Jakarta, – Ketua relawan Jokowi Mania (Joman) Emmanuel Ebenezer mengingatkan Natalius Pigai berhati-hati membuat pernyataan.

Itu terkait pernyataan Natalius Pigai yang tidak setuju dengan sikap politik Presiden Jokowi yang akan melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi.

Natalius Pigai menyebut, jika pemekaran tetap dilakukan, maka rakyat Papua akan membeli senjata dan bom untuk melakukan perlawanan.

Menurut pria yang akrab dipanggil Noel, pernyataan Natalius Pigai itu dapat memicu konflik horizontal yang dapat mengancam keamanan negara.

“Natalius Pigai tidak sadar bahwa pernyataannya itu bisa memicu konflik antara rakyat dan pemerintah, yang bisa membuat pak Jokowi marah,” kata Noel kepada PojokSatu.id, Kamis (27/1/2021).

Selain itu, pernyataan Natalius Pigai disebut aktivis 98 itu akan membuat negara kacau.

“Pemerintah tidak ingin melakukan pemekaran, sebelum melakukan kajian, entah itu aspek keamanan, sosial dan kesejahteraan,” ujarnya. Karena itu, Noel meminta Natalius Pigai untuk tidak melontarkan pernyataan yang dapat memicu konflik antara rakyat dan pemerintah.

Noel menekankan, Presiden Jokowi ingin melakukan pemekaran wilayah Papua demi kebaikan masyarakat Papua kedepannya.

“Lebih baik diam ketimbang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dapat mengancam keamanan, pemerintah ingin melakukan pemekaran demi kebaikan masyarakat Papua,” pungkas Noel. Sebelumnya, Natalius Pigai tidak setuju jika wilayah Papua dilakukan pemekeran menjadi beberapa provinsi.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi memaksa melakukan pemekaran, bukan tidak mungkin rakyat Papua akan melakukan perlawanan.

Dengan begitu sendirinya terjadi perang antara rakyat sipil Papua dengan aparat TNI dan polisi.

“Jika Papua dimekarkan maka orang Papua akan beli senjata dan bom lawan aparat TNI/Polri,” kata Pigai kepada Pojoksatu.id, Kamis (27/1/2021).

Karena itu, Pigai mengingatkan Presiden Jokowi agar menguburkan niatnya melakukan pemekaran wilayah Papua.

“Demi kemanusiaan, saya harap jangan lakukan pemekeran Papua,” ujarnya.

Sumber: Fajar.co.id

Oleh : Deny Indrayana )*

Kasus kematian akibat varian Omicron menandakan bahwa varian baru ini tidak dapat dianggap remeh. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik, disiplin Prokes, dan selalu menaati berbagai kebijakan Pemerintah.

Pandemi sudah dilewati selama 2 tahun tetapi sayangnya belum ada tanda-tanda selesai. Malah sekarang kita harus berjuang melawan virus Covid-19 varian Omicron. Jumlah pasien pun naik drastis jadi 500-an per hari padahal bulan lalu hanya 200-an per harinya.

Virus Covid-19 varian Omicron awalnya ditemukan di Afrika Selatan, Zimbabwe, dan sekitarnya. Saat sudah ada kasus Omicron di Malaysia dan Singapura, kita takut ia akan masuk ke Indonesia. Lantas ketika ia sudah masuk, dalam beberapa minggu saja sudah memakan korban lebih dari 200 orang.

Di antara pasien-pasien itu, ada 2 yang meninggal dunia. Juru bicara vaksinasi dokter Siti Nadia Tarmidzi menyatakan bahwa pasien yang kehilangan nyawa gara-gara Omicron adalah pelaku perjalanan dari luar negeri dan transmisi lokal.

Meninggalnya pasien Corona varian Omicron membuat kita harus makin waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Penyebabnya karena varian ini menyebar 70 kali lebih cepat daripada varian alfa. Sehingga jika semua orang tidak taat prokes, takutnya memicu kasus baru dan membuat serangan Corona gelombang ketiga.

Ketaatan terhadap protokol kesehatan harus dilakukan dan jangan dikendorkan. Sejak awal pandemi kita sudah biasa memakai masker dan mencuci tangan, bukan? Jangan lelah untuk taat protokol kesehatan karena menjaga kebugaran dan imunitas di masa pandemi adalah sebuah prioritas.

Lengkapi dengan prokes lain seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, sehingga risiko penularan dapat ditekan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi mobilitas alias jangan keluyuran karena bisa saja kita tertular Omicron di luar sana ketika tak sengaja membuka masker. Jangan pula membuat kerumunan dengan sengaja karena pasti akan dibubarkan oleh tim satgas penanganan Covid.

Saat awal Omicron masuk ke Indonesia ada yang santai saja karena katanya gejala kena Omicron lebih ringan daripada varian delta. Akan tetapi jangan diremehkan karena walau tak ada anosmia (kehilangan fungsi indra penciuman), tetap saja Omicron berbahaya. Siapa sih yang ingin kena Corona?

Memang rata-rata yang terkena Omicron masuk ke gejala ringan dan hanya diminta untuk isolasi mandiri dan minum obat. Akan tetapi itu khusus bagi mereka yang sudah divaksin. Jika belum divaksin sama sekali maka akan lebih besar resikonya alias bisa meninggal dunia. Tentu Anda tak mau kehilangam nyawa, bukan?

Oleh karena itu, selain menaati protokol kesehatan, maka wajib untuk vaksinasi. Jangan remehkan Omicron karena 2 kali vaksin bisa meningkatkan imunitas dan menjauhkan Anda dari Corona varian apa saja. Jika memang terinfeksi virus Covid-19 pasca vaksin maka akan lekas sembuh dan hanya terkena gejala ringan.
Jangan ragu untuk vaksin karena masih digratiskan, sementara di banyak negara lain harus bayar minimal 300.000 rupiah. Vaksin Corona juga halal MUI dan terbukti aman. Jika punya anak yang berusia minimal 6 tahun maka juga ajak untuk diinjeksi vaksin, demi kesehatannya.

Virus Covid-19 varian Omicron sudah memakan 2 nyawa. Jangan remehkan varian ini karena bisa mematikan dan menyebar jauh lebih dahsyat daripada varian delta atau yang lain. Tetaplah menaati protokol kesehatan dan vaksinasi, agar aman dari Corona varian apa saja.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Sabby Kosay )*

Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) sudah diberlakukan dan masyarakat menyambut positif hal tersebut. Selain bentuk akomodasi terhadap aspirasi warga, UU Otsus diyakini merupakan cara negara untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua.

Otonomi khusus adalah keistimewaan yang diberikan untuk rakyat Papua, karena mereka mendapatkan dana Otsus yang nominalnya sangat besar. Uang itu untuk membangun Bumi Cendrawasih, agar lebih modern fasilitasnya dan tak kalah dengan provinsi lain. Otsus dimulai tahun 2001 lalu dan diperpanjang pada tahun 2021, dan seluruh rakyat Papua menyetujuinya karena kehidupan mereka jadi lebih baik berkat adanya Otsus.

Untuk makin menguatkan program otonomi khusus maka dibuatlah UU Otsus sebagai payung hukum. Tujuannya agar ia berjalan dengan lancar walau presidennya ganti. Selain itu, payung hukum juga diperlukan agar program ini ditaati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UU Otsus juga mengangkat martabat orang Papua karena hanya mereka yang boleh menjadi gubernur, wagub, walikota, dan wakilnya.

Saat mas orde lama dan orde baru, gubernur Papua bukan orang asli Papua dan biasanya adalah seorang purnawirawan. Akan tetapi jika ada aturan bahwa pemimpin harus orang Papua asli, maka rakyat senang karena merasa dihormati dan martabatnya ditinggikan oleh pemerintah.

Senator Papua Barat Filep Wamafma menyatakan bahwa ada poin penting dalam pasal 2 UU nomer 76 tahun 2021 alias UU Otsus. Pertama, pemekaran daerah dilakukan atas persetujuan DPR Papua dan Majelis rakyat Papua. Meski pemekaran wilayah belum dimulai tetapi persiapannya harus benar-benar matang. Tak hanya melihat kesiapan dananya tetapi juga kulturalnya.

Dalam artian, suara orang asli Papua didengarkan dan mereka berhak menentukan nanti bagaimana pemekaran daerah di Bumi Cendrawasih, menjadi 5 atau 6 provinsi. Pengaturan tidak 100% dilakukan oleh pemerintah pusat karena MRP dan DPRP yang mengetahui seluk-beluknya. Hal ini menunjukkan bahwa harkat orang Papua dinaikkan oleh pemerintah karena mereka diberi hak untuk mengatur daerahnya sendiri.

Filep menambahkan, dalam ayat tersebut yakni pemekaran wilayah harus didasarkan pada unsur sumber daya manusia, sosial dan budaya, ekonomi, kesiapan di masa depan, dll. Dalam artian, di Papua ada banyak suku dengan kebudayaan yang berbeda sehingga jangan sampai masalah pemekaran wilayah menjadi kompleks. Typical orang tiap suku berbeda dan ketika akan membuat provinsi baru, harus dilihat apakah perbedaan budayanya ekstrim atau tidak terlalu terlihat.

Sementara itu, yang kedua adalah pemekaran wilayah untuk peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Harkat dan martabat rakyat Papua jadi naik karena setelah hidup lebih makmur mereka merasa bahagia. Juga berterimakasih karena lemerintah telah memakmurkan dan memodernkan Papua sehingga tidak kalah dari daerah lain.

Stigma negatif bahwa pemerintah hanya memanfaatkan Papua adalah salah besar. Penyebabnya karena rakyat Papua amat disayang, terutama di era Presiden Jokowi. Mereka diberi dana Otsus dan programnya diperpanjang. Selain itu nominalnya juga terus meningkat.

Harkat dan martabat orang Papua dinaikkan dan dihormati oleh pemerintah pusat karena mereka harus menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Papua adalah bagian dari Indonesia dan rakyatnya lebih memahami budayanya. Sehingga wajar jika dalam pemekaran wilayah suara orang Papua harus didengarkan. Ini tidak rasis, tapi memberi kesempatan bagi mereka untuk berkembang.

Saat ada UU Otsus maka poin pentingnya adalah naiknya harkat dan martabat orang Papua. Mereka boleh mengatur pemekaran wilayah dari segi kesiapan ekonomi dan kebudayaan, sehingga tidak menjadi problem suatu hari nanti. Pemerintah pusat menghargai rakyat Papua karena mereka adalah WNI juga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Puncak, Gemanusa.id – Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua kembali menyerang prajurit TNI dan warga kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Dimana sebelumya serangan juga dilakukan KST Papua yang juga menewaskan satu orang prajurit TNI di Maybrat, Papua Barat.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga, S.H., M.H. menjelaskan kondisi terkini ditempat kejadian.

Tiga Prajurit TNI gugur akibat terkena timah panas, akibat kejadian tersebut.

“Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak di lokasi tersebut. Akibat dari kejadian ini, 3 orang personel dari Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH terkena tembakan,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih.

KST masih melancarkan aksinya, menembak secara brutal kearah Pos Gome dan pemukiman sekitarnya.

Sembari membalas tembakan Satgas Pos Gome juga melakukan evakuasi terhadap korban.

“Sampai saat ini Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH melaksanakan siaga di Pos Gome dan sedang melaksanakan evakuasi terhadap korban tersebut,” tambah Kapendam XVII/Cenderawasih.

Kapendam meminta dukungann dan doa agar Prajurit TNI yang bertugas dapat melaksanakan tugas dengan baik.

“Kondisi terakhir di lokasi tersebut saat ini masih terjadi kontak tembak dan tidak ada korban dari masyarakat di sekitar lokasi. Kami mohon doanya, semoga aparat TNI yang sedang bertugas diberikan keselamatan untuk melaksanakan tugas melindungi masyarakat dan  pengabdian kepada NKRI,” tutup Kapendam XVII/Cenderawasih.

sumber : kompasiana.com

Oleh : Kurnia Sandi )*

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo terbukti serius merencanakan relokasi Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut juga telah mendengarkan aspirasi publik dan melalui kajian komprehensif.

Rencana pemindahan Ibu Kota tersebut tentu bukanlah tanpa adanya aspirasi publik. Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur mengatakan, masyarakat di sekitar lokasi Ibu Kota Negara baru akan kecewa apabila rencana pemindahan tersebut tidak terealisasi.

Hal itu disampaikan Isran setelah mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi Ibu Kota Negara bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa. Dirinya secara tegas mengatakan, masyarakat mendukung penuh pemindahan Ibu Kota Negara.

Isran menceritakan, masyarakat pada prinsipnya memberi dukungan penuh agar pembangunan Ibu Kota Negara dapat segera terealisasi. Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso mengatakan, pemerintah pusat akan mensukseskan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Sebab, hal tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Karena itulah arah kebijakan pemerintah pusat di Kalimantan, ketika ditetapkan Kaltim menjadi calon Ibu Kota Negara. Mendukung itu semua, tentu saja diperlukan strategi pertumbuhan dan pemerataan.

Tak hanya itu, Suharso juga memastikan bahwa pemerintah pusat akan tetap berkomitmen dalam mempertahankan hutan yang ada di Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Perlu kita ketahui bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyelesaikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk daerah Ibu Kota Negara baru yang luasnya 256.000 hektare di Kalimantan Timur.

Pemerintah dan pihak terkait lainnya akan menjadikan hasil kajian lingkungan tersebut sebagai dasar dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan di wilayah Ibu Kota Negara yang baru.

Laksmi Wijayani selaku Inspektur Jenderal KLHK mengatakan bahwa kajiannya sudah 256.000 hektar. Bahkan sebenarnya lebih dari itu. Yang namanya konsep kota sebagai growth center (pusat pertumbuhan) menyebabkan pihaknya juga harus melakukan kajian apda satelite city-nya (Kota Satelit).

Lokasi yang dipilih sebagai target kajian terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.Dengan konsep forest city atau bush capital (ibu kota negara yang berada di kawasan hutan).

Laksmi mengatakan sejak bulan September 2019 tim KLKH melakukan kajian ekologi serta ekonomi, sosial dan budaya di kecamatan sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah menargetkan tahun 2024 nanti, Ibu Kota negara Indonesia sudah pindah ke Ibu Kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru tersebut mencapai Rp 466 triliun, yakni 19 persen diantaranya berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung Swasta dan BUMN.

Adapun kontur lokasi Ibu Kota Baru berbukit-bukit, karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.

Nantinya, Ibu kota baru akan dibagi menjadi sejumlah cluster yaitu cluster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK Agus Justianto mengatakam, berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, arena Ibu Kota Negara baru berada dalam wilayah tertentu dengan blok Hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam berpendapat, Jika nantinya Ibu Kota jadi dipindah, Indonesia akan mencatatkan tinta emas dalam sejarah politik Indonesia. Dimana Indonesia akan membuat Ibu Kota yang baru, bukan Ibu Kota warisan kolonial.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.

Dalam membangun ibu kota, tentu saja memerlukan etos kerja yang baik, seperti penyerapan aspirasi publik dan kajian, Ini membuktikan bahwa Pemindahan Ibu kota Negara dapat memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat sekitar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Indah Rahmawati )*

Media sosial diyakini sebagai salah satu sarana kelompok radikal untuk menyebarkan pengaruhnya. Seluruh elemen masyarakat diharapkan terus bersinergi guna melawan narasi radikal di media sosial agar generasi muda dapat terhindar dari paham berbahaya tersebut.

Media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan tiktok menjadi magnet dan WNI banyak menggunakan sarana tersebut karena bisa bertemu teman lama sekaligus meraih popularitas. Rasanya tiada hari tanpa ngetweet atau posting foto di Instagram. Dengan bermedsos maka otak jadi rileks dan senang karena bisa bercanda dengan banyak teman di dunia maya.

Membuka akun facebook dan media sosial lain memang menyenangkan tetapi ada bahaya yang mengintai yakni pengaruh dari kelompok radikal. Saat ini mereka sudah mengikuti zaman dan masuk ke arena medsos untuk menyebarkan pengaruhnya. Caranya dengan membuat akun baru dan konten-kontennya dibuat semenarik mungkin. Setelah itu baru mereka mendekati secara personal.

Kita harus melawan narasi radikal di media sosial karena ia memaparkan hal yang salah. Jika kelompok radikal menginginkan negara khalifah maka tidak mungkin didirikan di Indonesia. Penyebabnya karena kondisi masyarakatnya yang majemuk dan berbeda dengan negara khalifah di gurun pasir.

Dania menyatakan bahwa narasi radikal di media sosial bisa dilawan dengan critical thinking. Wanita muda yang pernah terjebak oleh kelompok teroris ISIS ini menjelaskan, dengan berpikir kritis maka kita tidak akan mudah dibohongi oleh kelompok radikal.

Dalam artian, kemampuan critical thinking sangat diperlukan, apalagi ketika berseluncur di dunia maya. Jangan terlalu mudah percaya jika ada yang memberi janji surga tentang negara khalifah. Penyebabnya karena kenyataannya tidak seperti itu dan sistem ini ada kelemahannya. Ingatlah bahwa Indonesia adalah negara demokratis, sehingga tidak cocok jika diubah jadi negara khalifah.

Untuk melatih kemampuan berpikir kritis di media sosial maka pertama, gunakan logika dalam melihat suatu foto atau berita yang sedang viral. Lihatlah apakah itu benar atau hoax, dan kelompok radikal memang menggunakan hoax agar followersnya di medsos percaya padahal itu palsu. Misalnya ketika ada foto pembantaian, maka lihat dengan teliti lokasinya lalu cek di Google. Nanti akan terlihat bahwa sebenarnya itu foto lama atau malah hanya adegan film.

Kelompok radikal tahu bahwa.ada masyarakat yang terlalu mudah percaya hoax apalagi jika dibumbui narasi yang mengguncang emosi. Oleh karena itu saat ada berita yang dishare, jangan panik lalu ikut memviralkannya. Akan tetapi pikirkan apa itu benar?
Cara lain agar tidak terjebak radikalisme di media sosial adalah dengan mewaspadai akun-akun di IG atau medsos lain. Biasanya akun milik kelompok radikal selalu mempromosikan jihad sebagai ibadah terbaik yang diganjar surga. Padahal kenyataannya mereka berlindung di balik kata jihad dan melakukan kekerasan serta pengeboman, yang sudah jelas dilarang oleh agama.

Jihad yang sebenarnya adalah dengan mencari nafkah untuk keluarga dan menahan gejolak emosi di dalam dada. Salah besar jika jihad dikaitkan dengan bom pengantin, karena sama saja dengan bunuh diri dan itu adalah suatu dosa besar.

Narasi radikal di media sosial mulai marak apalagi setelah era reformasi kadang kita kebablasan dalam mengartikan kebebasan. Tidak boleh ada kebebasan yang terlalu bebas sampai harus mengikuti kata-kata dari kelompok radikal. Narasi mereka harus dihentikan dengan melapor ke polisi siber, sehingga tidak ada korban baru yang direkrut menjadi kader.

)* Penulis adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor

PAPUA, – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bisa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air secara merata di seluruh wilayah termasuk di timur Indonesia. Di antara yang diharapkan terjadi adalah adanya keterwakilan orang Papua yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Keresahan kami selama ini karena tidak ada orang asli Papua di Senayan. Tiga orang yang sekarang duduk di Senayan itu orang pendatang semua,” jelasnya, dalam keterangan resminya, Kamis, 27 Januari 2022.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ingin ekonomi Papua tumbuh lebih tinggi. Pada 2021, ekonomi di wilayah tersebut tumbuh menjulang di atas rata-rata nasional yakni 14 persen lantaran didorong oleh ekspor komoditas.

“Dalam situasi ini nanti Papua akan menikmati, selain dana otsus (otonomi khusus), nanti akan dapat dana bagi hasil. Apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional) yang sukses dan Peparnas (Pekan Paralimpiade Nasional),” ujar Sri Mulyani.

Ani, sapaannya, juga mengharapkan hal tersebut menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun sumber dayanya menjadi manusia-manusia yang hebat.

“Kita akan dukung sepenuhnya, kita berharap seluruh anggaran yang sudah dialokasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan perbaikan bagi SDM dan kesejahteraan, serta mendorong perekonomian untuk bangkit kembali,” tegasnya.

Ia menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendukung percepatan pembangunan, kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesinambungan, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua.

“Untuk mendukung kemajuan Papua, Kemenkeu mendorong percepatan melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM Unggul, dan dukungan pengelolaan Dana Otonomi Khusus,” pungkas dia.

Sorong, SuaraTimur.id – Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan, situasi di Kota Sorong, Papua Barat, sudah kondusif pasca-bentrok antar kelompok warga yang menewaskan 18 korban.

Untuk menjamin keamanan di Kota Sorong, Kapolda Papua Barat bersama tokoh adat kedua bela pihak sudah sepakat tidak akan ada pertikaian lanjutan dan menyerahkan penegakan hukum atas kejadian bentrokan itu kepada Polri.

“Kami akan melakukan penindakan hukum dan bagaimana kita bisa mitigasi persoalan itu supaya tidak melebar. Kita akan tegakkan itu karena sudah ada kejadian sebelumnya. Kita harus ungkap itu, harus proses siapa pelaku,” ujar Tornagogo Sihombing di Mapolres Sorong Kota pada Rabu (26/1/2022).

Sampai sejauh ini, polisi sudah memeriksa 20 saksi dari dua kubu yang bertikai serta penanggungjawab diskotik Doebule O yang terbakar dalam kejadian bentrokan itu.

Tornagogo menyebutkan, pihaknya mengutamakan kualitas saksi dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

“Untuk mengungkap kasus ini kita bisa melihat dari kronologis kasus ini. Kita ada beberapa Laporan Polisi (LP) yang bisa menjadi dasar kami untuk tindakan maupun penegakan hukum. Yang paling penting selain penegakan hukum, kita mau identifikasi 17 jenazah korban terbakar diskotik Double O,” ucapnya.

Diketahui, bentrokan terjadi di Kota Sorong, Papua Barat pada Senin (24/1/2022) malam sekitar pukul 23.30 WIT dan berlanjut hingga dini hari keesokan harinya.

Bentrokan itu menyebabkan tempat hiburan malam terbakar dan menewaskan 17 orang di dalamnya. Selain itu, satu orang tewas dibacok akibat kejadian itu.

sumber : Kompas.com