Oleh : Moses Waker )*

Kekejian Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tidak dapat dibiarkan karena kejadiannya menjelang persiapan KTT G20 dan W20, sehingga bisa menurunkan level kepercayaan keamanan terhadap Indonesia, khususnya Papua. Aparat perlu bergerak cepat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Indonesia berhasil jadi presidensi G20 tahun 2022 dan ini adalah sebuah prestasi karena berhak menjadi tuan rumah dari forum internasional. Forum G20 akan diselenggarakan di Bali pada akhir tahun. Selain G20 ada juga W20 yang merupakan side forum yang membahas persoalan kemajuan wanita secara global, dan dilangsungkan di Papua Barat.

Akan tetapi kelancaran persiapan dari kedua acara tersebut terancam oleh tindakan kelompok separatis dan teroris alias KST, yang nekat menyerang pos koramil di Gome, Papua. Tak hanya sekali, mereka bahkan menyerang sampai 2 kali dan mengakibatkan 3 korban jiwa dan 1 korban luka-luka.

Penyerangan KST tentu menjadi sebuah peringatan bahwa mereka masih saja bertindak kejam dengan menembaki pos TNI di Papua. Selain itu, keberadaan mereka juga sangat mengganggu karena bisa menghalangi kelancaran KTT G20 maupun W20, karena ada kepercayaan dari dunia internasional yang merosot karena isu keamanan di Bumi Cendrawasih.

KTT G20 memang tidak diselenggarakan di Papua, tetapi sherpa meeting diadakan di Jakarta dan puncak KTT ada di Bali. Serangan KST masih berpengaruh terhadap kelancaran 2 acara itu karena bisa jadi utusan dari negara anggota G20 membatalkan kedatangannya karena takut akan ada serangan yang sama seperti di Papua, atau bisa jadi mereka meminta pengawalan ekstra yang berbiaya sangat mahal, sehingga anggaran bisa overbudget.

Selain itu, serangan KST juga bisa mengganggu kelancaran forum W20 yang rencananya akan diselenggarakan di Papua Barat.Bisa jadi ketika berita yang disiarkan terus-menerus mengenai serangan KST, maka utusan W20 juga ketakutan untuk datang ke Bumi Cendrawasih. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah wanita.

Untuk mengatasi serangan KST agar tidak mengganggu kelancaran dan persiapan KTT G20 dan W20 maka diadakan tindakan pencegahan. Memang operasi nemangkawi diganti menjadi operasi Damai Cartenz 2022 tetapi bukan berarti penyelenggaraannya super slow dan tidak mengindahkan faktor keamanan.

Operasi Damai cartenz lebih fokus pada kata ‘damai’, dalam artian penjagaan lebih diperketat sebagai upaya pencegahan serangan KST. Untuk menjaga maka bermacam-macam caranya, salah satunya bisa dengan penyamaran alias aparat berjaga dengan berpakaian seperti warga sipil, agar tidak dicurigai oleh pihak KST.

Ketika ada operasi damai Cartenz yang lebih intensif maka bukan berarti akan mengubah Papua menjadi daerah operasi militer seperti di Aceh beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi tidak ada salahnya untuk lebih berjaga dan mencegah penyerangan, daripada mengatasi tembakan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Apalagi menjadi penyelenggara acara sebesar KTT G20 dan W20 adalah sebuah kehormatan besar dan jangan sampai kedua acara ini malah dirusak habis-habisan oleh lontaran peluru atau lemparan panah dari KST. Keamanan harus lebih ditingkatkan agar para utusan dari G20 dan W20 merasa nyaman dan aman ketika berada di Indonesia, baik di Jakarta, Bali, maupun Papua.

Serangan KST di pos koramil Gome menghentakkan publik tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka juga mengincar KTT G20 dan W20 agar acaranya gagal-total. Untuk mencegah keganasan KST maka aparat lebih ketat dalam menjaga dan masyarakat juga bekerja sama dengan menjadi informan tidak resmi. TNI dan Polri berjanji akan lebih menjaga Indonesia, terutama Papua, agar KTT G20 dan W20 berjalan lancar.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Savira Ayu )*

Covid-19 masih menjadi berstatus pandemi di Indonesia, apalagi dengan munculnya varian Omicron di berbagai wilayah khususnya di Jawa Bali. Masyarakat, khususnya di Jawa-Bali pun diminta untuk mewaspadai tren kenaikan lonjakan kasus positif virus Corona.

Perlu diketahui Covid-19 di Jawa Bali meningkat dalam dua pekan terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan kepada pemerintah untuk mulai mewaspadai penyebaran virus agar tidak memicu klaster Covid-19 baru, khususnya di wilayah tersebut.

Perlu adanya pelacakan kontak kasus atau tracing yang masif, terlebih di tengah adanya varian omicron. Meski demikian, kini kategori penularan WHO masih dalam level rendah, berdasarkan pengamatan 10 hingga 16 Januari 2022.

WHO berpesan dalam laporan mingguannya, bahwa sangat penting bagi setiap tingkat administratif untuk memantau secara ketat setiap kemungkinan klaster untuk memastikan respons cepat dan penahanan potensi wabah.

Pelacakan kontak yang lengkap untuk setiap kasus yang teridentifikasi sangat penting untuk mencegah penyebaran infeksi terutama dalam konteks kasus Omicron sebagai penahanan yang benar dari beberapa kasus pertama akan sangat penting untuk mencegah penyebaran.

Sayangnya, kasus Covid mengalami peningkatan di DKI Jakarta. Khususnya bagi jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, sedikit meningkat dari sebelumnya 758 kasus kini mencapai 771 orang per 16 Januari 2022. Di waktu yang sama, DKI Jakarta juga melaporkan 3.045 kasus Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri, naik dari sebelumnya sebanyak 3.011 pasien.

Sementara itu, angka keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) Covid-19 secara keseluruhan berada di bawah 5 persen lebih dari tiga bulan. Pada 16 Januari 2022, BOR rumah sakit secara nasional naik 5 persen dari pekan sebelumnya yakni 4 persen. Sementara angka BOR ICU stabil, seperti pekan sebelumnya yang berada di angka 4 persen.

Puncak gelombang Omicron di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Saat ini, peningkatan kasus sudah mulai terlihat.

Berkaca dari negara lain, gelombang Omicron dapat meningkat dengan cepat. Pemerintah memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jita masyarakat tidak hati-hati dan waspada. Penyebaran varian omicron di Indonesia tentu menjadi alarm bagi kita untuk kembali awas dalam memasuki varian baru Covid-19.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kenaikan kasus di Jawa Bali juga terlihat pada provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut didorong oleh wilyah Jawa Baratyang masuk dalam bagian aglomerasi Jabodetabek.

Khusus untuk wilayah lain di Jawa-Bali, kasus di Provinsi lain di luar Jakarta, Jawa Barat dan Banten relatif lebih terjaga, namun penyebaran kasus diprediksi juga akan menyebar lebih cepat mengingat mobilitas yang terjadi di Jawa Bali sudah sangat tinggi sekali.

Pada kesempata berbeda, Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali meminta masyarakat setempat untuk lebih waspada karena Bali masuk dalam 11 provinsi di Tanah Air yang mengalami kenaikan kasus virus corona lebih dari satu minggu berturut-turut.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan, Kasusnya memang meningkat, tetapi masih konsisten satu digit. Rentin juga meminta kepada masyarakat untuk tetap taat dan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Rentin, berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 5 Januari 2022, 11 Provinsi mengalami kenaikan kasus Covid-19 selama lebih dari satu minggu berturut-turut. Dari 11 provinsi tersebut, ada dua daerah yang konsisten mengalami kenaikan hingga empat minggu berturut-turut, yakni DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Ada pula yang mengalami tiga minggu berturut-turut yakni Kalimantan Selatan. Delapan provinsi mengalami kenaikan kasus dua minggu terakhir, termasuk Bali di dalamnya. Rentin menyampaikan, sejak 2 Januari 2022, terjadi penambahan kasus setiap harinya meski masih konsisten hanya satu digit. Yakni 1, 5, 8, 1, 5, 5 serta 6.

Selain itu Satgas Provinsi Bali juga mencatat ada 65 kasus aktif di Bali. Dari data tersebut tercatat sebanyak 43 orang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan, 8 orang isolasi terpusat dan 14 lainnya menjalani isolasi mandiri.

Kenaikan kasus di berbagai wilayah khususnya Jawa Bali tentu tidak bisa disepelekan, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ricky Herdian )*

Sebentar lagi ada perayaan Imlek dan faktor keamanan harus dinomorsatukan. Selain mencegah sweeping dan serangan terorisme, juga ada pencegahan dari klaster Corona baru.

Imlek akan dirayakan dengan suka cita oleh warga keturunan Tionghoa. Mereka akan memakai baju berwarna merah sebagai simbol kebahagiaan, memakan jeruk dan kue keranjang, serta memberi angpao dalam amplop merah. Kebahagiaan dirasakan karena baru setelah orde baru tumbang, mereka boleh merayakan Imlek secara terang-terangan.

Akan tetapi perayaan Imlek diintai oleh sweeping dan ancaman dari kelompok radikal dan teroris. Memang kelompoknya sudah dibubarkan oleh pemerintah tetapi bisa saja ada eks anggotanya yang menyerang simbol-simbol Imlek sebagai bentuk intoleransi. Oleh karena itu penjagaan makin diperketat oleh aparat keamanan, agar tidak ada yang menjadi korban.

Selain ancaman kekerasan, ancaman lain pada perayaan Imlek adalah pengamanan dari bahaya Corona, karena masih masa pandemi. Jangan sampai hari raya yang berawal bahagia malah berakhir jadi duka karena setelah itu jumlah pasien Covid melonjak drastis. Apalagi saat ini sudah ada varian omicron yang 70 kali lebih cepat menular, jadi semua harus tetap waspada dan ingat bahwa pandemi belum selesai.

Kasi Humas Polresta Balerang AKP Tigor Sidabariba menyatakan bahwa perayaan Imlek harus sesuai dengan protokol kesehatan dan memakai masker serta menghindari kerumunan. Masyarakat harus mematuhi aturan sesuai dengan surat edaran dari walikota. Dalam artian, jika semuanya tertib maka akan bisa merayakan Imlek dengan gembira dan tak waswas akan tertular Corona.

Merayakan Imlek memang tidak dilarang tetapi saat pandemi tentu ada beberapa penyesuaian. Pertama, untuk tetap menjaga jarak maka saat akan masuk ke ruang ibadah, dilakukan secara bergantian, dan maksimal 50% dari kapasitas. Mereka juga harus memakai masker dan tidak boleh bersalaman secara langsung agar tetap bisa menghindari kontak fisik dan potensi penularan Corona.

Kedua, saat ada acara makan-makan, boleh diselenggarakan tetapi harus terbatas dan tidak boleh mengundang banyak orang. Sebaiknya hanya ada keluarga inti (ayah, ibu, anak, plus kakek serta nenek). Jika ada paman, bibi, ipar, keponakan, dan keluarga jauh lain maka takut akan susah untuk menjaga jarak dan mengurangi kerumunan, apalagi saat makan wajib melepas masker sehingga harus meminimalisir penularan Corona dan taat prokes.

Walau makan-makan hanya dilakukan oleh keluarga inti tetapi juga harus taat protokol kesehatan. Saat baru masuk rumah harus mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan menyimpan masker di tempat yang bersih, lalu mengurangi kontak fisik dan menjaga jarak antar kursi. Semuanya pasti memaklumi karena masih masa pandemi. Ketaatan pada protokol kesehatan tidak akan mengurangi kesyahduan Imlek.

Sedangkan yang ketiga, tahan dulu untuk tidak merayakan Imlek di tempat terbuka seperti biasa, seperti pertunjukan barongsai dan leang leong di depan klenteng atau mall. Penyebabnya karena jika ada barongsai maka akan menarik perhatian banyak orang dan menyebabkan kerumunan, otomatis melanggar protokol kesehatan. Jangan nekat untuk melakukannya jika tidak ingin disemprot oleh tim satgas penanganan Covid.

Perayaan Imlek di masa pandemi memang harus menyesuaikan dengan berbagai aturan dan menaati protokol kesehatan 10M, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan poin-poin lainnya. Imlek akan aman dan lancar serta terhindar dari Corona karena semuanya taat prokes dan sudah divaksin. Selamat Imlek dan semoga di tahun macan ini kita semua diberi rezeki berupa kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Kenia Ayu )*

Masyarakat mengapresiasi penurunan aksi teror sepanjang 2021 sebagai bukti sinergitas TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dengan masyarakat. Namun demikian, setiap pihak diharapkan tidak terbuai dengan fakta tersebut karena hingga saat ini penyebaran paham radikal masih terus terjadi.

Radikalisme dan terorisme berbahaya karena bisa menghancurkan Indonesia. Kita tentu masih ingat tragisnya Bom Bali, Bom Sarinah, dan pengeboman lain yang dilakukan oleh kelompok teroris. Mereka melakukan tindak kekerasan sampai mengambil nyawa orang, dan terorisme adalah kejahatan besar karena terstruktur dan korban maupun pelaku bisa sama-sama tewas dengan mengenaskan.

Pengeboman adalah ciri khas serangan dari kelompok teroris. Mereka mengamuk karena meminta konsep negara diganti jadi khalifah. Padahal mereka sama sekali tidak berkontribusi saat zaman penjajahan dan ketika era kemerdekaan juga tidak membantu sama sekali.

Ada kabar gembira bahwa kita sudah melawan terorisme dengan ketat. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa serangan teroris pada tahun 2021 menurun lebih dari 50%, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dalam artian, serangan dari kelompok teroris makin diminimalisir dan tidak ada tragedi yang memakan sampai puluhan korban jiwa seperti saat peristiwa bom bali.

Jenderal Sigit menambahkan, menurunnya serangan teroris karena Densus 88 antiteror melakukan tindakan preventif, dengan penangkapan teroris di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam artian, memang lebih baik mencegah daripada mengobati dan tindakan pencegahan dengan penangkapan jauh lebih efektif.

Beberapa kali ada berita penangkapan terduga teroris dan publik kaget karena tak menyangka bahwa yang ditangkap terlibat kasus terorisme dan radikalisme, seperti pada saat seorang lengajar ditangkap karena menjadi pengurus badan amal yang ternyata dananya untuk kegiatan terorisme. Penangkapan bagi aparat keamanan sangat wajar karena sudah ada penyelidikan terlebih dahulu dan mereka menjamin bahwa tak akan salah tangkap.

Ketika ada penangkapan maka terlihat bahwa kelompok teroris dan radikal pandai sekali menyamar dan membaur di masyarakat dengan liciknya. Sehingga saat penangkapan, banyak yang tidak percaya. Padahal ia telah melakukan kejahatan besar dengan mendukung terorisme.

Penangkapan demi pencegahan terorisme memang boleh dilakukan. Hal ini bukan kecurigaan atau paranoid, tetapi sebuah tindakan preventif demi keselamatan rakyat Indonesia yang dilaksanakan oleh semua stakeholder keamanan, baik TNI, Polri, maupun BIN. Jika ada penangkapan maka sudah pasti ia bersalah dan tak bisa berkelit, dan masyarakat jangan membelanya karena teroris umumnya menggunakan topeng demi menarik simpati masyarakat.

Tindakan pencegahan dilakukan demi keselamatan bersama. Bayangkan jika teroris dibiarkan saja. Berapa banyak bangunan yang akan rusak? Jika itu sebuah gedung maka bisa dibangun ulang tetapi ketika di dalamnya ada banyak orang, bisa mengancam nyawa dan korban jiwa tidak bisa hidup lagi.

Oleh karena itu seluruh aparat keamanan makin gencar dalam melakukan tindakan pencegahan. Selain meneliti per kasus dan menginterogasi tersangka, maka juga dibantu oleh intelijen agar ada pencerahan, separah apakah jaringan terorisme di Indonesia?

Penyelidikan tentang keterkaitan jaringan terorisme memang harus dilakukan sejak ada pengakuan dari saksi kunci yang menyatakan bahwa Munarman juga terlibat jaringan teroris MILF di Filipina. Kasus ini terus diselidiki karena jangan sampai kelompok tersebut malah jadi penyuplai bahan bom dan senjata api ke teroris Indonesia.

Tindak pencegahan terorisme dilakukan oleh Aparat keamanan demi keamanan rakyat. Mereka wajib dilindungi agar tidak terkena serangan teroris. Penyelidikan juga terus dilakukan agar terkuak siapa dalang di balik serangan terorisme di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji bahwa pihaknya akan memburu pelaku penembak yang menewaskan tiga prajuritnya di Papua. Pelaku itu tak lain adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Andika menyebut pihaknya telah mengantongi identitas para pelaku tersebut. Dia menegaskan bahwa pelaku harus membayar atas tindakannya itu.

Tiga prajurit TNI yang meninggal itu Serda Rizal, Pratu Tuppal Baraza dan Pratu Rahman. Mereka terkena tembakan saat menjaga pos TNI di Bukit Tepuk terjadi Kamis kemarin (27/1/2022), pukul 05.00 WIT.

Mendengar kabar tersebut, Andika langsung terbang ke Papua untuk melayat ketiga anak buahnya yang gugur itu. Akhirnya, Andika absen dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penjualan 2 eks KRI.

Ketiga jenazah itu sempat disemayamkan di Mako Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad, Timika. Namun, ketiga jenazah itu direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing.

Andika Perkasa memastikan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga prajurit di Kabupaten Puncak, Papua, bakal diburu. Andika mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi untuk menentukan langkah ke depannya.

“Secara umum kita sudah lakukan evaluasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, khususnya bagi mereka (anggota) yang bertugas di Papua,” ujar Andika kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Andika menambahkan, selama ini prajurit yang ada di lapangan selalu melakukan pendekatan komunikasi sosial kepada lapisan masyarakat warga di Papua. Di situlah para prajurit TNI turut membantu kesejahteraan masyarakat Papua.

Lebih lanjut, menurut Andika, pihaknya sudah menentukan langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya pascapenembakan oleh KKB. Hanya, Andika tidak bisa membeberkan langkah tersebut.

“Iya untuk langkah selanjutnya kami sudah lakukan, namun untuk detail kami tidak bisa sampaikan di sini,” tuturnya.

Sementara itu, Andika menyebut tidak akan ada penambahan prajurit TNI di Papua. Dia menjelaskan prajurit yang bertugas di Papua sudah cukup.

“Penambahan pasukan tidak ada, sesuai yang sudah ada saja, yang memang sudah bertugas di sana,” imbuh Andika.

Sumber: detik.com

Jayapura, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen I Nyoman Cantiasa, menyesalkan penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap prajurit TNI. Sebab, ia mengatakan, salah satu korban ialah prajurit TNI yang merupakan putra asli Papua, yaitu Sersan Dua Miskel Rumbiak.

“Sekali lagi dalam kesempatan ini saya berharap mari kita segera bangun tanah Papua. Saya titip kepada seluruh masyarakat Papua Barat,”.

Serangan terhadap Miskel Rumbiak dan rekan-rekannya terjadi pada Kamis, 20 Januari 2022. Selain itu, ada empat orang anggota TNI lainnya yang menjadi korban. Mereka masing-masing tiga orang mengalami luka berat, dan seorang luka ringan.

Peristiwa itu terjadi tepatnya di perbatasan Kampung Kamat dan Kampung Faan Kahrio, Distrik Aifat Timur Tengah sekitar pukul 07.00 WIT. Kelompok yang mengklaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap IV Sorong Raya disebut telah menyerang sejumlah prajurit TNI yang sedang memperbaiki jembatan di wilayah tersebut.

Cantiasa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersatu membangun Papua Barat. “Untuk masyarakat, anak cucu kita, karena kita tidak bisa membangun sendiri tanah Papua ini. Kita butuh kerja sama karena merawat Papua ini sama dengan merawat Indonesia,” katanya.

Dia juga menghimbau kepada kelompok yang masih berseberangan yang termakan isu mimpi-mimpi Papua merdeka untuk menghentikan perjuangannya. Mayjen Cantiasa menegaskan bahwa secara de facto dan de jure Papua bagian dari Indonesia dan perhatian negara terhadap Papua saat ini juga luar biasa.

“Ada pembangunan tidak hanya Jawasentris atau mungkin di luar Papua, tidak. Saat ini sudah Indonesia sentris,” tutur Cantiasa. Sebagai informasi, serangan terbaru terhadap TNI oleh KKB juga terjadi pada Kamis, 27 Januari 2022, di Distrik Gome, Puncak, Papua.

Peristiwa itu menyebabkan tiga prajurit TNI meninggal. Mereka adalah Serda M Rizal Maulana Arifin, Pratu Tupel Alomoan Baraza, dan Pratu Rahman Tomilawa.

Jakarta, Suaratimur.id – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga prajurit di Kabupaten Puncak, Papua, bakal diburu. Andika mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi untuk menentukan langkah ke depannya.

“Secara umum kita sudah lakukan evaluasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, khususnya bagi mereka (anggota) yang bertugas di Papua,” ujar Andika kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Andika menambahkan, selama ini prajurit yang ada di lapangan selalu melakukan pendekatan komunikasi sosial kepada lapisan masyarakat warga di Papua. Di situlah para prajurit TNI turut membantu kesejahteraan masyarakat Papua.

Lebih lanjut, menurut Andika, pihaknya sudah menentukan langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya pascapenembakan oleh KKB. Hanya, Andika tidak bisa membeberkan langkah tersebut.

“Iya untuk langkah selanjutnya kami sudah lakukan, namun untuk detail kami tidak bisa sampaikan di sini,” tuturnya.

Sementara itu, Andika menyebut tidak akan ada penambahan prajurit TNI di Papua. Dia menjelaskan prajurit yang bertugas di Papua sudah cukup.

“Penambahan pasukan tidak ada, sesuai yang sudah ada saja, yang memang sudah bertugas di sana,” imbuh Andika.

Sebelumnya, Jenderal Andika melayat tiga jenazah prajurit TNI yang gugur ditembak teroris KKB di Papua. Jenderal Andika menegaskan para pelaku bakal diburu.

“Jadi benar saya datang untuk melihat, melayat tiga anggota saya yang menjadi korban. Pelaku akan kami terus kejar,” ujar Andika kepada wartawan, Jumat (28/1).

Andika mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas para pelaku penembakan. Dia menekankan para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Kepada mereka yang memilih cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mau tidak mau harus membayar, harus bertanggung jawab. Ini adalah tindakan melawan hukum,” jelasnya.

sumber : detik.com

Oleh : Arif Rahman )*

Intoleransi dan radikalisme adalah 2 hal berbahaya yang bisa merusak Indonesia. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat harus bersatu guna menangkal penyebaran paham tersebut yang dapat menciptakan perpecahan di Indonesia. 

Pernahkah Anda mendengar kasus intoleransi? Sedihnya pasca era reformasi dimulai, intoleransi malah meningkat di Indonesia. Padahal kita adalah bangsa yang majemuk dan seharusnya semua orang saling toleran dan menghargai perbedaan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Keadaan ini makin parah karena radikalisme juga menyebar luas dan bisa berujung terorisme dan pengeboman.

Untuk mencegah intoleransi dan radikalisme maka seluruh rakyat Indonesia harus bersatu dan bergotong-royong. Hal ini dinyatakan oleh anggota DPR RI Evita Nursanty. Wanita yang juga ketua Umum pengurus pusat Keluarga Besar Putra Putri Polri ini meneruskan, gotong royong adalah karakter dan kepribadian rakyat Indonesia. Semangat gotong royong harus dibangun untuk mencapai Indonesia yang damai dan sejahtera.

Dalam artian, memang kita harus bekerja sama dalam melawan intoleransi dan radikalisme karena tidak bisa berjalan sendiri. Jika ada gotong royong maka kedua permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Penyebabnya karena jika ada kerja sama maka sebuah masalah akan lekas selesai. Bukankah bersatu kita teguh?

Contohnya ketika ada intoleransi, misalnya jelang hari raya Imlek. Intoleransi bisa dihapus ketika semua memahami bahwa ini adalah hari kebahagiaan bagi masyarakat keturunan Tiongkok, dan semua bekerja sama agar acaranya sukses. Kolaborasi terjadi ketika semua memahami bahwa kita hidup di Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Sehingga semuanya saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi, tanpa takut akan kehilangan akidah.

Contoh lain adalah ketika ada kasus radikalisme seperti sweeping yang dilakukan oleh kelompok radikal. Masyarakat bisa bekerja sama dengan membantu korban, misalnya saat ada ibu warung yang jadi korban sweeping, maka para tetangga membantu untuk membereskannya. Mereka juga bisa memviralkannya sehingga ada bantuan dari aparat kemananan.

Evita melanjutkan, Keluarga Besar Putra Putri Polri juga kompak dalam bekerja sama untuk mencegah intoleransi dan radikalisme. Dari tingkat bawah sampai atas, semua bergotong royong. Misalnya dengan pelaporan ketika ada tindakan intoleransi dan radikalisme sehingga bisa ditangani oleh pihak berwajib.

Pencegahan memang lebih ampuh daripada pengobatan, dan masyarakat diminta untuk peduli terhadap sekitar. Misalnya ketika ada desas-desus bahwa sebuah kelompok radikal akan melakukan sweeping, maka mereka menyebarkannya sehingga yang lain bisa bersiap agar tak kena sweeping. Selain itu juga bisa melakukan pelaporan sehingga ada aparat yang menjaga.

Pelaporan memang perlu karena kita tidak boleh cuek dalam bermasyarakat. Misalnya ketika ada yang mencurigakan maka bisa diselidiki, apakah ia terkena radikalisme? Jika memang sudah terbukti maka bisa dilaporkan agar diurus oleh aparat.

Tindakan pelaporan ini bukanlah paranoid melainkan sebuah pencegahan. Kita wajib memahami ciri-ciri kelompok radikal. Misal ketika anak mengeluh, mengapa sang guru tidak toleran, keras dalam mengajar, malah menceritakan kehebatan jihad, maka bisa dilaporkan ke aparat karena itu ciri kelompok radikal.

Masyarakat memang wajib bekerja sama karena jumlah anggota Densus 88 Antiteror dan aparat lain terbatas. Mereka bisa sangat membantu dengan cara melapor dan akan sangat dihargai oleh aparat. Ingatlah bahwa hanya dengan gotong royong maka radikalisme dan intoleransi bisa diatasi.

Kerja sama memang wajib dilakukan, tak hanya oleh masyarakat sipil tetapi juga elemen masyarakat yang lain. Misalnya pemuka agama bisa memberi ceramah anti radikalisme. Ketua RT menekankan toleransi dalam bermasyarakat. Jika kita semua bekerja sama maka intoleransi dan radikalisme bisa hilang dari Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh: Abie )*

Tren kasus positif kasus Covid-19, utamanya akibat varian Omicron terus menunjukkan peningkatan. Masyarakat pun diimbau untuk mengantisipasi penyebaran Omicron dengan selalu  menerapkan disiplin Prokes dan mengikuti vaksinasi.  

Setelah kasus Covid-19 melandai sejak akhir 2021, kasus Covid-19 kembali mengalami trend peningkatan dengan munculnya varian Omicron. Hingga Senin, 24 Januari 2022, kasus konfirmasi Omicron di Indonesia telah mencapai 1.600 kasus. Kondisi ini tentu menjadi sinyal akan munculnya gelombang ke 3 kasus Covid-19 di Indonesia. 

Dikutip dari media Kompas.com, Kemenkes memprediksi lonjakan kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron terjadi pada pekan kedua Februari 2022. Prediksi tersebut juga diperkuat oleh Dicky Budiman, Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University memprediksi gelombang ketiga kasus Covid-19 akan terjadi sekitar Februari dan Maret 2022. 

Meski demikian, menurutnya, dampak lonjakan kasus Covid-19 ini akan lebih rendah dibandingkan periode ledakan kasus akibat varian Delta. “Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan Omicron ini potensinya itu moderat dalam artian, moderat gelombang 3 beban di faskes, beban kematian, lebih moderat (rendah) keparahannya dibandingkan dengan Delta,” 

Hal senada diungkapkan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan (Menkes RI) bahwa ika dibandingkan dengan varian Delta, tingkat perawatan di rumah sakit (RS) dan tingkat kematian pasien Omicron relatif lebih rendah. Dari total kasus konfirmasi diatas, sebanyak dua orang meninggal dunia dan sekitar 20 orang memerlukan perawatan RS dan oksigen.

Meski demikian, kasus Covid-19 dengan berbagai varian yang ada telah menjadi ancaman dari berbagai aspek baik sosial dan ekonomi. Sehingga sangatlah bijak jika kewaspadaan menjadi pintu awal melawan gelombang ke 3 Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah tentunya telah banyak berbuat dalam hal memerangi kasus Covid-19 di Indonesia, salah satunya dengan program vaksinasi, upaya 3 T, kebijakan anggaran dan lain sebagainya. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut terus menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya masalah vaksinasi.

Pemerintah melalui amanat UU, hingga saat ini terus gencar menggalakkan program vaksinasi Covid-19, meski pertentangan terus bermunculan di kalangan masyarakat. Upaya vaksinasi dilakukan tentunya bertujuan untuk meminimalisir penyebaran dan dampak Covid-19 dengan terbentuknya Kekebalan Kelompok (Herd Immunity)

Kembali pada upaya meminimalisir lonjakan kasus gelombang ke 3 Covid-19 di RI, rumus lama di awal pandemi covid-19 masuk ke Indonesia perlu kembali ditegakkan mengingat sebagai masyarakat telah terlena akibat menurunnya kasus pada akhir 2021 lalu. Rumus lama tersebut tentunya tidak asing lagi di telinga masyarakat antara lain: Protokol Kesehatan, 3 T dan juga percepatan capaian vaksinasi Covid-19.

Merujuk pada publikasi WHO, cara mencegah Covid-19 Omicron masih sama seperti mencegah infeksi virus corona lainnya yakni penerapan protokol kesehatan meliputi, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. 

Disamping kedisiplinan Protokol Kesehatan, upaya 3T terus dilakukan. Menteri Kesehatan RI, mengatakan untuk mengantisipasi potensi ledakan kasus, pemerintah akan terus menggencarkan 3T (testing, tracing dan treatment) terutama tes PCR dan PCR S-Gen Failure Test (SGTF) agar hasil yang keluar bisa lebih cepat. Sementara untuk testing dengan whole genome sequencing (WGS) akan difokuskan untuk menganalisa pola penyebaran kasus omicron, sehingga tidak semua kasus positif akan dilakukan metode WGS. Dalam upaya treatment, pihaknya juga sudah menyiapkan 80 ribu tempat tidur untuk mengantisipasi ledakan kasus omicron serta dapat ditingkatkan hingga 150 ribu.

Percepatan pelaksanaan vaksinasi juga sangat penting dilakukan dalam mengantispasi gelombang ke 3 Covid-19 khususnya para lansia karena menghadapi resiko gejala yang parah dan kematian.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ridwan Alamsyah )*

Konferensi Tingkat Tinggi Grup of Twenty (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di Bali, memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai momentum untuk memulihkan ekonomi global. 

Pandemi membuat perekonomian global menjadi bergoncang, bahkan di negara adikuasa sekalipun kondisi finansialnya juga terkena efek negatifnya. Ketika ada krisis global maka yang ditakutkan adalah lumpuhnya perekonomian semua negara. Jangan sampai ini terjadi karena bisa menyebabkan kematian massal karena banyak yang berstatus pailit.

Indonesia sebagai presidensi KTT G20 tahun 2022 memiliki keuntungan, sebagai penggerak agar perekonomian global bisa sehat kembali. Presiden Jokowi menyatakan bahwa forum antar pemerintah di G20 akan dijadikan katalisator pemulihan ekonomi global yang inklusif. Selama masa presidensi G20, maka Indonesia akan mengintensifkan hubungan dengan berbagai pelaku ekonomi internasional.

Dalam artian, hubungan dengan pelaku ekonomi internasional tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia tetapi juga dengan negara lain. Ketika ada hubungan yang harmonis maka pemerintah bisa menjadi jembatan antara negara yang sedang kesulitan ekonomi dengan pelaku ekonomi tersebut, sehingga akan ada solusinya. Tidak akan ada kebangkrutan karena bisa jadi ada jalinan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Keterlibatan pemerintah dalam memulihkan perekonomian global amat sesuai dengan tema KTT G20 tahun ini yakni: recover together, recover stronger. Ingatlah bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan persatuan maka semuanya akan teratasi, termasuk juga masalah finansial yang membelit dari anggota G20. Meski tidak dengan peminjaman dana, tetapi dukungan moral juga amat berharga.

Para acara World Economic Forum yang dihadiri oleh Presiden Jokowi secara virtual, diharap pelaku ekonomi internasional bisa memunculkan ide-ide aplikatif yang bisa dijalankan di KTT G20. Dalam artian, ide itu tak hanya bagus di angan-angan tetapi juga harus bisa dieksekusi, sehingga menjadi solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah perekonomian pada negara peserta G20.

Indonesia akan mendorong G20 pada 3 prioritas: pertama, restrukturisasi kesehatan agar lebih inkusif dan responsif. Salah satunya dengan vaksinasi, dan semoga banyak negara yang menyelenggarakan vaksinasi pada rakyatnya secara merata dan profesional. Jika rakyatnya sehat maka bisa bekerja dengan semangat dan akhirnya perekonomian negara jadi bagus.

Kedua, adanya optimalisasi teknologi digital. Negara anggota G20 hendaknya mengaplikasikan digitalisasi khususnya di bidang perdagangan dan mengikuti zaman, karena sudah terbukti bahwa internet marketing hasilnya jauh lebih dahsyat daripada cara-cara konvensional.

Bukankah Charles Darwin juga mengajarkan bahwa siapa yang beradaptasi dengan keadaan akan menjadi pemenang? Berarti ketika ingin maju harus ikut tren teknologi terbaru. Kalau bisa akses internet di negaranya dipermudah dan diberi sinyal 5G. Ini adalah syarat mutlak untuk memulihkan perekonomian di negaranya.

Sedangkan yang ketiga, adanya transisi teknologi ramah lingkungan. Penyebabnya karena kita wajib untuk cinta bumi dan ramah lingkungan, agar tidak terjadi efek rumah kaca dan pencairan es kutub secara cepat, yang akan merugikan baik di bidang bisnis maupun yang lain. Selain itu, bahan bakar fosil juga pelan-pelan diganti dengan yang ramah lingkungan, karena persediaan fosil makin menipis.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan KTT G20 sebagai momen yang tepat untuk memulihkan perekonomian global. Sebagai presidensi G20 tahun 2022 maka Presiden Jokowi memimpin dengan penuh rasa tanggung jawab dan ingin agar perekonomian di seluruh dunia kembali membaik, dengan berbagai strategi. Kita optimis pandemi akan cepat selesai dan finansial juga membaik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute