Oleh : Rika Prasatya )*

Pemerintah menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja di masa pandemi Covid-19 dengan berbagai langkah dan upaya, utamanya melalui reformasi regulasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja hadir untuk memberikan arah kebijakan dalam melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian Indonesia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya menarik investasi masuk ke Indonesia. Karenanya, pemerintah melancarkan berbagai jurus demi menarik investor ke dalam negeri. Pemerintah menyediakan beragam fasilitas fiskal yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan investasi atau kepada industri yang turut berpartisipasi untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pemerintah juga membangun berbagai kawasan industri atau ekonomi. Hal ini dilakukan supaya persoalan yang menyangkut tanah atau lahan bisa dipermudah.

Pemerintah akan terus memperbaiki ekosistem investasi dengan mereformasi berbagai regulasi terkait perizinan, yaitu lewat omnibus law. Konsep omnibus law ini menggabungkan sejumlah aturan terkait dengan perizinan bisnis di berbagai kementerian/lembaga menjadi satu UU akan dijadikan payung hukum baru, yang telah tertuang dalam UU Cipta Kerja. Mengingat dalam UU, Presiden adalah penanggung jawab tertinggi atas semua kewenangan, maka Presiden yang berhak mengatur, mengubah atau mencabut bila pelaksanaan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

UU Cipta Kerja memiliki beberapa kebijakan strategis. Kebijakan tersebut adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja diharapkan dapat membuat iklim investasi kondusif, dan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas pekerja meningkat.

Berkembangnya iklim dan ekosistem investasi yang kondusif dengan adanya kepastian hukum menjadi poin yang sangat penting dalam menyukseskan akselerasi pembangunan, terlebih dalam hal menciptakan kemudahan investasi guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara, utamanya dalam menjamin pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady state growth) berkesinambungan, sehingga pembangunan memiliki manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Para investor baik dalam dan luar negeri diimbau tidak perlu khawatir atau takut untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah terus berusaha untuk mempercepat semua implementasi paket kebijakan ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga telah menjamin ekosistem investasi yang aman dan kondusif di Indonesia.

*Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Salsabila Sufyan )*

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 merupakan event internasional yang patut untuk mendapat dukungan dari semua pihak. Kerja sama multilateral tersebut tidak hanya mampu mendorong pemulihan perekonomian namun juga pengembangan riset dan teknologi untuk kemajuan umat manusia.

Di masa depan, riset adalah hal yang penting dilakukan. Khususnya riset pada bidang teknologi dan medis. Di mana kedua hal tersebut merupakan bagian dari upaya memajukan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 harus menjadi motor penggerak kerjasama riset dan teknologi.

Dalam kesempatan KTT G20 tersebut Indonesia secara proaktif mendorong pembentukan kemitraan riset keanekaragaman hayati guna menghadapi tantangan global dalam upaya pengelolaan, pemulihan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, Keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya, termasuk riset kesehatan dan medis merupakan kunci masa depan bangsa Indonesia. Handoko mengemukakan bahwa pembentukan kemitraan global penting karena sampai saat ini belum ada mekanisme yang mapan dan kesepakatan bersama mengenai riset keanekaragaman hayati global.

Dukungan terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati yang lebih masif amatlah diperlukan, salah satunya melalui kolaborasi berbasis kesetaraan untuk kemakmuran umat manusia.

Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara dengan megabiodiversitas menilai bahwa G20 perlu membuat skema kemitraan riset global mengenai keanekaragaman hayati untuk mendorong kolaborasi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Pada awal Pertemuan Inisiatif Riset dan Inovasi G20 yang diselenggarakan BRIN, Handoko menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah lebih siap untuk berkontribusi mewujudkan kemitraan riset keanekaragaman hayati global. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa budaya riset dan pengembangan juga masih kurang sehingga transfer inovasi, teknologi dan pengetahuan masih terbilang minim.

Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih dihadapi oleh negara anggota G20 dan di waktu bersamaan juga dituntut mengambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim. Terkait dengan dua hal tersebut, Handoko menegaskan, tidak perlu dipertanyakan lagi betapa pentingnya riset dan inovasi.

Di masa pandemi sejak tahun 2020, Handoko mencermati, dunia banyak belajar bagaimana riset dan inovasi berperan sangat signifikan dalam memerangi Covid-19. Di sisi lain ia juga menyoroti perubahan drastis komunitas sains, khususnya di bidang medis, untuk berjuang bahu membahu melawan pandemi.

Ada juga begitu banyak pekerjaan sukarela dan sukarelawan lintas batas, termasuk munculnya kesadaran untuk membuka data untuk kepentingan rakyat. Misalnya, platform GIS-AID untuk berbagi data genomik Covid-19 ke seluruh dunia.

Sebagai salah satu negara Mega biodiversitas, Indonesia percaya bahwa skema Global Biodiversity Research Partnership (GBRP) harus dibentuk demi mengambil tindakan yang lebih konkrit guna mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati global dan kolaborasi global di dalamnya.

Dalam kesempatan tersebut, Handoko juga melihat beberapa negara anggota G20 tampak sudah akrab dengan skema Group of Senior Officials on Global Research Infrastructures (GSO-GRI) yang berfokus infrastruktur riset untuk mendukung big science.

Dirinya menegaskan, kemungkinan pihaknya dapat mengadopsi beberapa praktik terbaiknya untuk mewujudkan Kemitraan Riset Keanekaragaman Hayati Global Sesegera mungkin. Kemitraan itu nantinya diharapkan akan mempercepat riset dan inovasi berbasis keanekaragaman hayati yang lebih maju dan global di masa depan tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, para Ketua Delegasi Ring G20 dari berbagai negara juga mendukung dan mengapresiasi terhadap kedua usulan tersebut. Delegasi Italia dan Jepang juga mendorong adanya kerja sama pada kedua bidang tersebut dan harus dituangkan ke dalam program yang lebih spesifik berupa konsep atau platform konkrit yang bersifat global.

Delegasi dari Kanada tampak antusias dengan memberikan dukungan terhadap usulan BRIN. Konsep green and blue economy yang telah diimplementasikan oleh Kanada bergantung pada penggunaan sumber daya berkelanjutan yang menyediakan fungsi yang lebih baik untuk regulasi perubahan iklim, aspek sosial dan lingkungan.

Sementara itu, delegasi dari Inggris tertarik untuk mempertimbangkan hubungan antara sektor keanekaragaman hayati dengan bidang lain seperti pertanian dan pangan, kehutanan, penggunaan lahan dan sebagainya. Begitupun keterkaitan antara marine and ocean research dengan berbagai sektor tersebut.

KTT G2O tentu saja bisa menjadi panggung koordinasi antar negara untuk menjalin kerja sama di bidang riset dan teknologi, segenap dukungan dan masukan dari negara anggota G20 tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Novan Abdillah )*

Ibu kota negara akan dipindah dari Jawa ke Kalimantan. Pemindahan ini diharapkan dapat membawa kemajuan bangsa, karena akan ada pemerataan kemajuan di berbagai wilayah di negeri ini.

Pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menjadi topik yang hot untuk dibicarakan. Maklum baru kali ini masyarakat melihat secara langsung prosesi pemindahan ibu kota, yang tentu membutuhkan persiapan besar. Mereka yakin akan manfaat dari pemindahan ini, demi kemajuan bangsa.

Andrinof Chaniago, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan tujuannya demi kemajuan bangsa, demi wajah baru negeri ini yang lebih Indonesiasentris. Ketika ibu kota dipindah dari Jawa ke kalimantan maka akan meninggalkan stigma lama Jawa sentris, yang telah ada selama ratusan tahun.

Pulau Jawa memang sejak dahulu kala diplot sebagai ibu kota nusantara. Tak hanya di masa kemerdekaan, tetapi juga di era penjajahan Belanda. Bahkan di masa kerajaan Majapahit, Jawa juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan mereka. Oleh sebab itu ketika Indonesia merdeka, amat wajar ketika Batavia, yang berubah namanya jadi Jakarta, dijadikan ibu kota negara.

Akan tetapi kelemahan dari jawa sentris adalah semua pembangunan ada di pulau terebut. Akibatnya ada ketimpangan antara pulau jawa dengan pulau lainnya. Padahal Indonesia tidak hanya jawa, tetapi ada juga sumatera, kalimantan, dan ribuan pulau lain. Jawa jadi identik dengan Indonesia padahal seharusnya tidak, karena wujud dari negeri ini adalah masyarakat dari berbagai etnis.

Jika ibu kota dipindah ke Kalimantan maka otomatis negeri ini akan maju, karena ada pemerataan pembangunan. Pertama dimulai dari Borneo lalu merambat ke pulau lain. Lama-lama semua wilayah akan mengalami kemajuan, dari Sabang sampai Merauke.
Andrinof melanjutkan, janganlah banyak orang meremehkan Kalimantan sebagai wilayah bekas hutan. Penyebabnya karena di pulau tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alam. Mulai dari batu bara dan bahan tambang lain, sampai kekayaan alam di hutan belantaranya.

Akan tetapi pembangunan di Kalimantan Timur akibat dibuatnya ibu kota baru juga tidak otomatis merusak hutan di dalamnya, karena sudah menggandeng para ahli, mulai dari insinyur teknik, arsitek, sampai ahli lingkungan. Diusahakan ada minimalisir kerusakan hutan ketika ada ibu kota negara baru. Apalagi di sana yang dijadikan wilayah ibu kota adalah tanah adat pemberian Kerajaan Kutai Kertanegara, sehingga wajib dipelihara.

Menurut Andrinof, Kalimantan bisa dibangun tanpa merusak kekayaan alamnya. Justru nanti yang bisa ditonjolkan adalah wisata sungai dan segala eksotismenya. Jika dipercantik maka kita optimis bisa menarik perhatian banyak turis mancanegara. Bahkan Malaysia sudah ancang-ancang ingin investasi ketika tahu bahwa di Kalimantan Timur akan ada pembangunan untuk sektor pariwisata.

Investasi dari Malaysia membuktikan bahwa pemindahan ibu kota negara adalah suatu hal yang positif. Jika ada banyak investor maka otomatis bisa menambah devisa negara. Dengan begitu, maka pengeluaran pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru di Borno akan bisa ditutup dari keuntungan hasil investasi tersebut.
Banyaknya investor juga menunjukkan kepercayaan dari dunia internasional.
Kemajuan bangsa akan terwujud dari pemindahan ibu kota negara karena Kalimantan memiliki banyak sekali potensi, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai hasil bumi. Kita optimis Indonesia akan lebih maju saat ibu kota dipindah, dan masalah-masalah di Jakarta seperti kemacetan akan segera teratasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Tri Wulandari )*

Covid-19 merupakan pandemi yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tidak main-main. Pemerintah pun terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 dengan berdasarkan kajian ilmiah epidemiologis agar dapat mencapai target secara efektif dan efisien.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan upaya penanganan Covid-19 haruslah berlandaskan kajian ilmiah. Pemerintah pun memonitor dinamika perjalanan virus Corona di lapangan. Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pendekatan ilmiah ini membuat ruang improvisasi agar taktik penanganan lebih cepat dan efisien.

Nadia mengungkapkan, kebijakan berbasis data akan membuahkan hasil. Salah satunya upaya menjaga tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit Covid-19 seminimal mungkin.

Dirinya memaparkan, beban di rumah sakit terus ditekan setelah mendengar masukan ahli dengan cara hanya merawat pasien bergejala sedang hingga kritis dan komorbid. Selain itu gejala parah dan risiko meninggal bagi yang belum mendapatkan vaksin lengkap juga sangat tinggi.

Para ahli mengatakan Omicron menimbulkan gejala yang lebih ringan kepada orang yang sudah mendapatkan vaksin lengkap. Sehingga Kemenkes memfokuskan rumah sakit bagi pasien yang betul-betul membutuhkan perawatan. Nadia menyebut pemerintah juga memperpendek interval vaksin dosis ketiga atau booster dengan vaksin primer. Intervalnya menjadi minimal tiga bulan dari yang sebelumnya minimal 6 bulan.

Dirinya mendorong masyarakat untuk menyegerakan vaksinasi dosis lengkap maupun booster. Vaksin sendiri telah terbukti aman dan efektif dalam mencegah keparahan hingga risiko kematian akibat Covid-19.

Di sisi lain, Omicron diketahui tidak bisa lepas dari pertahanan lini kedua tubuh. Bagian penting dari pertahanan lini kedua sistem kekebalan tubuh sel T-nya sangat efektif dalam mengenali dan menyerang varian omicron, sehingga mencegah sebagian besar infeksi berkembang menjadi penyakit kritis.

Mutasi Omicron membantunya keluar dari antibodi, garis pertahanan pertama tubuh melawan infeksi. Para peneliti telah berspekulasi bahwa komponen lain dari respon imun masih akan menargetkan Omicron, tetapi belum ada bukti sampai sekarang.

Dalam percobaan tabung reaksi, para peneliti di Afrika Selatan mengekspos salinan virus sel T dari sukarelawan yang telah menerima vaksin dari Johnson & Johnson atau Pfizer/BioNTech atau yang belum divaksinasi tetapi mengembangkan sel T mereka sendiri setelah terinfeksi dengan versi virus Corona sebelumnya.

Para peneliti melaporkan di jurnal medRxiv mengungkapkan bahwa meskipun Omicron bermutasi ekstensif dan mengurangi kerentanan terhadap antibodi penetralisir, sebagian besar respon sel T, yang disebabkan oleh vaksinasi atau infeksi alami, mengenali varian tersebut secara silang. T sendiri merupakan singkatan dari Thymus, organ di mana tahap akhir perkembangan sel terjadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa vaksi booster mampu mengurangi risiko transmisi rumah tangga Omicron. Para peneliti menganalisis data transmisi yang dikumpulkan dari hampir 12.000 rumah tangga dengan infeksi Omicron. Secara keseluruhan, ada 6.397 infeksi sekunder dalam seminggu setelah infeksi pertama di rumah.

Setelah memperhitungkan faktor risiko lain, tingkat penyebaran virus dari orang ke orang yang di vaksinasi penuh di rumah kira-kira 2,6 kali lebih tinggi Omicron daripada Delta. Melihat tingginya penularan Omicron di rumah, bagaimanapun orang yang divaksinasi booster 56% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi dibandingkan dengan orang yang divaksinasi tetapi tidak menerima booster.

Secara keseluruhan, jika orang yang sudah mendapatkan vaksin booster membawa pulang virus, kemungkinan mereka akan menularkan lebih kecil dibandingkan orang yang tidak divaksinasi atau divaksinasi tetapi belum mendapatkan booster.

Saat ini angka penderita Covid-19 yang menjalani rawat inap di rumah sakit relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan varian delta. Sehingga rumah sakit tidak mengalami overkapasitas. Untuk terapi pengobatan, obat yang dipakai untuk varian sebelumnya masih efektif digunakan untuk omicron. Dengan berbagai fakta baru ini, disiplin protokol kesehatan dan segera vaksin akan tetap menjadi upaya utama untuk menghentikan penyebaran omicron.

Kajian ilmiah ini tentu saja sangat diperlukan untuk mengambil langkah dan kebijakan yang efisien demi meredam penularan virus Corona. Data-data seperti jumlah penderita, ketersediaan tempat tidur dan jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin merupakan data yang diperlukan agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang terukur.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Penceramah memiliki peran sentral untuk mengajak masyarakat menuju kebaikan. Oleh sebab itu, penceramah harus bebas dari radikalisme dan menjadi perekat semangat kebangsaan.
Profesi penceramah bisa membuat seseorang memiliki keamanan finansial, ditambah lagi mereka mendapatkan pahala karena menyiarkan hadis dan ayat-ayat suci. Saat ini makin banyak penceramah yang terkenal, dan mereka ada yang lulusan dari kampus luar negeri, tetapi ada pula yang alumni pondok di Indonesia.

Akan tetapi jangan undang penceramah radikal dalam acara keagamaan. Imbauan ini diperintahkan oleh Presiden Jokowi, dan berlaku untuk istri-istri anggota TNI dan Polri. Irjen Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Humas Polri, menyatakan bahwa arahan itu untuk memitigasi penyebaran radikalisme.
Dalam artian, memang tidak boleh untuk mengundang penceramah radikal, terutama di acara keagamaan, karena ia terbukti menyebarkan radikalisme dan ekstremisme. Sedangkan TNI dan Polri adalah institusi di bawah negara, jadi harus setia pada negara dan termasuk istri anggotanya juga tidak boleh mengundang mereka.

Penceramah radikal dilarang keras untuk diundang karena seharusnya sebagai ustad, mereka menyebarkan cerita positif dan mengademkan hati, seperti kisah-kisah nabi dan sahabat, mukjizat nabi, hijrah, dll. Seorang ustad juga seharusnya memotivasi, bahwa beragama bukan hanya berhubungan baik dengan Yang Maha Kuasa, tetapi juga ke sesama manusia (termasuk yang berbeda akidah).

Akan tetapi, kebanyakan penceramah radikal malah sengaja memanas-manasi. Dengan alasan dakwah, mereka mengajarkan jihad dengan cara kekerasan. Padahal nabi sendiri berdakwah dengan lemah-lembut dan juga penuh toleransi kepada mereka yang berbeda keyakinan. Bahkan pernah ada riwayat beliau menyuapi orang buta yang beda keyakinan, dan dilakukan setiap hari.

Cara untuk mengetahui seorang penceramah itu radikal cukup mudah dan tidak usah riset langsung dengan terjun ke masyarakat. Lihat saja di akun media sosial dan video-videonya yang beredar, baik di Tiktok, Instagram, maupun Youtube. Jika ia menyiarkan tentang jihad, negara khilafah, dan sering menghujat pemerintah, maka dipastikan adalah seorang yang radikal.

Selain itu, penceramah yang radikal suka mengaitkan isi pidatonya dengan kejadian yang viral serta yang ada di kancah politik. Ia menggiring opini para pendengar, agar mereka percaya bahwa pemerintah itu salah dengan alasan ini dan itu. Tuduhannya hanya fitnah karena tidak berdasarkan bukti yang nyata, malah banyak yang terjebak hoaks.

Padahal pemerintah tidak pernah mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyatnya. Misalnya ketika ada himbauan untuk beribadah di rumah saja ketika kasus corona sedang tinggi (saat pasien per harinya di atas 50.000 orang). Spontan sang penceramah mencak-mencak. Padahal himbauan ini demi keselamatan banyak orang dan mencegah terbentuknya klaster baru, karena kebanyakan yang sedang beribadah melepas maskernya.

Kita wajib hati-hati, jangan sampai terjebak oleh penceramah radikal. Walau bukan berstatus istri anggota TNI atau Polri tetapi jangan pula mengundang ustad radikal, karena mereka tidak bisa mengademkan hati pendengarnya. Namun malah mempromosikan jihad, radikalisme, terorisme, dan negara khilafah. Kita harus teliti sebelum mengundang penceramah tersebut.

Aturan untuk melarang undangan ceramah bagi ustad radikal dinilai sudah tepat, karena seharusnya dakwah itu lemah-lembut dan bisa mendinginkan pikiran pendengarnya. Bukannya malah memanas-manasi jamaah dengan menceritakan satu persatu kejelekan pemerintah. Jangan sampai salah mengundang ustad radikal karena mereka malah mempromosikan radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Papua Membangun

Oleh : Alfred Jigibalom )*, suaratimur.id – Papua dan Papua Barat sedang dipercepat pembangunannya oleh pemerintah, agar tidak ada kesenjangan dengan wilayah lain. Tentu saja pembangunan ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak agar hasil yang didapat lebih optimal.

Apa yang Anda bayangkan tentang Papua? Tak bisa dipungkiri, dulu tempat tersebut memiliki image sebagai wilayah yang hanya masih berupa hutan dan ada honai alias rumah adat di mana-mana. Padahal sudah sejak orde reformasi, terutama di pemerintahan Presiden Jokowi, Papua dan Papua Barat tumbuh pesat menjadi dua provinsi yang maju dan modern.

Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pemerintah karena di dua provinsi tersebut memiliki banyak potensi. Selain sumber daya alam, ada pula eksotisme alam yang menjadi objek pariwisata yang menarik. Semuanya bisa digunakan agar kedua provinsi lebih maju lagi.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam artian, percepatan memang perlu dilakukan agar di sana lebih maju lagi dan ada pemerataan, sehingga tercipta keadilan dari Sabang sampai Merauke.

Percepatan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).

Wapres menegaskan untuk menyukseskan program percepatan, selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Majelis Rakyat Papua memang dibentuk untuk rakyat dan menjadi representasi dari rakyat di Bumi Cendrawasih. Jika MRPB bekerja sama dengan pemerintah maka akan tercipta kolaborasi, sehingga pembangunan di sana akan lebih cepat lagi.

Dalam artian, MRPB harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pembangunan di Papua dan Papua Barat berhasil. Jika ada pertentangan maka akan kacau-balau karena rakyat tentu membela MRPB. Akan tetapi anggota MPRB yang terhormat menyadari bahwa berbagai program yang dibuat oleh pemerintah sangat berguna, sehingga mereka mau bekerja sama, demi masa depan Papua yang lebih baik.

Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah demi modernitas Papua dan Papua Barat, seperti otonomi khusus yang dimulai tahun 2001 dan diperpanjang lagi tahun 2021. Dengan program ini maka ada berbagai infrastruktur yang dibangun seperti Jalan Trans Papua. Juga ada pemberian beasiswa bagi murid berprestasi dan bantuan modal bagi para mama alias ibu-ibu, untuk berdagang, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan.

Majelis Rakyat Papua sudah seharusnya mendukung dan menyiarkan berbagai program yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat sampai di pelosok mengetahuinya. Dengan begitu, maka mereka akan mendukung program tersebut dan bersama-sama membangun Papua tercinta.

Memang dibutuhkan kolaborasi agar Papua dan Papua Barat maju, karena jika ada kerja sama maka akan lebih solid. Di Bumi Cendrawasih akan makin modern dan potensinya semakin tergali, sehingga akan menguntungkan rakyat. Mereka akan memiliki taraf hidup yang lebih baik, berkat fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.

Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pemerintah, agar keadaan di kedua provinsi lebih maju lagi. Butuh kolaborasi dari semua pihak agar misi modernitas di Bumi Cendrawasih berhasil, seperti restu dari Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, serta seluruh elemen masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Sumber: klikwarta

Nelson Sarira, karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) yang selamat dari penembakan KKB saat dievakuasi tim Operasi Damai Cartenz, Sabtu (5/3/2022).

Jakarta, Suaratimur.id – Tim Operasi Damai Cartenz berhasil mengevakuasi karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) korban penembakan Kelompok Kriminal Besenjata (KKB) di Distrik Beoga, Sabtu (5/3/2022).

Dalam proses evakuasi Personil Ops Damai Cartenz berhasil mengevakuasi satu orang korban selamat.

Tim evakuasi ini dipimpin Kepala Operasi Damai Cartenz 2022 Kombes Pol Muhamad Firman.

Berbekal dari informasi dan data yang dimiliki, tim evakuasi langsung menuju sasaran keberadaan dari korban yang selamat saat ini.

Dalam proses evakuasi kurang dari dua jam itu, korban selamat an. Nelson Sarira berhasil dievakuasi oleh personel gabungan Ops Damai Cartenz.

“Korban selamat telah berhasil dievakuasi, selanjutnya diarahkan ke Mapolres Mimika guna mendapat perawatan medis lebih lanjut,” tutur Kaops.

Dalam rangka proses evakuasi pemberangkatan dilakukan melalui Bandara Penerbangan Moses Kilangin Mimika.

Area ini adalah yang terdekat untuk menuju lokasi kejadian.

Sinergitas personel TNI-Polri diterjukan untuk melakukan evakuasi korban ini.

“Sebanyak 9 personel yang terdiri dari 3 personel Satgas Gakkum OPS Damai Cartenz, 2 anggota Penerbang TNI serta 4 personel air cover telah kami berangkatkan menggunakan 2 Hellypad untuk proses evakuasi korban selamat,” terang Kaops.

Hingga saat ini korban selamat masih dalam proses pemulihan guna dimintai keterangan terkait dengan keberadaan rekan rekan dari karyawan PTT lainya guna dilakukan evakuasi lanjutan.

Kronologi kejadian KKB tembaki karyawan PTT

Dilansir Tribun-Papua.com, kejadian ini bermula saat delapan pekerja sipil tengah memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel.

Penyerangan terjadi di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022) sekitar pukul 13.00 WIT.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga menjelaskan penyerangan tersebut terjadi secara tiba-tiba.

Aksi penyerangan ini awalnya terungkap dari rekaman CCTV tower milik PTT.

Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat satu pekerja yang selamat dari penyerangan KKB.

Pekerja yang saat ini berhasil diselamatkan ini tampak meminta bantuan penyelamatan di Tower BTS 3.

Nelson menyebut saat penyerangan dilancarkan KKB, dirinya sedang tak berada di basecamp.

Namun saat kembali, dia menemukan rekannya sudah meninggal dunia.

“Melihat rekan-rekannya sudah tidak bernyawa, sekira pukul 13.00 WIT saksi meminta bantuan penyelamatan melalui CCTV Tower BTS 3. Kemudian pukul 16.00 WIT baru termonitor di CCTV Pusat PTT di Jakarta,” kata Aqsha.

Dilaporkan, delapan karyawan dari PT Palaparing Timur Telematika (PTT) menjadi korban ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022).

Tujuh di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Daftar nama korban

Berikut identitas karyawan PTT yang tewas ditembak KKB dari data yang dihimpun :

Billy (meninggal)

Renal (meninggal)

Bona (meninggal)

Nelson (korban selamat)

Bebi Tabuni (meninggal)

Jamal (meninggal)

Eko (meninggal)

Pak De (meninggal)

sumber : tribunnews.com

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Beberapa hari terakhir, kurva kasus Covid-19 terus melandai dan menjadi kabar menggembirakan di masa pandemi Covid-19.  Namun demikian, masyarakat diimbau untuk senantiasa menerapkan Prokes ketat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. 

Tak terasa sudah dua tahun pandemi dan meski kita belum tahu kapan ujian ini usai, tetapi ada secercah harapan. Masyarakat makin banyak yang sudah divaksin secara lengkap dan disiplin dalam pakai masker. Selain itu, angka pasien Corona juga mulai menurun, dan ini harus diapresiasi karena merupakan hasil dari kerja keras para tenaga kesehatan, Tim Satgas Penanganan Covid-19, serta relawan.

Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, dokter Siti Nadia Tarmidzi menyatakan bahwa kurva kasus Corona mulai melandai dan jumlah pasien turun sebanyak 35%. Jika dulu kasus harian mencapai di atas 50.000 maka sekarang tinggal 36.000-an per hari. Akibatnya, tingkat keterisian Rumah Sakit pun berkurang.

Akan tetapi, ketika kasus Corona turun, jangan malah bersantai karena wajib menaati protokol kesehatan. Pasalnya, pandemi belum dinyatakan usai oleh WHO. Selain itu, di Indonesia juga belum terbentuk kekebalan kelompok karena yang divaksin baru 50% dari jumlah penduduk.

Peringatan dari Kementerian Kesehatan memang wajib ditaati, karena faktanya, mulai banyak pelanggaranprotokol kesehatan. Terutama di poin menghindari kerumunan. Sebelum bulan Ramadhan, malah dimanfaatkan masyarakat untuk membuat acara seperti pesta pernikahan yang mengundang sampai ratusan bahkan ribuan orang. Hal ini tentu berbahaya karena bisa menyebabkan klaster Corona baru.

Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan long weekend untuk berwisata keluar kota. Padahal ini juga melanggar poin dalam protokol kesehatan, yakni mengurangi mobilitas. Akan terjadi efek domino negatif, ketika banyak yang kena Corona pasca liburan dan ada potensi kenaikan kasus, dan nanti ketika ada larangan mudik lebaran malah pemerintah dimaki-maki. Padahal itu adalah kesalahan mereka sendiri yang tidak taat protokol kesehatan.

Oleh karena itu, jangan langgar protokol kesehatan jika tidak ingin ada kenaikan kasus Corona, lalu muncul larangan mudik. Peraturan bukanlah untuk dilanggar, melainkan harus ditaati. Semua wajib tertib jika ingin pandemi selesai.

Jangan lupa untuk pakai masker dan bahkan pakai double masker, dengan posisi masker disposable di dalam dan masker kain di luar, untuk memperkuat filtrasi. Bawa juga minimal selusin masker di dalam tas, jadi ketika menemui orang yang tidak pakai masker, berikan sehelai masker itu pada mereka.

Patuhi juga aturan lain dalam protokol kesehatan, dan pemilik perusahaan wajib menurut pada pemerintah. Jangan memaksakan diri untuk full work from office tetapi beri kesempatan juga untuk work from home, tujuannya untuk menjaga jarak di dalam kantor.

Untuk sekolah, maka wajib full daring lagi alias school from home karena kasus sudah melandai tetapi anak-anak wajib dilindungi dari bahaya Corona. Jangan malah diam-diam sekolah dibuka lalu muridnya memakai baju bebas, agar tidak dicurigai.

Ketika semua orang menaati protokol kesehatan maka kita optimis kasus Corona bisa ditekan. Jangan malah seenaknya lepas masker, walau sudah divaksin sampai tiga kali, karena pandemi belum selesai. Semua harus tertib agar tetap sehat dari virus dan bakteri manapun.

Kasus Corona memang sedang turun tetapi jangan santai dulu karena masih pandemi. Tetaplah menaati protokol kesehatan dan jangan melanggar sedikitpun, jika ingin pandemi cepat berakhir. Selain disiplin protokol kesehatan, maka wajib juga untuk vaksinasi agar terlindungi dari Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Papua dan Papua Barat sedang dipercepat pembangunannya oleh pemerintah, agar tidak ada kesenjangan dengan wilayah lain. Tentu saja pembangunan ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak agar hasil yang didapat lebih optimal.

Apa yang Anda bayangkan tentang Papua? Tak bisa dipungkiri, dulu tempat tersebut memiliki image sebagai wilayah yang hanya masih berupa hutan dan ada honai alias rumah adat di mana-mana. Padahal sudah sejak orde reformasi, terutama di pemerintahan Presiden Jokowi, Papua dan Papua Barat tumbuh pesat menjadi dua provinsi yang maju dan modern.

Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pemerintah karena di dua provinsi tersebut memiliki banyak potensi. Selain sumber daya alam, ada pula eksotisme alam yang menjadi objek pariwisata yang menarik. Semuanya bisa digunakan agar kedua provinsi lebih maju lagi.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam artian, percepatan memang perlu dilakukan agar di sana lebih maju lagi dan ada pemerataan, sehingga tercipta keadilan dari Sabang sampai Merauke.

Percepatan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).

 Wapres menegaskan untuk menyukseskan program percepatan, selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Majelis Rakyat Papua memang dibentuk untuk rakyat dan menjadi representasi dari rakyat di Bumi Cendrawasih. Jika MRPB bekerja sama dengan pemerintah maka akan tercipta kolaborasi, sehingga pembangunan di sana akan lebih cepat lagi.

Dalam artian, MRPB harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pembangunan di Papua dan Papua Barat berhasil. Jika ada pertentangan maka akan kacau-balau karena rakyat tentu membela MRPB. Akan tetapi anggota MPRB yang terhormat menyadari bahwa berbagai program yang dibuat oleh pemerintah sangat berguna, sehingga mereka mau bekerja sama, demi masa depan Papua yang lebih baik.

Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah demi modernitas Papua dan Papua Barat, seperti otonomi khusus yang dimulai tahun 2001 dan diperpanjang lagi tahun 2021. Dengan program ini maka ada berbagai infrastruktur yang dibangun seperti Jalan Trans Papua. Juga ada pemberian beasiswa bagi murid berprestasi dan bantuan modal bagi para mama alias ibu-ibu, untuk berdagang, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan.

Majelis Rakyat Papua sudah seharusnya mendukung dan menyiarkan berbagai program yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat sampai di pelosok mengetahuinya. Dengan begitu, maka mereka akan mendukung program tersebut dan bersama-sama membangun Papua tercinta.

Memang dibutuhkan kolaborasi agar Papua dan Papua Barat maju, karena jika ada kerja sama maka akan lebih solid. Di Bumi Cendrawasih akan makin modern dan potensinya semakin tergali, sehingga akan menguntungkan rakyat. Mereka akan memiliki taraf hidup yang lebih baik, berkat fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.

Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pemerintah, agar keadaan di kedua provinsi lebih maju lagi. Butuh kolaborasi dari semua pihak agar misi modernitas di Bumi Cendrawasih berhasil, seperti restu dari Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, serta seluruh elemen masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo 

Foto: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Panja RUU Ciptaker Baleg DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan DPD RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Jakarta, SuaraTimur.ID – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan pembahasan pemekaran Provinsi Papua Barat yang tengah dibahas antara Baleg dengan Pemerintah Pusat serta Komisi II sebagai pengusul merupakan bukti kecintaan Parlemen dan Pemerintah terhadap Papua khususnya Provinsi Papua Barat. Terbukti, saat ini telah ada draf RUU dan naskah akademik yang sudah berada di Komisi II DPR RI.

Terkait hal itu, Supratman mengungkapkan dibutuhkan diskusi lanjutan antara Baleg dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Demikian disampaikan Supratman saat audiensi Baleg DPR RI dengan Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat mengenai rencana usulan Provinsi Papua Barat Daya, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

“Saya tegaskan bahwa Parlemen dan pemerintah sangat cinta dengan Papua. Terbukti, saat ini baik naskah akademik maupun draf RUU-nya sudah masuk ke Badan Legislasi, yaitu tentang pemekaran dua provinsi dan empat pemekaran daerah baru yakni tiga di Papua dan satu di Papua Barat. Itulah bukti betapa Parlemen bersama Pemerintah mempunyai rasa cinta yang begitu luar biasa kepada Papua,” ujar Supratman.

Namun demikian, ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini, tugas selanjutnya yaitu perlu adanya komunikasi dan dialog lebih lanjut dengan pemerintah berkaitan dengan alokasi pembiayaan. Mengingat, tandas Supratman, sudah menjadi komitmen politik yang tidak bisa ditawar lagi bahwa pembahasan RUU tentang pemekaran Provinsi Papua Barat wajib segera diselesaikan.

Supratman menuturkan, jikalau ruang fiskal dan perekonomian Indonesia sudah berangsur kembali bergerak normal termasuk sektor perpajakan, maka tidak mustahil keseluruhan pembahasan draf RUU dapat diselesaikan. Terlebih, Baleg dalam beberapa kali kesempatan telah melakukan pembicaraan informal baik dengan Kemenkeu dan Kemendagri terkait dengan rencana pemekaran khususnya pemekaran di Papua Barat tersebut.

“Jadi Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat semua tidak perlu khawatir. Sudah menjadi komitmen bersama antara Baleg dengan teman-teman di Komisi II DPR RI yang mengusulkan dimana terbukti draf RUU dan naskah akademiknya sudah ada. Selanjutnya, karena tidak dapat dipungkiri perlu ada yang namanya keputusan politik maka kedepannya akan segera kita diskusikan dengan pemerintah pusat baik dengan Kemenkeu maupun Kemendagri,” pungkas Supratman.

Sumber: dpr.go.id