Oleh : Dian Ahadi )*

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Akan ada transformasi ekonomi yang bisa menyembuhkan dampak pandemi. Selain itu, akan ada berbagai kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga terjalin hubungan yang baik antar anggota G20.

Indonesia mendapat kehormatan besar ketika ditunjuk menjadi presidensi G20 dan otomatis menjadi tuan rumah. Gelaran KTT G20 akan diadakan di Nusa Dua, Bali. Walau diselenggarakan di masa pandemi, tetapi event ini akan tetap digelar. Justru dengan adanya acara ini akan mengatasi berbagai dampak pandemi bersama-sama, sesuai dengan temanya: recover together, recover stronger.

KTT G20 akan menjadi katalis transformasi ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Penyebabnya karena ada banyak delegasi negara lain yang datang dan melihat langsung situasi Indonesia yang kondusif, ditambah lagi dengan UU Omnibus Law dengan klaster investasi, sehingga akan ada banyak kerja sama penanaman modal. Dengan begitu maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menyatakan dukungannya untuk program-program Indonesia yang akan dipaparkan di ajang KTT G20. Di antaranya perkenalan energi baru terbarukan, transformasi ekonomi digital, dll. Australia siap mensupport karena hubungan persahabatan kedua negara begitu erat.

KTT G20 menjadi katalis transformasi ekonomi karena memperkenalkan sumber energi baru terbarukan, yakni tenaga surya, bayu (angin), biofuel, listrik, dll. Dengan begitu, tidak akan bergantung pada batu bara yang terbuat dari fosil, karena stoknya juga terbatas. Selain lebih ramah lingkungan, energi baru terbarukan juga lebih bernilai ekonomi, apalagi untuk mendapatkannya tidak perlu menggali seperti saat mencari batu bara.

Energi baru terbarukan bisa menjadi sumber perekonomian yang baru, karena sangat potensial. Jika di negara peserta G20 tidak ada tempat atau sumber daya alamnya, maka bisa dilakukan di Indonesia dengan sistem kerja sama alias investasi. Dengan begitu maka sama-sama untung dan sekaligus ramah lingkungan.

Transformasi ekonomi juga terjadi di KTT G20 karena semua diatur dengan cashless, sehingga aman dari penularan virus dan bakteri melalui uang kertas. Inilah perekonomian di era digital, di mana untuk membayar cukup dengan dompet elektronik dan bermodal gadget. Keuntungannya maka sang penjual tidak usah mencari uang kembalian, sedangkan sang pembeli tinggal pencet HP atau scan kode QRIS.

Negara peserta G20 bisa meniru penerapan transfer uang digital ini karena bisa jadi di negara mereka belum 100% cashless. Modalnya adalah akses internet (kalau bisa sudah 5G) dan penyuluhan, karena programnya relatif baru.

Tak bisa dipungkiri, semua negara wajib melakukan transformasi ekonomi jika ingin maju, karena ada banyak keuntungan. Di antaranya mempercepat roda perekonomian, karena pesanan bisa diantar setelah mendapatkannya via online shop dan pembayarannya pakai dompet digital atau transfer M-Banking. Selain itu akan mengurangi resiko mendapatkan uang palsu.

Dengan menjadi tuan rumah KTT G20 maka Indonesia menjadi pionir, baik dalam hal mengatasi dampak pandemi di bidang kesehatan maupun ekonomi. Transformasi ekonomi wajib dilakukan oleh semua negara jika ingin maju, karena sekarang sudah era teknologi informasi. Nanti semua negara anggota G20 akan merasakan dampak positifnya.

KTT G20 adalah ajang internasional dan ketika Indonesia menjadi tuan rumah, akan ada banyak keuntungan. Di antaranya peluang yang besar untuk investasi dari negara anggota G20. Selain itu, KTT G20 akan menjadi katalis transformasi ekonomi, khususnya perekonomian digital. Semua akan serba online dan lebih cepat serta akurat.

)* Penulis adalah mahasiswa universitas Pakuan Bogor

Oleh : Ahmad Reza )*

Pemerintah dan DPR telah menginisiasi lahirnya UU Cipta Kerja guna meringkas hiper regulasi yang selama ini menghambat investasi. Keberadaan UU Cipta Kerja juga memberikan jaminan kepada pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia.

Indonesia sudah merdeka selama lebih dari 70 tahun dan ada berbagai kemajuan di negeri ini. Sayangnya di era orde baru, pembangunan dikebut dengan cara berutang. Pemerintahan Presiden Jokowi memilih jalan lain dengan membangun Indonesia via proyek-proyek investasi, karena bisa meminimalisir utang yang bisa membengkak di masa depan.

Untuk menjamin investasi di Indonesia maka diresmikan UU Cipta Kerja, yang memuat berbagai klaster, termasuk klaster investasi. Ini adalah klaster andalan karena menjadi payung hukum yang resmi bagi para penanam modal asing di Indonesia. Mereka bisa merasa aman karena dijamin oleh undang-undang dan ada garansi dari pemerintah.

Bahkan Presiden Jokowi sendiri juga memberi jaminan bagi para investor asing tersebut. Investasi di Indonesia akan dilindungi dengan UU yang jelas. Mereka tidak usah khawatir karena tidak akan terlibat masalah, karena implementasi UU Cipta Kerja akan mengamankan jaminan investasi.

Salah satu implementasi UU Cipta Kerja adalah pengurusan izin berbasis online. Pengurusan ini dijamin akan memudahkan karena sistem online akan mempercepat proses tersebut. Bandingkan dengan pengurusan secara manual seperti dulu, harus mengisi formulir di kertas, dilempar dari meja ke meja, sehingga waktunya amat lama.
Hal inilah yang akan dihapuskan dari UU Cipta Kerja karena jika mengurus secara online tidak berhadapan dengan manusia langsung, sehingga tidak akan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengurusan izin usaha juga diimplementasikan secara seragam di berbagai daerah. Dalam artian, jangan sampai untuk mengurus izin di DKI Jakarta berbeda di daerah lain, sehingga akan membingungkan para investor. Memang sudah bagus ketika ada aplikasinya, tetapi sinkronisasi juga wajib dilakukan.

Dengan implementasi UU Cipta Kerja maka akan menjamin para penanam modal asing. Mereka bisa masuk ke Indonesia dan memulai proyek-proyek investasi. Sebagai contoh, ada perusahaan reksadana, pabrik otomotif (pembuatan mobil), pabrik pengolahan cangkang sawit, dll.

Para pengusaha asing mau untuk bekerja sama karena ada jaminan investasi langsung dari Presiden Jokowi. Mereka tak hanya datang dari kawasan Asia, tetapi juga benua lain. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang potensial untuk dijadikan lokasi investasi.

Jaminan investasi amat penting karena jangan sampai di suatu hari nanti ada masalah ketika pabrik penanaman modal sudah berjalan. Apalagi pengusaha asing jauh lebih disiplin, sehingga jika ada perubahan pada UU atau sebab lain, mereka akan merasa Indonesia tidak profesional. Akan tetapi jika ada garansi, mereka akan percaya dan melanjutkan kerjasamanya.

Presiden Jokowi menantang para investor untuk menanamkan modal di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Para investor akan mau masuk ke sana karena daerahnya potensial. Selain ada hasil tambang, juga ada kekayaan alam lainnya. Nantinya dari investasi tersebut akan dijamin sama-sama untung.

Implementasi UU Cipta Kerja akan menjamin keamanan investasi di Indonesia. Dengan klaster investasi dari UU tersebut maka menjadi payung hukum bagi para penanam modal asing. Implementasi juga dilakukan di daerah-daerah sehingga ada koordinasi dan tidak membingungkan para investor.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin

Jakarta, SuaraTimur.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini terlihat dari berbagai rancangan peraturan presiden (perpres) terkait program percepatan pembangunan.

Ma’ruf mendorong seluruh kelompok masyarakat Papua dan Papua Barat ikut menyosialisasikan regulasi tersebut setelah disahkan. Utamanya, kelompok Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

“Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini,” ujar Ma’ruf saat melakukan audiensi bersama MRPB secara virtual, Selasa, 1 Maret 2022.

MRPB yang beranggotakan perwakilan orang asli Papua (OAP) diminta dapat menyosialisasikan kebijakan afirmatif pemerintah. Pemerintah telah bertekad memberikan program afirmatif kepada OAP dan sudah dituangkan dalam undang-undang (UU).

“Supaya mereka paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang Asli Papua,” tutur Ma’ruf.

Pemerintah berharap setiap kebijakan yang diambil sesuai keinginan dan aspirasi OAP. Saat ini, salah satu rancangan perpres yaitu tentang Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 telah masuk tahap akhir.

“(Audiensi) hari ini menjadi bahan yang akan melengkapi penyusunan kami untuk supaya lebih aspiratif dari RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua) yang kita rencanakan,” ucap Wapres.

Sumber: medcom.id

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemekaran wilayah Papua mendapat sambutan positif masyarakat. Mereka yakin bahwa pemekaran wilayah ini akan membawa berbagai hal positif, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Papua.

Saat ini di Papua ada dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Akan tetapi akan ditambah lagi dan rencananya jadi lima provinsi. Penambahan ini berdasarkan wilayah adat di Papua dan sudah disetujui oleh rakyat. Penyebabnya karena perwakilan masyarakat Papua sediri yang meminta agar provinsinya dimekarkan, ketika beraudensi dengan Presiden Jokowi di Jakarta.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia Tanjung menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua akan mempercepat pertumbuhan Papua dan meratakan pembangunan. Papua adalah wilayah yang strategis dan pemekaran adalah solusi agar ia bisa berkembang lagi. Dalam artian, agar pembangunan lebih merata, maka harus ada provinsi baru.

Rencananya, akan ditambah beberapa provinsi yakni papua selatan, tabi saireri, dan papua pegunungan tengah. Pengaturan provinsi ini berdasarkan dari wilayah adat, sehingga pembangunannya akan lebih mudah. Peyebabnya karena dalam satu provinsi kulturnya sama, sehingga akan lebih gampang untuk memajukannya, dengan pendekatan kebudayaan.

Di Papua memang masih kental dengan hukum adat, tak heran pembagian wilayah di provinsi baru berdasarkan suku dan kulturnya. Hal ini tidak menyalahi hukum karena juga sesuai dengan UU Otsus, di mana masyarakat Papua sangat dihormati dan boleh memakai hukum adat, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

Pertumbuhan wilayah Papua akan lebih cepat karena ketika ada provinsi baru maka otomatis ada wilayah administratif baru dan berhak mendapatkan dana APBD. Uang yang diberikan untuk Papua akan lebih banyak karena logikanya, makin banyak provinsi maka makin banyak pula APBD yang didapatkan. Uang tersebut berguna bagi rakyat karena dirupakan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lain.

Jika ada banyak fasilitas yang diberikan kepada rakyat maka mereka yang diuntungkan. Misalnya di provinsi baru jelas akan dibangun pasar induk baru, sehingga masyarakat bisa berdagang atau belanja di sana. Selain itu, juga ada sekolah baru sampai tingkat SMA, sehingga lulusan SMP tidak harus jauh-jauh pergi ke kota lain untuk melanjutkan dalam menuntut ilmu.

Infrastruktur baru juga akan dibangun di provinsi baru tersebut, seperti jalan raya yang representatif, jembatan, dll. Sehingga akan memudahkan masyarakat. Mereka senang karena tak harus melalui jalan setapak lagi tetap bisa melaju dengan sepeda motor di jalan raya yang mulus.

Mobilitas yang dipermudah juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Papua, karena pengantaran sembako dan barang-barang lain akan lebih cepat, sehingga roda perekonomian akan lebih dinamis. Selain itu, jika ada jalan darat yang bagus, akan mengurangi ketergantungan pada transportasi udara yang mahal (karena harga avtur juga mahal). Sehingga harga barang-barang juga bisa ditekan, karena ongkos kirimnya murah.

Pemekaran provinsi memang diprediksi bisa mempercepat pertumbuhan wilayah di Papua. Semua ini demi rakyat karena mereka juga berhak mendapatkan infrastruktur serta fasilitas seperti masyarakat di Jawa dan provinsi lain. Pemerataan pembangunan memang harus dilakukan agar mengimplementasikan azas keadilan dan juga pancasila. Papua juga bagiann dari Indonesia, oleh sebab itu harus dibangun agar terus maju.

Sudah terbukti bahwa pemekaran wilayah di Papua akan bermanfaat bagi warga di Bumi Cendrawasih. Jika ada penambahan provinsi maka mereka akan mendapatkan dana APBD yang lebih banyak, sehingga bisa dibuat untuk membangun Papua dengan sebaik-baiknya. Rakyat yang diuntungkan karena ada berbagai pembangunan di wilayahnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Nurlina Widyasari )*

Vaksinasi Covid-19 adalah upaya pemerintah dalam memberikan imunitas kepada masyarakat. Pemberian vaksin tersebut diharapkan dapat mencegah efek fatal Covid-19.

Irjen Pol Fadil Imran selaku Kapolda Metro Jaya menyebutkan, 60 persen angka kematian akibat Covid-19 disebabkan karena pasien belum menjalani vaksinasi. Selain itu, penyebab kematian Covid-19 lainnya adalah pasien yang merupakan lansia dan memiliki riwayat penyakit bawaan. Hal tersebut disampaikan Fadil ketika meninjau langsung percepatan akselerasi vaksin dengan video conference bersama Presiden RI Joko Widodo di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Dirinya mengingatkan agar seluruh warga Jadetabek agar tidak mengabaikan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Apalagi, kasus Covid-19 varian Omicron sudah mengalami peningkatan. Dia juga mengajak masyarakat yang belum vaksin atau belum menjalani vaksinasi secara lengkap untuk segera melakukan vaksinasi.

Polda Metro Jaya menargetka 1.300 dosis vaksin bisa diberikan khususnya di 104 titik di Kota Tangerang Banten. Sementara itu, satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 mengatakan bahwa vaksinasi memiliki peran penting dalam mencegah keparahan gejala hingga kematian akibat Covid-19.

Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan kekebalan yang ditimbulkan vaksi memang memiliki banyak peran dalam mencegah keparahan gejala, perawatan di rumah sakit, hinggga kematian.

Meski demikian, dirinya mengatakan masih terdapat risiko long Covid-19 atau gejala Covid-199 yang berkepanjangan meski sudah mendapatkan vaksinasi dan hingga saat ini masih terus diteliti. Oleh sebab itu, Wiku mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksinasi.

Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Vaksinasi sendiri merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati, bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut.

Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Tetapi, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi.

Jika vaksinasi ini diberikan secara masal, tentu akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok alias herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, ataupun penderita penyakit kelainan imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan progam vaksinasi Covid-19.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 berfokus pada aspek kesehatan, bantuan sosial dan penyelamatan ekonomi di daerah masing-masing terutama UMKM, baik mikro maupun ultra mikro.

Hudori menegaskan, Kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerahnya, terutama melalui penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.
Dirinya menjelaskan dalam pelaksanaan vaksinasi, pemda provinsi dan kabupten/kota juga dapat memberikan dukungan dalam hal penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik dan transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan /stok piling, keamanan dan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diharapkan dapat melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes dan BPOM.

Hudori berujar, jadi penanganan Covid-19 itu dirinya ingin garis bawahi kepada rekan-rekan sekda. Ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tentu saja masyarakat tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin yang hendak disuntikkan telah melalui uji klinis serta layak untuk diberikan kepada masyarakat.

Vaksin juga efektif mencegah efek fatal Covid-19, memang vaksin tidak menjamin seseorang terhindar dari Covid, tetapi vaksin mampu membuat tubuh menjadi lebih kuat untuk melawan ganasnya virus corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sarah Faradiba )*

Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi kepada penanam modal asing, karena Undang-Undang (UU Cipta Kerja) masih berlaku. Dengan klaster investasi pada UU ini maka ada payung hukum yang kuat untuk melindungi para investor.

Investasi merupakan ciri khas pemerintahan Presiden Jokowi karena di masa pemerintahan beliau, banyak sekali penanam modal asing yang masuk ke Indonesia. Mereka mau masuk karena ada klaster investasi di UU Cipta Kerja, sebagai payung hukum yang resmi, yang menjamin keamanannya.

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja untuk memperbaiki peraturan-peraturan di Indonesia (termasuk investasi), agar jadi lebih baik dan tidak terpentok pada birokrasi yang memusingkan. Akan tetapi MK memutuskan bahwa UU ini harus direvisi. Perintah dari MK membuat para investor jadi ragu, akankah UU Cipta Kerja masih berlaku?

Presiden Jokowi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku selama 2 tahun, dan itu sesuai dengan aturan MK, karena waktu untuk merevisinya sampai 2 tahun ke depan. Semua investor masih bisa masuk karena ada jaminan keamanan dan kepastian investasi. Mereka tidak usah takut akan perintah MK karena pemerintah masih menjamin para investor.

Pernyataan Presiden Jokowi ini membuat para penanam modal asing lega karena mereka takut bahwa ketika UU Cipta Kerja direvisi maka otomatis batal. Padahal tidak seperti itu peraturannya. Mereka masih boleh untuk berinvestasi di Indonesia dan mendapatkan perlindungan yang jelas, dan kepastian untuk melanjutkan proyek penanaman modal tanpa berhadapan dengan kerasnya birokrasi.

Reformasi birokrasi memang menjadi misi Presiden Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya (tahun 2014). Tujuannya agar jangan sampai birokrasi yang berliku-liku malah menyusahkan banyak orang, mulai dari WNI yang ingin mengurus surat penting, sampai WNA yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Jika ada reformasi birokrasi di UU Cipta Kerja maka sangat bagus karena nantinya para investor akan sangat dipermudah saat akan menanamkan modal. Pertama, perijinan berusaha berdasarkan resiko, dan pengurusannya juga dipermudah. Kedua, izin usaha bisa diurus secara online dan hanya butuh beberapa hari kerja, sungguh hemat waktu, biaya, dan tenaga.

Dengan jaminan dari UU Cipta Kerja yang masih berlaku selama dua tahun ke depan, maka dipastikan investor akan aman. Presiden Jokowi sendiri yang menjamin keamanannya dan mengajak para penanam modal asing untuk masuk ke Indonesia. Setelah dua tahun dan UU direvisi maka dipastikan klaster investasi tidak akan diubah pasal-pasalnya, karena yang direvisi adalah klaster ketenagakerjaan.

Bukti bahwa investasi di Indonesia itu aman adalah tingkat kenaikan capaian investasi yang mencapai 9% atau lebih dari 900 triliun rupiah per tahun. Bukti ini membuat banyak penanam modal asing jadi mau untuk masuk ke Indonesia, karena sudah ada kesaksian dari investor yang sebelumnya sudah menjalankan proyek kerjasama di negeri ini.

Jika ada jaminan dari pemerintah Indonesia dan bukti bahwa investasi terus naik capaiannya, maka akan menarik minat dari para penanam modal asing. Terlebih, negeri kita punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan sumber daya alam, hasil tambang, sampai sumber daya manusia yang potensial.

Kepastian untuk berinvestasi di Indonesia sudah dijamin penuh oleh pemerintah. Penanam modal asing tidak usah ragu untuk masuk ke negeri ini, karena sudah ada payung hukum yang sah yakni UU Cipta Kerja. Dengan jaminan langsung dari Presiden Jokowi maka mereka akan berinvestasi di Indonesia dengan hati gembira.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

Radikalisme wajib diberantas oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, termasuk para santri. Pesantren bisa menjadi benteng untuk mencegah radikalisme karena para santri dan ustad menjelaskan bahwa ketaatan beragama tidak identik dengan radikalisme.

Saat pandemi, hal yang bahaya selain virus Covid-19 adalah radikalisme. Penyebabnya karena untuk mengatasi dampak pandemi maka kita harus kompak bergotong-royong. Sementara jika ada radikalisme maka akan memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu, semua Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memerangi radikalisme, tidak terkecuali bagi mereka yang ada di pesantren.

Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan menyatakan bahwa kedatangannya di tengah para santri adalah untuk menerangkan apa itu radikalisme, karena paham itu sudah masuk via teknologi (via media sosial). Diharap, setelah pertemuan itu maka para santri paham sebenarnya makna radikalisme dan bahayanya, sehingga mereka tidak akan terseret paham berbahaya tersebut.

Para santri memang wajib paham arti radikalisme karena jangan sampai pesantren dirusak oleh paham tersebut. Sebagai salah satu tempat pendidikan, maka pesantren wajib mendukung semua program pemerintah, termasuk memberantas radikalisme.

Para santri juga wajib paham bahwa radikalisme sudah ada di media sosial, sehingga mereka tak boleh sembarangan follow akun di Instagram. Akan tetapi mereka harus teliti, jangan sampai terpengaruh ajakan jihad via media sosial. Jika ada yang men-share berita hoaks tentang radikalisme dan terorisme maka harus langsung dilaporkan ke polisi siber.

Cara untuk memberantas radikalisme dengan mengajarkan Pancasila dan butir-butirnya. Jika Pancasila diimplementasikan maka mustahil ada radikalisme, karena semua santri dan kiainya paham tentang keadilan dan persatuan.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Habib Masturi menyatakan bahwa pesantren harus menjadi tempat untuk kerukunan dan persatuan bangsa. Rujukannya adalah al insyirah, yakni tentang kemanusiaan.

Dalam artian, di pesantren memang harus diajarkan berbagai hal, tak hanya membaca kitab kuning, mengaji dan menghafal ayat-ayat, atau memahami ilmu mantiq. Akan tetapi juga wajib diajarkan cara-cara bertoleransi dan bermasyarakat yang baik. Penyebabnya karena kita hidup di negara yang pluralis dan berbhinneka tunggal ika, bukan di negara monarki.

Para santri bisa mencegah radikalisme karena ustad dan kiainya mengajar cara bergaul yang baik di masyarakat. Caranya adalah dengan bertoleransi, karena kita hidup di tengah warga yang multi etnis dan punya keyakinan yang berbeda-beda. Toleransi adalah kunci karena ika semuanya saling mengerti, maka akan hidup dengan damai.

Pondok pesantren diharap bisa jadi benteng untuk mencegah radikalisme dengan mengajarkan toleransi dan tenggang rasa. Misalnya dengan menceritakan kisah-kisah walisongo saat proses belajar mengajar. Para walisongo berdakwah dengan lembut tanpa merendahkan umat lain. Bahkan Sunan Kalijogo berdakwah dengan berkesenian agar mudah mendekati masyarakat. Itu adalah contoh toleransi yang patut ditiru.

Jika para santri sudah paham makna toleransi maka kelak ketika lulus dan jadi ustad muda, akan tidak mudah terpengaruh oleh kelompok radikal. Penyebabnya karena mereka paham bahwa paham itu berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi keutuhan bangsa.

Para santri yang jadi ustad muda akan berdakwah dan berusaha memberantas radikalisme dengan ceramah yang adem dan menggugah hati. Mereka mengajarkan toleransi kepada masyarakat, dan umat yang taat beribadah juga wajib menghormati orang lain, walau berbeda akidah.

Pesantren menjadi benteng yang kuat dengan mencegah radikalisme, dan salah satu caranya dengan pengajaran Pancasila. Selain itu, para santri juga wajib diajari tentang toleransi agar bisa bergaul dengan luwes di masyarakat, juga berceramah tentang bahaya radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ahmad Subur )*

Perang yang dikobarkan oleh Rusia di Ukraina berpengaruh negatif terhadap perekonomian global, termasuk harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia terus mewaspadai dampak negatif peristiwa tersebut agar tidak berimbas langsung kepada kondisi di dalam negeri.

Masyarakat sedunia sedang didera berbagai masalah. Pandemi belum usai dan virus covid-19 belum pergi, tetapi malah ada peperangan di Ukraina yang disebabkan oleh invasi Rusia. Konflik ini tidak hanya berpengaruh ke warga di sana tetapi juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena menaikkan harga minyak dunia.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM menyatakan bahwa harga minyak Brent sudah menembus lebih dari 100 dollar Amerika per barrel, padahal prediksi APBN hanya berkisar 60-an dollar saja. Kenaikan secara drastis ini takut akan berpengaruh buruk terhadap Indonesia.

Hal ini tentu memusingkan karena otomatis juga menaikkan harga minyak di Indonesia, sehingga kemungkinan harga bensin akan naik juga. Setelah sebelumnya Shell menyesuaikan harga bahan bakar produksinya menjadi 13.500 per liter. Namun belum diketahui berapa nanti harga fix premium, pertalite, pertamax, solar, dll.

Ketika ada kenaikan harga maka ini adalah sebuah dampak negatif dari perang, karena Rusia adalah produsen minyak nomor dua sedunia. Sedangkan ketika mereka melakukan invasi, maka akan fokus perang dan perdagangan minyak sedikit terabaikan, sehingga harga minyak bisa gonjang-ganjing.

Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi dampak konflik antara Rusia dan Ukraina, tujuannya agar harga minyak internasional kembali stabil. Pasalnya, jika harga minyak dunia naik satu dollar saja, maka subsidi yang ditanggung banyak sekali, mencapai triliunan rupiah.

Apalagi kenaikan harga minyak dunia sampai ratusan barel berpengaruh juga terhadap harga gas (elpiji) dan listrik. Penyebabnya karena minyak masih menjadi bahan bakar industri tersebut. Sehingga diprediksi tarif dasar listrik dan harga elpiji juga terpaksa dinaikkan.

Pemerintah mengantisipasi dampak konflik Ukraina dan Rusia dengan melobi PBB agar mereka mau terjun langsung untuk menghentikan peperangan ini. Pasalnya, jika tidak dicegah, bisa memicu perang dunia ketiga. Padahal seluruh dunia masih berjuang mengatasi Corona, masih ditambah lagi beban world war.

Selain itu, untuk mengatasi dampak kenaikan minyak di Indonesia, maka akan ada himbauan. Masyarakat tidak boleh memakai elpiji kemasan 3 kg (gas melon) karena itu hanya untuk kalangan yang tidak mampu, karena mendapatkan subsidi pemerintah. Sedangkan kelompok menengah dan ke atas harus tahu diri dan memakai gas 12 kg alias yang warna biru, karena mereka terbukti mampu membayar.

Langkah untuk mengatasi dampak kenaikan minyak yang selanjutnya adalah dengan konversi energi. Jika yang banyak adalah kendaraan dengan bahan bakar BBM maka diganti dengan yang menggunakan tenaga listrik. Memang sudah ada kendaraan umum yang memakainya dan diharap akan lebih banyak, tujuannya untuk mengurangi ketergantungan minyak.

Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi dampak konflik antara Rusia dan Ukraina, karena jika terjadi perang akan melonjakkan harga minyak dunia. Jika ini yang terjadi maka takut akan mengakibatkan inflasi.
Sehingga Rusia maupun Ukraina perlu dilobi agar menghentikan peperangan.
Konflik selalu membawa kesengsaraan, termasuk perang yang terjadi di Ukraina akibat kekejian pihak Rusia. Ketika ada perang maka harga minyak dunia naik banyak sekali. Pemerintah bergerak cepat untuk mengatasinya, agar masyarakat tidak terlalu merasakan akibat negatif dari peperangan ini.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini

Ilustrasi Prajurit TNI. KKB Papua Makin Terdesak, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Kirim 2 Pasukan Sekaligus.

, Suaratimur.id – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, bakal makin kesulitan melancarkan aksi terornya.

Pasalnya, TNI kembali mengirimkan pasukannya untuk menjaga keamanan di Papua, terutama dari gangguan KKB Papua.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, bakal segera mengirimkan prajurit dari Kodam III/Siliwangi ke Papua, bergabung dengan personelnya lainnya pada Operasi Damai Cartenz.

Melansir dari siliwangi.mil.id, Kodam III/Slw menggelar upacara penutupan Latihan Pratugas Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz untuk wilayah Papua, bertempat di Gedung Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelat, Kabupaten Garut, Jabar, Senin (28/2/2022).

Kapendam III/Slw Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto mengatakan, pada pelaksanaan penutupan latihan tersebut Danrindam III/Slw Kolonel Inf Lukman Hakim selaku Irup mewakili Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Dalam amanat Pangdam III/Slw, kata Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto menyampaikan bahwa dalam penugasan nanti di Papua, masalah yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kondisi latihan yang telah dijalani.

“Oleh karena itu, perlu improvisasi dan kreasi yang tinggi mengingat kondisi yang dihadapi di lapangan akan sedikit berbeda dengan saat latihan, terutama berkaitan dengan perbedaan kondisi alam, suku, rasa, adat istiadat dan budaya, serta agama,” katanya, dilansir dari Surya.co.id berjudul SIAP HADAPI KKB PAPUA, Prajurit Kodam III/Siliwangi akan Diberangkatkan untuk Operasi Damai Cartenz.

Sementara dalam penekanan Pangdam kepada personel yang akan melaksanakan tugas di Papua, perlunya kerja keras Satgas agar keberhasilan tugas dalam operasi diharapkan melaksanakan seperti yang dilakukan di daerah latihan, sehingga berhasil di daerah operasi nanti.

Namun, faktor keamanan yang harus diperhatikan dalam penugasan.

Lanjut Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto menyampaikan bahwa, Pangdam III/Slw memberi apresiasi kepada peserta latihan Pratugas.

Pasalnya dalam penilaiannya, direktif latihan Pratugas telah dapat diaplikasikan di lapangan dengan baik, khususnya taktik pertempuran melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Selain itu, karena berhasilnya menciptakan Kampung Pancasila, dimana masyarakat begitu antusias dan tumbuh kecintaannya terhadap TNI AD serta meningkatnya semangat Nasionalisme masyarakat terhadap Negara.

Hal tersebut menjadi tolak ukur bahwa Latihan Pratugas ini telah berhasil, ujarnya.

“Selamat atas keberhasilan dalam latihan dan keluarga besar Kodam III/Slw mengucapkan selamat bertugas di Papua, juga keberhasilan dalam tugas operasi kami nantikan,” harapnya.

Sementara itu, Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning atau Yonif Mekanis 203/AK juga akan diberangkatkan ke Papua.

Sebelum diberangkat dalam rangka satuan tugas pengamanan daerah rawan (Satgas Pamrahwan) Papua, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, meninjau kesiapannya di Auditorium Yonif Mekanis 203/AK Jl. Gatot Soebroto Jatiuwung, Tangerang, Sabtu (26/2/22).

Dalam kesempatan itu, Jenderal Dudung Abdurachman disambut Kasdam Jaya Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun, Asisten dan Kabalak Kodam Jaya serta Danyonif Mekanis 203/AK beserta Pengurus Persit KCK Ranting 4 Cab. XI Brigif 1 Mekanis PD/Jaya.

Danyonif Mekanis 203/AK Mayor Inf Ahmad Zacky memaparkan kesiapan materil maupun personil yang akan diberangkatkan dalam rangka Satgas Pamrahwan Papua.

Dudung Abdurachman dalam arahannya didepan prajurit dan Persit Yonif Mekanis 203/AK menyampaikan, bahwa keberangkatan Satgas Yonif Mekanis 203/AK ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan.

“Maka dari itu jaga kehormatan satuan, dan kalian harus kompak,” tandas Dudung Abdurachman.

Seperti diketahui, Satuan Kodam Jaya yang berangkat penugasan pertama ke Pamrahwan Papua adalah Yonif Mekanis 203/AK.

“Oleh karena itu kalian harus bangga ada di satuan ini. pesan saya hanya satu, kalian harus banyak berdoa meminta restu orang tua dan istri, agar semua berjalan lancar, aman dan selalu sehat sekembalinya dari penugasan ini,” tutur Dudung Abdurachman.

Dikutip dari wikipedia, Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning atau Yonif Mekanis 203/AK merupakan Batalyon Infanteri Mekanis yang berada di bawah Komando Brigif Mekanis 1 PIK/Jaya Sakti, Kodam Jaya.

Markas batalyon berkedudukan di Jl. Gatot Subroto KM 6, Jatiuwung, Kota Tangerang.

Sebelumnya batalyon ini adalah bagian dari Kodam III/Siliwangi.

Lalu, pada 1 Januari 1964 dimasukkan ke administratif Kodam Jaya berdasar SKEP Pangdam Siliwangi No 128-2/II/1963 tanggal 26 Desember 1963.

Yonif Mekanis 203 didirikan setelah ada Order Panglima No 1447/IV/SLW/1950 dan Order PM I Jawa Barat No. 006 yang menunjuk Komandan KMK Jatinegara Kapten Daan Anwar sebagai formatur pendirian batalyon dengan materi dari kompi pengawal sebanyak 7 kompi.

Pada 21 Oktober 1950, batalyon ini menerima penyerahan Kompi Fakhrudin dan Junaedi dan kompi lain menjadi Batalyon C.

Lalu, Desember 1950 Batalyon C berganti nama Batalyon 320/C Brigade PMT.

Tanggal 5 Oktober 1954 nomor batalyon diubah menjadi Yonif 325 berdasar SKEP KSAD No 302/KPTS/1954 tertanggal 30 April 1954.

Terakhir, Yonif 203/Arya Kemuning telah berubah status menjadi Yonif Mekanis 203/Arya Kemuning berdasarkan Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/3/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, satuan infanteri ini kemudian dilengkapi denagn Kendaraan Tempur (Ranpur) 6X6 jenis Pindad Anoa buatan PT Pindad.

Jumlah Satuan

Yonif Yonif Mekanis 203/AK memiliki lima kompi, yakni:

1. Kompi Senapan A

Kompi senapan A adalah salah satu pasukan pemukul dari Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning yang memiliki semboyan Satria, Perkasa, Handal.

2. Kompi Senapan B

Ini merupakan salah satu kompi tempur di bawah Yonif Mekanis 203/AK, dan memiliki kedudukan, tugas serta fungsi yang relatif sama dengan kompi-kompi lainnya.

Kompi Senapan B memiliki tugas pokok untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Yonif Mekanis 203/AK yaitu melaksanakan operasi tempur & tugas pengamanan di darat dengan menggunakan ranpur lapis baja sebagai alutsista dalam rangka menunjang tugas Brigif 1 PAM Ibu kota/Jaya Sakti Kodam Jaya/Jayakarta.

Dalam melaksanaan tugas, Kompi Senapan B berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning.

Demikian juga visi dan misi Kompi Senapan B adalah mewujudkan dan menunjang keberhasilan visi dan misi Yonif Mekanis 203/AK.

Kompi Senapan B memiliki alutsista berupa 1 unit Ranpur Komando jenis Anoa 6×6 buatan Pindad dan 12 unit ranpur AP jenis Anoa 6×6 buatan Pindad.

3. Kompi Senapan C

Kompi Senapan C berjumlah 115 orang terdiri dari 4 perwira, 20 bintara dan 91 tamtama saat ini Kompi Senapan C sedang melaksanakan tahap pembuatan kebun kompi yang berada di samping kanan Kompi Senapan C yang dikerjakan oleh para Prajurit Kompi Senapan C yang dilaksanakan secara bersama-sama.

4. Kompi Markas

Ini adalah salah satu kompi dari lima kompi yang ada di dalam kesatuan Yonif Mekanis 203/AK yang tugas pokoknya sebagai unsur pelayan dalam mendukung tugas operasional Yonif Mekanis 203/AK.

Kompi Markas di pimpin oleh seorang perwira berpangkat Kapten.

5. Kompi Bantuan

Kompi Bantuan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning merupakan satuan terkecil dari Batalyon yang memiliki keistimewaan senjata batuan yg terdiri dari Morse atau yang lebih dikenal dengan Senjata Lintas Lengkung Mortir 81 Tampela dan Sejata Lintas Datar berupa SLT (Senjata Lawan Tank) serta 1 (Satu) Regu Bakduk (Penembak Runduk).

Kompi Bantuan merupakan kompi pendukung yang bertugas memberikan tembakan BANTEM (Bantuan Tempur) dan menganggu kosentrasi musuh saat anggota Regu Kompi Mekanis bergerak untuk menghancurkan musuh tersebut.

(Prajurit–Kopral), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan mereka masing-masing. Para anggota Kompi terbagi menjadi 2 Pleton (Morse dan SLT), 1 Regu Bakduk dan 1 Komando Kompi (Koki) atau unsur pelayan Kompi. (*)

sumber : tribunnews.com

Jakarta, Suaratimur.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) sudah pada tahap harmonisasi. Dia membeberkan dalam aturan itu akan dijelaskan tercantum gabungan program dari pemerintah hingga aspirasi orang asli Papua (OAP).

“RIPPP yang saat ini sudah memasuki tahap akhir harmonisasi, di dalamnya tercantum gabungan program yang telah dirancang oleh gabungan unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta aspirasi OAP yang terwakili melalui MRPB dan Majelis Rakyat Papua (MRP),” kata Ma’ruf saat bertemu dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) secara virtual, Selasa (1/3).

Lebih lanjut, Ma’ruf pun mengilustrasikan hal tersebut dilakukan agar seluruh program dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab itu, dia menuturkan pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi atau aspirasi dari masyarakat selain dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari kabupaten.

“Saya kira itu. Termasuk hari ini menjadi bahan yang akan melengkapi penyusunan kami untuk supaya lebih aspiratif dari RIPPP yang kita rencanakan,” bebernya.

Sementara itu, Ma’ruf pun kembali mengimbau kepada MRPB agar terus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan afirmatif yang telah dirancang untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Secara kekeluargaan untuk membangun Papua dan Papua Barat.

“Secara kekeluargaan bersama-bersama kita bangun. Semuanya untuk kepentingan masyarakat Papua, di Papua,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum MRPB Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan aspirasi dan masukan yang telah dirangkum oleh MRPB kepada Wapres terkait upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi bidang Sumber Daya Manusia, (SDM), anggaran, politik, dan keamanan.

“Kesempatan ini sangat baik bagi kami bagi Majelis Rakyat Papua Barat untuk dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran kami dan juga ada beberapa hal yang menjadi aspirasi kami yang nanti akan kami sampaikan,” ujar Maxsi.

Selain Ketua Umum MRPB, hadir secara virtual dalam audiensi ini Anggota MRPB Mathias Komegi dan Anton H Rumbruren.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah.

sumber : merdeka.com