Manokwari, suaratimur.id – Pemerintah menjamin penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua akan fokus memperbaiki kerangka otonomi khusus hingga 2041. RIPP 20 tahun ke depan diklaim lebih berorientasi jangka panjang.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekertariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi, Kamis (20/1/2022). Suprayoga menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak untuk menyampaikan penyusunan RIPP Papua.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan tentang Badan Khusus yang bertugas untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan otsus.

“RIPP ini merupakan road map pelaksanaan otsus sampai 2041. Ini versi lebih baik dari otsus pertama yang telah berlaku selama 20 tahun terakhir. Karena lebih matang dari segi perencanaan dan berkerangka jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Suprayoga, ke depan harus ada yang mengawal RIPP Papua sehingga pemerintah memutuskan untuk membentuk Badan Khsus non-struktural yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dan tiga menteri yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Lembaga tersebut nantinya kata dia, akan menghasilkan pokja untuk mengawal RIPP Papua. Suprayoga juga menekankan bahwa perwakilan dari masing-masing provinsi di Papua merupakan local champion dan harus Orang Asli Papua (OAP).

“Selain diketuai oleh wakil presiden dan sejumlah menteri, akan ada perwakilan 1 orang di setiap provinsi. Perwakilan sesuai dengan aturan bukan berasal dari ASN atau politisi,” tambah dia.

Suprayoga mengatakan, tugas Badan Khusus tidak akan mereduksi kewenangan dari pemprov maupun lembaga negara lainnya. Melainkan akan berjalan beriringan untuk mengawal otsus di tanah Papua.

sumber : linkpapua.com

Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya (PBD) yang juga merupakan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau merasa sangat optimis, Pemerintah Pusat akan menyetujui pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya. Keyakinan itu diutarakannya, menyusul adanya perpanjangan SK Kepengurusan Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya sangat yakin dan optimis, papua barat daya akan hadir di tanah ini,” ungkapnya.

Menurut Lambert, sampai saat ini tim pemekaran masih terus berjuang ditingkat pusat agar apa yang sudah diperjuangkan selama ini bisa terwujud. Bahkan, katanya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ikut mendukung apa yang diperjuangkan oleh tim pemekaran, yakni dengan memperpanjang SK Kepengurusan Percepatan Provinsi Papua Barat Daya.

“Terima kasih kepada pak gubernur telah memberikan kami SK dan memperpanjang kepengurusan percepatan provinsi papua barat daya. Dimana saya ditunjuk sebagai ketua tim pemekaran,” ucap Wali Kota Sorong.

Lanjut Lambert, perjuangan pemekaran calon DOB provinsi papua barat daya telah dilakukan sejak 19 tahun yang lalu sampai saat ini. Yang mana PBD diperjuangkan hadir, agar bisa memperpendek rentan kendali di wilayah Sorong Raya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kepengurusan, saya Wali Kota Sorong ditunjuk sebagai ketua tim percepatan pemekaran, sekretaris Bupati Tambrauw, bendahara Bupati Maybrat, wakil Slsekretaris Bupati Raja Ampat, wakil bendahara Bupati Kabupaten Sorong dan Bupati Sorong Selatan,” bebernya.

Provinsi Papua Barat Daya layak ada, sambungnya, karena jika dilihat dari sisi administrasi semua sangat lengkap dan memenuhi syarat untuk terbentuknya sebuah provinsi.

“Saya pikir tidak perlu dipersoalkan lagi, karena semua kriteria yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menghadirkan suatu daerah otonom yang baru sudah kami penuhi. Hanya tunggu Tuhan yang gerakan hati-hati para penentu di Jakarta, bisa munculkan Papua Barat Daya. Berdoa dan berdoa, saya optimis terlebih pak gubernur,” tandasnya.

Wali Kota menambahkan, yang diharapkan Gubernur Papua Barat adalah dukungan doa dari semua masyarakat.

“Pak gubernur sudah rekomendasi Pemekaran PBD. Sedangkan anggaran juga beliau siap mendukung,” pungkasnya.

sumber:  https://kumparan.com/balleonews/tim-pemekaran-terus-berjuang-mekarkan-calon-dob-papua-barat-daya-1xN2sRHt7hx/full

PAPUA – Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menegaskan, penggunaan sekolah di Distrik Dekai sebagai tempat penampungan anggota Brimob sudah seizin pemerintah daerah.

Didimus Yahuli mengakui penempatan anggota Brimob karena kegiatan belajar mengajar belum normal.

“Penggunaan sekolah sebagai tempat penampungan bersifat sementara sambil menunggu kesiapan GOR, aktivitas belajar juga belum normal,” kata Bupati Yahuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jayapura, Papua, Antara, Minggu, 23 Januari. 

Dijelaskan, keberadaan anggota Brimob yang menempati sekolah-sekolah akibat personel yang lama belum ditarik sementara yang baru sudah tiba sehingga untuk sementara ditempatkan di tiga sekolah.

Tiga sekolah yang menjadi lokasi penampungan anggota Brimob yakni SMA Ninia, SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 dan ketiganya berlokasi di Distrik Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo.

Terkait aksi demo para pelajar yang terjadi Kamis lalu, Bupati Yahuli menyayangkan karena seharusnya mereka mendatangi dirinya tanpa harus melakukan demo.

“Senin saya akan memantau apakah kegiatan aktivitas belajar mengajar di tiga sekolah sudah berlangsung normal atau belum,” tegas Bupati Didimua Yahuli.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengakui penempatan personel Brimob di tiga sekolah atas persetujuan pemda setempat dan bersifat sementara.

“Mulai Minggu hari ini mereka (anggota Brimob) akan menempati GOR Dekai dan keberadaannya untuk membantu Polres Yahukimo memulihkan kondisi kamtibmas,” kata Fakhiri.

Sumber: Antara

MANOKWARI, – Tokoh adat Biak bersama wakil lembaga kultur di Provinsi Papua Barat berharap kedamaian dan keamanan wilayah itu terjamin dari berbagai teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berupaya menghambat pembangunan.

Kepala Suku Biak wilayah Provinsi Papua Barat Mananwir Hengky Korwa, melalui sambungan telepon, Senin, mengatakan bahwa kebrutalan kelompok bersenjata di Maybrat bukan bagian dari budaya orang asli Papua.

Dia berharap rangkaian peristiwa penyerangan terhadap petugas keamanan hingga menewaskan Sertu Anumerta Miskael Rumbiak putra asli Papua pada 20 Januari lalu merupakan tindakan tidak manusiawi yang melukai seluruh warga Biak di tanah Papua.

“Khusus kepada warga Biak di wilayah Papua Barat agar tetap tenang, tidak mudah terhasut, kita bersama mendukung penuh langkah penegakan hukum oleh aparat TNI-POLRI untuk menangkap para pelaku,” ujar Mananwir Hengky Korwa.

Selanjutnya Semuel Kambuaya wakil masyarakat adat Maybrat di lembaga kultur Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendorong adanya dialog damai sebagai solusi menyelesaikan konflik bersenjata di daerah asalnya itu.

Ia menyatakan bahwa pembunuhan keji yang terjadi di wilayah Kabupaten Maybrat dengan menyasar pos-pos milik aparat keamanan, bukan budaya orang pribumi Maybrat.

“Bagian ini perlu saya luruskan, bahwa orang asli Maybrat cinta damai dan hidup penuh kasih sebagaimana didikan sejak nenek moyang kami,”kata Kambuaya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat adat kabupaten Maybrat agar tetap tenang, serahkan sepenuhnya peristiwa Kisor 2 September 2021 dan Aifat Timur 20 Januari 2022 kepada aparat penegak hukum.

“Sudah dua kali peristiwa penyerangan dan penembakan di daerah adat kami yang memakan korban jiwa, kami minta ini harus dihentikan dan biarkan daerah kami aman dan damai seperti sedia kala,” harap Samuel Kambuaya.

Oleh : Alfonso Lokbere )*

Pemekaran wilayah Papua merupakan strategi jitu dalam mempercepat pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka akan dibangun banyak infrastruktur dan mempercepat modernitas di Papua.

Penambahan provinsi alias pemekaran wilayah menjadi rencana besar pemerintah daerah Papua. Pasalnya, dengan wilayah yang begitu besar (lebih dari 4.000 hektar), memiliki 2 provinsi akan terlalu sulit. Penyebabnya karena jika daerahnya terlalu luas maka APBD yang diberi akan dibagi-bagi dan menjadi sangat sedikit per kota, sehingga pembangunan di sana kurang cepat.

Oleh karena itu pemekaran wilayah menjadi solusi, agar dana APBD yang diberi bisa difokuskan pada tiap provinsi. Rencananya ada provinsi tambahan yakni Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Tabi Saireri, sehingga total ada 5 provinsi di wilayah Bumi Cendrawasih.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua adalah strategi untuk mempercepat pembangunan. Jika ada pemekaran maka akan dibangun infrastruktur, termasuk infrastruktur pemerintahan dan keamanan.

Dalam artian, ketika ada pemekaran wilayah dan status provinsi baru maka otomatis akan dibangun gedung gubernuran yang baru. Ketika ada gedung tersebut maka diikuti dengan pembangunan gedung lain seperti kantor pemerintah provinsi, kantor polisi dan markas TNI. Semua dibangun demi pembangunan karena mereka melayani rakyat.

Infrastruktur lain yang dibangun di provinsi baru adalah gedung sekolah yang representatif sehingga anak-anak Papua bisa belajar di sana, tanpa harus jauh-jauh pergi ke provinsi lain. Jika masyarakatnya rajin bersekolah maka otomatis mereka bertambah cerdas dan terjadi pembangunan di sektor sumber daya manusia. Dengan ijazah yang lebih tinggi maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain sekolah maka infrastruktur lain yang dibangun adalah jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Jalan penghubung antar provinsi akan diaspal dan memudahkan mobilitas masyarakat Papua, dan mempersingkat waktu mereka yang ingin pergi ke distrik lain. Mereka tak perlu lagi melewati jalan setapak dengan berjalan kaki.

Jika ada jembatan di provinsi baru maka selain memperlancar mobilitas, juga bermanfaat di bidang pariwisata. Contohnya adalah Jembatan Youtefa yang telah dibangun beberapa tahun lalu, dan menjadi objek wisata favorit para turis. Dengan pembangunan jembatan maka bisa menaikkan perekonomian rakyat karena akan ramai pengunjung dari daerah, bahkan negara lain.

Saat ada jalan raya baru maka pembangunan di bidang ekonomi akan terjadi karena mobilitas dari truk atau kendaraan lain yang mengangkut barang dagangan akan lebih lancar. Mereka bisa mengirim sembako dan kebutuhan lain via jalan darat sehingga tidak bergantung pada pengiriman via udara (karena sebelumnya jalan darat amat buruk). Akibatnya harga barang-barang jadi turun karena biaya kirim via darat lebih murah.

Oleh karena itu pemekaran wilayah Papua amat didukung, tak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Mereka senang karena jika ada provinsi baru maka akan dibangun gedung-gedung baru pula. Tujuannya bukan untuk pamer melainkan untuk kemajuan rakyat Papua.

Pemekaran wilayah yang mempercepat pembangunan adalah salah satu strategi pendekatan terhadap masyarakat Papua, yakni dengan pendekatan kesejahteraan. Diharap dengan banyaknya pembangunan dan rakyatnya yang makin makmur, maka tercipta hubungan yang harmonis.

Pembangunan di Papua akibat dari pemekaran wilayah memiliki payung hukum yakni UU Otsus. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya untuk mengkoleksi gedung bertingkat, melainkan untuk memakmurkan warga Papua. Dengan pesatnya pembangunan maka taraf hidup mereka akan makin maju dan mobilitasnya juga lancar.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung