Oleh : Andrianus Lokbere )*

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua. Salah satu cara tersebut antara lain dengan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan daerah dan meningkatkan kapasitas rumah sakit.

Kirana selaku Staf Ahli Desentralisasi Kesehatan mengatakan pemerintah ingin semua warga Papua memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pihaknya mendukung terwujudnya Papua yang sehat, tidak hanya untuk bayi dan anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk mendukung pilar pembangunan lainnya.

Kirana juga merasa terpanggil untuk mempercepat pembangunan di sektor kesehatan di Papua agar setara dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Dirinya juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua untuk periode 2022-2041 yang mencakup pembangunan di bidang kesehatan.

Terdapat dua indikator yang digunakan utnuk menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup, yang merupakan bagian dari intervensi pembangunan di bidang kesehatan.

Saat ini Pemerintah sedang merumuskan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) tahun 2022-2041. Rencana percepatan pembangunan di Papua sedang dirumuskan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah serta tokoh masyarakat.

RIPP Papua Tahun 2022-2041 disusun dengan mengacu pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan pengelolaan, pengawasan dan rencana Induk percepatan pembangunan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Sementara itu, Menurut Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, disinyalir, Puskesmas di Papua masih kekurangan tenaga dokter sekitar 60%. Dari data terakhir terkuak, hanya sekitar 40% tenaga dokter yang aktif dari sebanyak 270 Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota se-Papua.

Itu artinya, pelayanan kesehatan di daerah perkampungan maupun pedesaan belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena dari 270 Puskesmas yang ada di Papua, ada sekitar 100-an lebih Puskesmas yang belum ditangani langsung oleh dokter. Hal seperti ini tentu sunggu ironis dan memprihatinkan, pasalnya dalam beberapa pekan ke belakang, banyak timbul berbagai kasus penyakit, bahkan ada yang jiwanya tidak tertolong.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerwa mengatakan apa yang menjadi keinginan Lukas Enembe. Lukas menginginkan jangkauan pelayanan kesehatan ini mencakup pendaftaran loket gratis, gratis pemeriksaan dokter, gratis pemeriksaan laboratorium dan pelayanan rujukan sesuai standar pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat Papua.

Doren menjelaskan, yang harus menjadi perhatian adalah petugas kesehatan di Puskesmas, Dinkes, Rumah Sakit dan lembaga pendidikan kesehata untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan latar belakang pendidikan mulai dari dokter, apoteker, perawat, bidan dan lainnya.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di masa depan pada era globalisasi atau liberalisasi perdagangan dunia, pihaknya perlu mengubah paradigma pembangunan masyarakat adat sebagai sasaran utama pelayanan kesehatan di Papua.

Doren menuturkan, bagi dokter, perawat, farmasi, analis laboratorium, ahli gizi dan lainnya harus cerdas dan profesional dalam mengelola pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan konsisten menggunakan kriteria standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Ditambahkan, dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Puskesmas RS serta jaringannya di Provinsi Papua disamping mengacu pada sistem kesehatan nasional, hendaknya diarahkan pada aspek keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk orang asli Papua khususnya di Provinsi Papua Barat memerlukan peningkatan ketersediaan dan akses layanan dan sumber daya terampil serta pendidikan kesehatan bagi warga setempat. Apalagi kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu tolok ukur terciptanya generasi penerus yang berkualitas.

Layanan kesehatan di Papua merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, apalagi jumlah tenaga kesehatan yang masih jauh dari kata cukup, sepertinya pemerintah perlu memberikan beasiswa otsus bagi anak-anak Papua yang ingin menjadi tenaga kesehatan di Bumi Cenderawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Edy Kurnia )*

Pandemi Covid-19 masih terjadi dan telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan gotong royong sebagai kunci dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila berupa gotong royong seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam kesempatan pidatonya pada Dies Natalis ke-67 di Univesitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, semangat gotong royong juga terlihat hingga ke masyarakat yang saling bantu dalam menghadapi pandemi.

Jokowi menambahkan, bahwa kita memiliki apa yang namanya gotong royong, Pancasila kita ada di situ. Negara besar tidak memiliki, mereka tidak mempunyai bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat di RW mau memberikan rumahnya untuk isolasi, untuk karantina. Yang berpunya mau memberikan sembako kepada yang baru kesusahan karena pandemi.

Dalam menghadapi pandemi, pemerintah juga terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi. Total dosis vaksinasi Covid-19 secara nasional telah mencapai 297,5 juta dosis dan saat ini ada 30 provinsi yang telah mencapai target vaksinasi di atas 70%. Presiden menegaskan, capaian tersebut bukanlah sesuatu yang mudah terutama mengingat tantangan geografis yang dimiliki oleh Indonesia.

Jokowi berujar, Menyuntikkan 297 juta kali ke 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, bukan barang yang mudah. Ada yang harus naik perahu, ada harus naik sepeda motor untuk naik ke gunung dan hal tersebut tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Dirinya juga sangat mengapresiasi TNI dan Polri yang memberikan dukungan penuh dalam rangka vaksinasi ini. Jokowi mengatakan bahwa Vaksinasi di Indonesia berhasil menduduki nomor 4 di dunia setelah Cina, Brazil dan Amerika.

Di samping tantangan pandemi, disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0 juga telah menyebabkan ketidakpastian global semakin meningkat. Kompleksitas masalah global tersebut ditambah juga dengan kelangkaan energi, pangan, hingga kontainer yang menyebabkan distribusi logistik terganggu.

Selain itu, kenaikan inflasi yang terjadi hampir di semua negara juga telah menjadi sebab akan naiknya harga produsen yang berimbas pada kenaikan harga konsumen juga. Untuk itu, Presiden menegaskan pentingnya kepemimpinan global.

Pada kesempatan berbeda, Penanganan Covid-19 di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, mendapatkan apresiasi Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito saat menggelar program mlaku-mlaku tilik kampung. Sigit melihat semangat gotong-royong dan rasa kepedulian antartetangga yang tinggi di kampung tersebut, sehingga penyebaran virus corona bisa dikendalikan.

Sigit mengatakan, masyarakat Kota Magelang sudah sangat cerdas, Meski di tengah pandemi dan zaman semakin sulit, tapi masih bisa bergotong-royong menangani pandemi yang memang masih menjadi musuh kita bersama. Menurut Sigit, salah satu strategi terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat. Setelah itu, barulah peran pemerintah dalam mendorong semangat agar senantiasa menggelorakan protokol kesehatan.

Dirinya juga mengingatkan, di tengah pandemi yang belum usai ini, masyarakat dihimbau untuk tidak bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, seperti mencari nafkah yang menuntut untuk keluar rumah. Pada kesempatan tersebut, Sigit melakukan penanaman cabe secara simbolis di lahan pertanian milik warga RW 01.

Kunjungan yang dilakukan oleh Wali Kota tersebut mendapatkan apresiasi dari Lurah Wates Ravi Pagas Makalosa. Dirinya mengatakan, melalui program mlaku-mlaku tilik kampung ini, Bapak Wali Kota dan pejabat pemkot sudah berkenan meninjau 13 RW dan 84 RT yang ada di Wates, hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, sehingga pihaknya jadi bersemangat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Semangat gotong royong juga sempat digelorakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengusung program jogo tonggo atau menjaga tetangga. Di mana lingkungan terkecil di RT harus memiliki sikap saling peduli terhadap tetangga yang lain. Misalnya dalam bentuk bantuan makanan kepada masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri.

Gotong royong adalah semangat yang harus dijaga utamanya saat pandemi, semangat gotong royong ini akan menghasilkan sikap saling peduli antar warga sehingga ketika warga di suatu wilayah membutuhkan pertolongan, maka warga yang lain bisa langsung memberikan bantuan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Aulia Hawa )*

Pemerintah terus meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi terorisme dan radikalisme. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka penyebaran dua paham tersebut diharapkan dapat ditekan secara maksimal.

Ketika ada serangan dari teroris maka di sanalah tersorot bagaimana cara penanganannya. Masyarakat melihat bagaimana sigapnya aparat keamanan agar mengamankan lokasi, melindungi korban, dan menyelidiki siapa sebenarnya pelakunya. Selain itu, masih banyak yang kurang tahu bahwa terorisme dan radikalisme sudah dicegah oleh pemerintah (tak hanya ‘diobati’ pasca penyerangan) dengan berbagai strategi.

Pencegahan radikalisme dan terorisme dilakukan dengan penangkapan tersangka teroris, sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan aksi pengeboman atau perusakan yang lain. Pencegahan juga dilakukan dengan memasang polisi siber sehingga ketika ada akun media sosial kelompok radikal dan teroris bisa langsung dilaporkan.

Langkah pencegahan juga wajib diiringi dengan peningkatan profesionalisme untuk menghadapi terorisme. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa untuk menangani terorisme, radikalisme, dan separatisme, maka kita harus meningkatkan kesiapan dan profesionalisme. Dalam artian, serangan teroris bisa saja dilakukan secara mendadak sehingga harus siap untuk mengatasinya secara profesional.

Densus 88 antiteror sebagai aparat yang bertugas untuk mengatasi dan mencegah terorisme dan radikalisme dengan sigap akan mematuhi perintah dari Prabowo. Penyebabnya karena mereka juga tidak ingin Indonesia jadi hancur gara-gara ulah kelompok teroris. Malah dengan arahan dari Menteri pertahanan, mereka bisa bekerja dengan lebih semangat.

Profesionalisme dalam mengatasi terorisme dan radikalisme juga dicapai dengan kerja sama dengan berbagai negara terutama di kawasan ASEAN. Penyebabnya karena ditemukan jaringan teroris yang berkaitan antara teroris di Sulawesi dengan di Moro, Filipina. Jika ada kerja sama maka Indonesia dan negara-negara lain bisa kompak dalam memberantas terorisme dan radikalisme.

Kerja sama antara kementrian pertahanan RI dengan negara-negara ASEAN bernama Our Eyes, tujuannya untuk memberantas teorisme dan radikalisme secara kompak. Indonesia memang memiliki titik rawan terjadinya terorisme tetapi bisa dicegah dengan kerja sama dan peningkatan profesionalisme.

Ketika ada peningkatan profesionalisme untuk memberantas terorisme maka kita optimis terorisme dan radikalisme bisa lekas diatasi. Kerja sama yang baik juga dilakukan antara pemerintah, aparat keamanan, dan rakyat. Tiap elemen masyarakat wajib memahami bahaya terorisme dan mereka bisa membantu pemerintah agar radikalisme tidak menyebar di seluruh negeri ini.

Menteri Prabowo menambahkan, ancaman yang patut diwaspadai adalah serangan chemical, nuklir, radiological, biological, eksplosif, dll. Ancaman-ancaman ini patut diwaspadai karena jika ada serangan, baik dari kelompok teroris atau yang lain, akan sangat berbahaya. Serangan nuklir dan lain-lain bisa memicu kerusakan di Indonesia dan menyebabkan banyak kerugian.

Kelompok teroris makin lihai dan mereka tak hanya membuat bom molotov tetapi juga jenis-jenis bom lain dan melakukan serangan chemical. Untuk itu aparat keamanan perlu meningkatkan ilmu pengetahuan agar mengetahui bagaimana cara menangani serangan ini dan terus update agar tidak ketinggalan.

Aparat keamanan meningkatkan profesionalisme dengan ikhlas karena mereka juga ingin agar terorisme dan radikalisme hilang dari Indonesia. Pemberantasan radikalisme dan terorisme dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena mereka tak hanya melaksanakan tugasnya, tetapi juga ingin mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

Profesionalisme wajib ditingkatkan untuk menghadapi kelompok teroris, agar terorisme dan radikalisme tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Dengan kerja sama antar negara dan kerja keras dari aparat keamanan maka kita optimis radikalisme dan terorisme bisa dibabat sampai habis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia membawa banyak dampak positif. Salah satunya adalah bisa membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) Nasional yang terdampak pandemi Covid-19.
Pandemi membuat banyak orang nyaris tumbang karena krisis global, salah satunya adalah pengusaha UMKM. Mereka harus memutar otak untuk tetap bisa survive karena daya beli masyarakat menurun drastis. Pemerintah berusaha agar UMKM tidak gulung tikar dengan memberi Bansos.

Salah satu bantuan lain pemerintah adalah dengan melibatkan UMKM pada gelaran KTT G20. Forum internasional ini akan diselenggarakan di Bali pada akhir tahun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa ada 1.500 UMKM yang akan digandeng untuk mensukseskan KTT G20. Mereka akan menjual hasil kriya, kuliner, dan fashion untuk dijadikan suvenir pada delegasi KTT.

Menteri Sandiaga melanjutkan, pekiraan delegasi KTT G20 yang datang ke Bali adalah 7.000-8.000 orang. Dengan demikian maka 1.500 UMKM akan ‘terpakai’ alias semua dagangan mereka sudah pasti akan fix dijadikan buah tangan. Selain itu, aplikasi QRIS juga akan digunakan pada KTT G20 karena merupakan hasil karya anak bangsa.

Penunjukan 1.500 UMKM di Bali untuk memproduksi suvenir merupakan hasil dari perintah Presiden Jokowi. Beliau memang ingin memajukan pengusaha kecil dan menengah, sehingga pada forum G20 adalah saat yang tepat bagi UMKM untuk menunjukkan produk unggulannya.
Para pengusaha UMKM di Bali tentu kecipratan untung dari KTT G20 karena jika delegasi yang datang dalam jumlah besar, maka barang yang laku akan sangat banyak. Dengan demikian, mereka mendapatkan untung besar. Keuntungan ini yang diharapkan karena bisa membuat usahanya bangkit.

Tak bisa dipungkiri, uang menjadi bahan bakar dalam menyehatkan kembali sebuah usaha kecil dan menengah. Jika ada pesanan dalam jumlah besar dari KTT G20 maka pengusaha UMKM tidak jadi berniat untuk menutup bisnisnya. Mereka akan terus semangat karena ada orderan.

Penunjukan UMKM sebagai partner tentu memperlihatkan perhatian pemerintah, khususnya kepada wong cilik. Pengusaha UMKM yang merupakan warga sipil biasa malah diprioritaskan. Pertama, mereka adalah tulang punggung perekonomian neagra, karena 90% pedagang di Indonesia adalah berlevel kecil dan menengah.

Kedua, dengan menggandeng UMKM maka akan mengurangi pengangguran. Logikanya, ketika bisnis UMKM terus maju maka akan mustahil memecat pegawai sehingga pengangguran tidak akan bertambah. Malah pemilik usaha kecil dan menengah akan menambah pegawai lagi sehingga pengangguran berkurang.

Pemerintah bisa saja menunjuk perusahaan besar, bahkan dari luar negeri, untuk membuat suvenir pada gelaran KTT G20. Akan tetapi hal itu tidak terjadi, karena menghargai usaha UMKM dan ingin agar mereka terus maju, serta bangkit dari pukulan saat pandemi. Hal ini yang patut kita apresiasi.

Selain itu, ketika produk dan jasa dari UMKM diperlihatkan kepada delegasi KTT G20, maka mereka akan melihat betapa kayanya kebudayaan Indonesia, karena pasti yang dipamerkan adalah kriya etnis dan menunjukkan keunikan kultural negeri ini. Kekhususan ini yang akan menancap di memori mereka sehingga mengingat bahwa di Indonesia itu istimewa, bahkan suvenirnya pun masih berciri kultural.

Ketika 1.500 UMKM ditunjuk untuk ikut mensukseskan gelaran KTT G20 di Bali maka menunjukkan perhatian pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah. UMKM harus dimajukan karena merekalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Pengusaha UMKM juga senang karena mendapatkan orderan dalam jumlah besar, dan mereka bangga bisa mendukung forum internasional sekelas KTT G20.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta, impresionis.com – Pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua di masa datang akan lebih terarah dan jelas peruntukannya karena telah memiliki Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua.

Hal itu diungkapkan Deputi Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan pada Sekretariat Wakil Presiden (Wapres), Suprayoga Hadi, di Jakarta, Rabu 19 Januari 2022.

“RIPP Papua merupakan versi lebih baik dari Otsus pertama yang telah berlaku selama 20 tahun terakhir,” ujar Suprayoga.

Sementara itu, Staf Ahli bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Velix Wanggai yang juga putra Papua itu menegaskan RIPP akan selalu disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Salah satu target yang sudah ditetapkan adalah angka kemiskinan di Papua Barat yang kini di angka 21 persen diharapkan menjadi 18 persen pada 2024. Di 2041 diharapkan menjadi 8 persen.

Komnas HAM tidak pernah setuju penarikan personel TNI-Polri yang bertugas di Papua karena  salah satu pelindung HAM itu TNI-Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI-Polri tahun  2021 beberapa waktu yang lalu yang di tayangkan melalui Channel YouTube Tribrata Humas Polri, Senin (22/2/2021).

Ketua Komnas HAM mengatakan bahkan mensinyalir bahwa ada pihak- pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. “Bagaimana mungkin TNI-Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana,” ujarnya.

Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari KKB bahkan KKB kadang-kadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI-Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.

Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat di Papua, sebagai wujud kehadiran Negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban beringasnya KKB.

Hal senada pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2020). Saat itu Mahfud membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI-Polri agar segera angkat kaki dari Bumi Cenderawasih. Justru kehadiran aparat di daerah yang belakangan ini sudah diisi aparat juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua itu sendiri.

“Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Kalau rakyat sendiri justru minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Yang minta-minta itu KKB,” ujar Mahfud saat itu.

Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan perlindungan dari negara, dalam hal ini oleh TNI dan Polri. Sehingga, banyak aparat TNI dan Polri yang diperbantukan dari daerah lain untuk menjaga situasi di Papua.

Hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM dan Menko Polhukam ini, sekaligus sebagai jawaban dari pandangan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang mendorong supaya DPR mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua yang selama ini dilakukan TNI-Polri. Sebab menurut dia, pendekatan yang dilakukan TNI-Polri membuat warga semakin ketakutan dan memperburuk kepercayaan masyarakat Papua tehadap pemerintah. (***)

sumber:  https://www.klikanggaran.com/peristiwa-daerah/pr-115966598/komnas-ham-dukung-tnipolri-lakukan-pengamanan-di-papua

Manokwari, TRITONPBNews.com – – Pembangunan di Papua dan Papua Barat 20 tahun kedepan dalam konteks otonomi khusus (Otsus) Jilid II menekankan pada 5 substansi.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr Velix V. Wanggai mengatakan, kelima substansi dimaksud telah termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan di Papua (RIPPP) tahun 2022-2041.

“Pembangunan di dalam rencana induk melangkah dengan dasar-dasar yang ada, sehingga didalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2021 maupun Peraturan Pemerintah (PP) nomor 107 tahun 2021 tentang penerimaan dan pemanfaatan rencana induk dimana disebutkan minimal membuat 5 hal penting dari sisi substansi,” ujar Wanggai kepada para wartawan di Aston Niu Manokwari, belum lama ini.

Wanggai meyebutkan, substansi pertama yang akan dipertajam dalam rencana induk adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter dan kontekstual Papua.

Kedua, pengembangan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Dijelaskannya, dalam konteks ekonomi ini tentu ada banyak hal, misalnya pengembangan komunitas unggulan disetiap wilayah atau kabupaten yang ada di Papua.

Susbtansi ketiga adalah percepatan pengembangan infratruktur dasar dan kolektifitas yang tentu bisa dilihat dari berbagai rumpun. Dijelaskannya, dalam konteks infrastruktur dan kolektifitas yang sedang didorong dan menjadi tujuan besar dari kolektifitas dan infrastruktur ini adalah untuk mempercepat pelayanan dasar maupun pertumbuhan ekonomi.

“Dalam banyak hal biasa disampaikan ada infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ada juga infrastruktur yang mendukung pelayanan-pelayanan masyarakat ditingkat paling bawah,” jelasnya.

Substansi keempat sebut Wanggai mengenai aspek pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Wanggai menjelaskan, hal ini dipandang penting, sebab seperti diketahui bahwa Papua adalah pulau yang masih menjadi satu dari jantungnya hutan di Indonesia.

“Apalagi Papua Barat juga sudah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi dalam berbagai target-target untuk menjaga yang ada sehingga akan terus dikawal hingga tahun 2041,” ujarnya. 

Sementara itu, substansi kelima mengenai aspek pemantapan, penataan, dan pengembangan tata kelola pemerintahan, termasuk kehidupan sosial yang harmonis, kehidupan demokrasi yang inklusif dan juga tentu dari sisi penghormatan HAM.

Menurutnya, kelima substansi tersebut merupakan kerangka besar yang juga amanah yang perlu dikolaborasikan dalam pembangunan di tanah Papua 20 tahun kedepan.

“Jadi ini lima kerangka besar yang juga amanah yang kita coba kolaborasikan. Ini kami juga coba diskusikan dengan kementerian terkait dan juga pemerintah daerah setempat. Berangkat dari situasi dan sistem yang ada, situasi yang kita hadapi kemudian kita letakkan di target 2041,” pungkas Wanggai. [AND-R4]

Sumber:https://taburapos.co/2022/01/23/pembangunan-papua-20-tahun-kedepan-akan-mengacu-pada-5-substansi/

Jakarta, suaratimur.id – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima audiensi aktivis Papua Frans Maniagasi dan Philip Jusario Vermonte membahas berbagai hal terkait pembangunan, ekonomi, dan keamanan di Bumi Cenderawasih secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyatakan TNI akan bekerja sama dengan pemerintah terkait pengawalan pembangunan Papua secara berkelanjutan.

“Tentara Nasional Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan,” kata Andika dalam audiensi yang disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa dipantau dari Jakarta, Minggu.

Dari audiensi yang berlangsung Sabtu (15/1) di Ruang Kerja Panglima TNI, Jakarta, Jenderal Andika didampingi sejumlah staf TNI mendapat banyak masukan dan informasi terkait hal yang sudah terjadi di wilayah Papua, terutama sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus).

Andika mengatakan permasalahan pemerintahan Papua merupakan tanggung jawab banyak departemen/lembaga. Selain itu, diperlukan pula bantuan aktivis Papua untuk memberikan informasi.

Namun, Andika memastikan dirinya akan disiplin dalam menjalankan tugas pokok TNI dan mengawal pembangunan berkelanjutan di Papua.

“Memang masalah governance ini adalah tanggung jawab banyak departemen/lembaga, ya bantuan dari Mas Frans dan Philip-lah untuk berusaha untuk ‘sounding’. Tapi yang jelas saya akan disiplin menangani hanya tugas pokok TNI, dan ini kami hadirkan (jajaran TNI, red.), karena habis selesai (audiensi) ini kami terus kawal proses yang menjadi tanggung jawab kami,” ujar Andika.

Perwakilan aktivis organisasi Papua Philip Jusario Vermonte dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua menyampaikan di samping melakukan pembangunan di Papua, maka perlu ada pendekatan perspektif pemerintahan di Bumi Cenderawasih.

“Mungkin yang harus kita kerjakan mendekati Papua dalam perspektif governance, pembangunan, dan lain-lain. Kalau ada indikasi pembangunannya meningkat, indeks pembangunan sumber daya manusia meningkat, dan lain-lain, lalu ada pilkada langsung lagi misalnya, itu salah satu cara membangun governance,” kata Philip.

Sementara itu, Ketua Forum Diskusi Sabang-Merauke Frans Maniagasi menyingung soal perlunya pengawasan tata dan alokasi dana Otsus Papua agar tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ia menyebutkan sumber dana otsus Papua ada tiga, yakni 2,25 persen dengan mekanisme 1,25 persen turun ke kabupaten/kota, sedangkan satu persen turun ke provinsi dalam bentuk block grant dengan catatan harus ada pertanggungjawaban.

“Filosofi dari Dana Otsus Papua yang 2,25 persen itu kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat Papua,” kata Frans.

Sumber : ANTARA News