat, marga Rumbiak Saereri, putra terbaik bangsa Sersan Dua Miskel Rumbiak yang mengabdi untuk tanah dan masyarakatnya.

“Namun diperlakukan tidak manusiawi oleh kelompok separatis teroris terkutuk di Maybrat Papua Barat,” ujar Kapendam

Menurut dia, Pangdam Kasuari mengatakan Sersan Dua Miskel Rumbiak bersama empat anggota korban luka-luka, diserang saat sedang melaksanakan tugas pembinaan teritorial untuk kepentingan masyarakat lokal di Distrik Aifat Timur.

“Prajurit Yonzipur 20/PPA sedang membangun sarana jembatan penyeberangan, satu-satunya akses penghubung antara kampung Fan Khario dan kampung Kamat di Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, tapi mereka lalu diserang KST Papua,” ujar Kapendam.

Lebih lanjut Kapendam menyatakan diduga kuat kelompok penyerang lima prajurit Yonzipur 20/PPA berasal dari kelompok yang sama, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“Kuat dugaan kami bahwa mereka adalah kelompok KNPB Maybrat yang sudah berstatus DPO pascapenyerangan pos Koramil persiapan di kampung Kisor September 2021 lalu,” ujar Kapendam.

Sekilas Kapendam menjelaskan prajurit Batalion Zeni Tempur 20/Pawbili Pelle Alang atau disingkat Yonzipur 20/PPA merupakan Batalion Zeni organik Kodam XVIII/Kasuari.

“Nama satuan ini diambil dari bahasa daerah setempat, yakni Pawbili: Membangun, Pelle: Bertempur, Alang: Prajurit, yang dimaknai sebagai prajurit yang siap bertempur dan membangun,” tutur Kapendam.

Pascapenyerangan tersebut, Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Djoko Andoko langsung bergegas mewakili Pangdam menuju ke Sorong. Dalam tinjauannya, kasdam didampingi Danrem 181/PVT, Asintel, Asops, Kazidam dan Dandim 1802/Sorong untuk melihat secara langsung kondisi para prajurit yang menjadi korban penyerangan dari KST Papua yang sementara ini dirawat di RS AL Sorong.

sumber : ANTARA

Oleh: Antara 2022

Logistik pemungutan suara ulang (PSU) Yalimo dijadwalkan mulai didistribusikan pada Sabtu (22/1) ke 31 titik yang tersebar di lima distrik.

Komisioner KPU Papua Melkianus Kambu kepada Antara, Kamis, mengakui proses penyortiran dan lipatan surat suara serta logistik lainnya sudah dilaksanakan di Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo.

Ke-31 titik yang menjadi lokasi pendistribusian logistik separuh lebih dijangkau melalui darat dan hanya 14 titik yang melalui udara, yakni Distrik Apalapsili enam titik, Distrik Benawa lima titik dan Distrik Abenaho tiga titik.

“Secara keseluruhan logistik siap didistribusikan ke kampung-kampung melalui 31 titik sehingga diharapkan pelaksanaan PSU Rabu (26/1) berjalan lancar, ” harap Kambu

Melkianus Kambu menambahkan, PSU Yalimo diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni paslon 01Lakius Peyon-Nahum Mabel dan paslon 02 yaitu Nahor Nekwek-John Wilil.

Jumlah pemilih tercatat 90.948 orang yang akan memilih di 327 TPS, jelas Kambu.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021 mendiskualifikasi calon Bupati Yalimo Erdi Dabi.

Dalam amar putusan tersebut, pasangan calon bupati Er Dabi yakni calon wakil bupati John W. Will tidak didiskualifikasi sehingga diberi peluang untuk maju dengan pasangan barunya di PSU mendatang yang saat ini berpasangan dengan Nahor Nekwek.

PSU yang akan dilaksanakan Rabu (26/1) merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan tanggal 5 Mei 2021 diikuti pasangan calon bupati dan wakil bupati Erdi Dabi-John Will dan Lakius Peyon-Nahum Mabel.

MANOKWARI, Suaratimur.id – Bupati Raja Ampat, Papua Barat, Abdul Faris Umlati, mengutuk keras aksi brutal KKB di Maybrat.

Aksi KKB itu mengakibatkan prajurit TNI AD Sertu Miskael Rumbiak gugur, Kamis (20/1) pagi. “Kami mengutuk keras tindakan pelaku penembakan yang tidak memiliki kasih terhadap sesama manusia,” kata Abdul Faris Umlati, Jumat (21/1).

Dia berharap para pelaku penembakan dihukum setimpal. “Kami berharap para pelaku penyerangan itu segara ditangkap dan dihukum setimpal,” kata Abdul.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan masyarakat, Abdul Faris Umlati menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya salah satu putra terbaik dari Kampung Friwen, Distrik Waigeo Selatan.

Menurutnya, Pemkab Raja Ampat dan masyarakat merasa kehilangan putra terbaik Raja Ampat yang membawa nama baik keluarga dan dan daerah untuk berjuang dan mengabdikan diri menjadi prajurit TNI AD. Sementara itu, Welem Mambrasar, tokoh pemuda Kampung Friwen menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian TNI AD terhadap keluarga mendiang Miskael Rumbiak.

“Saya pikir itu suatu langkah yang baik manakala adik beliau diberikan kesempatan untuk menggantikan Miskael. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

Mambrasar mengatakan peristiwa yang menimpa Miskael saat bertugas sebagai anggota TNI AD, tidak akan memadamkan semangat pemuda Raja Ampat untuk menjaga kedaulatan NKRI. “Dari peristiwa ini saya tegaskan bahwa “mati satu tumbuh seribu”. Ini yang akan saya tanamkan kepada pemuda dan masyarakat di wilayah Raja Ampat,” ujarnya dengan isak tangis.

sumber : jpnn.com

Oleh: Doberainews

Manokwari,- Tokoh Intelektual Arfak dukung TNI/Polri Tangkap Pelaku Penembakan Di Maybrat Papua Barat pada Kamis 20 Januari 2022 kemarin.

Saya melihat penembakan yang terjadi Maybrat adalah tindakan brutal, dan tidak manusiawi dengan mengorbankan anak – anak Papua yang seharusnya menjadi tuan di negeri sendiri dengan menjaga Tanah Papua.

Kami mengutuk tindakan tidak manusiawi ini. Saya mendukung TNI/Polri untuk kejar hingga tangkap pelaku – pelaku tersebut sebab tindakan mereka berdampak luas terhadap keamanan masyarakat di area tersebut.

“Saya minta TNI /Polri kerjar dan tangkap oknum – oknum yang melakukan kejahatan tersebut sehingga kamtibmas di Papua Barat kondusif. Jangan sampai melebar ke Kabupaten lainnya,”Kata Intelektual Arfak, Daud Indouw kepada media ini, Sabtu (22/1/2022).

Sebagai salah satu tokoh Masyarakat di Papua Barat, Daud harap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang beredar dan tetap mendukung aparat TNI/Polri untuk menangkap oknum – oknum tersebut. Masyarakat diharapkan bahu membahu kita jaga daerah kita agar aman dan kondusif,”harapnya.

Secara khusus, Daud meminta kepada masyarakat Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni agar bersama – sama menjaga daerah tetap aman. Apabila ada oknum – oknum yang dicurigai segera melapor kepada aparat agar bisa diantisipasi.

Saya minta kepada masyarakat di Kabupaten Pegaf dan Mansel untuk tetap menjaga Kamtibmas. Dua Kabupaten ini, Kata Daud Pemerintah pusat telah menjawab aspirasi masyarakat dengan menghadirkan Dua Kabupaten untuk anak – anak Arfak agar menjadi tuan di negeri sendiri, karena itu saya minta masyarakat Arfak harus jaga Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan termasuk Manokwari agar tetap aman dan kondusif.

Disisi lain, Daud juga berharap masyarakat tidak menggunakan cara – cara kekerasan apalagi mengorbankan nyawa manusia untuk memperjuangkan aspirasinya.

“Kalau ada masalah, silahkan menggunakan cara – cara Demokrasi untuk selesaikan,” harapnya.

Daud juga menilai aparat TNI tidak memiliki SOP saat berada di Konflik. Yang saya sesali adalah TNI sebagai Institusi yang professional harusnya memiliki standar keamanan saat berada di daerah Konflik tapi kenapa bisa terjadi penyerangan penembakan misterius seperti itu, hingga menewaskan 1 prajurit dan yang lainnya luka – luka.

Saya pikir sebelum melaksanakan pekerjaan di daerah konflik, harusnya disterilisasi dahulu areanya agar resiko konfliknya kecil. Karena itu, saya harap analisis keamanan TNI sendiri perlu ditingkatkan terutama saat berada di daerah Konflik sehingga tidak mengorbankan korban jiwa.

Sekali lagi, kami dukung TNI /Polri tangkap oknum – oknum penyerangan di Maybrat. Harapan kita, jangan korbankan masyarakat yang tidak bersalah,”pintanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pada 20 Januari 2022 pukul 07.00 Wit terjadi penembakan yang dilakukan oleh OTK diduga kelompok TPN OPM kepada aparat Yon Zipur 20 PPA yang sedang dalam perjalanan dari Bas Camp menuju ke lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kampung Fankario dan Kampung Kamat Kabupaten Maybrat mengakibatkan 1 Anggota TNI meninggal Dunia dan yang lainnya luka berat.

Oleh : Cut Meutia )*

Daerah Istimewa Aceh memiliki banyak potensi sumber daya alam, di antaranya hasil bumi seperti kopi dan minyak atsiri. Pemerintah pun berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian di Aceh jauh lebih baik agar rakyatnya makin makmur.

Aceh adalah provinsi yang memiliki status daerah istimewa dan seperti di Papua, mendapat dana otonomi khusus. Dana ini untuk pembangunan di sana, khususnya infrastruktur dan perekonomian. Diharap dengan uang ini maka masyarakatnya akan hidup lebih sejahtera.

Selama ini di Aceh masih ada ketimpangan dan pemerintah berusaha agar semua rakyatnya hidup makmur. Setelah diselidiki, ternyata kebanyakan di sana pekerjaannya masih di bidang pertanian dan perdagangan. Dari kedua bidang ini sebenarnya bisa diolah sehingga ditingkatkan lagi agar petani dan pedagang memiliki pendapatan yang jauh lebih banyak.

Petani di Aceh (yang rata-rata petani kopi) belum meningkat perekonomiannya, karena bisa jadi mereka masih memakai cara-cara tradisional. Oleh karena itu di sinilah peranan pemerintah sangat penting untuk membuat pelatihan dan bimbingan, misalnya memprediksi musim sehingga tidak terjadi gagal panen, memberikan bantuan alat pertanian modern, memberikan workshop marketing online, dll.

Para petani juga perlu diberi pelatihan untuk pengolahan kopi agar kualitasnya baik, bahkan bisa menembus pasar ekspor.Jika petani bisa mempraktikannya maka kita optimis perekonomian lokal di Aceh akan naik dan masyarakatnya bisa hidup dengan lebih sejahtera. Semua orang harus mengikuti zaman dan di era digital tidak bisa hanya menjual kopi ke pasar lokal, karena ada banyak peluang untuk ekspor melalui marketplace internasional.

Muhammad Iqbal STP, MM, Kepala Sub Bidang Pengembangan Industri, Perdagangan, dan Pariwisata Bappeda Aceh, menyatakan bahwa dibutuhkan industri manufaktur di tanah rencong. Tujuannya agar mengurangi pengangguran dan memakmurkan rakyat. Industri manufaktur amat pas karena rata-rata padat karya alias membutuhkan banyak pegawai.

Iqbal melanjutkan, sebenarnya ada potensi di Aceh selain kopi yakni minyak atsiri. Diharap ada industri manufaktur yang mengolahnya secara modern sehingga minyak atsiri buatan Aceh bisa menasional bahkan menembus pasar internasional. Pembangunan pabrik manufaktur tersebut bisa dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Saat ini di Aceh sedang digalakkan wisata halal, yang diprakarsai oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dengan program ini maka diharap akan banyak turis lokal maupun mancanegara yang mau melancong ke Aceh, karena masih banyak potensi alam yang bisa digali. Di antaranya Taman Nasional Gunung Leuser, Pantai Lhoknga, dan Pulau Rubia.

Ada juga objek wisata lain yang bisa dikunjungi oleh turis muslim, misalnya di Masjid raya Baiturrahman dan Museum Tsunami. Di beberapa tempat tersebut sudah ‘menjual’ dan mampu menarik minat para traveler. Ketika ada banyak turis maka otomatis meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Masyarakat Aceh juga kecipratan rezeki karena mereka bisa berjualan suvenir dan makanan kepada para turis.

Perkebunan kopi dan pengolahan minyak atsiri juga bisa dijadikan objek wisata baru, karena rata-rata traveler penasaran, seperti apa biji kopi segar dan bagaimana cara pengolahannya, juga ingin tahu minyak atsiri yang asli seperti apa? Hal ini akan membuat turis baru ingin mengunjungi Aceh, karena ada wisata halal dan juga wisata ke kebun yang tidak ada di tempat lain.

Perekonomian lokal di Aceh akan ditingkatkan oleh pemerintah, baik dengan pemberian dana otonomi khusus dan pembangunan pabrik manufaktur. Para petani kopi juga bisa diberi arahan sehingga menjadi petani modern yang profesional dan menghasilkan biji kopi yang bisa diekspor.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Rivaldi Andrian )*


Virus Corona Varian Omicron yang pertama kali ditemukan di Afrika kini telah merebak dan diketahui menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara. Masyarakat pun diwajibkan menunda perjalanan ke luar negeri guna mencegah penularan Omicron. 

Pandemi telah kita lalui selama hampir 2 tahun dan salah satu cara untuk mencegah penularan Corona adalah dengan mengurangi mobilitas, termasuk bepergian ke luar negeri. Penyebabnya karena saat bepergian maka virus akan lebih cepat menular. Jika dulu yang ditakuti adalah Corona varian Delta yang bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG (orang tanpa gejala) maka sekarang ada Omicron yang bisa menular 70 kali lebih cepat.

Keganasan Omicron membuat banyak orang ngeri dan sudah ada lebih dari 200 kasus Corona varian ini di Indonesia. Meski belum ada laporan kematian akibat Omicron, tetapi kita wajib waspada. Jangan sampai terkena Omicron atau virus Covid-19 varian lain. Oleh karena itu pemerintah menetapkan aturan larangan untuk bepergian ke luar negeri, karena mayoritas kasus didapatkan dari mereka yang pulang dari travelling dari sana.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa masyarakat harus menunda kepergian ke luar negeri. Apalagi jika tujuannya ‘hanya’ berwisata (bukan untuk urusan pekerjaan yang penting), karena di Indonesia sendiri masih banyak hidden gems atau tempat melancong yang bisa dieksplor oleh traveller.

Memang awalnya Omicron hanya ditemukan di Afrika Selatan. Zimbabwe, dan negara-negara lain di sekitarnya. Akan tetapi varian dari virus jahat ini sudah tersebar sampai ke Turki, Inggris, Malaysia, dan banyak negara lain. Urungkan saja rencana untuk pergi ke luar negeri (walau di sana belum ditemukan kasus Omicron) karena bisa saja kita tertular saat perjalanan pulang (dari penumpang lain di pesawat).

Memang setelah pulang dari luar negeri, tiap orang harus melakukan karantina di Wisma Atlet atau hotel yang ditunjuk oleh Pemerintah selama 10 hari. Hal ini untuk memantau apakah mereka terkena Corona, khususnya varian Omicron. Akan tetapi bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Daripada mengobati sekian ratus pasien Omicron lebih baik mencegah penularannya.

Bayangkan saja ketika ada yang nekat untuk pergi ke luar negeri, maka saat pulang bisa menulari tak hanya keluarga inti, tetapi juga rekan kerja, tetangga, dll. Jika dulu para peneliti berujar bahwa Omicron bisa menular 5 kali lebih cepat tetapi mereka merevisi, karena hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa varian ini bisa menular 70 kali lebih cepat daripada delta.

Janganlah bersikap egois dan tetap ngotot untuk jalan-jalan ke luar negeri, karena dampaknya akan sangat buruk. Jika banyak yang nekat maka bisa-bisa kita akan terkena serangan Corona gelombang ketiga, dan para epidemiolog memang sudah memprediksi bahwa akan ada badai Corona lagi, pada februari atau maret 2022.

Jika ada Corona gelombang ketiga maka akan sangat mengerikan. Pertama, sebentar lagi Lebaran dan jangan sampai gara-gara Omicron ada larangan mudik untuk ketiga kalinya. Kedua, serangan Corona bisa membuat perekonomian lumpuh, padahal kita sudah mulai berbenah diri dan membangkitkan lagi finansial negara.

Keganasan virus Covid-19 varian Omicron mulai memakan korban jiwa dan meski belum ada laporan kematian di Indonesia, tetapi kita harus meningkatkan kewaspadaan. Janganlah travelling ke luar negeri sampai pandemi benar-benar usai agar tidak terkena Omicron lalu menularkannya. Tetaplah sabar dan menjaga protokol kesehatan agar tidak terkena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute