Siswa SD Inpres Yosiba mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Bandung, SUARATimur.id – Pembangunan sumber daya manusia (SDM)di tanah Papua jadi cara pemerintah menyelesaikan permasalahan di Papua.

Pembangunan SDM dianggap sangat penting karena untuk memajukan suatu daerah diperlukan kualitas manusia yang unggul.

Analis Kebijakan Publik, DR (Cand) Nuryahman melihat, selama ini pemerintah berusaha agar Papua terus maju. Tak hanya untuk mempromosikan wisata dan sumber daya alam, tapi demi kemakmuran rakyatnya dengan pembangunan sumber daya manusia.

“Mengapa harus sumber daya manusia?, sebab jika yang dibangun hanya infrastruktur saja maka tidak akan memakmurkan rakyat, tetapi juga harus ada faktor pendukungnya yakni kecerdasan manusia”, ujar Nuryahman. Untuk mendukung pembangunan SDM, pemerintah menyalurkan dana otonomi khusus yang disalurkan untuk bidang pendidikan.

Salah satunya dengan pemberian beasiswa kepada putra-putri Papua yang berprestasi. Ia melihat dengan beasiswa, maka mereka yang ingin cerdas dengan pendidikan tinggi bisa terbantu, dan anak Papua tak lagi identik dengan keterbelakangan.

“Dengan beasiswa maka mereka bisa sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA, bahkan juga di tingkat universitas. Mereka bisa kuliah tak hanya di Universitas Cendrawasih Papua, tetapi juga di Jawa dan pulau-pulau lain, bahkan luar negeri” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah memberikan beasiswa LPDP bagi para pelajar di Papua. Beasiswa ini khusus untuk kuliah di luar negeri dan khusus untuk jenjang S2 dan S3.

Sejak tahun 2013 sudah ada lebih dari 300 magister, lebih dari 100 doktor, dan 5 dokter spesialis yang merupakan alumni beasiswa LPDP.

Dengan diberikan beasiswa hingga ke luar negeri, kata dia, pemerintah yakin bahwa anak-anak Papua memiliki potensi besar untuk maju.

“Mereka bisa kuliah dan mendapatkan cakrawala baru di kampus luar negeri. Setelah lulus nanti, diharapkan mereka bisa menjadi pengajar di Papua agar anak-anak di Bumi Cendrawasih mendapatkan ilmu dan juga inspirasi,” katanya.

Selain pendidikan formal, Pemerintah juga membangun SDM melalui pendidikan vokasi. Sejumlah Balai Latihan Kerja BLK yang dibangun baik di Propinsi Papua maupun Papua Barat.

Keunikan BLK di Papua adalah siswa BLK bisa mencapai usia 45 tahun hingga para ibu rumah tangga maupun lulusan SMA. Para siswa peserta BLK dapat belajar di sana tanpa mengkhawatirkan ijazah.

Setelah lulus, diharapkan mereka bisa membuka usaha sendiri seperti katering, bengkel, salon, dll. Sehingga kehidupannya akan menjadi lebih baik.

Pemerintah terus mendorong agar sumber daya manusia di Papua menjadi maju dengan memberikan program beasiswa, baik dari dana Otsus maupun LPDP. Diharapkan dengan program beasiswa generasi muda bisa merasakan pendidikan dengan mudah dan merata.

Pendidikan vokasi juga diberikan agar SDM di Bumi Cendrawasih memiliki keterampilan dan bisa mandiri. Melalaui keduanya, diharapkan peradaban yang lebih baik ditanah Papua dapat tercapai.

Sumber: jabar.tribunnews.com

Oleh : Dede Sulaiman )*

Sebanyak 23 perusahaan asing akan merelokasi pabriknya ke Indonesia. Rencana relokasi tersebut mendapat apresiasi luas masyarakat karena menunjukkan penanam modal asing mempercayai Indonesia sebagai negara potensial untuk mengembangkan usaha.

Investasi adalah hal yang tidak asing di Indonesia karena sudah ada sejak era orde baru. Kita beruntung karena Pemerintah telah membuat peraturan seperti UU Omnibus Law yang memiliki klaster investasi, tujuannya agar mempermudah penanaman modal di negeri ini.

Ada hasil yang sangat positif dari dibuatnya UU Omnibus Law, yakni investor yang masuk ke Indonesia jadi lebih banyak. Ada 23 perusahaan besar yang mengalihkan usahanya dari negara Asia lain ke Indonesia, dan nilai investasinya tidak main-main, sebesar 116 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Soejoedi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Perusahaan asing tersebut berasal dari Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Hongkong, Jepang, dan Jerman. Mereka merelokasi pabriknya karena melihat di Indonesia lebih potensial, terutama dari sisi sumber daya manusia. Selain itu, aturan yang memudahkan untuk penanaman modal asing di UU Omnibus Law juga jadi pertimbangan penting.

Relokasi berbagai perusahaan asing ke Indonesia patut diapresiasi, karena makin banyak yang menanamkan modal, maka makin banyak pula devisa negara. Hal ini sangat penting karena kita butuh devisa untuk mengatasi dampak pandemi, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Selama dua tahun ini pemerintah memang mengeluarkan dana yang sangat besar untuk vaksinasi, pemberian bantuan untuk rakyat, dll.

Ketika banyak perusahaan asing yang merelokasi pabriknya ke Indonesia maka amat bagus karena bisa menyerap tenaga kerja. Prediksinya, ada lebih dari 300.000 lowongan yang bisa terisi. Hal ini amat bagus karena mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini. Terlebih ketika pandemi makin banyak pengangguran, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru.

Permasalahan pengangguran tidak bisa dianggap sepele karena makin banyak pengangguran maka makin banyak rakyat yang menderita, karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika tidak ada yang bisa dijadikan tempat meminjam uang, bagaimana nasib mereka? Terlebih tidak semua orang berbakat jadi pengusaha, dan lebih cocok jadi karyawan.

Selain mengurangi pengangguran, maka relokasi perusahaan asing juga memeratakan kemajuan di seluruh Indonesia. Penyebabnya karena investasi mereka tidak hanya dilakukan di Jawa, tetapi juga pulau lain, bahkan sampai ke Papua. Mereka tertarik karena di sana masih ada sumber daya alam yang melimpah, dan akan membuat perusahaan joint venture yang saling menguntungkan.

Perusahaan-perusahaan tersebut mau investasi ke luar Jawa karena di sana sudah bagus infrastrukturnya, dan itu memang salah satu syarat sebelum masuk ke Indonesia. Ini adalah hasil dari proyek pembangunan ekonomi nasional, yang membangun jalan raya dan infrastruktur lain, dan tetap diteruskan di masa pandemi.

Investasi jelas sangat menguntungkan karena Indonesia tidak mengeluarkan 100% modal, tetapi dibantu oleh para penanam modal. Dengan begitu, dunia bisnis akan lebih dinamis dan roda perekonomian akan bergulir dengan cepat. Kita pun bisa bangkit lagi pasca dipukul oleh pandemi selama dua tahun.

Ketika ada banyak perusahaan asing yang merelokasi pabriknya ke Indonesia maka akan sangat bagus karena menambah devisa negara. Selain itu, penanaman modal akan mengurangi pengangguran, karena pabrik-pabriknya butuh banyak tenaga kerja. Pemerintah patut diapresiasi karena telah bekerja keras untuk menarik para investor dan mengatasi dampak pandemi global.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Halim )*

Pemerintah meluncurkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai ganti JHT (Jaminan Hari Tua). Dalam program tersebut, para pekerja akan mendapatkan haknya meski kehilangan pekerjaan.

Jaminan Hari Tua adalah program khusus agar nanti para pekerja di sektor swasta mendapatkan ‘uang saku’ pasca purna tugas. Jadi, walau mereka sudah tidak bekerja karena faktor usia, tetap tenang karena mendapatkan dana besar. Akan tetapi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merevisi aturan dan berkata bahwa JHT baru bisa dicairkan ketika pegawai berusia 56 tahun.

Spontan pernyataan Menaker membuat masyarakat heboh karena takut kehilangan haknya, ketika mereka terpaksa dirumahkan sebelum berusia 56 tahun. Padahal ada perkecualian untuk mereka yang cacat total atau meninggal dunia sehingga bisa dicairkan sebelum waktunya.

Pemerintah menjawab kerisauan masyarakat dengan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jika mereka terpaksa dipecat dari kantor atau pabrik, maka akan mendapat dana JKP. Program JKP disiapkan sebagai pengganti JHT, karena JKP bisa dicairkan sebelum seorang pegawai swasta mencapai usia 56 tahun.

Yang lebih bagus lagi, pada program JKP, para pegawai tidak akan dipungut biaya iuran sepeser pun. Penyebabnya karena pemerintah yang akan membayarnya. Masyarakat tentu bersorak gembira karena gajinya akan utuh tanpa harus ada potongan untuk jaminan di hari tua.

Masyarakat mengapresiasi program JKP karena merupakan suatu kejutan yang manis. Mereka memang tidak bisa mendapatkan JHT jika takdir berkata bahwa masa kerja di suatu perusahaan tidak bisa maksimal sampai usia pensiun. Entah karena ada pengurangan jumlah pegawai karena alasan pandemi atau karena memang perusahaannya bangkrut.

Namun dengan adanya JKP maka masyarakat merasa lega karena meninggalkan perusahaan tanpa tangan kosong. Jaminan kehilangan pekerjaan akan menjadi ‘pegangan’ sementara, sebelum mereka mendapatkan job yang baru. Sehingga masyarakat bisa bertahan hidup di tengah kerasnya pandemi, tanpa harus bingung harus mencari sesuap nasi dengan cara apa.

Apresiasi juga patut diberikan kepada pemerintah karena JKP tak hanya menawarkan dana segar. Jaminan kehilangan pekerjaan menawarkan tiga manfaat, yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan, setara 45% gaji untuk tiga bulan pertama, dan 25% untuk tiga bulan selanjutnya.

Dengan begitu maka para pekerja yang telah dirumahkan akan mendapatkan beberapa manfaat. Tak hanya uang tunai tetapi juga informasi pasar kerja. Dengan begitu mereka dapat dengan cepat mendapatkan pekerjaan baru sehingga tidak lama-lama menganggur. Dapur mereka pun kembali mengepul karena ada pegangan dari gaji tiap bulan.

Selain informasi pasar kerja maka pelatihan kerja juga patut diapresiasi karena pemerintah benar-benar memikirkan nasib para pemegang JKP. Mereka akan bisa memperkaya skill sehingga memiliki keterampilan baru. Bisa jadi ada mantan karyawan yang ingin berwirausaha tetapi tidak tahu caranya. Akan tetapi dengan pelatihan ini mereka mendapatkan cara bagaimana berbisnis dan beralih dari karyawan jadi pengusaha.

Program JKP memang patut diapresiasi karena masyarakat tidak akan takut kehilangan haknya. Meski jika terpaksa dirumahkan oleh perusahaan, mereka tidak jadi mendapatkan fasilitas JHT, tetapi ada JKP sebagai pengganti. Sehingga akan mendapatkan pegangan uang plus pelatihan serta informasi pasar kerja, yang sangat berguna di masa depan.

Masyarakat diharap untuk berhenti menghujat karena ada perubahan pada aturan JHT. Perubahan tidak selamanya ke arah yang negatif, karena jika tidak ada JHT maka diganti dengan JKP. Malah manfaatnya lebih besar lagi karena informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, jika dirupiahkan, akan sangat mahal harganya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan menjadi katalis transformasi ekonomi. KTT G20 sangat penting karena dapat meningkatkan kerja sama global dalam program pemulihan ekonomi.
Pada akhir tahun ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20. Penunjukan Indonesia sebagai presidensi (sekaligus tuan rumah) adalah kehormatan, karena baru kali ini negara berkembang dipercaya jadi presidensi. Berarti Indonesia dianggap penting dalam pergaulan dunia internasional.

KTT G20 yang tepatnya diselenggarakan di Bali, akan membawa banyak keuntungan. Pertama, nama Indonesia akan disorot sehingga makin viral dan terkenal secara global. Hal ini sangat bagus karena netizen bisa melihat indahnya Bali, sehingga akan tertarik untuk melancong ke sana. Pariwisata di Pulau Dewata bisa terdongkrak lagi.

Selain itu, KTT G20 akan menjadi katalis transformasi ekonomi. Tema besar KTT tahun 2022 ini adalah recover together, recover stronger, dan salah satu recoverynya adalah di bidang ekonomi. Sebelum KTT G20 dimulai, sudah ada forum pembuka yakni sherpa track yang memang khusus membahas perekonomian.

Development Working Group 20 juga membahas tentang transformasi ekonomi. Transformasi diperlukan untuk mengatasi efek pandemi secara global, karena kondisi ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

Pemerintah Indonesia didukung penuh oleh pemerintah Australia. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menyatakan bahwa Australia sangat mensupport presidensi Indonesia dalam KTT G20. Tujuannya untuk memperkuat ekonomi global, mengatasi dampak pandemi, dan membuat pembangunan yang berkelanjutan.

Penny melanjutkan, Australia menyambut baik upaya Indonesia untuk fokus pada hasil yang nyata dan berdampak pada tiga prioritas utama, yakni menata kembali arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan energi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Transformasi berbasis digital bisa memperbaiki semuanya, terutama di bidang ekonomi. Indonesia mencontohkan kemajuan yang terjadi di negerinya sendiri. Misalnya penggunaan dompet digital sebagai alat pembayaran non tunai, yang sudah bisa digunakan baik di kota maupun di desa.

Dompet digital sangat booming justru di masa pandemi karena banyak yang belanja online untuk mengurangi keluar rumah dan mencegah kerumunan, dan pembayarannya sangat praktis. Bahkan ada yang memberi diskon agar setia top up saldo. Selain itu, dengan dompet digital maka meminimalisir penggunaan uang kertas yang bisa saja membawa virus dan bakteri.

Negara-negara lain di forum G20 bisa mencontoh langkah Indonesia dan menyadari bahwa sekarang adalah masa teknologi informasi, sehingga hampir semua lini ada versi digitalnya. Mereka bisa meniru peraturan dan UU mengenai penggunaan dompet digital, sehingga perekonomian negaranya makin baik.

Selain itu, KTT G20 menjadi transformasi ekonomi dengan cara digitalisasi UMKM. Digitalisasi amat penting, tak hanya untuk merapikan data, tetapi juga memperbanyak keuntungan. Dengan terjun ke marketing online maka UMKM bisa memasarkan produknya tak hanya di kotanya, tetapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia.

UMKM patut diberi bantuan berupa penyuluhan marketing online, karena belum semua pengusaha kecil dan menengah melek teknologi. Atau, mereka punya akun sosial media hanya untuk eksis tanpa dipakai untuk promosi. Pemerintah akan memberikan penyuluhan agar mereka memaksimalkan internet untuk berdagang. Langkah ini juga bisa dicontoh oleh negara peserta G20 lain.

KTT G20 amat menguntungkan terutama di bidang ekonomi. Dengan menyelenggarakan forum ini maka ada banyak keuntungan, salah satunya di bidang transformasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi tak terhindarkan karena pasar global amat potensial, dan negara-negara G20 akan mau untuk diajak kerja sama.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Siti Fauziah )*

Radikalisme adalah paham yang mengerikan karena bisa mengancam keutuhan bangsa. Kaum muda, terutama para santri, diharap untuk memberantas radikalisme, dan meluruskan bahwa taat dalam beribadah bukan berarti harus jadi radikal.

Pernahkah Anda mendengar berita tentang kelompok radikal dan penyerangan yang mereka lakukan? Kelompok ini baru menampakkan diri di era reformasi karena memang mereka baru bisa masuk ke Indonesia pasca orde baru tumbang. Sedihnya, ada saja yang tidak tahu apa kesalahan dari kelompok radikal sehingga mau-mau saja dijadikan kader baru.

Masyarakat perlu mengetahui bahwa kelompok radikal berbahaya bagi keutuhan bangsa, pasalnya mereka memaksakan untuk mengubah konsep Indonesia menjadi khilafah. Padahal bagi negara pluralis jelas tidak cocok, dan cocoknya hanya di negara monarki. Akan tetapi mereka memaksakan diri lalu melakukan berbagai kekerasan untuk mewujudkan permintaannya.

Syukron Jamal, Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) menyatakan bahwa radikalisme bisa mengancam keutuhan bangsa. Apalagi saat ini kelompok radikal sudah merambah ke media sosial sehingga pengawasannya harus lebih ketat. Masyarakat juga harus makin waspada karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan 600 akun media sosial yang menyebarkan ajaran radikalisme, ekstrimisme, serta terorisme.

Dalam artian, masyarakat memang harus benar-benar melek dalam melawan radikalisme. Mereka masuk ke dunia maya tidak untuk nongkrong, tetapi untuk mencari kader-kader baru yang radikal. Jangan sampai keluarga terdekat terpengaruh oleh radikalisme sehingga jadi terpisah karena mereka memilih untuk jihad ke Suriah atau negara lain.

Ketika punya anak dan remaja, maka beri pemahaman tentang radikalisme dan bahayanya. Penyebabnya karena anak sekarang sudah banyak yang punya akun Instagram dan Tiktok. Jangan sampai mereka jadi kader radikal yang militan gara-gara kurangnya pengawasan orang tuanya.

Radikalisme bisa mengancam keutuhan bangsa karena jika ada anggota keluarga yang jadi kader radikal, maka hancurlah relasinya, karena mereka dilarang keras untuk keluar dengan alasan apapun. Ketika banyak hubungan kekeluargaan yang hancur maka rusaklah sistem sosial di negeri ini.

Syukron Jamal menambahkan, para santri diharap menjadi garda depan untuk mencegah meluasnya radikalisme di Indonesia. Mereka wajib memberitahu bahwa radikalisme tidak identik dengan kesalehan beragama, karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kekerasan bahkan pengeboman.

Para santri yang pulang ke daerahnya masing-masing bisa berceramah tentang cara beragama yang baik dan benar serta mengajarkan bahwa radikalisme itu salah. Tidak ada yang namanya jihad dengan cara mengebom karena itu salah besar. Jihad dengan berperang itu salah karena masa perang sudah berakhir sejak Indonesia merdeka.

Jihad yang benar adalah dengan menahan hawa nafsu dan amarah serta menjadi orang yang jauh lebih sabar. Latihan sabar dalam berjihad dilakukan setiap hari, tidak hanya di bulan puasa. Jihad lain yang diperbolehkan adalah bekerja keras dalam mencari nafkah untuk keluarga.

Radikalisme harus dicegah agar tidak meluas dan merusak bangsa ini dan masyarakat harus waspada agar tidak ada anggota keluarganya yang tiba-tiba hilang lalu datang dengan kondisi otaknya sudah dicuci akibat baiat, lantas ingin berjihad. Jangan sampai radikalisme menghancurkan perdamaian, oleh karena itu pengawasan perlu diperketat.

Untuk mencegah radikalisme maka kita harus kompak, tak hanya penyuluhan di keluarga tetapi juga di lingkungan luar. Abaikan berita hoaks mengenai radikalisme dan beri pengertian ke orang-orang tentang bahayanya, karena bisa jadi mereka belum paham. Keutuhan bangsa harus dijaga sehingga kita wajib memberantas radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta, Suaratimur.id – Anggota Komisi IV DPR-RI Dapil Papua, Sulaiman Hamzah mengungkapkan bahwa saat ini usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua telah diterima dan sedang di godok oleh Komisi II.

Kata dia, akan ada tiga provinsi baru di tanah Papua yakni, Provinsi Papua Selatan Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

Sementara untuk usulan Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat ditunda pembahasannya.

“Setelah digodok Komisi II, selanjutnya masuk di Badan Legislasi. Nanti di Papua akan ada empat provinsi, termasuk induk,” kata anggota DPR RI dari Papua, Sulaeman L Hamzah di Merauke, Senin (28/02).

Sekretaris DPW Nasdem Papua ini mengungkapkan alasan ditundanya pembahasan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah dan DPR mempertimbangkan berbagai kemungkinan terkait upaya pemekaran provinsi tersebut.

“Terutama di Papua Barat ini penduduknya hanya baru 1 juta sekian. Lalu terkait ibu kota dan juga ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Untuk pemekaran tiga provinsi baru di Papua, katanya, pemerintah dan parlemen menargetkan pembahasan rancangan undang-undangnya selesai atau ditetapkan menjadi undang-undang di akhir tahun ini.

“Untuk penempatan karateker dan sebagainya itu diatur pemerintah. Tugas kami di DPR hanya sampai ketuk palu (diundangkan) tentunya,” kata dia.

Hamzah menerangkan, pemekaran provinsi di Papua semata-mata bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan pelayanan di daerah terisolir.

“Jalan dari satu kabupaten ke kabupaten belum semua jalan terbuka. Dengan pemekaran, tentu berbagai program fisik dan pelayanan bisa berjalan baik,” kata Sulaeman.

Pemerintah berkeinginan mengefektifkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan di Papua melalui pemekaran provinsi baru di wilayah tersebut.

“Setelah dimekarkan, maka pemerintah akan lebih fokus ke pembangunan infrastruktur, pelayanan termasuk SDM,” tuturnya.

Ia menuturkan, bahwa hasil pemantauan pusat, hingga 20 tahun UU Otsus berjalan, masyarakat yang terisolasi di sejumlah pedalaman Papua masih belum terlayani dengan baik.

“Pemda diharapkan bisa melakukannya, tapi ternyata belum menyentuh juga. Jadi mau tak mau pemekaran harus dilakukan,” ungkap dia.

Sulaeman menambahkan, aspirasi pemekaran diusulkan oleh banyak tokoh dari Papua. Pemerintah dan DPR mendukung penuh terhadap apa yang diusulkan itu.

“Pemekaran ini penting untuk pendekatan pelayanan dan juga percepatan pembangunan,” imbuhnya.

sumber : portalpapua.com

Jakarta, Suaratimur.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tegaskan pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Percepatan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).

Oleh karena itu, Wapres menegaskan untuk menyukseskan program percepatan, selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

“Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini. Percepatan pembangunan otsus Papua maksud saya, khususnya di Papua Barat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat menerima audiensi MRPB secara virtual, Selasa (01/03/2022).

Wapres juga menyampaikan, MRPB sebagai organisasi yang beranggotakan para perwakilan Orang Asli Papua (OAP) yang terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan, diminta untuk konsisten menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dirancang kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Juga proaktif melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terkait kebijakan-kebijakan afirmatif pemerintah. Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekad untuk memberikan afirmatif kepada OAP, Orang Asli Papua. Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Termasuk juga pada unsur-unsur OAP yang kita minta juga disosialisasi, unsur-unsur yang masih anti NKRI,” ungkap Wapres.

“Supaya mereka paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang Asli Papua. Karena kita memang ingin supaya apa yang dilakukan pemerintah itu memberikan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan aspirasi Orang Asli Papua,” tambahnya.

Wapres pun menegaskan, dalam RIPPP yang saat ini sudah memasuki tahap akhir harmonisasi, di dalamnya tercantum gabungan program yang telah dirancang oleh gabungan unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta aspirasi OAP yang terwakili melalui MRPB dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ia pun mengilustrasikan, hal tersebut dilakukan agar seluruh program dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Itulah sebabnya kami selaku (pemerintah pusat) memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi atau aspirasi dari masyarakat selain dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari kabupaten. Saya kira itu. Termasuk hari ini menjadi bahan yang akan melengkapi penyusunan kami untuk supaya lebih aspiratif dari RIPPP yang kita rencanakan,” tegasnya.

Menutup audiensi, Wapres kembali mengimbau kepada MRPB agar terus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan afirmatif yang telah dirancang untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Secara kekeluargaan bersama-bersama kita bangun. Semuanya untuk kepentingan masyarakat Papua, di Papua,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Ketua Umum MRPB Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan aspirasi dan masukan yang telah dirangkum oleh MRPB kepada Wapres terkait upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi bidang Sumber Daya Manusia, (SDM), anggaran, politik, dan keamanan.

“Kesempatan ini sangat baik bagi kami bagi Majelis Rakyat Papua Barat untuk dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran kami dan juga ada beberapa hal yang menjadi aspirasi kami yang nanti akan kami sampaikan,” ujar Maxsi.

sumber : okezone.com

Kepala bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi

Papua Barat, SUARATIMUR.Com – Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi mengungkapkan, pemilik akun ES yang mengunggah konten rasisme di Facebook sudah pindah ke wilayah Waropen, Papua. 

Hal ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi. 

“Kebetulan sudah pindah rumah ke daerah Waropen Papua. Keluarga yang di Manokwari menerangkan yang bersangkutan sudah meninggalkan Manokwari tahun 2020,” kata Adam di Manokwari, Selasa (1/3/2022). 

Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap pula nama asli ES adalah inisial MH. 

Ia mengimbau agar masyarakat tak terprovokasi dan menyerahkan persoalan ini ke polisi.

Menurutnya, unggahan bernada rasis itu dengan cepat  menyebar di media sosial. Ia mengingatkan agar unggahan itu tak diterima mentah-mentah hingga menyulut amarah warga dan berpotensi memecah belah serta merusak kerukunan di Papua Barat. 

“Kepada seluruh masyarakat, agar jangan terpancing dengan kata-kata dari medsos tersebut,” ucapnya. 

Sebelumnya, unggahan bernada rasialisme yang dianggap menghina suku Arfak viral di media sosial. 

Tulisan dalam unggahan itu juga menyinggung suku yang mendiami Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Imbasnya sejumlah warga di Manokwari sempat memblokade Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat sebagai bentuk protes.

Aksi itu berujung damai usai sejumlah tokoh menemui massa. 

Sumber: kompas.com