Jakarta – – Upaya Pemerintah membangun Papua menunjukan hasil yang signifikan. Pembangunan Papua tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan SDM. Manfaat yang dirasakan masyarakat Papua dari pembangunan tersebut disampaikan melalui video testimoni dari putra daerah terbaik Papua antara lain Amos Tsurey Tauruy (Millenial Papua), Putri Nere (Seniman Papua) dan Jufran Rumadaul (Aktivis Muda NU Papua).

Amos Tsurey Tauruy mengatakan bahwa, Presiden Joko Widodo sudah memberikan perhatian besar di tanah Papua dalam pembangunan infrastruktur. Namun yang menjadi catatan perlu adanya penguatan di bidang pembangunan sumber daya manusia.

“Karena banyak talenta muda Papua yang mumpuni untuk mengisi pos – pos strategis dalam ikut berkontribusi kepada bangsa, khususnya di tanah Papua. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan slot – slot afirmasi untuk anak muda Papua,” ungkapnya, Selasa (25/1).

Selanjutnya, Putri Nere mengatakan bahwa, sepenggal lirik dari lagu Kebangsaan kita Indonesia Raya yang berbunyi: Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Bangsanya untuk Indonesia Raya harus kita realisasikan, karena jiwa itu adalah elemen penting yang berkaitan dengan individu.

“Oleh karena itu, pembangunan di bidang sumber daya manusia adalah kunci bagi sebuah pembangunan dalam mempercepat kemajuan bangsanya. Seperti halnya yang terjadi di bumi cenderawasih, tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil yang jatuh kebumi,” kata Putri Nere.

Hal senada juga disampaikan oleh Jufran Rumadaul bahwa, mengapresiasi kinerja Pemerintah Pusat saat ini dalam melakukan pembangunan di tanah Papua. Apalagi semenjak Pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhatiannya untuk tanah Papua sangat signifikan.

“Dukungan Pemerintah terhadap kemajuan Papua tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas SDM Papua. Pemerintah juga telah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua untuk menjadi pegawai BUMN, ASN, dan TNI/Polri,” pungkasnya. (Red).***

sumber:  http://bisnismetro.id/mempersiapkan-sdm-papua-untuk-kemajuan-indonesia/

Sorong,– Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, meminta masyarakat Sorong menahan diri serta menjaga situasi keamanan usai pertikaian yang mengakibatkan belasan orang meninggal.

“Saya selalu kepala daerah meminta agar kepala-kepala suku lintas Nusantara di kota Sorong menghimbau warganya supaya bersama-sama menjaga situasi keamanan daerah,” kata Lambert di Sorong, Selasa, 25 Januari 2022.

Dia mengajak masyarakat Sorong bersama menjaga situasi keamanan sehingga dapat hidup tentram damai dan sejahtera. Ia pun tidak menyangka bahwa peristiwa pertikaian yang memakan korban jiwa dan menggemparkan nasional ini terjadi.

Ia mengharapkan agar peristiwa yang memilukan hati ini tidak lagi terjadi di Sorong sehingga masyarakat dapat hidup secara tenang. “Mari kita semua bergandengan tangan dan menciptakan situasi kota Sorong yang aman. Biarkan peristiwa ini ditangani secara profesional oleh pihak Kepolisian,” jelasnya.

Peristiwa pertikaian dua kelompok warga di kota Sorong bermula dari kesalahpahaman di karaoke Doubel0 yang berujung saling serang.

Korban meninggal satu orang akibat dibacok saat pertikaian dan 17 orang meninggal dunia terbakar karena terjebak di dalam karaoke Doubel0 yang dibakar massa pertikaian. Kasus sedang ditangani polisi.

Sorong, SuaraTimur.id – Bentrokan terjadi di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (24/1/2022) sekitar pukul 23.30 WIT.

Dalam insiden itu, sebanyak 18 orang meninggal. Satu orang tewas dibacok, sedangkan 17 korban lainnya tewas terbakar.

Korban tewas terbakar ditemukan di lantai dua tempat karaoke DoubleO yang dibakar massa.

Berawal Kesalapahaman

Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan mengatakan, bentrok itu dipicu oleh kesalahpahaman antar pengunjung dan pihak keamanan di tempat hiburan malam yang terjadi pada Minggu (23/1/2022).

“Kejadian sekitar pukul 11.30 WIT (23.30), buntut dari kejadian pada Minggu pagi yang berawal dari sebuah tempat hiburan malam akibat salah paham antara pengunjung dan pihak keamanan di tempat karaoke hingga berlanjut keluar,” kata Ary, Selasa (25/1/2022).

18 orang tewas, 17 tewas terbakar, 1 dibacok

Dua kelompok yang terlibat bentrok itu juga melakukan perusakan terhadap sebuah sekretariat dan pangkalan ojek.

Bukan itu saja, massa juga melakukan perusakan terhadap dua mobil dan membakar tempat hiburan malam yang terletak di Kilometer 10 Kota Sorong.

Akibat kebakaran itu, 17 orang ditemukan tewas terbakar.

Kabag Ops Polres Sorong Kota Kompol Edward Panjaitan saat dikonfirmasi mengatakan, jenazah para korban itu ditemukan di lantai dua tempat karaoke DoubleO yang dibakar massa.

Korban tewas, sambungnya, sudah dievakuasi ke RSUD Sele Besolu.

Saat ini , kata Edward, Polres Sorong Kota masih menunggu hasil dari identifikasi 17 jenazah tersebut.

“Terkait identifikasi jenazah, Polres Sorong Kota masih menunggu, termasuk mencari tahu identitas keluarga dari warga sekitar yang menjadi korban maupun identitas pekerja Double O,” kata Edward.

Panggil Kepala Suku

Agar kejadian tak meluas, Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan mengaku sudah memanggil kedua belah pihak kelompok yang terlibat bentrok.

Pemanggilan itu, sambungnyua, untuk menyelesaikan masalahnya.

Dalam pemanggilan itu, sambungnya, Ary mengaku juga mengumpulkan kepala suku.

“Kita sudah kumpulkan beberapa kepala suku untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak ada gerakan tambahan yang akan memicu nanti. Karena saya lihat intensitas mulai tinggi, patroli kita lakukan. Namun tiba-tiba bentrokan kedua kubu terjadi hingga memakan satu korban akibat terkena bacokan di kepala dan meninggal dunia,” ujarnya.

sumber : kompas.com

Oleh : Abdul Kohar )*

Paham radikal adalah ancaman berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Masyarakat harus terus mewaspadai dan ikut menangkal penyebaran paham radikal yang dapat menyasar semua golongan.

Kedamaian di Indonesia beberapa kali terusik oleh ulah kelompok radikal dan teroris yang terus berusaha menghancurkan tatanan negeri ini, dengan merusak fasilitas umum dan melakukan aksi pengeboman. Kelompok radikal juga berusaha agar ajarannya tersebar, tak hanya ke generasi tua tetapi juga yang muda. Masyarakat harus waspada, jangan sampai terjebak oleh radikalisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuat Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI). Peluncuran program ini dihadiri oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar, Buapt Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan bahwa warung NKRI adalah wadah silaturahmi sekaligus untuk mengangkat nilai toleransi, persatuan, dan gotong royong. Warung NKRI melibatkan seluruh elemen bangsa dan masyarakat. Radikalisme yang sudah ada di dunia maya perlu ditentang dengan ajaran toleransi, pesan perdamaian, persatuan, dan cinta bangsa.

Dalam artian, penyebaran radikalisme di masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia maya perlu dibabat dengan ajaran toleransi yang didapatkan di Warung NKRI. Nantinya rakyat akan mendapat pemahaman betapa pentingnya toleransi. Apalagi masyarakat Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda, sehingga toleransi adalah kunci dari terciptanya perdamaian.

Jika masyarakat sudah bertoleransi maka mereka akan saling menghargai dan tidak membesar-besarkan perbedaan, karena memang tidak seharusnya dipertentangkan tetapi dibiarkan berjalan beriringan. Mereka akan paham bahwa ajaran kaum radikal itu salah karena tidak memiliki rasa toleransi sama sekali dan bahkan selalu mengambil cara kekerasan, seperti pengeboman, padahal hal itu bertentangan dengan hukum dan hati nurani.

Penanggulangan radikalisme di lingkungan masyarakat harus dilakukan sesegera mungkin karena jika terus dibiarkan akan berbahaya. Jika paham ini tersebar maka generasi muda bisa direkrut jadi kader baru, bahkan anak-anak juga diajak untuk membenci pihak lain yang bersebrangan dan mencintai radikalisme. Bahayanya adalah masa depan bangsa ini bisa jadi taruhan dan jangan sampai Indonesia jadi hancur-lebur.

Penyebaran radikalisme juga perlu kerja sama karena pemerintah dan BNPT tidak bisa bekerja sendiri. Akan tetapi masyarakat juga perlu untuk memberantas ajaran sesat ini, dan memperingatkan jika ada yang menyebarkan hoax tentang radikalisme. Dengan cara ini maka minimal kita menahan agar tidak ada propaganda dari kelompok radikal yang meracuni pikiran masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan ke pihak pengelola media sosial ketika ada akun yang terindikasi milik kelompok radikal, karena biasanya mereka menyebar hoax dan hasutan di medsos. Jika kesusahan menggugat dengan alasan melanggar UU ITE, maka cara paling mudah adalah menekan tombol ‘report’ dan ika dilakukan ramai-ramai maka akun itu bisa hilang dari peredaran.

Masyarakat harus mewaspadai radikalisme di lingkungan mereka dan tidak boleh mengabaikannya. Jika punya anak yang ngekos maka juga harus dipantau agar mereka tidak salah jalan dan akhirnya jadi kader radikal. Tiap anak diajari untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, serta anti radikalisme.

Radikalisme amat bahaya karena bisa menghancurkan masa depan Indonesia. Oleh karena itu masyarakat diharap untuk mewaspadai paham ini agar tidak menyebar, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Perlu adanya kerja sama antara BNPT dan masyarakat agar radikalisme cepat dihentikan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Kekejaman Kelompok Separatis dan Teroris(KST) Papua kepada Rakyat Sipil maupun TNI/Polri mendapat kecaman banyak pihak. Selain menimbulkan trauma, aksi brutal KST telah mencederai pendekatan damai dan kesejahteraan Pemerintah.

Papua merupakan wilayah yang tak lepas dari perhatian pemerintah, khususnya dalam upaya pendekatan damai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan di Papua. Mahfud berujar, pemerintah secara umum menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, tanpa senjata.

Selain itu, pemerintah juga mengedepankan program afirmasi dalam membangun Papua. Menurut Mahfud, hal ini terejawantahkan dari rencana penaikkan dana otonomi khusus menjadi 2,2% dari plafon dana alokasi umum (DAU) di tahun depan. Saat ini, dana otsus Papua adalah 2% dari DAU.

Langkah pemerintah dan aparat keamanan yang tidak lagi mengutamakan pendekatan militer merupakan terobosan yang baik dalam menyelesaikan masalah Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Tentu saja dengan penanganan konflik di Papua, melalui pendekatan lunak yang mengedepankan rasa kemanusiaan, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam merangkul rakyat dengan kasih dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun upaya pendekatan damai tersebut ternyata dicederai oleh ulah KST Papua. Di mana dalam beberapa hari yang lalu, KST masih melancarkan teror serta ancaman terhadap masyarakat yang tinggal di Kabupaten Puncak, Papua. Korban jiwa dan korban materiil pun tak terhindarkan. Bahkan sebagian masyarakat lebih memilih untuk meninggalkan Puncak dan mengamankan diri ke Kota Timika.

Atas kegaduhan yang terjadi, salah seorang tokoh dari West Papua National Authority (WPNA) wilayah Domberai, Markus Yenu mengatakan ketidaksepahamannya dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh KST.

Yenu menilai, apa yang dilakukan oleh KST adalah tindakan yang sangat ceroboh dan tidak dalam pertimbangan yang cukup matang. Meski pihaknya mengklaim jika korban yang telah dibunuh adalah bagian dari mata-mata aparat keamanan, namun tindakan semacam itu justru sangat merugikan.

Hal ini seakan menunjukkan bahwa Teoris kelompok kriminal bersenjata (KKB) memang tidak ingin masyarakat Papua maju. Dalam kurun waktu 3 bulan, sebanyak 3 sekolah telah dibakar KST.

Padahal kita semua tahu bahwa salah satu program pemerintah dalam memajukan Papua adalah memajukan sektor pendidikan. Sehingga pembakaran sekolah ini tentu saja tidak dapat dimaafkan. Tiga sekolah yang dibakar adalah bangunan SD di Distrik Kiwirok, SMP Serambakon dan SMAN 1 Oksibil.

KST tidak setuju apabila pendidikan di Papua menjadi maju, apalagi pembakaran ketiga sekolah tersebut dilakukan sebelum shubuh. Sebelumnya, KST telah menembak Sersan Dua Miskel Rumbiak Saereri gugur pasca terkena tembakan. Serda Miskel Rumbika bersama memang anggota lainnya diserang saat melaksanakan tugas pembinaan untuk kepentingan masyarakat lokal di distric Aifat Timur. Empat prajurit lainnya dinyatakan luka-kula.

Sebelumnya, mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KST merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KST sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KST tidak bisa ditolerir lagi. Negara juga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Salah satu pembangunan yang menjadi ikon Baru adalah dibangunnya jembatan Youtefa di Jayapura, jembatan ini juga menjadi landmark kegiatan kolaboratif antar tingkat pemerintahan melalui kerja sama pendanaan yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Kekejaman yang ditorehkan KST rupanya menghambat perdamaian serta upaya pembangunan. Pemerintah saat ini menggunakan pendekatan secara lunak dengan harapan Papua akan menjadi tanah yang damai, namun tentu saja KST layak untuk dibubarkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Raffles Silaban )*

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah berada di jalur yang tepat. Hal ini bisa dilihat dari naiknya daya beli masyarakat dan menurun jumlah pasien Covid-19.

Pandemi membuat 2 bidang hampir runtuh secara bersamaan, yakni kesehatan dan ekonomi. Apalagi di pertengahan tahun 2021 lalu ketika ada serangan Corona gelombang kedua, jumlah pasien Covid-19 melonjak jadi 50.000 orang per harinya. Di bidang ekonomi, daya beli masyarakat juga menurun karena banyak yang gajinya dipotong demi efisiensi perusahaan.

Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi pandemi serta dampaknya, terutama di bidang ekonomi. Pasalnya, jangan sampai kita terjembab dalam status resesi yang mengerikan. Semua daya dan upaya dilakukan agar keadaan kembali membaik.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan jalur. Hal ini terlihat dari beberapa leading indicator perekonomian yang membaik sejak awal pandemi.

Di bidang ekonomi, indeks keyakinan konsumen Indonesia naik menjadi 108%. Indeks ini mencerminkan keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini. Dalam artian, ketika indeksnya naik maka banyak yang percaya perekonomian negara juga naik.

Bukti dari naiknya perekonomian negara adalah naiknya daya beli masyarakat. Ketika tahun 2020 kita berjalan terseok-seok dan finansial negara kembang-kempis, maka tahun 2021 mulai bangkit lagi dan 2022 adalah masa yang tepat untuk menyehatkan perekonomian negara. Daya beli rakyat naik dan buktinya adalah ramainya pasar dan mall, juga toko online. Bahkan mereka berebut ketika ada launching barang baru.

Saat ada kenaikan daya beli masyarakat maka menandakan bahwa dompet mereka masih tebal. Berarti masih banyak yang tidak terlalu terkena dampak pandemi, atau sudah memiliki pekerjaan baru pasca berganti profesi. Masyarakat tak lagi mengerem pengeluaran seperti 2 tahun lalu.

Pemulihan di bidang ekonomi terjadi akibat stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Sejak awal masa pandemi, banyak yang diberi bantuan sosial berupa uang tunai. Pemerintah berpesan agar uang itu dibelanjakan, jangan disimpan. Penyebabnya karena jika banyak yang belanja maka akan menggerakkan roda perekonomian, menolong pedagang (mayoritas UMKM), dan menyehatkan lagi keuangan negara.

Selain pemulihan di bidang ekonomi, pemerintah juga menangani Corona dengan sebaik-baiknya. Sejak awal pandemi, semua pasien Covid digratiskan biayanya ketika dirawat di Rumah sakit (dengan catatan punya kartu BPJS yang aktif). Pertolongan ini sangat disyukuri masyarakat karena jika membayar sendiri bisa mencapai puluhan juta.

Pemerintah juga masih menggratiskan vaksin (dan bahkan di beberapa tempat vaksinasi massal diiming-imingi dengan doorprize menarik). Gratisnya vaksin juga amat disyukuri karena di banyak negara lain harus membayar sampai ratusan ribu rupiah. Pemerintah paham bahwa banyak rakyat yang terdampak di awal pandemi, oleh karena itu vaksin Corona masih digratiskan.

Penanganan Corona juga dilakukan di luar Rumah Sakit dengan memviralkan protokol kesehatan yang ketat. Semuanya harus menaati aturan dan memakai masker tanpa kecuali. Selain itu, wajib untuk mencuci tangan dan menjaga jarak, juga menghindari kerumunan. Jika ada yang nekat (misalnya menggelar hajatan yang mengundang ribuan orang) tentu akan dibubarkan oleh tim satgas Covid.

Dengan penanganan Covid-19 yang tepat maka jumlah pasien diharapkan akan terus menurun. Pemerintah juga berusaha memulihkan perekonomian rakyat dan memberi stimulus agar daya beli dapat kembali naik seperti sedia kala. Berbagai kebijakan Pemerintah tersebut tentu perlu mendapat dukungan penuh masyarakat agar mendapatkan hasil yang maksimal.

)* Penulis adalah mahasiswa IISIP Jakarta

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024. Masyarakat mengapresiasi penetapan pelaksanaan Pemilu tersebut karena telah mengakhiri spekulasi perpanjangan masa jabatan Presiden.

Pemerintah sudah mulai memikirkan perihal pemilu tahun 2024. Komisi II DPR RI bersama Pemerintah, KPU dan Bawaslu menggelar rapat jadwal pemilu tahun 2024. Pemerintah dan KPU menyepakati bahwa Jadwal Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014.
Rapat Komisi II digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 24 Januari 2022. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi DPR Ahmad Doli Kurnia. Dalam rapat tersebut hadir pula Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ilham Saputra selaku Ketua KPU dan Abhan selaku Ketua Bawaslu.

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan berdasarkan pertimbangan yang matang. KPU mengusulkan hari pemungutan suara jatuh pada tanggal 14 Februari. Ilham mengatakan hari pemungutan suara direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, jadi 14 Februari ini hari Rabu, Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI.

Ilham mengatakan, 14 Februari 2024 merupakan usulan KPU dari awal, makanya KPU ketika konsinyering beberapa kali seperti disampaikan tadi itu sudah mengusulkan tanggal 14, 21 dan 6 Maret. Hasil kajian KPU menunjukkan di mana tanggal 14 Februari bisa memberikan waktu persiapan. Serta menambah nilai plus karena bisa melakukan rekapitulasi sebelum bulan Ramadhan.

Ilham mengakui pihaknya mengkaji kembali untuk persiapan pemilu 2024, apalagi ini menjelang ramadhan. Jadi kalau bisa kemudian rekapitulasi tersebut bisa dilakukan sebelum ramadhan, atau kemudian di masa ramadhan pun sudah di akhir-akhir. Karena mengacu pada pengalaman di tahun 2019 kita lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi kabupaten kota di masa ramadhan.

Setelah itu, Tito sebagai perwakilan pemerintah juga menyatakan kesepakatan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024. Dengan begitu. Tito berharap ada waktu luang penyelenggara KPU untuk menyiapkan Pilkada yang diselenggarakan pada bulan November.

Tito berujar, untuk tanggal, pihaknya mengira, dari pemerintah sepakat tanggal 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cuku bila terjadi putaran kedua misalnya.

Untuk diketahui, 14 Februari ini merupakan Jadwal Pemilu 2024 usulan alternatif dari KPU. Usulan itu dikirim KPU ke DPR pada hari Rabu 19 Januari 2022. Pramono Ubaid selaku Komisioner KPU mengatakan dalam surat tersebut KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni pada tanggal 14 Februari 2024.

Usulan itu bukanlah baru sama sekali karana dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni: 14 Februari, 21 Februari dan 5 Maret 2024. Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyampaikan usulan jadwal Pemilu 2024 pada tanggal 15 Mei.

Setelah melalui pembahaan lebih lanjut, diputuskanlah pemerintah dan Komisi II DPR akhirnya memutuskan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan berpandangan bahwa beban KPU dan Bawaslu di Tahun 2024 akan sangat berat, bahkan melebihi pelaksanaan pemilu sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar proses dan hasil pemilu bisa betul-betul demokratis.

Syarief juga menambahkan konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik. Hal ini tampak pada kondisi politik saat ini yang jauh lebih kondusif daripada dengan jelang dan beberapa waktu pasca pemilu 2019. Keterbelahan politik yang terjadi juga semakin menghilang. Hal tersebut menurut Syarief harusnya dipandang sebagai dinamika demokrasi, yang mana berangsur membaik dan tidak mengganggu kedaulatan NKRI.

Dalam kesempatan rapat, Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim menegaskan bahwa DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu berupaya untuk mencapai kesepakatan terkait dengan tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Menurut Luqman, jadwal pemilu penting untuk segera ditetapkan agar persiapan menuju Pemilu 2024 dapat dilakukan dengan matang.

Pelaksanaan pemilu 2024 memang perlu kajian secara komprehensif, hasilnya 14 Februari 2024 merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

SORONG, TRITONPBNews.com – Aparat TNI dari Kodim 1802/Sorong membantu Polres Sorong Kota mencegah bentrokan di Kota Sorong meluas. Petugas bersenjata lengkap berjaga di sekitar lokasi kejadian Kilometer 10, Kota Sorong dan titik-titik rawan.

Komandan Kodim (Dandim) 1802/Sorong Letkol Inf Tody Imansyah mengatakan, TNI memiliki tugas dan fungsi mem-back up Polri dalam kejadian ini. Kapolres Sorong Kota telah berkoordinasi dengan Dandim 1802/Sorong.

“Jadi saya langsung turun ke lapangan bersama jajaran. Intinya jangan sampai ada tindak lanjut (kejadian meluas). Ekses-ekses bentrokan malam tadi (Senin 24/1/2022) jangan sampai melebar atau meluas,” kata Dandim 1802/Sorong ditemui MNC Portal Indonesia di THM Double “O”, Senin (24/1/2022).

Letkol Inf Tody Imansyah mengatakan, pascakejadian, situasi telah terkendali. Aparat juga telah melakukan komunikasi dan dialog dengan para tokoh kedua kelompok masyarakat yang bertikai.

“Intinya kami menyesalkan kejadian ini. Situasi sudah dikendalikan oleh aparat keamanan. Kami juga telah melakukan komunikasi dan dialog dengan para tokoh dari kedua kelompok masyarakat yang bertikai agar tidak lagi memperpanjang masalah,” ujar Letkol Inf Tody Imansyah.

Aparat keamanan, tutur Dandim 1902/Sorong, berdiri di tengah-tengah untuk mendamaikan situasi. “Kami berharap kejadian ini tidak meluas supaya masyakarat yang tidak tahu apa-apa, jangan sampai menjadi korban,” tutur Dandim.

Pascakejadian aparat keamanan dari TNI dan Polri disiagakan disejumlah titik yang dianggap rawan. “Sejumlah titik telah disiagakan aparat yah. Jadi untuk back up dari TNI telah kami kerahkan, bersinergi dengan rekan-rekan dari Polri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucap Letkol Inf Tody Imansyah.

Aparat keamanan, ujar Dandim, menyiapkan proses evakuasi korban bentrokan. Untuk sementara, petugas baru menemukan enam Jenazah di dalam tempat hiburan malam yang dibakar massa.

“Hari ini untuk proses evakuasi para korban dari tempat hiburan malam yang dibakar. Saat ini kami sedang menyiapkan kantong mayat atau jenazah dari Basarnas Sorong untuk proses evakuasi. Di dalam gedung ini, tim baru menemukan enam jenazah yah. Jadi masih terus dilakukan pencarian,” ujar Dandim 1802/Sorong.

Diberitakan sebelumnya, dua kelompok masyakarat bentrok di Kota Sorong, Papua Barat, tepatnya di Kompleks Jupiter, Kilometer 10, Senin (24/1/2022) malam tadi.

Aksi saling serang ini di warnai Blokade jalan dari sekelompok pemuda. Informasi yang didapatkan MNC Portal Indonesia, aksi tersebut terjadi sekitar pukul 22.30 WIT, Senin (24/1/2022).

Massa menutup jalan di sekitar Jupiter Kilometer 10 dengan kayu. Tak hanya itu, massa juga membakar ban bekas di tengah jalan, satu tempat hiburan malam, dan satu unit mobil.

Pihak Kepolisian Polresta Sorong, dibackup Brimob Detasemen B Sorong yang dipimpin Kapolresta Sorong AKBP Ary Nyoto Setiawan bergerak ke lokasi kejadian dan membubarkan massa yang terus melakukan aksi saling serang.

Beberapa kali terdengar tembakan peringatan dari aparat Keamanan untuk melerai kedua kubu yang bertikai. Sekitar pukul 01.00 WIT aparat Keamanan berhasil menguasai keadaan.

Dalam Bentrokan kali ini dilaporkan Tujuh orang Meninggal dunia. Satu orang dilaporkan merupakan kelompok pemuda yang terlibat aksi bentrokan dan enam orang lainnya merupakan karyawan dan tamu Tempat Hiburan Malam yang terjebak saat kejadian terbakarnya THM tersebut.

sumber : inews.id