Oleh : Wahyu Pratama )*

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UKM dan Koperasi pada 2021 kontribusi sektor UMKM terhadap PDB mencapai 61,97 %, meningkat dibanding 2020 yang tercatat 61,07% dari PDB.
Seiring dengan tingginya kontribusi sektor UMKM terhadap PDB, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang bekerja mencapai pada Agustus 2021 mencapai 131,05 juta orang, dimana komposisi sebesar 59,45% atau 77,90 juta orang bekerja di sektor informal. Dari data ini membuktian bahwa Sektor UMKM memiliki peranan potensial dalam mendorong perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja produktif. Namun saat ini pengembangan Sektor UMKM masih mencatatkan berbagai permasalahan.

Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Buchori mengatakan di tengah Pandemi Covid-19 terdapat 84,2% UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, selain itu juga terdapat 62,21% UMKM yang menghadapi kendala keuangan. Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc mengatakan pelaku UMKM, masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan. Sedangkan, PhD in Economics from Standford University, Shujiro Urata mengatakan bahwa di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, disebabkan oleh belum adanya manajemen keuangan yang transpran maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Untuk mengatasi berbagai Permasalahan di sektor UMKM tersebut Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Menterian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja juga mengatur penguatan ekosistem e-commerce, yang dapat mendukung upaya digitalisasi UMK, meliputi antara lain percepatan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Selain itu juga, dalam UU Cipta Kerja pelaku sektor pariwisata diwajibkan untuk dapat ikut serta mengembangkan kemitraan dengan UMKM dan koperasi setempat.

Pengembangan sektor UMKM di Indonesia mengalami permasalahan pokok yang disebabkan oleh kurangnya akses keuangan dari sektor perbankan, kesulitan akses pasar dan kualitas SDM yang belum baik untuk menjalankan usaha UMKM. Kondisi tersebut diperburuk oleh Pandemi covid-19 yang telah menurunkan pendapatan pelaku UMKM. Melihat kondisitersebut adanya UU Cipta Kerja merupakan momentum yang baik untuk menguatkan peranan UMKM dalam mendorong perekonomian nasional dengan cara menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja produktif.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Listya Kusumaningtyas )*

Terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara Inter-Parliamentari Union (IPU) membuktikan kematangan kualitas demokrasi di Tanah Air. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan semua pihak untuk menyukseskan acara besar tersebut.

Kualitas demokrasi Indonesia, sejak dulu, mendapat apresiasi tidak saja dari dalam negeri namun juga publik internasional. Pada Desember 2010 Presiden Korea Selatan saat itu Lee Myung-Bak sempat memberikan pernyataan terkait demokrasi dan upaya memajukan perdamaian dan stabilitas. Dirinya berpendapat bahwa Indonesia yang merupakan negara terbesar ketiga di dunia ini, bisa menjadi panutan bagi negara lain.

Myung-bak menuturkan, kemampuan Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi dengan melihat latar belakangnya sebagai negara multikultural dan multiras dengan jumlah penduduknya yang banyak, adalah hal yang luar biasa. Dia menilai bahwa Indonesia memang layak menjadi panutan bagi negara lain, terutama yang masih merintis sistem demokrasi.

Dengan adanya demokrasi, negara-negara minoritas di dunia bisa menjadi mayoritas di masa depan. Kemudian dapat pula tercipta kerjasama yang damai antara negara-negara yang demokratis. Sementara itu New York Times pernah mengulas kondisi demokrasi di Indonesia sejak lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan.
Pelengseran Soeharto kala itu berlangsung ricuh. Tapi, Indonesia begitu dikagumi, karena begitu siap untuk menjadi panutan demokrasi di Asia Tenggara, terutama soal transfer kakuasaan. Fenomena tumbuhnya demokrasi Indonesia yang cepat itu dianggap langka.

Marcus Mietzner selaku Pengamat Indonesia di Universitas Nasional Australia mengatakan, tidak ada keraguan bahwa Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia Tenggara, dan ini merupakan seseuatu yang tidak seorang pun akan memperkirakan pada tahun 1998. Sebelumnya dalam kesempatan Biden’s Democracy Summit yang bertajuk ‘The Summit for Democracy 2021. Indonesia turut serta terlibat dalam audiensi yang dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara mitra utama Ameria Serikat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai partisipasi Indonesia terkait demokrasi dan HAM pada Biden’s Democracy Summit dapat semakin menumbuhkan eksistensi Indonesia. Puan mengatakan, dalam forum tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia dalam melakukan aksi bersama negara-negara maju dalam menghadapi tantangan demokrasi di seluruh dunia saat ini.

Dirinya berharap berbagai forum internasional dapat terus membawa isu peningkatan demokrasi. Dalam kesempatan IPU ke 143 di Madrid, Puan juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara dalam forum tersebut dan membawa topik tentang demokrasi.

Puan mengatakan, sebagai penjaga demokrasi, Parlemen harus berada di depan dalam upaya memperkuat demokrasi. Selain itu, Parlemen harus tetap mengedepankan aspirasi rakyat dalam upaya melewati berbagai krisis yang melanda dunia.

Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa Demokrasi di Indonesia memang banyak diamati oleh negara-negara lain.
Sementara itu gelaran IPU ke 144 ini nantinya akan dihadiri lebih dari 1.200 delegasi yang terdiri dari para Ketua Parlemen, anggota Parlemen dan pejabat Sekretariat Parlemen negara anggota IPU. Selain itu akan hadir pula pimpinan Organisasi Internasional, para ahli dan praktisi sebagai narasumber sesi, media dan stakeholder lainnya.

Pada gelaran IPU yang ke-144 ini Indonesia mengambil tema ‘Getting to Zero: “Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.” Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia. Demi kesuksesan acara IPU ke-144 tersebut, Puan meminta dukungan dari masyarakat agar perhelatan dunia ini dapat berjalan dengan lancar. Karena bagaimanapun juga, keberhasilan pelaksanaan IPU di Bali tersebut akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.

Demi kesuksesan acara IPU ke-144 tersebut, Puan meminta dukungan dari masyarakat agar perhelatan dunia ini dapat berjalan dengan lancar. Karena bagaimanapun juga, keberhasilan pelaksanaan IPU di Bali tersebut akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.

Demokrasi adalah kekuatan yang harus dijaga, bukan tidak mungkin negara-negara anggota IPU akan belajar tentang demokrasi kepada Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat mendukung Aparat Keamanan (Apkam) agar terus optimal menangani radikalisme. Dengan adanya optimalisasi peran Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI/Polri maka radikalisme diharapkan dapat dicegah penyebarannya agar tidak semakin luas.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, ancaman radikalisme telah masuk dalam kalangan pelajar. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI AD agar mengantisipasi dan memiliki kepekaan terhadap perkembangan gerakan kelompok radikal.

Dudung menegaskan, seluruh prajurit TNI AD harus peka dan peduli terhadap perkembangan kelompok radikal. Dirinya juga mengingatkan bahwa TNI AD memiliki posisi yang sangat strategis. Sehingga dirinya meminta kepada jajarannya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi perkembangan paham radikal.

Pengamat Militer dari Center of Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menuturkan, keinginan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk melibatkan aparatnya dalam menangani masalah radikalisme bukanlah hal yang baru. Dirinya menyebut bahwa pada 22 November 2021 lalu, Dudung juga secara gamblang telah mengutarakan rencana pelibatan Babinsa untuk mendeteksi ancaman radikalisme.

Masuknya radikalisme di kalangan pelajar antara lain dipengaruhi oleh guru atau pengajar yang berafiliasi atau bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional. Kelak hal tersebut akan mengarahkan anak-anak untuk mendukung paham khilafah.

Anak memang menjadi obyek yang sangat mudah terpapar paham radikal, karena anak sangat mudah menyerap doktrin. Selain itu, anak cenderung lebih loyal dari orang dewasa sehingga mudah untuk menjadi radikal.

Selain pengaruh dari guru, radikalisme yang menyasar kalangan anak-anak juga terjadi akibat derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Apalagi saat ini banyak orang mencari ilmu agama melalui gawainya. Alhasil, banyak yang menjadi sesat karena tidak mengetahui asal-muasal, dalil dan sumber informasi tersebut.

Sementara itu, Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan bahwa instruksi Presiden Jokowi untuk tidak sembarangan mengundang penceramah akan dipedomani oleh seluruh aparat kepolisian. Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Rapim TNI-Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, apabila nantinya ditemukan hal tersebut, maka Polri akan memberikan sanksi tegas kepada personel kepolisian. Menurutnya, hal itu juga kebaikan untuk mencegah paham radikalisme. Dedi menuturkan, apabila terbukti ada yang dilanggar, Propam akan menindak tegas anggota tersebut. Karena ini untuk kebaikan bersama dan memitigasi sebaran paham radikalisme.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada keluarga besar TNI dan Polri agar tidak sembarangan mengundang penceramah atas dasar demokrasi. TNI dan Polri beserta keluarga harus menjaga kedisiplinan nasional.

Dulu kita sempat mendengar nama NII (Negara Islam Indonesia), di mana kelompok tersebut kerap melakukan ‘cuci otak’ dalam merekrutnya. Hal ini membuat warga resah, apalagi target yang direkrut saat itu adalah Mahasiswa dari berbagai kampus.

Perlu kita ketahui bahwa upaya cuci otak jelas bertentangan dengan norma dan ajaran Islam. Karenanya, peran pemuka agama dan pemerintah untuk mengoptimalkan counter isu dengan memberikan pelajaran akidah dan pendalaman ajaran Islam yang anti radikal.

Gerakan radikalisme di Indonesia merupakan bahaya laten yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Utamanya gerakan radikalisme berbasis agama.

Berbagai propaganda tentang paham radikal masih terlihat di beberapa tempat, seperti perguruan tinggi, masjid, organisasi masyarakat dan bahkan dalam lingkup kantor pemerintah pun paham radikal sudah bisa memasuki wilayahnya.

Meski organisasi radikal telah dibubarkan, tapi mereka masih bisa mendapatkan penganut paham radikal dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham sesatnya. Di sinilah mereka mulai meracuni siapapun yang penasaran dengan paham yang dapat menyesatkan pikiran, seperti menganggap pancasila sebagai thagut.

Aparat keamanan memiliki peran penting dalam menangani masalah radikalisme, TNI – Polri memiliki peran vital dalam menciptakan kondusifitas dan kedamaian tanpa adanya provokasi yang berujung pada aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putri Asikin )*

Presiden Jokowi akan berkemah di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 13-15 Maret 2022. Kemah Presiden Jokowi tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.

Ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan . Pemindahan ini adalah sebuah proyek besar, karena yang dipindah bukan hanya istana kepresidenan dan gedung kementrian, tetapi juga para pegawainya serta pendatang dari Jawa. Persiapannya butuh perencanaan yang matang dan diperkirakan IKN baru benar-benar sempurna pada 15 tahun lagi.

Untuk melihat langsung persiapan pemindahan ibu kota, maka Presiden Jokowi akan berkemah di IKN, pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2022. Sejumlah tenda berwarna gradasi biru dan abu-abu sudah disiapkan sebagai tempat berkemah. Presiden tidak hanya sendirian, tetapi berkemah bersama Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN yang baru, beserta gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan, “Persiapan sudah OK. Nggak masalah dan lancar aja.” Dalam artian, sebagai tuan rumah perkemahan, maka Isran akan mempersiapkan yang terbaik. Walau kemah dilaksanakan di atas tanah merah dan beralas kayu tripleks tetapi dipastikan aman, terutama dari segi kesehatan dan keselamatan, karena yang berkemah adalah seorang Presiden.

Perkemahan Presiden Jokowi adalah bukti keseriusan pemerintah untuk membangun IKN. Presiden Jokowi ingin merasakan sendiri atmosfer di Penajam Paser Utara ketika sedang dibangun, sehingga mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat tersebut. Beliau memang ingin memantau langsung karena perhatian pada IKN.

Jika Presiden Jokowi berkemah di IKN dan memantau langsung maka beliau akan melihat sejauh mana persiapan pembangunannya. Apakah sesuai dengan yang direncanakan dan dijadwalkan, atau malah kacau-balau dan penuh dengan aroma korupsi. Dengan cara ini maka akan Presiden Jokowi akan langsung dapat mengetahui ketika ada laporan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Pemantauan memang penting untuk meminimalisir kesalahan karena IKN dalah sebuah ibu kota, sehingga harus bagus dan merepresentasikan Indonesia. Pemerintah sangat serius dalam membangun IKN karena dengan pemindahan ini akan berdampak positif, baik bagi warga Kalimantan maupun seluruh WNI. Beban Jakarta juga akan berkurang karena sebagian warganya pindah ke Kalimantan.

Proyek pembangunan ibu kota butuh waktu (dan dana yang sedikit). Oleh karena itu persiapan dan perencanaannya harus dengan serius. Pemindahan bukan sekadar memboyong kantor, tetapi mengimplementasikan pancasila, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah dengan serius membangun IKN karena ingin agar Kalimantan lebih maju dan ada pemerataan, sehingga tidak ada pameo yang mengatakan bahwa pembangunan hanya ada di pulau Jawa. Akan tetapi, modernisasi harus ada di seluruh Indonesia, karena negeri ini bukan hanya di Jawa. Pembangunan akan dimulai dari Kalimantan dan menyusul daerah-daerah lain.

Proyek IKN memang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, demi kesempurnaan tempat tersebut. Meski perkiraan selesainya 15 tahun lagi, tetapi tetap butuh pengawasan ketat agar proyek ini berhasil. Pemerintah ingin agar pemindahan ibu kota berjalan dengan mulus sehingga kita bisa membangun Indonesia, dan dimulai dari ibu kota barunya.

Presiden Jokowi berkemah di IKN dan beliau membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun tempat tersebut. Penajam Paser Utara akan berubah menjadi Nusantara, sebuah kota ultra modern yang merepresentasikan guyubnya Indonesia. Proyek IKN harus selesai tepat waktu dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) telah menjadi sumber konflik yang menyengsarakan rakyat dan menghambat pembangunan Papua. KST wajib diberantas karena juga menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang terkenal akan beberapa hal: sebagai venue PON XX tahun lalu, sebagai tempat wisata yang eksotis (Raja Ampat dan Puncak Jaya Wijaya), dan lain sebagainya. Akan tetapi Papua juga dikenal sebagai tempatnya KST sebagai kelompok pemberontak. Sayang sekali jika ada citra negatif seperti ini, karena bisa menutupi beribu kebaikan lain di Bumi Cendrawasih.

Pemberantasan KST terus dilakukan untuk mengamankan masyarakat. Keselamatan warga diutamakan karena mereka terbukti berkali-kali melakukan penyerangan. Saat ada masyarakat sipil yang meninggal akibat ulah KST, maka mereka beralasan bahwa itu karena korban adalah mata-mata, padahal tidak sama sekali.

KST jelas menyengsarakan rakyat karena warga jadi tidak bisa bebas beraktivitas, terutama jika mereka sedang ‘turun gunung’ alias keluar dari markasnya. Masyarakat takut akan diserang karena dari beberapa kejadian lalu, selalu ada korban jiwa. Mulai dari anak sekolah, guru, sampai petugas kesehatan, semua jadi korban serangan KST yang sangat brutal.

Atas dasar tersebut, aparat keamanan selalu menjaga warga agar tidak terkena serangan KST. Memang saat ini ada strategi baru yakni dengan pendekatan kesejahteraan. Operasi Nemangkawi pun diganti menjadi operasi Damai Cartenz. Akan tetapi damai bukan berarti membiarkan KST. Justru KST harus ditangkap agar ada kedamaian di tengah masyarakat.

KST ditangkap karena ia menjadi sumber konflik. Liciknya, kelompok separatis ini merayu warga sipil yang masih polos untuk bergabung. Atau mereka mencari dana dan akhirnya mengemplang dana desa untuk dijadikan modal membeli senjata api ilegal. Konflik jelas terjadi karena ada pertentangan antara yang pro KST dan kontra. Mereka yang terayu oleh KST wajib disadarkan bahwa kelompok ini terlarang dan tidak boleh didukung.

Penangkapan KST jadi agenda wajib bagi aparat keamanan di Papua, karena mereka uga menghambat pembangunan di Papua. Saat ada pembuatan jalan trans Papua maka KST melakukan penyerangan terhadap pekerja proyek. Sehingga para pekerja harus dikawal oleh aparat, agar aman dari tembakan KST.

Selain itu, KST juga menghambat pembangunan di bidang pendidikan, karena mereka menembak para guru dan membakar gedung sekolah. Padahal jika tidak ada pendidikan, anak-anak Papua bisa suram masa depannya. Mereka jelas salah karena pendidikan sangat penting, agar orang asli Papua terus maju dan menjadi calon pemimpin selanjutnya.

Sungguh tidak habis pikir, mengapa KST menghambat pembangunan? Padahal jika ada pembangunan infrastruktur, yang menikmati fasilitasnya adalah rakyat. Sungguh aneh ketika mereka menuduh Indonesia menjajah Papua, karena jika menjajah tentu tidak akan ada jembatan dan jalan raya yang representatif.

Ketika ada anggota KST yang ditangkap maka itu adalah hal yang wajar karena mereka memang bersalah. Masyarakat tidak usah menghiraukan tuduhan pihak luar yang bilang bahwa ini adalah pelanggaran HAM, karena justru KST yang melanggar hak asasi warga sipil dengan menembak sembarangan. Jika KST membunuh masyarakat maka sudah masuk ke kasus pembunuhan berencana.

KST terus menyengsarakan rakyat dengan menyerang membabi-buta sampai ada korban jiwa. Bukan hanya masyarakat sipil, mereka juga nekat menembak aparat keamanan. Pemberantasan KST didukung penuh oleh rakyat Papua, karena mereka terbukti menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih dan tidak mau ada kemajuan di sana.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Pelonggaran Aktivitas Masyarakat Harus Tetap Prokes Ketat

Oleh : Dian Ahadi )*

Setelah dua tahun pandemi dan situasi aman, maka ada pelonggaran aktivitas masyarakat, salah satunya peniadaan tes antigen maupun Polymerase Chain Reaction (PCR). Kendati demikian, pelonggaran aktivitas ini diharapkan dapat dibarengi dengan Prokes ketat karena Covid-19 masih ada di sekitar kita.

Aktivitas masyarakat saat pandemi berbeda jauh sebelum ada serangan Corona. Kita diminta untuk mengurangi mobilitas karena pergerakan masyarakat secara massal bisa menyebabkan penularan virus Covid-19. Setelah era new normal maka aturan diubah, boleh beraktivitas di luar tetapi saat akan naik pesawat, kereta api, dan alat transportasi lain harus tes PCR terlebih dahulu.

Akan tetapi aturan ini direvisi kembali. Menko Manives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa jika masyarakat ingin naik pesawat atau moda transportasi apapun, tidak butuh tes PCR terlebih dahulu. Mereka cukup menunjukkan kartu vaksin (sudah dua kali vaksin) atau scan aplikasi peduli lindungi.

Pelonggaran ini diterapkan karena sudah lebih dari 50% WNI yang sudah divaksin, sehingga sebentar lagi kita sudah memiliki status kekebalan kelompok. Selain itu, kasus Covid-19 terus menurun. Jika bulan Februari 2022 lalu pasien Corona mencapai 36.000-an per hari, maka per 7 Maret 2022 pasiennya hanya 20.000-an per harinya.

Akan tetapi pelonggaran ini jangan membuat kita euforia lalu melepaskan masker. Jika ada perubahan aturan oleh pemerintah maka wajib ditaati, dan termasuk juga masih menaati Protokol Kesehatan (Prokes). Pasalnya, pandemi masih belum dinyatakan usai, karena Corona masih berada di negeri ini.

Kita harus tetap waspada dan taat Prokes karena masih ada Corona, khususnya varian Omicron. Ingatlah bahwa Omicron lebih cepat menular sampai 70 kali daripada Delta, sehingga harus dilawan dengan imunitas tubuh yang kuat dan penerapan protokol kesehatan.

Jangan sampai ada pelanggaran Prokes karena hanya memakai masker saat bertemu dengan petugas, tetapi setelah itu dilepas. Masker harus dipakai ketika keluar rumah, bahkan saat hanya ke warung sebelah atau menyapu halaman. Saat bepergian yang agak jauh (misalnya ke supermarket) maka kenakan masker ganda dengan posisi masker disposable di dalam dan yang dari kain di luar.

Mirisnya saat ini banyak yang bepergian tanpa masker dengan alasan tidak ada pengawasan ketat seperti dulu. Padahal kita tetap harus memakainya karena untuk perlindungan, bukan karena takut didenda. Persiapkan selusin masker disposable sehingga saat naik transportasi umum bisa diberikan ke mereka yang tidak memakai masker, jadi akan sama-sama sehat.

Saat traveling juga selalu ingat untuk menjaga jarak. Di rest area, jangan mendekati kerumunan. Setelah mengantri ke kamar kecil, maka cari tempat yang lebih lapang untuk beristirahat atau memakan bekal.

Selain itu, tetaplah ingat untuk mencuci tangan dan bawa hand sanitizer di dalam tas. Jadi setelah membuka handle pintu mobil, pakai hand sanitizer. Pakailah lagi setelah memegang makanan yang diberikan oleh pramugari, dll. Jika memang tidak boleh membawa cairan maka bawa saa tisu basah karena mengandung alkohol yang bisa mensterilkan tangan.

Pilihlah juga maskapai yang memiliki standar Prokes yang tinggi agar lebih aman, walau harga tiketnya lebih mahal. Uang bisa dicari lagi tetapi keselamatan lebih utama.
Semua aturan yang diterapkan adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya Corona.
Ketika ada pelonggaran aturan dan boleh bepergian tanpa harus tes PCR terlebih dahulu, bukan berarti bebas keluyuran tanpa masker. Akan tetapi harus taat Prokes agar tubuh sehat tanpa dihinggapi virus Covid-19 varian Omicron atau yang lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Tenaga Ahli Utama Kepala Staff Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menjenguk polisi korban pemukulan mahasiswa/IST

Jakarta, suaratimur.id – Tenaga Ahli Utama Kepala Staff Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan, menyesalkan aksi penganiayaan polisi saat aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Veteran III, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 11 Maret, kemarin.

“Terhadap peristiwa kemarin kami sangat menyesalkan dan menyayangkan adanya aksi anarkis. Bisa dikategorikan bentuk premanisme yang dilakukan oleh pendemo saat menyalurkan aspirasi,” kata Ade dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu 13 Maret.

Dia berharap, insiden semacam ini tidak terjadi lagi. Sebab, aksi ini sudah menyalahi aturan saat menyalurkan aspirasi lewat unjuk rasa. Terlebih, kekerasan itu dilakukan kepada petugas kepolisian.

“Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jangan melakukan tindakan anarkis dan jangan melakukan bentuk kekerasan terhadap siapapun apalagi terhadap anggota yang mengamankan aksi,” katanya.

Hingga Minggu 13 Maret, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon masih menjalani masa perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Tarakan akibat luka yang dideritanya. Korban mengalami luka panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan luka 2 jahitan.

Korban mendapati dua jahitan akibat luka penganiayaan yang dialaminya saat melakukan penjagaan aksi unjukrasa mahasiswa Papua di depan gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Sementara, Direktur RSUD Tarakan Drg. Dian Ekowati membenarkan bahwa Kasat Intel masih dalam perawatan intensif.

“Saat ini keadaan korban masih dalam perawatan yang intensif dan dokter juga sudah memberikan perawatan. Dan Terapi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasien” ujarnya.

Menurut Drg. Dian, Kasat Intel mengalami cedera kepala ringan dan akan dilaksanakan observasi untuk perkembangannya.

“Kondisi terakhir pasien saat ini masih mengalami cedera kepala ringan. Kita akan lakukan observasi selama kurang lebih tiga hari kedepan,” ucapnya.

Sumber: voi.id

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI , Yorrys Raweyai.

Timika, suaratimur.id – Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai buka suara soal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang kini sedang gencar dibicarakan di Papua.

Ia mengatakan ada satu proses politik dan hukum yang sudah final artinya sudah ditandatangani oleh presiden, Peraturan Pemerintahnya (PP) sudah ada tentang revisi kedua terhadap Undang-Undang Otsus 21 pasal 76 mengatakan bahwa pemekaran dapat dilakukan oleh pusat.

“Itu yang menjadi persoalan sekarang kan, karena itu harus melalui aspirasi dari bawah, Rakyat ke DPR, MRP kemudian baru di sahkan. Kemudian pemerintah melalui Surat Presiden (Surpres) untuk DPR RI mensahkan ada 3 tambahan DOB baru,” kata Yorrys di Timika, Jumat (11/3/2022).

Terkait DOB ini kemudian timbul gejolak, tiga hari lalu di Jayapura kemudian di Wamena.

“Saya hanya mau sampaikan saja kita jangan melawan lupa,” ujarnya.

Ia mengatakan tahun 2018 itu konsep Lukas Enembe tentang Otsus Plus, Lukas Enembe datang dengan semua unsur MRP, DPRP semua ke DPR.

“Saya waktu itu masih jadi anggota DPR kemudian meminta untuk pemekaran di Kabupaten dan khusus untuk La Pago, dia minta untuk segera harus bisa jadi provinsi percontohan infrastruktur, itu tahun 2018,” katanya.

Kemudian Ampresnya atau Amanat Presiden sudah keluar untuk proses itu.

“Tetapi waktu itu diakhir 2018, pemerintah melalui menteri keuangan mengatakan bahwa dari aspek anggaran belum mendukung, tapi ini keputusan politik kemudian menjadi moratorium,” ujarnya.

“Jadi kalau sekarang mau ditolak pemerintah juga nanti bingung kan. Kalian dulu 2018 mendesak sekarang kalian bilang tidak boleh terus pemerintah mau ikut yang mana ? Gubernur masih satu loh, bukan gubernur baru,” lanjutnya.

Pada prinsipnya, kata Yorrys pemerintah pusat harus mampu untuk melakukan sosialisasi untuk membangun presepsi yang sama tentang urgensinya buat Provinsi.

“Urgensinya apa, itu yang masyarakat ingin tau, apa sih sebetulnya. Jadi sekarang itu pro dan kontra cukup besar,” katanya.

Dikatakan sesuai dengan Surpres juga DOB berjalan nanti tahun 2023 tidak bisa dibuat secara tiba-tiba dan harus ada proses.

“Diharapkan tahun 2023 karena 2024 itu kan sudah pesta demokrasi secara nasional kan presiden, gubernur, walikota, DPR RI, dan lain lain, Jadi memang saya tidak tau tapi bagaimana itu rumitnya,” pungkasnya.

Sumber: seputarpapua.com

Timika, manokwaripos.com – Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai buka suara soal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang kini sedang gencar dibicarakan di Papua.

Ia mengatakan ada satu proses politik dan hukum yang sudah final artinya sudah ditandatangani oleh presiden, Peraturan Pemerintahnya (PP) sudah ada tentang revisi kedua terhadap Undang-Undang Otsus 21 pasal 76 mengatakan bahwa pemekaran dapat dilakukan oleh pusat.

“Itu yang menjadi persoalan sekarang kan, karena itu harus melalui aspirasi dari bawah, Rakyat ke DPR, MRP kemudian baru di sahkan. Kemudian pemerintah melalui Surat Presiden (Surpres) untuk DPR RI mensahkan ada 3 tambahan DOB baru,” kata Yorrys di Timika, Jumat (11/3/2022).

Terkait DOB ini kemudian timbul gejolak, tiga hari lalu di Jayapura kemudian di Wamena.

“Saya hanya mau sampaikan saja kita jangan melawan lupa,” ujarnya.

Ia mengatakan tahun 2018 itu konsep Lukas Enembe tentang Otsus Plus, Lukas Enembe datang dengan semua unsur MRP, DPRP semua ke DPR.

“Saya waktu itu masih jadi anggota DPR kemudian meminta untuk pemekaran di Kabupaten dan khusus untuk La Pago, dia minta untuk segera harus bisa jadi provinsi percontohan infrastruktur, itu tahun 2018,” katanya.

Kemudian Ampresnya atau Amanat Presiden sudah keluar untuk proses itu.

“Tetapi waktu itu diakhir 2018, pemerintah melalui menteri keuangan mengatakan bahwa dari aspek anggaran belum mendukung, tapi ini keputusan politik kemudian menjadi moratorium,” ujarnya.

“Jadi kalau sekarang mau ditolak pemerintah juga nanti bingung kan. Kalian dulu 2018 mendesak sekarang kalian bilang tidak boleh terus pemerintah mau ikut yang mana ? Gubernur masih satu loh, bukan gubernur baru,” lanjutnya.

Pada prinsipnya, kata Yorrys pemerintah pusat harus mampu untuk melakukan sosialisasi untuk membangun presepsi yang sama tentang urgensinya buat Provinsi.

“Urgensinya apa, itu yang masyarakat ingin tau, apa sih sebetulnya. Jadi sekarang itu pro dan kontra cukup besar,” katanya.

Dikatakan sesuai dengan Surpres juga DOB berjalan nanti tahun 2023 tidak bisa dibuat secara tiba-tiba dan harus ada proses.

“Diharapkan tahun 2023 karena 2024 itu kan sudah pesta demokrasi secara nasional kan presiden, gubernur, walikota, DPR RI, dan lain lain, Jadi memang saya tidak tau tapi bagaimana itu rumitnya,” pungkasnya.

Sumber: seputarpapua.com

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Perpustakaan Nasional, Senin (2/3/2020).

Jakarta, Suaratimur.id – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kebijakan membentuk daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah telah berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memeratakan pembangunan di daerah tersebut.

“Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir empat kali lipat Pulau Jawa ini,” kata Jaleswari dalam siaran pers pada Jumat (11/3/2022).

Dengan begitu, nantinya pelayanan umum, kependudukan, dan pelayanan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru.

Kendala waktu, jarak, biaya, dan kesulitan transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat juga bisa teratasi.

“Selain itu, agar pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan,” tambah Jaleswari.

Namun, kebijakan DOB tersebut mendapat penolakan.

Pada Jumat, aksi demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan penolakan DOB sedianya akan digelar di depan Kantor Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri).

Namun, aksi tersebut dibubarkan aparat Kepolisian dengan dibantu TNI setelah terjadi kericuhan.

Selain di Jakarta, demonstrasi menolak DOB Papua juga terjadi di sejumlah titik di Papua.

Diberitakan Kompas.com, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi menolak pemekaran DOB di Papua, Selasa (8/3/2022).

Massa dengan mengenakan beragam jas almamater melakukan aksi demonstrasi menolak DOB.

Adapun aksi demontrasi ini berlangsung di beberapa titik, yaitu Kampus Uncen Perumnas III Waena, depan Jalan SPG Teruna Bakti, Lampu Merah Waena, dan Kampus Uncen Abepura.

Terdengar massa aksi berkali-kali berteriak menolak DOB di Papua. Menurut mereka, rakyat Papua belum sejahtera.

“Tolak pemekaran!” kata massa aksi sambil berteriak.

Koordinator Umum Aksi Demonstrasi Tolak DOB di Papua Alfa Hisage mengungkapkan bahwa aksi demo murni dari mahasiswa dan rakyat Papua dengan tuntutan menolak DOB yang tengah dibahas oleh pemerintah pusat.

“Aksi yang kami laksanakan ini murni dari mahasiswa dan masyarakat di Papua untuk menolak rencana DOB di Papua,” kata Alfa.

Konflik Horizontal

Jauh sebelum aksi demonstrasi terjadi, Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait mengatakan, isu pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat mendapatkan respons beragam dari masyarakat lokal.

Yoel pun menuturkan, isu ini berpotensi menimbulkan konflik antarmasyarakat.

“Isu pemekaran ini menimbulkan respons beragam di Papua. Ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal kalau isu pemekaran ini terus didorong,” kata Yoel dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada 23 Februari 2022.

Adapun pemerintah pusat berencana melakukan pemekaran enam provinsi di Papua dan Papua Barat.

Namun, masih ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Karena itu, Yoel mengatakan, MRP saat ini tengah mengajukan gugatan terhadap UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua Nomor 2 Tahun 2021 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 76 tentang pemekaran daerah.

“Jalan tengah yang dilakukan MRP sebagai lembaga kultur, kami mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 2/2021 untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujar dia.

Dikutip dari Kompas.id, perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Pastor Hans Jeharut meminta pemerintah pusat tidak tergesa-gesa menetapkan daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat karena berpotensi terjadi konflik yang besar.

Hans menegaskan, perlu ada dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat, juga keterlibatan lembaga lainnya seperti gereja Katolik.

sumber : kompas.com

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah terus mempercepat Revisi UU Cipta Kerja sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja. 

UU Cipta Kerja telah dilakukan pengujian formil pada 25 November 2021 lalu melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusionalkarena bertentangan dengan UUD 1945. Atas alasan itulah pemerintah mulai mengebut revisi UU Cipta Kerja. 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses penyelesaian UU Cipta kerja.    Bahlil menjelaskan, salah satu sorotan dalam keputusan MK adalah terkait masalah hulu atau aspek formil dalam pembuatan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempercepat revisi dengan menyelesaikan beberapa perhatian khusus demi menjaga kepastian hukum bagi kegiatan investasi.

            Bahlil menambahkan, pemerintah terbuka untuk berdialog dan menerima masukan serta kritik terkait investasi dalam konteks UU Cipta Kerja. Pelaku usaha pun banyak yang sudah menjalin komunikasi dengan kementerian Investasi pasca putusan MK terbit.

            Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjamin investasi di Indonesia mempunyai kepastian hukum. Meskipun MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.

            Mahfud menuturan, pemerintah menjamin investasi yang telah ditanam di Indonesia akan tetap aman dan memiliki kepastian hukum. Investasi yang dibuat secara sah tidak bisa dibatalkan. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang oleh karenanya tak bisa dicabut begitu saja lantaran telah bersifat mengikat.

            Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyempurnaan UU Cipta Kerja setelah putusan MK ini diyakini tidak akan memberikan pengaruh terhadap optimisme pengusaha. Sebab para pelaku usaha atau investor dari berbagai negara sangat menunggu reformasi struktural yang dihadirkan melalui UU tersebut.

            Airlangga menerangkan langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyempurnakan UU Ciptaker adalah dengan melakukan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengatur metode omnibus sebagai landasan hukum yang baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk memasukkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus.

            Pemerintah juga akan meningkatkan partisipasi publik untuk memenuhi hak masyarakat yang berupa hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

            DPR dan pemerintah akan mengkaji kembali sejumlah substansi yang menjadi keberatan dari banyak kelompok masyarakat. Sebagai tindak lanjut, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk memasukkan revisi undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan revisi UU Cipta Kerja di dalam program legislasi nasional prioritas di tahun 2022 dan ini menjadi persyaratan administratif daripada perundang-undangan tersebut.

            Menurut Airlangga, langkah tersebut akan diambil oleh pemerintah untuk menghindari munculnya ketidakpastian di masa depan akibat terjadinya sejumlah penolakan UU Cipta Kerja.

            Selama proses revisi UU Cipta Kerja, Airlangga meminta kepada para pelaku usaha untuk tidak khawatir. Pasalnya pemerintah akan memberikan kepastian kegiatan dari penanaman modal yang dinaungi lewat payung hukum UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

            Airlangga juga optimis bahwa revisi UU Cipta Kerja akan selesai lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja dapat berjalan dengan lancar. Dirinya menilai, optimisme dunia usaha juga masih tetap terjaga karena dipengaruhi oleh kondisi berusaha yang saat ini sudah relatif membaik dan pandemi Covid-19 yang terkendali.

            Masyarakat dan dunia usaha mendukung pemerintah agar dapat menyelesaikan revisi UU Ciptaker tepat waktu. Dengan adanya revisi UU Ciptaker tersebut, investor diharapkan mendapat kepastian hukum untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, sehingga peluang penciptaan lapangan kerja baru dapat semakin besar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini