Benny Wenda saat sedang dalam penjara di LP Abepura (kiri) dan saat naik sidang (kanan).

Jakarta, SUARATimur.ID – Aksi Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda hanya merupakan kamuflase politik demi menunjukkan eksistensinya di panggung internasional.

“Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Sementara Kondisi di dalam negeri baik-baik saja.

Aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan peluang masuk KT HAM PBB ke Papua adalah kebohongan publik semata. Aksi Benny Wenda sudah semakin melampaui batas dalam dan dapat memprovokasi gerakan separatisme di Papua serta masyarakat Papua khususnya.

Tugas kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari Eksistensi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif, di Senayan Jakarta waktu silam.

Selain itu, kata Puan, Pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.

“Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua,” ujar alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut.

Jakarta, Suaratimur.id – Penerapan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) selama 20 tahun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya bagi Orang Asli Papua.

“Otsus itu dalam rangka menghentikan kekerasan di Papua. Yang kedua, agar pelayanan publik terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat di Papua tercapai,” terang Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam diskusi Let’s Talk: “Efektivitas Otonomi Khusus dan Penanggulangan Konflik Berdarah di Papua” yang diselenggarakan Justicia Corner, Selasa (15/2/2022).

Otsus yang menjadi implementasj dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sejatinya diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat di Papua.

Amir menyampaikan bahwa dana otsus merupakan dana yang ditujukan untuk tindakan khusus sehingga penting adanya prosedur dalam penggunaan dana otsus. “Prosedur penggunaannya mesti khusus. Kalau tidak, kita tidak tahu cara mengukur capaiannya,” tegas Amir.

Ia pun mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana otsus. Pasalnya, ia keberadaan dana otsus belum menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua serta belum mendongkrak kesejahteraan sosial masyarakat disana. “Kedepan, mari sama-sama kita awasi penggunaan dana otsus supaya dana ini bukan untuk segala hal,” ujar Amir.

Amir juga menyampaikan pandangannya terkait penanganan konflik di Papua. Menurutnya, konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik sosial. Untuk menanganinya, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bisa menjadi rujukan. “Pemerintah bisa menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2012 sehingga kita tahu siapa yang bertanggungjawab menangani permasalahan yang muncul,” jelas Amir.

Dengan begitu, menurutnya, ada langkah terlembaga dalam penanganan konflik di Papua. Sehingga membantu Komnas HAM untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penanganan konflik.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Komnas HAM dalam hal ini bagian dari unsur Pemerintah yang menjadi salah satu anggota satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala nasional. (AM/IW)

sumber : komnasham.go.id

Manokwari, Ketua Kerukunan Keluarga Maluku Tengah (IKKMT) Manokwari, Romer Tapilatu meminta semua pihak untuk menyerahkan kasus unggahan bernada rasisme oleh akun Facebook, Echy kepada pihak kepolisian. Romer mengakui, pemilik akun adalah warga berdarah Maluku Tengah.

“Kami atas nama kerukunan keluarga Maluku Tengah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Arfak atas postingan yang dibuat oleh salah satu warga yang memiliki hubungan darah dari Maluku Tengah,” kata Romer kepada Wartawan di Manokwari, Senin (28/2/2022).

Romer pun meminta semua pihak menahan diri dan mempercayakan masalah ini ke pihak kepolisian. Romer yakin kepolisian akan mengambil langkah hukum.

“Kita percayakan masalah ini ke pihak kepolisian. Mereka yang akan menangani masalah ini,” tuturnya. Romer berharap, kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Menurutnya, hal yang berbau rasisme dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan anak bangsa.

“Kitorang punya pengalaman pahit di tahun 2019, ketika isu rasisme, maka hal ini jangan lagi terulang,” ujar Tapilatu yang juga Anggota DPRD Manokwari.

Selain itu Kepala Suku Serui, Kabupaten Yapen Otis Ayomi menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia akan menghadirkan yang bersangkutan untuk memberikan keterangan terkait postingan yang dibuat.

“Kepada keluarga untuk membantu dan menolong kami. Jadi mohon untuk keluarga besar Arfak bahwa kami bersama Kepala Suku Maluku Tengah mecoba menghadirkan yang bersangkutan,” kata Otis Ayomi.

Dia mengatakan, pelaku saat ini berada di luar Manokwari. Ia berada di Yapen. Pihak kepolisian Yapen telah berkoordinasi dengan Polres Manokwari dan berupaya untuk menyerahkan yang bersangkutan.

Sumber: linkpapua.com

Jakarta, Suaratimur.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasang 388 unit lampu tenaga surya hemat energi di Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya, Papua.

“Di antara wilayah yang menjadi lokasi pemasangan LTSHE pada 2021 adalah Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo, dengan total 388 unit,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi, Sabtu (26/2).

Dia mengakui PLN saat ini masih kesulitan menyediakan akses setrum, khususnya di wilayah terluar karena kesulitan akses terhadap jaringan listriknya.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM terus memaksimalkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) di wilayah terluar. Salah satu solusinya ialah dengan menghadirkan LTSHE.

Di samping itu, pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan terus dioptimalkan agar masyarakat bisa merasakan listrik.

Pemerintah juga memaksimalkan potensi EBT di wilayah setempat. Dengan demikian, wilayah terluar dan terdepan makin terang benderang.

Anggota Komisi VII DPR Ina Elisabeth Kobak menilai bantuan berupa LTSHE sangat berarti bagi kehidupan warga Lannya Jaya dan Yahukimo.

Dia menyebut akses listrik akan membuat harapan hidup dan kesejahteraan warga meningkat.

“Saya terharu bisa melihat orang-orang tua saya, kakak saya, dan adik saya yang ada di kampung bisa merasakan terangnya lampu dan sudah bisa beraktivitas pada malam hari,” ujar Ina.

Kepala Bagian ESDM Michael Alom juga mengapresiasi atas bantuan yang sudah diberikan.

“Ini program yang luar biasa berdampak langsung bagi masyarakat di desa kami,” ucapnya.

Sebagai informasi, bantuan LTSHE itu merupakan salah satu program pemerintah pada 2021.

Jumlah pemasangan ditargetkan mencapai 1.095 unit dan tersebar di empat provinsi dan delapan kabupaten.

sumber : genpi.co