MANOKWARI, – Pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa menjadi berkat dan malapetaka bagi orang asli Papua.

Anggota DPD-RI Dapil Papua Barat, Mamberob Y. Rumakiek mengatakan, pemekaran DOB menjadi malapetaka, dengan artian jika sumber daya manusia (SDM) orang asli Papua tidak siap, maka tidak akan menjadi subjek dari pembangunan.

Ia membeberkan, saat melakukan reses di Sorong Raya, banyak warga mempertanyakan aspirasi terkait pemekaran DOB, baik DOB calon provinsi Papua Barat Daya maupun DOB di tingkat kabupaten dan kota di Papua Barat.

“Yang terpenting sekarang menyiapkan anak-anak kita mengikuti sekolah supaya pada waktunya atau pemekaran itu datang, maka anak-anak kita punya ilmu, punya ijazah, dan kesarjanaan yang cukup untuk diterima dalam formasi-formasi CPNS yang ada dan menduduki jabatan-jabatan strategi yang ada,” kata Mamberob kepada Tabura Pos di salah satu hotel di Kota Sorong, belum lama ini.

Lanjut dia, jangan sampai masyarakat Papua meminta pemekaran DOB, tetapi tidak ada SDM orang asli Papua yang cukup untuk berada di golongan tertentu, bahkan tidak ada orang asli Papua yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.

“Bukan soal pemekaran itu jadi atau tidak, tetapi apakah kita siap atau tidak menghadapi pemekaran itu. Jangan kita minta pemekaran, tetapi kita tidak punya SDM yang cukup, nanti kita tidak ada tempat di dalam pemekaran itu,” tukasnya.

Ditegaskannya, pemekaran DOB bisa menjadi berkat, tetapi bisa jadi malapetaka, maka yang terpenting, menyiapkan terlebih dahulu SDM generasi muda Papua agar ketika pemekaran datang, mereka sudah siap.

“Memang banyak masyarakat bertanya soal pemekaran, tetapi bagi saya, itu adalah amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua, maka pemekaran itu akan jadi sekarang soal waktunya saja,” terang Mamberob.

Ia mengungkapkan, kebetulan beberapa anggota DPD, termasuk dirinya juga bergabung dalam Tim Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus DPR-RI untuk ikut terlibat dalam pembahasan UU Otsus.

Dikatakannya, salah satu poin yang dibahas dalam revisi UU Otsus adalah DOB. DOB, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga dalam revisi itu ditambahkan anggaran Otsus untuk 20 tahun ke depan.

“Dalam 20 tahun ini, aspirasi DOB ini masuk dalam prioritas di revisi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021. Saat ini, soal waktu saja, jadi atau tidak, saya tidak bisa memastikan, tetapi sampai saat ini masih diberlakukan moratorium. Presiden belum mencabut moratorium dan kewenangan ada di Presiden,” tandas Mamberob.

Intinya, ungkap dia, agenda DOB ini masuk dalam UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021. Menurutnya, UU ini menyatakan pasti, pastinya tinggal soal waktu kapan dan DOB mana yang dimulai duluan, apakah Papua Barat Daya atau masih di Provinsi Papua atau beberapa DOB kabupaten dan kota di Papua Barat dan Papua.

“Kalau jadi, saya sangat yakin pasti akan jadi karena itu adalah amanat UU dan tidak bisa tidak. Hanya saja soal waktu,” ujar Mamberob seraya menambahkan, saat ini masyarakat harus siap dalam arti, masyarakat segera menyiapkan anak-anaknya.

Ditanya tentang aspirasi DOB dari masyarakat Papua ke DPD-RI, Mamberob mengatakan, sejauh ini, banyak aspirasi terkait DOB yang disampaikan masyarakat Papua, baik melalui anggota DPD-RI, juga mereka datang dan langsung bertemu pimpinan DPD-RI.

“Banyak masyarakat datang bawa aspirasi pemekaran, baik dari Papua maupun Papua Barat. Semua menyampaikan aspirasi yang sama kepada kita, ada yang meminta DOB di kabupaten, kota maupun provinsi,” pungkas Mamberob.

Jakarta – Rencana pemerintah melakukan pemekaran di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Barisan merah putih kota Jayapura Niko Maury.

Ia mengatakan, rencana pemekaran wilayah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Ia juga menilai hal tersebut sebagai jawaban dari Tuhan atas permohonan masyarakat yang sudah disampaikan sejak sepuluh tahun silam.

“Doa dan harapan hari ini terwujud jika pemerintah pusat mau melaksanakan pemekaran provinsi bahkan kabupaten kota,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Niko juga mengungkapkan bahwa rencana pemerintah tersebut adalah satu langkah positif untuk membangun tanah Papua untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

“Untuk itu kami minta dukungan, doa dan harapan dari semua masyarakat tanah Papua agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Jakarta, SuaraTimur.id – Kementerian PUPR Republik Indonesia di Tahun 2022 melakukan terobosan baru dalam infrastruktur masyarakat.

Infrastuktur masyarakat ini merupakan salah satu hal yang penting harus direalisasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR akan melakukan langkah dalam mewujudkan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kementerian PUPR juga dalam pembangunan infrastruktur ini melakukan terobosan yang terpadu, tepat, dan fokus.

Tak lupa, Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur ini bersinergi dengan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi daerah yang maju dengan pesat, seperti halnya di Ibu Kota, Jakarta.

Sebagaimana dikutip Priangantimurnews.com dari instagram @kemenpupr, berikut langkah dalam mewujudkan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

Pertama, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR membuka keterisolasian wilayah.

Selain itu, meningkatkan akses serta konektivitas dengan membangun Jalan Trans-Papua sepanjang 3.534 km dan Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098 km.

Pembangunan infrastuktur berupa jalan ini nantinya akan menjadikan akses kendaraan untuk membantu perekonomian masyarakat menjadi mudah.

Kedua, Kementerian PUPR memberikan dukungan afirmatif pada peningkatan SDM di Papua.

Dukungan afirmatif ini dilakukan dengan melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Peningkatan SDM ini sangat penting dilakukan, agar semua masyarakat Indonesia termasuk Papua menjadi maju dalam hal ekonomi dan lain sebagainya.

Ketiga, Kementerian PUPR melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT).

Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) ini bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.

Selama pandemi Covid-19, hampir seluruh bidang atau sektor pemerintah mengalami kritis dan penurunan dalam ekonomi di masyarakat.

Sehingga, program PKT ini sangat cocok untuk dilaksanakan oleh Pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan.

Keempat, Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR akan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw dan Sota, infrastruktur PON XX, pembangunan rumah khusus, jalan lingkungan, dan jembatan gantung.

Itulah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat.

sumber : priangantimurnews.com

Oleh : Irvan Kurniawan )*

Pemerintah telah mulai melaksanakan program vaksin dosis ketiga gratis bagi masyarakat. Pemberian suntikan ketiga dimaksudkan agar imunitas tubuh jadi lebih kuat khususnya dalam menghadapi virus Corona varian Omicron.

Sudahkah Anda divaksin? Jika jawabannya iya, maka siap-siap saja disuntik untuk yang ketiga kalinya. Vaksin booster ini akan diberikan tahun 2022 dan digratiskan, khususnya bagi pemegang KIS (kartu Indonesia sehat) dan BPJS. Nanti akan ada gilirannya dan untuk awal tahun ini yang akan disuntik adalah lansia terlebih dahulu, karena di usia tua mereka relatif lebih memiliki ketahanan tubuh yang kuat dibandingkan dengan yang muda-muda.

Lantas untuk apa suntik vaksin Corona sampai 3 kali? Hasil riset dari perusahaan Pfizer menyatakan bahwa vaksin sebanyak 3 kali akan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19 varian Omicron. Dalam artian, ketika seseorang sudah disuntik booster maka ia tak perlu khawatir terhadap ganasnya Omicron, karena imunitas tubuhnya makin kuat.

Vaksin amat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan pemberian booster akan makin menyempurnakan perlindungannya. Penyebabnya karena karakteristik Omicron yang berbeda jauh dengan Corona varian delta atau yang lainnya. Penderita Corona varian Omicron tidak merasa anosmia (kehilangan fungsi indra penciuman) sehingga sering OTG tak tahu bahwa ia sakit, sehingga bisa menularkannya tanpa sengaja.

Omicron menular 70 kali lebih cepat sehingga penyebarannya harus dihentikan segera dengan vaksin dosis ketiga. Jika tidak maka ditakutkan ada serangan Corona gelombang ketiga yang diprediksi 2 bulan lagi. Padahal hal ini berbahaya karena bisa menyebabkan PPKM mikro lagi dan jatuhnya perekonomian Indonesia, padahal kita baru saja bangkit pada tahun 2021 lalu.

Pemerintah ngebut agar vaksin booster segera diberi pada januari ini sehingga bisa mencegah terjadinya serangan Covid gelombang ketiga. Untuk mengetahui jadwalnya maka periksa aplikasi Peduli Lindungi dan ketika hari-H segera datang ke lokasi untuk disuntik. anda akan mendapat injeksi vaksin dan masih digratiskan, karena Presiden Jokowi ingin agar semua WNI sehat dan bebas Corona.

Sementara itu, jika jadwal tidak segera datang, maka langsung saja pergi ke lokasi vaksinasi booster dengan membawa KTP dan surat vaksin (yang berupa lembaran, bukan hasil scan aplikasi). Nantinya petugas akan memberikan injeksi, dengan catatan jika stok vaksin masih mencukupi. Jadi catat jadwal vaksinasi booster terdekat di daerah Anda agar nanti mendapatkan injeksi gratis.

Kecekatan dan ketegasan pemerintah patut diapresiasi karena langsung memberikan vaksin dosis ketiga pada rakyatnya, dan memang kecepatan adalah kuncinya, agar Corona khususnya varian Omicron tidak segera meluas. Setelah ada vaksinasi booster diharap kasus bisa berkurang drastis, dan saat ini menurut data tim satgas penanganan Covid, sudah ada lebih dari 200 orang yang kena Omicron.

Akan tetapi kita patut untuk mengingat bahwa vaksinasi sampai 3 kali juga harus diiringi dengan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes). Taati prokes 10M dan jangan lepas masker saat berada di luar rumah, bahkan kita disarankan untuk memakai masker ganda. Patuhi juga poin lain dalam protokol kesehatan agar tetap bugar dan tidak kena Corona.

Saat pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin Corona dosis ketiga dan masih digratiskan, maka patut diberi apresiasi. Penyebabnya karena pemerintah sigap dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap rakyatnya dan kita semua dijaga agar tidak kena Corona. Patuhi alur untuk mendapatkan vaksin booster dan tetap jaga protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia di era digital. Masyarakat pun perlu mewaspadai penyebaran bahaya laten radikalisme dan terorisme yang dapat menciptakan perpecahan bangsa Indonesia.

Radikalisme dan Terorisme merupakan hal yang merusak sendi-sendi persatuan Bangsa Indonesia. Paham Radikal telah terbukti menjadikan seseorang tidak setuju dengan Pancasila, sedangkan Paham Teroris telah menjadikan manusia kehilangan sisi kemanusiaannya, para teroris memiliki keyakinan bahwa merusak tempat ibadah dan melancarkan aksi teror adalah ibadah, jelas hal tersebut adalah bukti kesesatan yang tak terbantahkan.

Dulu kita sempat mendengar nama NII (Negara Islam Indonesia), di mana kelompok tersebut kerap melakukan ‘cuci otak’ dalam merekrutnya. Hal ini membuat warga resah, apalagi target yang direkrut saat itu adalah Mahasiswa dari berbagai kampus.

Perlu kita ketahui bahwa upaya cuci otak jelas bertentangan dengan norma dan ajaran Islam. Karenanya, peran pemuka agama dan pemerintah untuk mengoptimalkan counter isu dengan memberikan pelajaran akidah dan pendalaman ajaran Islam yang anti radikal. Pasalnya, gerakan radikalisme di Indonesia merupakan bahaya laten yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Utamanya gerakan radikalisme berbasis agama.

Berbagai propaganda tentang paham radikal masih terlihat di beberapa tempat, seperti perguruan tinggi, masjid, organisasi masyarakat dan bahkan dalam lingkup pemerintah pun sekarang sudah memasuki wilayahnya. Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan telah membenarkan adanya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terpapar paham radikal. Ada 7 PTN dan 39 persen mahasiswa yang tertarik akan paham ini.

Sebenarnya penganut paham radikal di Indonesia jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, paham khilafah juga tidak laku di Indonesia. Akan tetapi, pertumbuhan paham ini sudah menjadi sangat luas penyebarannya, dalam hal ini pemerintah jelas tidak boleh lengah karena paham radikal bisa semakin luas jika upaya deradikalisasi tidak dilakukan.

Selain itu penganut paham radikal juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham sesatnya. Di sinilah mereka mulai meracuni siapapun yang penasaran dengan paham yang dapat menyesatkan pikiran.

Terdapat tiga kategori radikal, yakni rendah, sedang dan tinggi. Kalau yang rendah masih dalam kategori yang bisa ditolerir. Kalau sedang sedang sudah mulai mengarah ke kuning, kuning ini tandanya perlu diwaspadai dan perlu disikapi. Sedangkan tinggi artinya sudah cukup parah, maka ini perlu lebih tajam lagi untuk bagaimana menetralisir keadaan.

Dalam hal ini menerangkan kategori tinggi atau merah itu di antaranya menunjukkan sikap simpati kepada kelompok Radikal yang kerap menyebarkan paham yang dapat merusak persatuan antarumat beragama. Sedangkan terorisme adalah bentuk tindakan yang bertujuan untuk membuat kerusakan dengan dalih jihad.

Selain itu perlu diketahui juga bahwa Terorisme dan radikalisme memiliki tujuan politis untuk merebut kekuasaan, mendirikan khilafah serta menegakkan syariah yang menurut atau sesuai dengan versi mereka. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila yang telah diperjuangkan untuk tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI. Negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika bukanlah negara khilafah.

Kelompok teroris merasa bebas menyebarkan ajaran dan ideologinya karena berlindung di balik payung demokrasi. Kebanyakan dari mereka menyebarkan ajarannya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah media sosial.

Saat ini, pergeseran pola penyebaran paham terorisme dari media offline ke media online telah terjadi, sehingga BNPT memiliki peran yang semakin penting dan rumit dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Terlebih jumlah pengguna Internet di Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 15,5%, total pada tahun ini tak kurang 202,6 juta orang pengguna internet di Indonesia.

ISIS juga tercatat memanfaatkan media sosial untuk merekrut simpatisan dari berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan ada warga negara Indonesia yang membakar paspor sesampainya di Suriah. Dengan dibakarnya paspor tersebut tentu saja menjadi bukti bahwa dirinya tak lagi percaya pada Pancasila dan NKRI.

Dalam agama manapun, tindakan bom bunuh diri dengan tujuan merusak perdamaian adalah kesesatan pemahaman yang perlu diluruskan. Tentu saja hal ini memerlukan peran berbagai pihak khususnya para tokoh agama.

Radikalisme dan Terorisme adalah musuh negara, keduanya bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung kebhinekaan serta semangat persatuan dalam keberagaman. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjauhkan generasi muda dari pemahanan sesat seperti radikalisme dan terorisme.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan perekonomian nasional tanpa sedikitpun mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Pemerintah mendorong penguatan sinergitas antar lembaga negara agar dapat optimal mewujudkan perbaikan perekonomian sesuai target yang ditentukan.

Tahun 2022 sepertinya menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional. Presiden RI Joko Widodo mendorong otoritas jasa keuangan (OJK) untuk terus memperkuat sinergitas antar lembaga. Jokowi sendiri mengapresiasi kinerja OJK selama 2021 yang telah melakukan koordinasi secara baik dengan berbagai stakeholder terkait.

Dalam kesempatan sambutan virtual pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jokowi mengatakan antara sektor jasa keuangan dan sektor riil harus saling mendukung dan menguatkan, karena tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan baik dan berkelanjutan.

Jokowi menjelaskan, momentum pemulihan ekonomi ini juga harus diperkuat dengan terus mendorong pembiayaan di sektor UMKM. Mengingat sektor UMKM punya kontribusi yang sangat besar dalam menjaga stabilitas perekonomian di masyarakat.

Di tahun 2024, Jokowi menargetkan porsi kredit UMKM bisa mencapai 30 persen dan untuk mencapai di situ tentu saja diperlukan strategi terobosan dan aksi-aksi serius, konsisten dan berkelanjutan. Presiden Jokowi berharap, dengan dukungan sektor jasa keuangan pada pembiayaan, maka tidak akan ada lagi keluhan soal akses kredit ke UMKM atau sektor ke informal.

Mantan Walikota Surakarta tersebut menuturkan bahwa hal ini harus dipermudah dan dipercepat sehingga dapat memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk memulai usaha dan UMKM untuk berkembang. UMKM bisa jadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian.

Jokowi juga menekankan pentingnya kebijakan untuk mengembangkan sumber ekonomi baru untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional antara lain yang dikaitkan dengan lingkungan hidup.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia yang diprakarsai OJK sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah yang menjadi Presidensi G20 2022. Taksonomi Hijau itu juga menjadi bukti komitmen OJK terhadap pengembangan ekonomi hijau sebagai sektor ekonomi baru.

Taksonomi Hijau Indonesia yang disusun bersama delapan kementerian ini berisi daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Taksonomi Hijau Indonesia juga telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi dengan 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar nasional terkait sektor ekonomi hijau, seperti Tiongkok, Uni Eropa dan ASEAN.

Taksonomi Hijau Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan (insentif dan disinsentif) dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk OJK. Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan dalam kesempatan sambutannya, bahwa dirinya optimis kinerja industri di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 ini akan semakin membaik.

Pihaknya memproyeksikan, di tahun 2022 kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen kurang lebih 1 persen (6,5-8,5 persen) dan Dana Pihak ketiga tumbuh di rentang 10 persen kurang lebih 1 persen (9-11 persen).

Wimboh menilai, proyeksi optimis itu didorong oleh kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus membaik, didukung keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Sistem keuangan Indonesia pun terjaga dengan baik yang terlihat dari indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali di tahun 2021.

Untuk mencapai proyeksi tersebut OJK menetapka kebijakan prioritas di tahun 2020. Salah satunya adalah memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah, seperti Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari hulu sampai hilir dan stimulus lanjutan untuk mendorong kredit ke sektor properti.

Selain itu OJK juga memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Ini diwujudkan dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap. OJK Juga akan terus melakukan mitigasi ekses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodalan yang lebih tinggi dan penerapan market conduct yang lebih baik.

Penguatan pemulihan ekonomi sudah sepantasnya diupayakan, sehingga masyarakat yang sebelumnya terdampak pandemi, dapat kembali melakukan aktifitasnya secara produktif, serta menggerakkan sendi perekonomian khususnya di sektor UMKM.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Janet Theresia )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan gerombolan bersenjata yang selalu meneror rakyat dan menghambat berbagai program pembangunan. Aksi sadis dan brutal KST Papua tersebut juga terbukti mengganggu pendekatan kesejahteraan yang saat ini digencarkan Pemerintah untuk membangun Papua.

Apa yang Anda ingat tentang Papua? Selama ini Bumi Cenderawasih menjadi spot favorit untuk berlibur, seperti di raja ampat dan pegunungan jayawijaya. Akan tetapi masih saja ada yang beranggapan bahwa Papua identik dengan keterbelakangan. Padahal pemerintah sudah memaksimalkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di sana.

Pendekatan kesejahteraan memang sedang digalakkan karena untuk mengganti metode lama yang spartan. Diharap dengan pendekatan ini maka masyarakat akan lebih makmur. Mereka tidak akan mau jika didekati oleh kelompok separatis dan teroris alias KST, karena pemerintah Indonesia sudah memberi banyak fasilitas terbaik.

Akan tetapi pendekatan kesejahteraan malah ditentang habis-habisan oleh KST. Kelompok separatis ini selalu mengganggu proyek pembangunan. Padahal hasil dari proyek ini adalah demi kenyamanan hidup dan kesejahteraan rakyat Papua, yang notebene adalah saudara mereka juga.

Salah satu bukti bahwa KST mengganggu kelancaran pendekatan kesejahteraan adalah adanya gangguan saat pembangunan jalan trans papua. Ada beberapa serangan KST yang merepotkan karyawan yang sedang membangun proyek, sehingga cukup merepotkan. Akhirnya ada perlindungan ekstra dari aparat keamanan sehingga mereka tidak takut akan KST yang membawa senjata api ilegal.

Padahal jalan trans Papua dimaksudkan dibangun untuk kelancaran mobilitas rakyat di Bumi Cendrawasih sehingga perjalanan jadi lebih cepat. Jika ada jalan trans papua maka pengantaran barang-barang bisa via mobil box bukan dengan pesawat seperti biasa. Dengan begitu maka harga sembako dan barang lain bisa turun karena ongkos transportasinya rendah.

Gangguan dari KST alasannya adalah jalan trans Papua bisa membuat markas KST terkuak, karena ada pembukaan jalan baru dan bisa jadi di dalam rimbunnya daun ternyata ada markas KST, sehingga mereka bisa tertangkap. Padahal mereka seharusnya berterima kasih karena jalan trans papua membuat kehidupan rakyat jadi mudah dan ini adalah bukti bahwa pemerintah membangun Bumi Cendrawasih, bukan menjajah seperti yang mereka sangka.

Bukti lain dari pendekatan kesejahteraan adalah dibangunnya sekolah dengan fasilitas yang memadai, juga guru berkualitas tinggi. Akan tetapi KST malah bertindak semena-mena dengan membakar sekolah dan parahnya lagi membunuh guru-guru. Para guru jelas tak bisa melawan karena diserang secara mendadak sehingga tidak bisa mengambil senjata sebagai pelindung.

Padahal kehidupan masyarakat bisa membaik berkat pendidikan dan jika sekolahnya dibakar maka sama saja KST mengajak rakyat untuk berkubang dalam kebodohan. Mereka tak berpikir panjang bahwa jika KST tak mau maju dengan pendidikan maka akan mudah dibohongi orang.

Oleh karena itu KST harus dibubarkan sekarang juga dan para anggotanya ditangkap agar tidak membuat keonaran di Papua. Jangan sampai mereka menghalangi pembangunan di Bumi Cendrawasih, karena sama saja dengan melawan kemajuan. Rakyat butuh modernitas, bukan janji palsu akan hadirnya negara baru.

Dari kelakuannya saja KST sudah diragukan kedewasaan dan tingkat kepemimpinannya, karena sudah sering salah memberi statement antara anggotanya di papua dengan yang di luar negeri. Mereka juga hanya tahu kekerasan dsn amat bahaya jika jadi pemimpin, karena berpotensi jadi diktator.

Keberadaan KST sangat mengganggu, baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil. KST harus dibubarkan dan anggotanya ditangkap agar tidak mengacau di Papua. Pengamanan di proyek pembangunan perlu diperketat agar tidak ada serangan dari KST.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Jakarta, SuaraTimur.com – Dua kelompok terlibat bentrok di Sorong, Papua Barat pada Selasa (25/1/2022) dini hari. Sebanyak 18 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin prihatin atas kejadian itu. Dia meminta agar aparat keamanan lebih sigap sehingga tidak ada kasus seperti itu terulang kembali.

“Jadi Wapres berharap pertama pada pihak keamanan, tentu supaya itu segera tertangani dengan baik dan nampaknya sudah ditangani dengan baik, tapi artinya supaya lebih sigap, jangan sampai terjadi berkelanjutan,” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan, Selasa (25/1/2022).

Dia menjelaskan kejadian tersebut adalah bentuk kesalahpahaman antar dua kelompok. Sehingga menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan.

“Jangan sampai itu meluas sebagai sebuah kerusuhan yang lebih besar,” ungkapnya.

Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat

Ma’ruf Amin kata Masduki pun berpesan agar pihak kepolisian berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, agama, stakeholders sehingga tidak terjadi salah paham.

“Lalu kemudian karena ini adalah sebuah kasus yang punya latar belakang kekerasan dan menimbulkan korban tentu saja Wapres berharap ada hukum ditegakkan dengan baik,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan terjadi bentrokan di karaoke Double 0 di Sorong hingga menyebabkan 18 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Satu orang tewas akibat bentrokan dan 17 lainnya meninggal dunia akibat terbakar di dalam tempat hiburan malam tersebut.

sumber : liputan 6