Oleh : Irlendo Airlangga )*

Indonesia mendapat kepercayaan internasional untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Momentum tersebut menjadi peluang emas Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya selama ini dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan KTT G20 di Indonesia pada tahun 2022 dapat menjadi sarana unjuk diri mengenai kemampuan bangsa Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.

Dirinya mengatakan bahwa Indonesia harus bisa memberikan pelayanan dan penampilan yang terbaik sebagai pemegang Presidensi G20 pada tahun 2022. Mantan Walikota Surakarta tersebut menjelaskan bahwa Indonesia juga akan menampilkan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam rangkaian perhelatan KTT G20 2022.

Selain itu, sebagai negara majemuk, Indonesia juga akan menampilkan langgam kekayaan budaya bangsa. Sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 nantinya. Presiden Jokowi berharap jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat Bali secara bersama-sama terus berupaya mengendalikan Covid-19.

Presiden merasa gembira karena mendapat laporan terkait realisasi vaksinasi Covid-19 di Bali yang sangat tinggi. Dirinya juga mengaku telah mendapatkan laporan bahwa 98 persen masyarakat Bali sudah menerima dosis vaksin pertama dan 79 persen sudah menerima dosis kedua. Percepatan vaksinasi Covid-19 tersebut tentu saja menjadi modal Indonesia dalam mempersiapkan KTT G20 dengan sebaik-baiknya.

Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa perkembangan pandemi virus corona di Indonesia mulai menunjukkan tren yang menggembirakan, di mana jumlah kasus harian pada 25 Februari 2022 mengalami penurunan menjadi 49.447 dari sebelumnya 57.426 pada kamis lalu.

Bahkan, angka kesembuhan harian Covid-19 pada Jumat lalu mencatat rekor tertinggi sejak awal pandemi sebesar 61.361, melewati rekor sebelumnya pada 6 Agustus 2021 yang sempat menyentuh angka 48.832.

Tren perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit hingga beberapa hari yang lalu terpantau melandai di angka 37% dari total kapasitas nasional. Jumlah tersebut turun 1% dibandingkan pada Kamis sebelumnya yang ada di posisi 38% dari rata-rata stabil dalam lima hari terakhir sejak 20 Februari 2022. Tren melandainya perawatan pasien Covid-19 secara nasional juga diikuti tren penurunan positivity rate di beberapa daerah selama periode 15-24 Februari 2022.

Sementara itu, Indonesia juga akan berupaya agar nantinya Presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif.

Presiden Jokowi pernah berujar, tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Di mana Indonesia akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

Presidensi G20 tahun 2022 di Indonesia merupakan bukti kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menangani pemulihan ekonomi nasional sekaligus mendorong pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, tema Recover Together, Recover Stronger mencerminkan pentingnya mempromosikan produktivitas dan ketahanan serta stabilitas dan juga memastikan adanya perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Upaya ini akan didukung oleh kepemimpinan global yang kuat serta lingkungan kemitraan yang mendukung.

Sri mengatakan, maksud tema ini adalah untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi kebijakan keuangan dan fiskal-moneter untuk mendorong pemulihan secara bersama-sama dan tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam jalur pemulihan.

Sebagai bagian dari kenaggotaan masyarakat global dan juga sebagai presidensi G20, Indonesia akan memanfaatkan momentum keketuaan ini untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama global. Menurut Menkeu, sebagaimana halnya dalam pandemi, perubahan iklim itu juga tidak bisa ditangani oleh satu negara meskipun mereka adalah negara yang terbesar.

KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia merupakan salah satu momen yang bisa dimanfaatkan Indonesia kepada dunia bahwa bangsa ini mampu menangani Pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dunia. Perhelatan akbar ini juga diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit bagi dunia untuk mengakhiri status pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah terus membangun Papua, salah satunya dengan kebijakan kesejahteraan dan afirmatif. Paradigma baru tersebut diyakini banyak pihak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, termasuk Orang Asli Papua (OAP).

Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Melihat luasnya negeri ini, maka butuh pemerataan pembangunan agar semuanya maju. Saat dulu di era orde baru masih sistem sentralisasi maka sejak era reformasi diganti menjadi desentralisasi sehingga tiap daerah bisa lebih maju lagi, termasuk Papua.

Papua yang dulu bernama Irian Jaya merupakan wilayah paling timur di Indonesia tetapi sayang sekali pernah terabaikan di masa orde baru, sehingga dianggap kemajuan di sana kurang daripada di Jawa atau pulau lainnya. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua digenjot agar lebih maju lagi.
Caranya dengan memberi berbagai peluang bagi orang asli Papua agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bisa membangun wilayahnya sendiri.
Profesor Imron Cotan, Pemerhati Papua, menyatakan bahwa kebijakan afirmatif pemerintah akan membuka peluang besar bagi orang asli Papua. OAP akan diberdayakan sehingga memiliki masa depan yang lebih cerah.

Selama ini OAP memiliki berbagai keistimewaan berkat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakilnya, harus orang asli Papua, sehingga mereka bisa mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan ini muncul karena memang sebaiknya sang pemimpin adalah orang asli Bumi Cendrawasih, karena lebih memahami seluk-beluk daerahnya dan budaya masyarakatnya.

Kebijakan bahwa pemimpin harus orang asli Papua juga memiliki payung hukum yakni UU Otsus, sehingga sah di mata hukum yang resmi di Indonesia. Dengan begini, walau berganti presiden, maka aturan ini akan tetap berlaku.
Masyarakat Papua khususnya berterimakasih kepada Presiden Jokowi karena begitu perhatian terhadap Papua dan membuat peraturan resmi yang menguntungkan mereka.

Selain itu, orang asli Papua juga memiliki peluang besar untuk sekolah hingga perguruan tinggi, karena mereka berhak mendapatkan beasiswa otonomi khusus (Otsus). Beasiswa yang didapatkan dari dana otsus amat berguna karena anak-anak Papua bisa lebih cerdas, sehingga tidak ada ketimpangan antara orang Jawa dengan orang Papua. Salah satu alumjni beasiswa otsus yang sukses adalah Billy Mambrasar yang jadi staf khusus presiden.

Imron menambahkan, pemerintah bisa membuat beberapa kebijakan afirmatif lain yang memajukan rakyat Papua. Misalnya mereka diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan BUMN di Bumi Cendrawasih. Dalam artian, ketika ada penyaringan pegawai maka bisa saja ada jatah sekian persen untuk orang asli Papua, sehingga mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak.

Selain itu, kebijakan afirmatif lainnya adalah dengan pemekaran wilayah Papua. Jika ada penambahan provinsi maka otomatis akan butuh karyawan baru di kantor pemerintah provinsi. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Bumi Cendrawasih.

Masyarakat amat berterimakasih kepada pemerintah, khususnya ke Presiden Jokowi, karena sangat mengistimewakan Papua. Bahkan Presiden Jokowi tercatat sebagai presiden yang paling sering mengunjungi wilayah Bumi Cendrawasih.
Papua adalah bagian dari Indonesia, tak heran pemerintah terus memajukannya, agar ada pemerataan pembangunan, dan terus ada kebijakan afirmatif yang menguntungkan.
Ketika ada kebijakan afirmatif untuk rakyat Papua seperti pemekaran wilayah, pemberian beasiswa untuk anak berprestasi, dan berbagai keistimewaan lain, maka sangat menguntungkan OAP.
Mereka jadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Selain itu, Papua akan lebih maju karena berkat kebijakan ini, akan ada pemerataan pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik tetapi juga sumber daya manusia.

)* penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung dan angka penularan virus tersebut masih tergolong tinggi. Masyarkat diimbau untuk selalu taat Prokes sebagai syarat mutlak untuk dapat hidup berdampingan dengan virus Corona.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, Kita perlu tetap waspada mengingat tren kenaikan positivity rate mingguan masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Dari data analisis per 20 Februari 2022, angka positivity rate mingguan sebesar 17,61%. Angka ini meningkat cukup tajam dibandingkan pada akhir Januari di kisaran 1%. Sebelumnya, angka ini berhasil dipertahankan di bawah standar WHO, yaitu kurang dari 5%, selama 135 hari berturut-turut atau sejak 17 September 2021 hingga 29 Januari 2022. Bahkan, angka terendah yang pernah dicapai yaitu 0.09% pada 12 Desember 2021.

Meski demikian, kenaikan positivity rate mingguan saat ini lebih rendah dibanding pada masa gelombang Delta. Melihat kembali pada masa Delta, angka positivity rate bertahan di atas 20% selama 5 minggu berturut-turut.

Bahkan, pernah mencapai angka mingguan tertinggi hingga 30,24% per 18 Juli 2021. Sehingga angka positivity rate saat ini menggambarkan kondisi penularan yang jauh lebih rendah dibanding masa varian delta.

Wiku mengatakan, dengan kondisi yang tidak separah masa varian Delta, seluruh elemen masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Dirinya juga menambahkan, hal ini terjadi di tengah kondisi capaian testing swab antigen yang lebih besar di mana banyak orang yang didapati positif melalui proses skrining, seperti syarat perjalanan dan aktivitas lainnya.

Tingginya angka positivity rate di tengah tingginya mobilitas ini tentu saja menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kepatuhan protokol kesehatan masih belum cukup baik. Selain itu, orang-orang yang beraktivitas dan melakukan perjalanan, ternyata masih banyak yang tertular.

Meskipun pada akhirnya orang-orang yang tertular dapat teridentifikasi positif berkat skrining, namun akan lebih baik lagi mencegah penularan tidak terjadi sejak awal. Untuk itu demi mengakhiri rantai penularan, hanya dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti vaksinasi.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui penularan varian omicron di Indonesia sangatlah masif. Namun, ia meminta kepada masyarakat agar tidak panik lantaran gejala dari virus ini bersifat lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya.

Budi memastikan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi gelombang ketiga covid-19 yang disebabkan oleh varian omicron. Salah satunya adalah memperbanyak sentra vaksinasi covid-19 terutama di DKI Jakarta.

Seiring dengan adanya long weekend pada akhir Februari 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sandiaga Uno) meminta kepada para pelaku industri pariwisata untuk tetap mengutamakan aspek kesehatan guna menegak penyebaran Covid-19.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengetatan protokol kesehatan yang melingkupi pembatasan kapasitas jumlah pengunjung. Sandiaga menekankan, agar para pengelola destinasi wisata tidak terleda akan tingginya euforia libur nasional yang dikhawatirkan dapat meningkatkan angka penularan covid-19.

Pengelolaan taman rekreasi merupakan garda terdepan dalam memastikan komitmen penerapan protokol kesehatan dan CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability berjalan sesuai kesepakatan bersama. Maka dari itu, optimisme akan bangkit dan pulihnya sektor pariwisata kreatif harus didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan.

Masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menggunakan masker ketika berada di luar rumah atau ketika berada di keramaian, Efektifitas penggunaan masker untuk mencegah penularan juga dibuktikan secara uji klinis oleh Perusahaan riset pasar Inggris Yougov, tim dari Klinik Miyazawa di Hyogo dan Universitas Houston-Victoria telah mengumpulkan data melalui model komputer untuk mengetahui bagaimana berbagai faktor mempengeruhi tingkat kematian akibat penyakit covid-19 di berbagai negara. Hasilnya, penggunaan masker wajah menjadi cara paling signifikan dalam mengurangi risiko kematian akibat covid-19.

Studi lain oleh para peneliti dari California Institute of Technology bulan ini juga menilai masker wajah merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan antarmanusia.

Aktifitas seperti sekolah, pariwisatan maupun kerja memang tidak ditutup secara 100 persen, sehingga potensi penularan akan tetap ada, dan cara meminimalisir penularan tersebut adalah dengan mematuhi protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Hakim )*

Undang-Undang Cipta kerja (UU Ciptaker) diyakini mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Aturan tersebut diharapkan dapat memperbaiki ketidakpastian regulasi yang dibutuhkan dalam menarik investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) menilai, meski regulasi ini menuai banyak kontroversi, aturan ini seharusnya bisa dilihat dampaknya secara global. Salah satu aspek yang memberi angin segar bagi pengusaha adalah kemudahan investasi, usaha dan sertifikasi halal.

Selain itu pengusaha juga akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan penerapan ultimatum remedium yang berkaitan dengan sanksi. UU Cipta Kerja juga dinilai dapat mempermudah perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 BAB III.

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan. Untuk bisnis berisiko rendah perizinan usaha hanya cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bisnis berisiko menengah izinnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan yang berisiko tinggi membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha.

Pasal berikutnya juga menyebutkan penghapusan izin lokasi dengan kesesuaian tata ruang. Kemudian integrasi persetujuan lingkungan dalam izin berusaha. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan.

UU Cipta Kerja junga menghapus syarat investasi yang ada dalam UU Sektor dan memindahkannya ke dalam Peraturan Presiden Daftar Prioritas Investasi. Selama ini berbelit dan rumitnya masalah perizinan usaha serta birokrasi di Indonesia kerap menghambat investor untuk menanamkan modal atau berekspansi di Indonesia.

Ketua KADIN Andik Dwi Putranto mengatakan, bahwa Omnibus Law dapat memberikan harapan kepada para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam perizinan investasi. UU Cipta Kerja juga dinilai dapat membantu Indonesia lolos dari jurang resesi ekonomi. Pasalnya, UU Cipta Kerja akan menarik banyak investasi ke dalam negeri.

Perlu diketahui bahwa peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2020 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya yakni posisi ke-73 dari 190 negara. Angka ini masih jauh dari target Presiden Jokowi yang mematok kemudahan berusaha di peringkat 40.

Dalam laporan yang ditulis oleh World Bank tersebut, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Ukraina, Armenia dan Vietnam. Sedangkan dari segi daya saing, Indonesia juga masih jauh tertinggal dari Singapura. Berdasarkan data IMD World Competitiveness Ranking 2020, daya saing Indonesia turun peringkat dari 32 menjadi 40 dalam daftar tersebut.

Adapun negara dengan peringkat daya saing tertinggi berdasarkan data tersebut adalah Singapura, Denmark, Swiss dan Belanda. Empat Indikator penilaian daya saing tersebut berdasarkan kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis serta infrastruktur. Oleh karena itu UU Cipta Kerja menjadi salah satu motor bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi khususnya di level Asia Tenggara. Kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi hal yang disorot oleh pemerintah.

UU Ciptaker juga diyakini mampu menjawab berbagai permasalahan fundamental ekonomi, terutama setelah pandemi Covid-19. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja atau buruh, persoalan kurangnya lapangan kerja diharapkan dapat selesai secara bertahap.

Melalui UU Ciptaker, isu terkait ketenagakerjaan tidak lagi menjadi polemik, tenaga kerja yang berkualitas tentunya memiliki standar kesejahteraan yang mumpuni. Undang-undang cipta kerja menjadi modal utama untuk pemulihan ekonomi tahun depan. Regulasi ini diyakini mampu merampingkan hyperegulasi yang sudah lama menjadi hambatan untuk pertumbuhan investasi di Indonesia.

Makin mudahnya pengurusan izin usaha, diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Baik untuk investor lokal maupun investor asing yang tertarik menanamkan modalnya di tanah air. Sehingga hal ini akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan menurunnya angka pengangguran.

Daya saing ekonomi di Indonesia tentu saja bisa ditingkatkan apabila UU Cipta Kerja benar-benar diimplementasikan dengan baik. Di sisi lain kemudahan perizinan usaha yang tercantum pada UU Cipta Kerja juga akan menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Inter Parliamentary Union (IPU) akan diadakan di Bali pada tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pemerintah akan memaksimalkan persiapan IPU di Bali mengingat pentingnya kelancaran acara tersebut.

Pandemi masih berlaku tetapi kondisi ini tidak langsung membuat kita murung, justru di masa seperti ini Indonesia berani menjadi tuan rumah Inter Parliamentary Union, karena forum ini akan membawa banyak kebaikan bagi negeri. Persiapan acara harus dilakukan dengan maksimal agar berlangsung dengan sempurna.

Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau langsung persiapan IPU di Bali. Puan menyatakan bahwa persiapan harus maksimal, terutama sinyal internet. Dalam artian, internet memang penting karena semua akses komunikasi di acara ini harus memiliki sinyal yang kuat. Jika internetnya tidak lancar maka panitia akan kelimpungan.

BUMN di bidang telekomunikasi sudah menyiapkan akses internet untuk mensukseskan gelaran IPU. Bahkan yang disiapkan sinyal 5G untuk acara ini. Akses internet memang disiapkan jika ada negara anggota IPU yang menghadiri secara virtual karena kenaikan kasus di negaranya, sehingga IPU diadakan secara hybrid.

Puan Maharani melanjutkan, persiapan IPU yang diperhatikan juga mengenai antrian. Dijaga jangan sampai berdesakan dan menimbulkan kerumunan. Antrian ini juga harus ditata dengan rapi dan memperhatikan waktu, jangan sampai merugikan masyarakat Bali. Dalam artian, pernyataan Puan memang betul karena IPU untuk keuntungan warga dan jangan sampai membuat mereka mengeluh karena macet.

Untuk meminimalisir kerumunan maka IPU akan menggunakan sistem bubble. Sistem ini sudah cukup familiar karena juga digunakan di PON XX Papua, balapan di Mandalika, NTB, dan beberapa pagelaran lainnya. Dalam sistem bubble maka ada batasan-batasan ketika delegasi negara peserta IPU beraktivitas, sehingga mereka tidak bisa keluyuran pasca rapat selesai.

Selain itu, jika ada sistem bubble maka pertemuan tidak diadakan dengan full alias semua delegasi ditaruh di satu tempat, tetapi ada grup-grup tertentu, sehingga mengurangi kerumunan dan otomatis mematuhi protokol kesehatan. Dengan begitu maka setiap resiko akan diminimalisir agar aman dan sehat.

Risiko corona memang wajib untuk diminimalisir dan seluruh peserta IPU maupun panitia harus dites swab tiap hari, tujuannya tentu untuk mengetahui apa mereka positif atau negatif. Semuanya wajib tertib swab karena merupaka standar protokol di era pandemi.

Protokol kesehatan (Prokes) juga wajib ditaati dan persiapannya juga maksimal, tujuannya tentu mencegah terbentuknya klaster baru. Selain pengaturan jarak antar kursi dan maksimal kapasitas ruangan (50%) maka prokes lain yang wajib ditaati adalah pemakaian masker. Aturan ini harus ditati tanpa kecuali karena masker adalah perlindungan utama.

Penegakan aturan tentang masker tentu sudah dipahami oleh para delegasi IPU, karena di negaranya mereka juga tertib memakai masker. Bahkan yang dikenakan juga masker ganda untuk mencegah penularan omicron. Tidak hanya cukup dengan face shield karena tidak maksimal dalam melindungi mulut dan hidung.

Persiapan-persiapan ini memang harus maksimal agar panitia bisa menjalankan acara dengan baik. Dukungan juga dberikan tak hanya dari perusahaan BUMN di bidang transportasi tetapi juga BUMN lain yang terkait, juga UMKM. Semuanya berkolaborasi demi kesuksesan acara ini.

IPU akan diselenggarakan dalam waktu dekat dan persiapannya makin matang. Mulai dari panitia hingga BUMN serta UMKM yang mendukung, akan memaksimalkan acara ini agar berlangsung dengan sukses. IPU akan membawa banyak keuntungan sehingga para tamu alias delegasi dari negara anggota IPU akan dilayani dengan sangat baik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Manokwari, TritonPBNews.com – Dipicu Unggahan Berbau Rasis, Jalan Trikora Wosi Diblokade Warga, Bupati Manokwari Hermus Indou meminta agar menyerahkan persoalan ini kepada pihak Polres Manokwari.

Bupati juga menyampiakan “Saya mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat Arfak di Kabupaten Manokwari untuk tetap bersabar dan menyikapi penghinaan suku Arfak yang dilakukan oleh seorang oknum pelajar di media sosial dengan kepala dingin. “Masyarakat Arfak agar tetap menjaga citra dan martabat suku Arfak di tengah-tengah suku-suku lain di Kabupaten Manokwari ini “. Senin (28/2/2022).

“ Warga tidak melakukan tindakan anarkistis dan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Manokwari.”Tidak melakukan tindakan tindakan anarkis dan tetap menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Manokwari agar tetap kondusif bagi semua aktifitas sosial ekonomi masyarakat” tutur dia.

“Banyak agenda penting yang perlu diperjuangkan ke depan dan hal ini membutuhkan kebersamaan semua anak bangsa dari seluruh elemen suku yang ada dan hidup bersama di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat,” tutur dia.

Pada pukul 12.00 WIT situasi sudah kondusif dan warga telah membuka palang yang kemudian dilanjutkan dengan membersihkan jalan dari batang bambu sertaa sisa pembakaran ban bekas di Jalan Trikora Wosi.

Jakarta, Suaratimur.id – Sebagai upaya peningkatan mutu kualitas pembangunan di daerah Papua, Pemerintah baru-baru ini menyatakan rencananya untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi.

Keenam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) yang juga putra asli Papua, John Wempi Wetipo, mengatakan bahwa pemekaran provinsi tersebut diyakini dapat membawa dampak yang baik.

“Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di papua,” ucap John dikutip dari laman Republika pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Payung besar yang dimaksud dalam pernyataannya adalah urgensi pemerintah pusat untuk membentuk badan otoritas untuk mengkoordinir seluruh kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk yang berhubungan dengan pemekaran ini.

Lebih lanjut lagi, putra Papua itu merinci beberapa alasan diputuskan adanya pemekaran tersebut yakni karena faktor sejarah, budaya, ekonomi dan pemerintahan sebagai dasar pendapatnya.

Dukungan terhadap pemekaran propinsi Papua juga datang dari masyarakat Papua Selatan.

Mereka memberikan apresiasi terhadap wacana Pemekaran wilayah Propinsi Papua Selatan (PPS).

Upaya pemekaran PPS diharapkan dapat memangkas rentang birokrasi, sehingga kemudian terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) ini juga mendapat sambutan baik dari masyarakat di Asmat dan sekitarnya.

sumber : terkini.id

Oleh : Ferdi Nurmansyah )*

Corona varian Omicron masih menjadi momok di kalangan masyarakat dan diyakini lebih menular dari varian sebelumnya. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak khawatir dan selalu menaati Prokes hingga vaksinasi yang terbukti mampu menekan kasus penularan Covid-19. 

Penularan Corona sedang naik dan jumlah pasien Covid per harinya menyentuh angka 30.000 orang. Masyarakat khawatir akan terjadi serangan gelombang ketiga. Pandemi memang belum selesai tetapi kita harus tabah dalam menghadapinya dan menuruti setiap program pemerintah, termasuk protokol kesehatan, vaksinasi, dan testing Corona.

Profesor dokter Tjandra Yoga Aditama Sp P(K), Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi menyatakan bahwa dunia menghadapi varian baru (Omicron) yang penyebarannya sangat cepat. Namun spektrumnya sebagian besar bergejala ringan, yakni 80%. Dalam artian kita tidak usah panik dalam menghadapi Omicron karena tidak sebesar delta gejalanya, dengan syarat harus disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.

Prof Tjandra melanjutkan, ketika ada kenaikan kasus maka harus disiapkan lagi kelengkapan di Rumah Sakit (kamar, alat kesehatan, dll). Masyarakat juga harus taat protokol kesehatan dan membatasi kegiatan sosial. Dalam artian, jangan bepergian kecuali untuk urusan yang sangat penting, karena kasus Corona sedang naik.

Larangan untuk traveling merupakan poin dalam protokol kesehatan 10M yang paling diutamakan, karena Corona bisa menyebar via perjalanan, karena ada pergerakan massa. Terbukti ketika pasca hari raya selalu ada kenaikan angka pasien Covid, walau sebenarnya ada larangan keras untuk pulang kampung.

Sedihnya masih ada saja yang melanggar aturan ini lalu nekat untuk pelesir ke luar negeri. Sampai di Indonesia, mereka pulang dengan membawa ‘oleh-oleh’ Omicron lalu berpotensi menularkan ke 70 orang lain. Betapa sedihnya yang ditulari karena tidak bersalah apa-apa tetapi jadi kesakitan gara-gara Corona.

Oleh karena itu pemerintah makin menggalakkan vaksinasi karena makin banyak masyarakat yang sudah divaksin maka makin sedikit penularan Corona. Vaksinasi massal diadakan di mana-mana (dengan taat protokol kesehatan tentunya). Para murid (yang berusia 6 tahun ke atas) yang akan memulai pembelajaran tatap muka juga wajib untuk divaksin terlebih dahulu. 

Segeralah vaksinasi, mumpung masih gratis dan dimudahkan prosedurnya. Jika sudah vaksin 2 kali maka tunggu 6 bulan kemudian untuk mendapatkan booster alias suntikan ketiga. Tujuannya agar tubuh mendapatkan imunitas yang sempurna dalam melawan Corona, tentu dengan syarat harus disiplin protokol kesehatan.

Selain vaksinasi, untuk menghadapi kenaikan kasus Corona harus digencarkan kembali 3T, testing, tracing, and treatment. Jika di awal pandemi ada testing alias pengetesan rapid secara massal dan acak di mana-mana, maka saat ini harus dimulai kembali. Tujuannya agar tahu; jika seseorang kena Corona maka lekas diobati. Ia akan selamat dari maut karena cepat ditangani.

Terlebih jika kena Omicron yang gejalanya tidak seperti Corona varian lain, dengan testing akan lebih jelas bahwa ia positif atau tidak. Pasalnya, gejala kena Omicron berbeda dari delta atau varian lain, karena tidak ada anosmia alias kehilangan fungsi indra penciuman.

Selain testing maka harus ada tracing dan treatment. Tracing dilakukan sebagai penelusuran agar pasien yang positif Covid ingat dan tahu pernah  berkontak dengan siapa. Lantas kontak tersebut juga dites agar tahu ia positif Corona atau tidak. Jika benar positif maka langkah selanjutnya adalah treatment alias pengobatan, yang masih digratiskan oleh pemerintah (asal ada kartu BPJS).

Untuk menekan laju penularan Corona maka harus digencarkan lagi upaya disiplin protokol kesehatan, termasuk vaksinasi Covid-19, serta 3T, testing, tracing, and treatment. Diharap dengan langkah-langkah ini maka akan menekan penularan Corona dengan maksimal. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Alvin Sasmita )*

Pemerintah mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja yang harus direvisi. Perbaikan UU Cipta Kerja ini diharapkan mampu menyempurnakan regulasi tersebut, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan kepada para investor. 

Pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) mendapatkan perintah dari MK untuk melakukan revisi dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak pengucapan putusan. Jika dalam tenggang waktu tersebut pembentuk UU tidak melakukan perbaikan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen.

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja Inkonstitusional dengan UUD NRI Tahun 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak pengucapan putusan.

Pemerintah dan DPR akan menghormati, mematuhi, serta berkomitmen untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Ciptaker dengan sebaik-baiknya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menuturkan bahwa tindak lanjut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah.

Perbaikan UU Cipta Kerja ini diharapkan mampu menyempurnakan regulasi tersebut, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan kepada para investor. Kepastian hukum tersebut juga merujuk bagi pelaksanaan investasi, baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

Menanggapi hal tersebut Yasonna berujar, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah akan menghormati dan melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. UU Cipta Kerja telah dilakukan pengujian formil, pada 25 November 2021. MK menjatuhkan putusan perkara terhadap UU Ciptaker melalu putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja dan mencapai 78 UU.

Hal tersebut meliputi 10 klaster, yakni peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.          

Dalam kesempatan pembacaan amar putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai atau tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan.

MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada kesempatan berbeda, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof Maria SW Sumardjono mengatakan, MK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga wajib dipatuhi sebagai kewajiban moral dan hukum dari pemerintah.

Waktu 2 tahun yang diberikan dari MK untuk pemerintah tergolong singkat, sehingga diperlukan Pemerintah berupaya maksimal untuk melakukan perbaikan atau merevisi UU Ciptaker.

Pemerintah akan tetap patuh terhadap apapun putusan MK dan akan mampu merevisi UU Ciptaker sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka peraturan tersebut diharapkan lebih optimal dalam meringkas regulasi dan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga perekonomian rakyat terdampak pandemi kembali dapat berputar dan akan menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Jakarta, Suaratimur.id – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memberi perhatian khusus terhadap pelatihan petani milenial yang ada di wilayah Merauke, Papua.

Menurut Mentan anak-anak Merauke punya kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan potensi pertanian di sana, sehingga ke depan wilayah tersebut bisa menjadi salah satu lumbung pangan nasional.

“Salah satu andalan saya itu kalian di Merauke,” ujar Mentan saat membuka pelatihan sejuta petani milenial dengan judul Adaptasi dan Mitigasi Pertanian Terhadap Perubahan Iklim yang digelar secara virtual, Rabu, 23 Februari 2022.

Mentan mengatakan, dengan kemampuan yang dimiliki, maka seharusnya petani milenial di Papua bisa mengeluarkan ide, terutama dalam membuat inovasi. Mereka misalnya bisa membuat pupuk organik sehingga ke depan tidak lagi bergantung pada penerimaan pupuk subsidi.

“Jangan lagi mengandalkan pupuk subsidi karena kita bisa membuat pupuk organik. Kalau ada sukur, tapi kalau tidak ada ya jalan saja terus. Saya janji saya akan datang lagi ke Merauke untuk melihat perkembangan yang ada. Saya yakin kalian adalah harapan baru bagi pertanian Indonesia,” katanya.

Mentan menjelaskan, masalah pupuk selama ini bukan hanya menjadi tanggungjawab kementan karena mulai dari lini 1 sampai kios ada di tanah BUMN dalam hal ini Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Kemudian masalah keuangan ada di tanah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Uangnya itu tidak ada di Kementan bapak. Adanya di menteri keuangan. Oleh karena itu kalau ada distributor yang main main di sana (Merauke) sampaikan sama saya. Dan pupuk itu tidak langka bapak, yang ada jumlahnya tidak cukup atau kurang,” katanya.

Meski demikian, kata Mentan, pemerintah sudah menyiapkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa menjadi fasilitas utama dalam memulai usaha. Bantuan ini diharapkan mampu menjadi pemicu tumbuh kembangnya sektor pertanian di tanah Papua.

“Pertanian itu kan skala ekonominya ada. Katakanlah 1 hektare kalau menghasilkan 6 ton berarti hasilnya 30 juta. Kaliam pake pupuk dll masih punya untung 9 juta. Lalu kalian masih ada 20 juta bisa digunakan untuk mencicil alsintan atau pembuatan pupuk. Oleh karena itu kita tidak lagi bergantung pada pupuk subsidi. Kita punya akses KUR sebagai modal,” katanya.

Untuk diketahui, Pelatihan ini melibatkan kelompok Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S), Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA), Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan (DPM/DPA), Perhimpunan Penyuluh Pertanian (PERHIPTANI) dan insan pertanian lainnya yang akan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) lingkup BPPSDMP.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan program reguler maksimum yang dilaksanakan Kementan dalam rangka meningkatkan pengetahuan petani dan penyuluh. Adapun tujuan pelatihan ini diharapkan mampu mendorong anak muda bisa beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.

“Sasaran peserta ditargetkan sekitar 1.568.483 orang bahkan lebih, yang terdiri dari petani dan insan pertanian lainnya,” tutupnya.

sumber : Tribunnews.com